DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muna

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 684); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.267.416.758.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.259.216.758.000,00
b.Belanja Daerah Rp. 1.235.020.157.000,00 Surplus/(Defisit) Rp. 24.196.601.000,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 8.200.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp. 32.396.601.000,00 Pembiayaan Netto (Rp 24.196.601.000,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.259.216.758.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp110.635.965.000,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.539.388.000,00 (delapan belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.320.577.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak hotel;
2. b.Pajak restoran;
3. c.Pajak reklame;
4. d.Pajak sarang burung walet
5. e.Pajak mineral bukan logam dan batuan;
6. f.Pajak air tanah;
7. g.Pajak bumi dan bangunan;
8. h.Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
(2)Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah).
(3)Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.480.000.000,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
(4)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah).
(5)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)
(6)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.920.000.000.00,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
(7)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
(8)Pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.800.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus juta rupiah).
(9)Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.536.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.539.388.000,00 (delapan belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi jasa umum;
2. b.Retribusi jasa usaha;
3. c.Retribusi perizinan tertentu;
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.730.225.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.297.163.000,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.320.577.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Bagian laba atas penyertaan modal;
(2)Bagian laba atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp4.320.577.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Penerimaan jasa giro;
2. b.Pendapatan BLUD;
3. c.Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
(2)Penerimaan jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(3)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah).
(4)Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.235.020.157.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh lima milyar dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp942.798.591.267,80 (sembilan ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga dan;
4. d.Belanja Hibah;
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.420.129.400,00 (enam ratus empat puluh empat milyar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.919.217.867,80 (dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.255.016.000,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta enam belas ribu rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.204.228.000,00 (empat belas milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp116.572.983.774,00 (seratus enam belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2. b.Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
3. c.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
4. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
5. e.Belanja Modal Aset Lainnya;
6. f.Belanja Modal Tanah.
(2)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.165.719.725,00 (delapan belas milyar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
(3)Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.106.794.500,00 (empat puluh lima milyar seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(4)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.485.809.549,00 (lima puluh milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.012.660.000,00 (dua milyar dua belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).
(7)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…