DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FORMASI DAN PENGADAAN BAB III PENGANGKATAN DAN PERJANJIAN KERJA BAB IV KEWAJIBAN,HAK,DAN PENGHARGAAN BAB V PEMBERHENTIAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIll KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); BUPATI MUNA, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Bad.an Layanan Umum Daerah, pengadaan, penempatan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menetapkan Mengingat Menimbang TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR /3 TAHUN 2025 BUPATIMUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Pasal 2

(1)Formasi Pegawai Non ASN disusun oleh Pemimpin BUJD RSUD berdasarkan:
1. a.analisis kebutuhan pelayanan dan beban kerja;
2. b.ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan BLUDRSUD;
3. c.rencana strategis pengembangan layanan RSUD.
(2)Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun sebelum proses pengadaan pegawai dilakukan.
(3)Penetapan formasi dituangkan da1am dokumen perencanaan kebutuhan pegawai yang menjadi dasar pengadaan.

8.Pengbasilan lainoya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji at.as suatu pekerjaan yang t.elah dilaksanakan.
9.Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan da1am jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II

FORMASIDANPENGADAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah aclalah Kabupaten Muna.
2.Bupati adalah Bupati Muna.
3.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUJD adalah sistem yang dit.erapkan oleh pelaksana teknis dinas/badan daerah da1am memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah yang telah ditet.apkan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
5.Pemimpin BLUDadalah direktur BLUDRSUD.
6.Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah tenaga kerja baik pegawai kontrak maupun tenaga magang yang diangkat oleh Pemimpin BLUDRSUD berdasarkan perjanjian kerja, bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, dan bekerja secara profesional untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di lingkungan BLUD RSUD.
7.Gaji adalah penghasilan pokok yang dibayarkan da1am waktu yang tetap/jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan upah minimum.

Pasal 7

(1)Dalam ha1 t.erdapat kekosongan formasi yang bersifat mendesak, Pemimpin BLUD-RSUDdapat melakukan pengadaan Pegawai Non ASN tanpa melalui t.ahapan seleksi sebagaimana dimaksud da1arn Pasal 5.
(2)Proses pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditet.apkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 6

(1)Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud da1am Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BWD RSUD.
(2)Pengawasan pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

Pasal 5

(1)Pengadaan Pegawai Non ASN dilaksaoakan mela1ui proses seleksi dengan sist.em gugur.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mela1ui tahapan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
(3)Seleksi kompet.ensi meliputi: tes t.ertulis atau t.es kemampuan akademik, tes psikologi, wawancara, uji ket.erampilan, dan/ atau bentuk Iain sesuai bidangnya.

Pasal 4

Setiap calon pelamar Pegawai Non ASN harus memenubi persyaratan sebagai berikut

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.tidak pemah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadi1an yang sudah mempunyai kekuatan hukum t.etap karena melakukan tindak pidana;
c.tidak pemah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
d.memiliki ijazah, surat tanda registrasi dan surat izin prakt.ek;
e.surat ket.erangan cat.a.tan kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres set.empat;
f.surat ket.erangan tidak pemah mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif Iainnya dari dokt.er pemerintah;
g.surat keterangan berbadan sehat dari dokt.er pemerintah;
h.Pelamar tidak t.erikat dengan status kepegawaian pada instansi Iainnya;

Pasal 3

(1)Berdasarkan penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk mengisi sebagian atau seluruh kekurangan formasi di1aksanakan pengadaan Pegawai Non ASN.
(2)Pengumuman pengadaan Pegawai Non ASN dilakukan secara t.erbuka mela1ui media resmi RSUD dan/ atau media lainnya paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu penerimaan Iamaran
(3)Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.jumlah dan formasi yang dibutubkan;
2. b.persyaratan yang barus dipenubi oleh pelamar;
3. c.alamat dan t.empat Iamaran ditujukan; dan
4. d.jadwa1 waktu pengadaan.

Pasal 11

(1)Setiap Pegawai Non ASNwajib:
1. a.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
2. b.memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak disk:riminatif;
3. c.netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang
4. d.mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BUJD RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.memegang teguh rabasia jabatan.

Pasal 10

Pemimpin BLUDRSUDdapat memberikan kesempatan kepada Pegawai Non ASN untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.

Pasal 9

(1)Pegawai Non ASN dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:
1. a.mengajukan permohonan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa kontraknya berakhir kepada Pemimpin BLUD RSUD;
2. b.formasi jabatan masih dibutuhkan dan tersedia; dan
3. c.menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
(2)Pengangkatan kembali Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BWD RSUD.

Pasal 8

(1)Pengangkatan Pegawai Non ASN dilakukan berdasarkan perjanjian kerja antara Pegawai Non ASN dengan Pemimpin BLUDRSUD.
(2)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.identitas para pibak;
2. b.jenis pekerjaan dan uraian tugas;
3. c.hak dan kewajiban para pibak;
4. d.masa berlaku perjanjian kerja;
5. e.sistem penggajian dan tunjangan;
6. f.ketentuan evaluasi kinerja; dan
7. g.tata cara pembaruan, perubahan, atau pemutusan perjanjian.
(3)Perjanjian kerja ber1aku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan basil evaluasi kinerja dan kebutuban layanan.
(4)Format dan ketentuan teknis perjanjian kerja diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUDRSUD.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…