DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV KEPEGAWAIAN BAB V TATA KERJA BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUBLIC SAFETY CENTER 119 pada DINAS KESEHATAN.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Public Safety Center 119 pada Dinas Kesehatan; BUPATI MUNA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS PUBLIC SAFETY CENTER 119 PADA DINAS KESEHATAN TENTANG PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR l C, TAHUN 2025 BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA Menetapkan Mengingat Menimbang

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
6.Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7.Unit Pelaksana Teknis Public Safety Center 119, yang selanjutnya disebut UPT PSC 119, adalah UPT Public Safety Center 119 di Daerah.
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Public Safety Center 119, yang selanjutnya disebut Kepala UPT PSC 119 adalah Kepala/pimpinan UPT PSC 119.
9.Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10.Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/ pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
11.Algoritma Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
12.Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14.Jejaring adalah unit teknis di luar bidang kesehatan seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan unit lainnya tergantung kekhususan dan kebutuhan Daerah.

Pasal 5

( 1) UPT PSC 119 bertugas sebagai berikut:

a.menerima panggilan kegawatdaruratan dari masyarakat dan/atau layanan panggilan darurat 112;
b.menerima terusan idispatchs panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (National Command Center);

Pasal 4

( 1) UPT PSC 119 merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan tertentu Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan kedaruratan.

(2)UPT PSC 119 dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian Tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PSC 119.
(4)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PSC 119.

BAB III

KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

( 1) Susunan Organisasi UPT PSC 119, terdiri dari:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Kelompok jabatan Fungsional.

(2)Bagan struktur organisasi UPT PSC 119 sebagaimana tercantum pada ayat (1) pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PSC 119 pada Dinas Kesehatan, Kelas A.
(2)UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.

BAB II

PEMBENTUKANDAN SUSUNANORGANISASI

Pasal 6

( 1) Kepala UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala UPT PSC 119 memiliki uraian tug as se bagai beriku t:
1. a.mengoordinasikan penyusunan rencana kerja UPT PSC 119 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegawatdaruratan medis;
3. c.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
4. d.mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data terkait pelayanan UPT PSC 119;
5. e.mengoordinasikan integrasi sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan Korban/Pasien gawat darurat, dan sistem transportasi gawat darurat secara terin tegrasi;
6. f.mengoordinasikan pemberian layanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
7. g.mengoordinasikan pemberian layanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra rumah sakit);
8. h.melaksanakan koordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 yang terintegrasi dengan pusat panggilan 112;
  1. 1.menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119;
9. c.melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan Algoritma Kegawatdaruratan;
10. d.memberikan layanan ambulans;
11. e.memberikan informasi tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
12. f.memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), UPT PSC 119 memiliki fungsi:
1. a.pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/ atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
2. b.pemandu pertolongan pertama (first aid);
3. c.pengevakuasian Korban/Pasien Gawat Darurat;
4. d.pengoordinasian dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat
(1)huruf b, bertugas membantu Kepala UPT PSC 119 dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi, penyusunan program, pelaporan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dalam lingkup Kepala UPT PSC 119.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi:
1. a.mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
2. b.merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
4. p.mengoordinasikan kerja sama dengan kabupaten/kota lain;
5. q.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan UPT PSC 119;
6. r.mengoordinasikan pengurusan dan pengaturan urusan rumah tangga UPT PSC 119;
7. s.mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada UPT PSC 119;
8. t.menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan;
9. u.mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan UPT PSC 119;
10. v.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT PSC 119; dan
11. w.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi. pelatihanpelaksanaan / fasilitasi J. memimpin pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;
12. k.mengoordinasikan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat;
  1. 1.mengoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan khusus dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan;
13. m.mengoordinasikan pelaksanaan layanan transportasi gawat darurat;
14. n.mengoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan tim kesehatan pada event/ kegiatan olahraga dan hari besar nasional;
15. o.mengoordinasikan kegawatdaruratan;

Pasal 9

(1)Unit call center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
(2)Operator call center bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Unit call center, terdiri dari petugas call taker dan petugas dispatcher bertugas:
1. a.menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center;
2. b.memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
3. c.menghubungi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat yang dievakuasi oleh tenaga kesehatan;
4. d.memberikan informasi mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. e.memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
6. f.mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya; dan
7. g.menginput di sistem aplikasi Call Center 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bertugas membantu Kepala UPf PSC 119 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang terdiri atas:

a.unit call center, dan
b.unit Respon.
d.memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
e.memberikan pelayanan tahu, kehumasan dan protokoler;
f.melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
g.melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
h.menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
1. 1.menyelenggarakan administrasi keuangan kantor; J· menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPf Dinas Kesehatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
k.menyusun analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata usaha; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikah oleh Kepala UPf.

Pasal 13

( 1) Kepala UPT PSC 119 bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas urr PSC 119.

(2)Kepala UPTPSC 119 dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik antar unit yang dipimpinnya maupun antar satuan organisasi terkait.
(3)Kepala UPTPSC 119 melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan urr PSC 119.
(4)Kepala Uf'T PSC 119 bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(5)Kepala UfYfPSC 119 dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. Umum BABV TATAKERJA

Pasal 12

(1)Kepala Uf'T PSC 119 merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A atau Jabatan Pengawas.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.B atau Jabatan Pengawas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…