Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintaban Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Dinas Kesehatan adalah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
5.Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh para.sit Plasmodium sp yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (eritrosit) manusia.
6.Penanggulangan Malaria adalab segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan atau kematian,
memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak: negatif yang ditimbulkan akibat Malaria.
7.Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
8.Gebrak Malaria adalah suatu gerakan masyarakat dalam Penanggulangan Malaria dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk lintas sektor, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah tertentu.
9.Surveilans Malaria adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor risiko yang sistematis dan terns menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Malaria dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Malaria untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
10.Kasus adalah seseorang dengan basil pemeriksaan darah positif Malaria.
11.Daerah Reseptif adalah wilayah yang memiliki vektor Malaria dengan kepadatan tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan Malaria.
12.Daerah Rentan adalah wilayah yang masih berpotensi terjadi penularan Malaria akibat dari masuknya Kasus dari luar wilayah baik secara individu maupun secara kelompok, dan/ atau adanya vektor Malaria yang siap menularkan.
BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGPELAKSANAANPROGRAMELIMINASI MALARIA. Menetapkan MEMUTUSKAN: