DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KELEMBAGAAN BAB III UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAB V PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA BAB VI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO BAB VII PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOWGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH BAB VIII PENANGGULANGAN PENY AKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT BAB IX PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA BAB X PERAN SERTA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKATAKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA BAB XI PEMBIAYAAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyakit Malaria masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi sehingga diperlukan upaya dari lintas sektor dan masyarakat dalam rangka penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan Eliminasi Malaria di Kabupaten Muna;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria; BUPATIMUNA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA . PELAKSANAANPROGRAMELIMINASIMALARIA TENTANG PERATURANBUPATIMUNA NOMOR ( r TAHUN2025 BUPATIMUNA PROVINS!SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan masyarakat hid up sehat, terbebas dari penularan penyakit Malaria.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor dan lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintaban Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Dinas Kesehatan adalah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
5.Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh para.sit Plasmodium sp yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (eritrosit) manusia.
6.Penanggulangan Malaria adalab segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak: negatif yang ditimbulkan akibat Malaria.
7.Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
8.Gebrak Malaria adalah suatu gerakan masyarakat dalam Penanggulangan Malaria dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk lintas sektor, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah tertentu.
9.Surveilans Malaria adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor risiko yang sistematis dan terns menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Malaria dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Malaria untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
10.Kasus adalah seseorang dengan basil pemeriksaan darah positif Malaria.
11.Daerah Reseptif adalah wilayah yang memiliki vektor Malaria dengan kepadatan tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan Malaria.
12.Daerah Rentan adalah wilayah yang masih berpotensi terjadi penularan Malaria akibat dari masuknya Kasus dari luar wilayah baik secara individu maupun secara kelompok, dan/ atau adanya vektor Malaria yang siap menularkan. BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGPELAKSANAANPROGRAMELIMINASI MALARIA. Menetapkan MEMUTUSKAN:

Pasal 7

Strategi untuk mencapai tingkat Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui:

a.peningkatan sistem Surveilans Malaria;
b.peningkatan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi Malaria;
c.penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian Malaria;

Pasal 6

(1)Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
(2)Kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain:
1. a.melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu; dan
2. b.melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, dalam ha1 pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
3. c.meningkatkan komitmen, koordinasi danjejaring kerja dengan berbagai elemen.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

(1)Penanggulangan Malaria di Daerah merupakan bagian integral dari program Eliminasi Malaria Nasional.
(2)Penanggulangan Malaria dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
(3)Penanggulangan Malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak, dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan Malaria.
(4)Penanggulangan Malaria melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
(5)Penanggulangan Malaria untuk mencapai Daerah bebas Malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap Pemberantasan, tahap pra-eliminasi, tahap eliminasi dan tahap pemeliharaan.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA

Pasal 4

(1)Penanggulangan penyakit Malaria dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat Pemerintahan dalam bentuk Gebrak Malaria.
(2)Pembentukan kelembagaan pada tingkat
1. a.Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. b.Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
3. c.Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
(3)Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) memiliki tugas dan fungsi yang dijabarkan pada Keputusan pembentukan masing-masing kelembagaan.
(4)Obyek pengaturan penanggulangan penyakit Malaria adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan Malaria.
(5)Subyek pengaturan penanggulangan penyakit Malaria adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat. BABII KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis maupun Rapid Diagnostik Test (ROT) untuk memastikan diagnosis Malaria.
(2)Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Malaria wajib mengirimkan sediaan darah Malaria setiap minggu sebanyak 100 °/o {seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif Malaria dan 10 % (sepuluh persen) sediaan darah Malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan Malaria.

Pasal 9

(1)Tata laksana pengawasan masuknya Malaria dari luar Daerah/Surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar Daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Rentan Malaria, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.
(2)Setiap pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Rentan Malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau Juru Malaria Desa atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.
(3)Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari Daerah Rentan Malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
(4)Ketua RT atau Ketua RWpada Desa/Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
(5)Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
(6)Semua penduduk yang menderita gejala Malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

(1)Penemuan penderita Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
(2)Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik: Pemerintah Daerah maupun swasta.
(3)Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di Daerah Reseptif tinggi dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala Malaria.
1. d.peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
2. e.penatalaksanaan kasus Malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
3. f.pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap Eliminasi Malaria; dan
4. g.mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam Eliminasi Malaria.

Pasal 14

(1)Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit Malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria.
(2)Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit Malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumber daya masyarakat.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…