DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muna

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Pasal 1 diubah, Pasal 4 dihapus, Pasal 7 diubah, Pasal 8 ayat (1) diubah, Pasal 9 diubah, Pasal 11 diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 8 Tahun 2024 tentang Gerakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna; BUPATI MUNA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI MUNA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG GERAKANPERCEPATAN PEMBANGUNANEKONOMI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN PERATURANBUPATI MUNA NOMOR l & TAHUN 2025 BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA Muna.
1. 6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi Kewenangan Daerah.
2. 7.Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. 8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. 9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. 10.Percepatan adalah proses, upaya dan tindakan, keberpihakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.
6. 11.Pembangunan Ekonomi adalah serangkaian proses untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten sebagai unsur yang memimpm yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
7. 1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
8. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
9. 3.Bupati adalah Bupati Muna.
10. 4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna.
11. 5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pasal 1
12. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 8 Tahun 2024 tentang Gerakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis KomoditasUnggulan (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025 Nomor 8) diubah sebagai berikut: PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG GERAKAN PERCEPATANPEMBANGUNANEKONOMI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan

2.Ketentuan Pasal 4 dihapus.
12.Gerakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoclitas Unggulan yang selanjutnya disebut Gercep Pokadulu adalah upaya kolaborasi percepatan pembangunan ekonomi yang mengkoordinasikan dan menyinergikan segala potensi yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah, pemerintah kelurahan dan pemerintah desa dengan mendayagunakan segala potensi sumberdaya alam lokal untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna;
13.Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh Daerah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
14.Komoditas Unggulan adalah komoditas potensial daerah yang dipandang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi.
15.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
16.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besamya bagi kesejahteraan masyarakat Desa. 1 7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18.Hilirisasi komoditas unggulan lokal adalah suatu proses dimana suatu produk atau komoditas unggulan lokal daerah memiliki nilai tambah melalui proses pengolahan atau produksi lanjutan.

Pasal 11

( 1) Hilirisasi komoditas unggulan lokal dilakukan dengan:

a.penguatan dan pembangunan industri pengolahan;
b.penguatan kelembagaan petani/nelayan/pembudidaya ikan/petemak dan UMKM;
c.peningkatan teknologi dan inovasi;
d.penguatan rantai pasok dan infrastruktur;
e.pengembangan pasar dan branding produk lokal;
1. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Jenis Komoditas Unggulan Daerah serta komoditas unggulan di Desa dan Kelurahan pada setiap tahunnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

( 1) Tim pelaksana Gercep Pokadulu terdiri atas:

a.Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3));
b.Tenaga Ahli dan Tokoh Masyarakat;
c.Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
d.Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
1. 4.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Gercep Pokadulu dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan Pemerintah Desa, Pemerintah ,- Kelurahan, BUMD Aneka Usaha, BUMDes, Koperasi, dan kelompok usaha masyarakat produktif lainnya di Desa dan Kelurahan.
(2)Perangkat Daerah yang terlibat dalam Gercep Pokadulu dikelompokkan berdasarkan peran dan fungsi utama, meliputi:
1. a.kelompok koordinasi, yang memiliki fungsi perencanaan, fasilitasi lintas sektor, dan pengelolaan keuangan Daerah;
2. b.kelompok utama, yang memiliki fungsi teknis langsung terkait dengan pengembangan komoditas unggulan dan sektor ekonomi strategis;
3. c.Kelompok penunjang, yang memiliki fungsi dukungan infrastruktur, layanan umum, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
(3)Perangkat Daerah yang termasuk dalam Kelompok Koordinasi, Kelompok Utama, dan Kelompok Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: r-- I PARAF KOORDI I BERITA DAERAHKABUPATEN MUNATAHUN2025 NOMOR . -~ / Diundangkan di Raha pada tanggal j JCJii 2025 SEKRETARISDAERAH, _.......,"T.;y· / BACHRUN Ditetapkan di Raha pada t ggal j jU{,i 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

f.penetapan kebijakan dan regulasi pendukung. Hilirisasi setiap komoditas unggulan ditetapkan melalui keputusan Bupati tentang peta jalan/ road map hilirisasi komoditas unggulan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Muna Nomor 8 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Muna Nomor 8 Tahun 2024