DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATAKERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah; BUPATIMUNA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA ORGANISASIDAN TATAKERJA BADANRISET DAN INOVASIDAERAH TENTANG PERATURANBUPATIMUNA NOMOR ( 9 TAHUN 2025 BUPATIMUNA PROVINS! SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang Pasal l

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Badan adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muna.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muna.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
7.Sekretaris adalah Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muna.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGORGANISASIDANTATAKERJA BADANRISET DANINOVASIDAERAH.

Pasal 5

(1)BRIDA merupakan pelaksana Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
(2)BRIDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

KEDUDUKANDAN SUSUNANORGANISASI

Pasal 4

(1)Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe A.
(2)Penentuan Tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
(3)Penentuan intensitas Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah BRIDA.

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan diwadahi dalam bentuk Badan.

BAB II

BENTUK,NOMENKLATUR,DANTIPE PERANGKATDAERAH

Pasal 7

Kepala Badan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

BAB IV

PENJABARANTUGASPOKOKDANFUNGSI

Pasal 6

( 1) Susunan organisasi BRIDA,terdiri dari:

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat; dan
c.Kelompok jabatan fungsional.

(2)Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
1. a.1 (satu) sekretariat; dan
2. b.Kelompok JF.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Kelompok JF;
(4)Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
2. b.Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Invensi dan Inovasi di Daerah.
(5)Bagan struktur organisasi BRIDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. h.ilmu pengetahuan dan teknologi di Da rah;
  1. 1.pel ksanaan administrasi badan; dan J. pel sanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh , pinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan g berlaku.

Pasal 8

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berfungsi:

a.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b.penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
e.pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
f.pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
g.koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian ( 1) Sekretariat, terdiri dari:
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b.Jabatan Fungsional.

(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1)Se etariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di ba ah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Se etaris bertugas menyelenggarakan koordinasi pel ksanaan tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pe I berian dukungan teknis administrasi kepada BRIDA.
(3)Se etaris dalam melaksanakan tugas BRIDA,berfungsi:
1. a.penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. b.perencanaan, pengoordinasian pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta pengoordinasian pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF substansi;
3. c.pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
4. d.pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
5. e.pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikah oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7. f.penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
8. g.penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
9. h.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  1. 1.penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; J. pengoordinasian bahan penyiapan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
10. k.pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah lain;
  1. 1.pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan BRIDA;
11. m.penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
12. n.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. urusanpelaksanaandanbahan

Pasal 11

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat ( 1) huruf a bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset, urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian berfungsi:
1. a.penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
3. c.penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai;
4. d.penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
5. e.penyiapan

Pasal 14

Kelompok JF sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (a), terdiri atas:

a.Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:

Pasal 13

(1)Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf b, terdiri dari jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
(3)Sistem kerja Kelompok JF dalam BRIDA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kerja pada Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…