DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 2 diubah, Bagian Kesatu pada BAB V diubah, Pasal 5 diubah, Pasal 6 diubah, Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 9 diubah, Pasal 10 diubah, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan c diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi penyelenggaraan tugas serta pencapaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna, perlu menmjau kembali Peraturan Bupati Muna tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna; BUPATI MUNA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANBUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANATEKNIS DINAS PADA DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURADAN PERKEBUNAN KABUPATENMUNA TENTANG PERATURANBUPATI MUNA NOMOR '},. O TAHUN 2025 BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna yang terdiri dari:

a.UPTD Balai Benih dan Perkebunan, dengan klasifikasi A;dan
b.UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, dengan klasifikasi A.
1. 1.Ketentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna, diubah sebagai berikut: DANHORTIKULTURADINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNANKABUPATENMUNA. PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS DINAS PADA MEMUTUSKAN:
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 11. 2 Menetapkan

Pasal 6

(1)Kepala UPTD Balai Benih dan Perkebunan bertugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala UPTD Balai Benih dan Perkebunan berfungsi:
1. a.menyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Benih dan Perkebunan;
  1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perkebunan, serta penanganan pasca panen/pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih dan Perkebunan berfungsi:
1. a.melaksanaan kebijakan dibidang perbenihan (produksi, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran benih tanaman perkebunan) dan kebijakan dibidang pasca panen/pengolahan hasil dan pemasaran hasil perkebunan;
2. b.melaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih serta penanganan pasca panen/ pengolahan hasil dibidang perkebunan;
3. c.melaksanaan pengawasan dan standarisasi mutu serta peredaran benih dibidang perkebunan;
4. d.melaksanaan pemberian bimbingan teknis perbanyakan benih dan penanganan pasca panen/ pengolahan hasil serta pemasaran hasil di bidang perkebunan; dan
5. e.melaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang benih dan pasca panen/ pengolahan hasil serta pemasaran hasil perkebunan. dan Perkebunan bertugas Dinas dalam melaksanakan pengelolaan benih tanaman UPTD Balai Benih membantu Kepala pengembangan dan
(1)

Pasal 5

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Judul Bagian Kesatu pada BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 8

(1)Kelompokjabatan fungsional bertugas:
1. a.melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan lahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang tanaman perkebunan;
2. b.melakukan penyusunan rencana pengawasan benih, penanganan pasca pan en/ pengolahan hasil dan pemasaran hasil;
3. c.melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta mutu hasil dan pemasaran hasil;
4. d.melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. e.menyusun laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan kepada pimpinan; dan
6. f.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

5.Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

b.mengoordinasikan dan membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masmg- masmg;
c.melaksanakan pengawasan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
d.melaksanakan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
e.melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan di balai benih perkebunan;
f.melaksanakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas UPTD serta merumuskan alternatif pemecahannya;
g.melaksanakan pengoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
h.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya. 4

Pasal 9

( 1) UPTDBalai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan benih tanaman pangan dan hortikultura, serta penanganan pas ca pan en/ pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura berfungsi:
1. a.melaksanakan kebijakan di bidang perbenihan (produksi, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura) dan kebijakan dibidang pasca panen/pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
2. b.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih serta penanganan pasca panen/pengolahan hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
3. c.melaksanakan pengawasan dan standarisasi mutu serta peredaran benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
4. d.melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi dibidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura serta dibidang penanganan pasca panen/pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
5. e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang benih dan pasca panen/pengolahan hasil serta pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
  1. 7.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 6.Judul Bagian Kedua pada BABV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 5

Pasal 12

(1)Kelompokjabatan fungsional bertugas:
1. a.melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan lahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang tanaman perkebunan;
2. b.melakukan penyusunan rencana pengawasan benih, penanganan pasca panen/pengolahan hasil dan pemasaran hasil;
3. c.melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta mutu hasil dan pemasaran hasil;
  1. 9.Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

( 1) Kepala UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura bertugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura berfungsi:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura;
2. b.melaksanakan pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
3. c.melaksanakan pengawasan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
4. d.melaksanakan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. e.mengatur penggunaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan di balai benih tanaman pangan dan hortikultura;
6. f.melaksanakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas UPTD serta merumuskan alternatif pemecahannya;
7. g.melaksanakan pengoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
8. h.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 8. 6 • .. I ( BERITADAERAHKABUPATENMUNATAHUN2025 NOMOR B3 ~ DDYUGA SEKRETARISDAERAH, Diundangkan di Raha pada tanggal ftf j()/J 2025 BACHRUN BUPATIMUNA, Ditetapkan di Raha pada tanggal ]LJ JUU 2025 memerintahkan penempatannya Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
9. d.melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. e.menyusun laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan kepada pimpinan; dan
11. f.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 7 'A I (

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…