DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI, BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS, BAB V PELINDUNGAN KOPERASI, BAB VI PEMANTAUAN,EVALUASI DAN PELAPORAN, BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VIII PENDANAAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi; bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan; bahwa ketentuan Pasal 2 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; BUPATIMUNA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG PENYELENGGARAANKOPERASI DESA/KELURAHANMERAH PUTIH PERATURANBUPATI MUNA NOMOR 2-1 TAHUN2025 BUPATIMUNA PROVINS!SULAWESITENGGARA c

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5.Desa atau Desa adat yang selanjunya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
9.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
10.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris dan diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi. BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATI TENTANG PENYELENGGARAANKOPERASI DESA/KELURAHANMERAHPUTIH. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757); Menetapkan

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Pemberdayaan Koperasi;
c.satuan tugas;
d.Pelindungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaran Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.
1. 11.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaba Koperasi.
2. 12.Pengawas adalab anggota Koperasi yang diangkat dan dipilib dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
3. 13.Pengelola adalab anggota Koperasi dan/ atau pibak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
4. 14.Pemberdayaan adalab upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaba, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaba terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. 15.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi. ,,,

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.
(2)Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a sosialiasi program pembentukan Koperasi;
1. b.pendampingan pembentukan Koperasi;
2. c.pendataan dan penilaian kinerja Koperasi.
(3)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a kepada Pemerintah desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
(4)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a kepada pemerintah Desa dan Kelurahan.
(5)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c untuk mendaptkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dan hasil kinerja koperasi.
1. c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
2. d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
3. e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
4. f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 7

(1)Setiap desa/kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
(4)Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 6

(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada kopera.si Desa/ Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/ atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan koperasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Pasal 10

( 1) Koperasi dapat melakukan usaha a tau kegiatan berupa:

a.gerai penyediaan sembako;
b.gerai penyediaan obat murah;
c.penyediaan kantor koperasi;
d.unit simpan pinjam koperasi;
e.gerai klinik desa;
f.penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang;
g.logistik/ distribusi; dan/ atau
h.lain-lain sesuai potensi dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.

(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawara.h Desa/Kelurahan khusus atau musyawara.h Kelurahan khusus.
(2)Pengurus Kopera.si berdasarkan pengembangan dan revitalisasi kopera.si, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa/Kelurahan khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
(3)Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai ex-officio.
(4)Pengurus dan pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 21 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025