DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENGELOLAAN, BAB III PELAPORAN, BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB V PEMBIAYAAN, BAB VI PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah berupa usaha ternak milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan;
b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan usaha ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pengaturan mengenai pedoman pengelolaan usaha ternak milik Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pengelolaan Usaha Ternak Milik Pemerintah Daerah; BUPATI MUNA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEDOMAN PENGELOLAANUSAHATERNAKMILIKPEMERINTAHDAERAH TENTANG PERATURANBUPATI MUNA NOMOR ?::J TAHUN202§ BUPATI MUNA PROVINSI SULAWESITENGGARA Pasal 3 Usaha Ternak dikelola oleh UPTD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Usaha Temak.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
5.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6.Usaha Ternak adalah penjualan telur, ayam afkir, dan sapi milik Pemerintah Daerah. MEMUTUSKAN:
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856); Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANBUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAANUSAHA TERNAKMILIKPEMERINTAHDAERAH.

Pasal 7

(1)Pembagian keuntungan atau hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan:
1. a.untuk badan usaha koperasi sebesar 20% (dua puluh persen);
2. b.untuk pendapatan asli daerah sebesar 80% (delapan puluh persen).
(2)Keuntungan atau hasil usaha untuk pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetor ke kas Daerah.

Pasal 6

Biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

a.penyusutan kandang;
b.penyusutan peralatan;
c.upah tenaga kerja; dan
d.biaya operasional lainyang berhubungan dengan pengembangan usaha.

Pasal 5

( 1) Keuntungan atau hasil usaha diperoleh dari penjualan telur dan ayam afkir dikurangkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) periode pemeliharaan.

(2)Keuntungan atau hasil usaha diperoleh dari penjualan sapi dikurangkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama masa pemeliharaan.
(3)Masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun.
(4)Masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 4

(1)Dalam hal pengelolaan Usaha Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTDyang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan bekerja sama dengan badan usaha koperasi.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 10

{ 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Ternak Milik Pemerintah Daerah.

(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pemeriksaan administrasi dan keuangan;
2. b.pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha ternak;
3. c.verifikasi dan validasi laporan pengelolaan usaha ternak;
4. d.penindakan terhadap pelanggaran sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait yang membidangi peternakan dan/atau inspektorat daerah.
(4)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati dalam menetapkan kebijakan perbaikan dan peningkatan tata kelola usaha ternak.

Pasal 9

{ 1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Ternak Milik Pemerintah Daerah.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.penyusunan kebijakan dan pedoman teknis;
2. b.pemberian bimbingan teknis, pelatihan, clan penyuluhan;
3. c.fasilitasi sarana dan prasarana pendukung usaha ternak;
4. d.pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan usaha ternak.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan.

BAB IV

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 8

(1)UPTD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan dalam mengelola Usaha Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib membuat laporan pengelolaan Usaha Ternak setiap bulannya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.perkembangan populasi ternak;
2. b.penggunaan pakan;
3. c.laporan produksi; dan
4. d.laporan penjualan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan. Diundangkan di Raha pada tanggal b O~{oe-,r 2025 SEKRETARIS DAERAH, I ~-~~q-~~.C?~P.' . I _Q_vv~ ~EV'~ i ()~ ~S'S"~ {~IV'~ BACHRUN PARAF KOORDINASI UNIT /SA TUAN KERJA I· BAGIAN HUKUM Ditetapkan di Raha 6 ~~ 2025 SEKDA KAB. MUNA ASISTEN \\ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Muna.

BAB III

PELAPORAN BERITA DAERAH KABUPATENMUNATAHUN 2025 NOMOR ...

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…