DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muna

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Pedoman Penyusunan APBD, Pasal 4 Pedoman Harga Satuan, Pasal 6 Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; BUPATI MUNA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Menetapkan Mengingat Menimbang TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN2025 PERATURANBUPATI MUNA NOMOR 1, TAHUN 2025 BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA t

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Cam.at adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah Desa dan Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
14.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. \,

Pasal 4

(1)Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan/ a tau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
(2)Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/ a tau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ JasaPemerintah ditambah biaya pengiriman.

Pasal 3

(1)Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa berpedoman pada:
1. a.standarisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium, dan uang saku Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
2. b.standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
(2)Standarisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium, dan uang saku Pemerintah Desa dan standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

( 1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:

a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b.prinsip penyusunan APB Desa;
c.kebijakan penyusunan APBDesa;
d.teknis penyusunan APB Desa; dan
e.hal-hal khusus lainnya.

(2)Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati lnt.

16.Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintahan Desa dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APB Desa.
17.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa, meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.
18.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. • BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR.jt. SEKRETARIS DAERAH, 2025 Diundangkan di Raha pada tanggal 4 Mttrd- 2025 Ditetapkan di Raha pada tanggal 1 ~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

( 1) Pengadaan barang/ jasa yang harganya melebihi standarisasi indeks biaya sebagaimana dimaksud da1am Pasal 3 atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.

(2)Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
(4)Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
(5)Harga komputer beserta kelengkapannya, peralatan elektronik, dan komoditas lain berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
(6)Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan basil negosiasi dengan penyedia barang. Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
1. a.sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. b.tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. c.transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. d.akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. e.partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. f.memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. g.substansi APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah, serta Peraturan Desa lainnya. II. PRINSIPPENYUSUNANAPBDesa Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2024 antara lain:
  1. 1.menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2021-2026 sehingga semua prioritas sasaran utama rencana pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama akselerasi dan pembangunan berkelanjutan;
  2. 2.proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik masing-masing Desa yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024, sehingga pembangunan daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu, dan berkesinambungan;
  3. 3.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempedomani urusan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; --+. pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. I. SINKRONISASIKEBIJAKANPEMERINTAHDESA DENGAN PEMERINTAHDAERAH PEDOMANPENYUSUNANAPB DESATAHUNANGGARAN2024 LAMPIRANI PERATURANBUPATIMUNA NOMOR ~ TAHUN2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DESA TAHUNANGGARAN2025
  4. 2.Belanja Desa Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Desa terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu:
8. a.Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang penganggarannya bersumber dari ADD, antara lain:
  1. 1.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  2. 2.tunjangan Ketua BPD, Sekretaris dan Anggota BPD;
  3. 3.tunjangan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  4. 4.tunjangan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  5. 5.tunjangan bagi Penjabat Kepala Desa;
  6. 6.biaya operasional Pemerintah Desa meliputi: a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan); b) belanja jasa telepon, air, dan listrik; c) belanja jasa informasi (koran/majalah);
9. a.Pendapatan Asli Desa (PADesa) Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesamemperhatikan hal-hal se bagai berikut: 1) realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; 2) tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; 3) dalam APBDesa, PADesaagar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha Desa, hasil aset Desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli Desa; 4) swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat dicatat sebagai PADesa.
10. b.Dana Transfer 1) pemberian Dana Desa kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta rincian Dana Desa setiap Desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2) pemberian Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa mengacu pada Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Desa; 3) pemberian bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah serta besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pengalokasian besaran bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa; 4) pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berpedoman pada Peraturan Gubemur; SJ pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang didalamnya mengatur mengenai bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
11. c.Pendapatan lain-lain Pemerintah Desa dapat memperoleh dana hibah dari pihak ketiga dan/ a tau menganggarkan setelah mendapatkan kepastian menerima dana hibah dari pihak ketiga tersebut. Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan diatur sebagai berikut:
  1. 1.Pendapatan Desa Pendapatan Desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uangmelalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan Desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. III. KEBIJAKANPENYUSUNANAPBDesa - ii - •
  2. 7.belanja operasional kelembagaan Desa meliputi:
12. a.belanja operasional BPD meliputi:
  1. 1.belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
  2. 2.belanja perjalanan dinas dalam/luar daerah; dan
  3. 3.belanja makan dan minum rapat.
13. b.belanja operasional LPMmeliputi:
  1. 1.belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
  2. 2.belanja makan dan minum rapat.
14. c.belanja operasional Lembaga Adat Desa:
  1. 1.belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
  2. 2.belanja makan dan min um rapat.
15. d.belanja operasional Tim Penggerak PKKmeliputi:
  1. 1.belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
  2. 2.belanja makan dan min um rapat;
  3. 3.belanja perjalanan dinas dalam daerah;
16. e.belanja operasional Dasa Wisma meliputi:
  1. 1.belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
  2. 2.belanja makan dan min um rapat.
17. f.belanja operasional Karang Taruna meliputi:
  1. 1.belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
  2. 2.belanja makan dan minum rapat.
18. g.belanja operasional Majelis Taklim meliputi;
  1. 1.belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
  2. 2.belanja makan dan minum rapat.
19. h.belanja operasional RT/RW meliputi:
  1. 1.belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
  2. 2.belanja makan dan min um rapat.
  3. 8.belanja insentif kelembagaan Desa meliputi:
20. a.insentif LPM;
21. b.insentif Lembaga Adat Desa;
22. c.insentif Pengurus Tim Penggerak PKKDesa;
23. d.insentif Pegawai Sara (imam, hatib, modhin/lebe) dan Pendeta;
24. e.insentif Pertahanan Sipil (Hansip) Desa;
25. f.insentif Operator Desa;
26. g.insentif RT/RW; dan
27. h.insentif Majelis Taklim.
  1. 9.belanja modal peralatan kantor;
  2. 10.belanja pembangunan, pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Desa dalan rangka penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa, meliputi:
28. a.belanja pengadaan fasilitas dan/ a tau rehabilitasi kantor Desa;
29. b.belanja pelaksanaan lomba Desa tingkat kecamatan.
  1. 11.belanja pengadaan tanah untuk kepentingan umum; d) belanja makan dan minum rapat; e) perjalanan dinas dalam/luar daerah, yang diperuntukan untuk: 1) konsultasi tentang peningkatan kapasitas penataan kelembagaan Desa, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan; 2) menghadiri undangan rapat-rapat koordinasi dan upacara, dan mengikuti bimbingan teknis/peningkatan kapasitas Perangkat Desa. f) belanja jasa kebersihan kantor; g) belanja penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan belanja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi:
  2. 1.biaya ATK, cetak dan penggandaan;
  3. 2.makan dan min um rapat;
  4. 3.perjalanan dinas dalam daerah. h) biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diperuntukan pada saat hari pelaksanaan; - iii - 2) Tunjangan Kepala Desa Sebesar Rp. 1.000.000,00 /bulan. NO JABATAN BESARAN/BULAN(Rp) 1 Kepala Desa 3.000.000,00 2 Sekretaris Desa (non PNS) 2.250.000,00 3 Perangka t Desa selain Sekdes 2.050.000,00 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:
  5. 1.Belanja Pegawai
30. a.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap, dan tambahan tunjangan yang penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut: Untuk setiap bidang dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa tahun 2024. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. 12.belanja pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
  2. 13.belanja perencanaan pembangunan Desa, meliputi:
31. a.belanja penyusunan RKP Desa;
32. b.belanja penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa;
33. c.belanja penyusunan penjabaran APB Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa; dan
34. d.belanja sertifikasi kegiatan pembangunan.
35. b.Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa penganggarannya bersumber dari Dana Desa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
36. c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang penganggarannya bersumber dari ADD, antara lain: 1) pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 3) peningkatan kapasitas paralegal; 4) pembinaan keagamaan; 5) pembinaan remaja/pemuda; dan 6) kegiatan lain sesuai kondisi Desa. - iv -
37. d.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif dan operasional Pengurus Tim Penggerak PKK Desa yang penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut: 1) Ketua, sebesar Rp. 250.000,00/bulan; 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 200.000,00/bulan; 3) Sekretaris, sebesar Rp. 150.000,00/bulan; 4) Bendahara, sebesar Rp. 150.000,00/bulan;
38. c.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif dan operasional LPM yang penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut: 1) Ketua, sebesar Rp. 400.000,00/bulan; 2) Anggota (2 orang), sebesar Rp. 350.000,00/orang/bulan; 3) operasional LPM sebesar Rp. 100.000,00/bulan.
39. b.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional BPD yang penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut: 1) Ketua, sebesar Rp. 1.600.000,00/bulan; 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 1.450.000,00/bulan; 3) Sekretaris, sebesar Rp. 1.450.000,00/bulan; 4) Anggota, sebesar Rp. 1.350.000,00/bulan; 5) operasional BPD, sebesar Rp. 550.000,00/bulan. 5) Tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dianggarkan setiap bulan yang bersumber dari basil pengelolaan aset-aset di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BESARANPREMI/BULAN(Rp) NO JABATAN JKK JKM Jumlah 1 Kepala Desa 5.644,00 7.055,00 12.700,00 2 Sekretaris Desa 5.644,00 7.055,00 12.700,00 3 Kepala Urusan, Kepala 5.644,00 7.055,00 12.700,00 Seksi, dan Kepala Dusun Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 4) Jaminan kecelakaan kerjadan jaminan kematian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS diatur sebagai berikut: BESARANPREMI/BULAN(Rp) NO JABATAN APBD POTONGAN JUMLAH SILTAP 1 Kepala Desa 122.942,07 30.735,52 153.677,59 2 Sekretaris Desa 122.942,07 30.735,52 153.677,59 3 Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan 122.942,07 30.735,52 153.677,59 Kepala Dusun Jaminan Kesehatan 3) Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS diatur sebagai berikut: - v -
40. n.Dianggarkan dalam Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif Kader Posbindu yang penganggarannya bersumber dari Dana Desa, yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 6 (enam) orang dan masing-masing sebesar Rp. 250.000,00/bulan.
41. m.Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif pengelola website Desa yang penganggarannya bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 150.00,00 setiap bulannya untuk 1 (satu) orang.
  1. 1.Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif Kader Posyandu yang penganggarannya bersumber dari Dana Desa, yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 12 (dua belas) orang dan masing-masing sebesar Rp. 250.000,00/bulan.
42. k.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan:
  1. 1.bimbingan teknis Operator Desa tentang Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang penganggarannya bersumber dari ADD sebesar Rp. 4.000.000,00;
  2. 2.bimbingan teknis tata kelola keuangan desa yang penganggarannya bersumber dari ADD sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk 2 (dua) orang
  3. 3.bimbingan teknis paralegal yang penganggarannya bersumber dari ADD sebesar Rp. 3.500.000,00 untuk 1 (satu) orang; dan
  4. 4.bimbingan teknis keamanan dan ketertiban masyarakat yang penganggarannya bersumber dari ADDsebesar Rp. 3.500.000,00 untuk 1 (satu) orang Hansip.
  5. 5.bimbingan teknis pengelola BUMDESyang penganggarannya bersumber dari DD sebesar Rp. 5.000.000,00;
  6. 1.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan perencanaan pembangunan Desa yang penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya 1 (satu) kali dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:
  7. 1.belanja review RPJM Desa, sebesar Rp. 1.500.000,00:
  8. 2.belanja review RKPDesa, sebesar Rp. 1.500.000,00;
  9. 3.belanja penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa serta penjabarannya, sebesar Rp. 3.500.000,00;
  10. 4.belanja sertifikasi kegiatan pembangunan sebesar Rp. 2.000.000,00. J. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belanja perjalanan dinas diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, dan Operator Desa yang penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya mengacu pada standar perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
43. h.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, operasional Pemerintah Desa yang penganggarannya bersumber dari ADD,yang pelaksanaannya dibayarkan sebesar Rp. 4.000.000,00/bulan.
44. g.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif Operator Desa yang penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan bagi 1 (satu) orang sebesar Rp. 1.100.000,00/bulan.
45. f.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif Hansip Desa penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 4 (empat) orang dan masing-masing Rp. 200.000,00/bulan.
46. e.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif dan operasional RT/RW yang penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya maksimal bagi 4 (empat) orang dan masing-masing sebesar Rp. 300.000,00/bulan dan operasional Rp. 100.000,00/bulan. 5) Ketua Pokja (4 orang), sebesar Rp. 150.000,00/orang/bulan 6) operasional Tim Penggerak PKKDesa sebesar Rp. 700.000,00/bulan. - vi -
47. x.Dianggarkan dalam kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa, operasional Dasa Wisma yang pengangganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 100.000,00/bulan maksimal 10 Kelompok Dasa Wisma.
48. w.Dianggarkan dalam kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa, operasional Karang Taruna yang pengangganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 150.000,00/bulan.
49. v.Dianggarkan dalam kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa, insentif dan operasional Lembaga Adat yang penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut: 1) Ketua sebesar Rp. 300.000,00/bulan; 2) Anggota (2 orang), masing-masing sebesar Rp. 250.000,00/bulan; 3) operasional Lembaga Adat sebesar Rp. 150.000,00/bulan.
50. u.Dianggarkan dalam kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa, insentif pengurus dan operasional Majelis Taklim dan atau Kegiatan sejenisnya sesuai keyakinan agama masing-masing. yang penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut: 1) Ketua sebesar Rp. 250.000,00/bulan; 2) Sekretaris sebesar Rp. 200.000,00/bulan; 3) Bendahara sebesar Rp. 150.000,00/bulan; 4) operasional Majelis Taklim sebesar Rp. 150.000,00/bulan.
51. s.Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif Guru Mengaji/ Guru Sekolah Minggu a tau sebutan lain (sesuai agama dan keyakinan masing-masing) yang penganggarannya bersumber dari Dana Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 4 (empat) orang dan masing-masing sebesar Rp. 350.000,00/bulan.
52. t.Dianggarkan dalam kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa, insentif Pegawai Sara yang penganggarannya bersumber dari ADD,yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:
  1. 1.Imam Desa/Pendeta sebesar Rp. 500.000,00/bulan;
  2. 2.Khatib Desa maksimal 2 (dua) orang, masing-masing sebesar Rp. 350.000,00/bulan;
  3. 3.Modhi/Lebe Desa maksimal 4 (empat) orang, masing-masing sebesar Rp. 300.000,00/bulan;
  4. 4.Pegawai Sara unsur Wanita 1 (satu) orang, sebesar Rp. 200.000.00/bulan.
53. r.Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif Guru PAUD/TKyang penganggarannya bersumber dari Dana Desa, yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 6 (enam) orang dan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00/bulan.
54. q.Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif dan operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang penganggarannya bersumber dari Dana Desa, yang pelaksanaannya insentif dibayarkan bagi 3 (tiga) orang dan masing-masing sebesar Rp. 350.000,00/bulan dan operasional Rp. 200.000,00/bulan.
55. p.Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentifparalegal Desa yang penganggarannya bersumber dari Dana Desa untuk 2 (dua) orang masing-masing sebesar Rp. 150.00,00 setiap bulannya.
56. o.Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif Kader Teknik yang penganggarannya bersumber dari Dana Desa, yang pelaksanaannya insentif dibayarkan sebesar Rp. 200.000,00/bulan. - vii -
  1. 3.Belanja Modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa. Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur ten tang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. Belanja Barang dan Jasa memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. a.Honorarium tim atau petugas pelaksana kegiatan Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, honorarium juga dapat diberikan kepada anggota tim atau petugas pelaksana kegiatan antara lain anggota tim, narasumber, pelatih, tenaga ahli. Penganggaran dilakukan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
58. b.Upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
59. c.Belanja alat tulis kantor.
60. d.Belanja Desa yang bersifat wajib dan mengikat antara lain belanja rekening telepon, internet, air, dan listrik. Belanja telepon, internet, air dan listrik direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah penghematan.
61. e.Belanja surat kabar, paket pengiriman dan benda-benda pos.
62. f.Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dinas digunakan untuk menganggarkan perawatan kendaraan bermotor dinas dan penggantian suku cadang kendaraan. Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dinas untuk biaya penggantian ban paling banyak sekali dalam setahun.
63. g.Belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas.
64. h.Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
  1. 1.Belanja cetak dan penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku. J. Belanja makan dan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan/bimtek/kursus/penataran, menerima tamu dan sejenisnya.
65. k.Belanja pemeliharaan peralatan komputer/printer/teknologi informasi.
  1. 1.Belanja pemeliharaan kantor Desa.
  2. 2.Belanja Barang dan Jasa Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain:
66. z.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Desa yang penggarannya bersumber dari ADD:
(1)Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Online sebesar Rp. 2.500.000,00;
(2)Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Online sebesar Rp. 1.100.000,-
1. y.Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka mendukung program penurunan Inflasi, pelaksanaan kegiatan Pasar Murah yang pengangganggarannya bersumber dari ADD, sebesar Rp. 2.000.000,00. - viii -
  1. 3.Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
2. a.Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati;
3. b.Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan:
(3)Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disertai berita acara hasil musyawarah BPD;
(4)RPJM Desa;
(5)RKP Desa Tahun 2024;
(6)dokumen lain yang relevan, misal Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa, dan lain-lain.
1. c.Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit mencakup: 1) format susunan APB Desa; 2) kesesuaian dengan peraturan perundang- undangan; 3) kesesuaian dengan RKP Desa Tahun 2024; 4) keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan Desa; 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
2. d.Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
3. e.Dalam hal Bupati tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
  1. 2.Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
4. a.Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;
5. b.Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
6. c.Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap maka penjabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat Kepala Desa menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
7. d.Dalam hal Ketua BPD berhalangan tetap, maka Wakil Ketua BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
8. e.Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua berhalangan tetap, maka Sekretaris BPD menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
9. f.Dalam hal Ketua BPD, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD berhalangan tetap, maka anggota yang ditunjuk berdasarkan musyawarah BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. IV. TEKNISPENYUSUNANAPB Desa
  1. 1.Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
10. a.Sekretaris Desa mengoordinir penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa Tahun 2024;
11. b.Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
12. c.Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
13. d.Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat Kepala Desa berwenang untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD. - ix - BACHRUN NA, Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:
  1. 1.Dalam pelaksanaan kegiatan di Desa, Pemerintah Desa agar mengutamakan swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
  2. 2.Bagi Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Angaran (SiLPA)Tahun Anggaran 2024 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2025 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2024 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
  3. 3.Pemerintah Desa agar menganggarkan Honor Kolektor PBB-P2 dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang anggarannya bersumber dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarannya mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pengalokasian besaran bagi basil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa.
  4. 4.Pemerintah Desa dapat menganggarkan anggaran kegiatan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan pelayanan kesehatan tradisional.
  5. 5.Perubahan APB Desa dapat dilakukan jika:
14. a.dalam tahun berjalan terjadi pengurangan atau penambahan pagu anggaran baik yang bersumber dari Dana Desa maupun yang bersumber dari ADD dan dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
15. b.dalam tahun berjalan tidak terjadi pengurangan atau penambahan pagu anggaran baik yang bersumber dari Dana Desa maupun yang bersumber dari ADD, akan tetapi terjadi pergeseran anggaran yang disebabkan oleh koreksi terhadap perhitungan belanja;
16. c.terdapat kejadian luar biasa atau kedaruratan akibat bencana alam. V. HAL-HAL KHUSUS
  1. 4.Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa
17. a.Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
18. b.Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak diundangkan;
19. c.Ketentuan penyusunan APB Desa berlaku sama terhadap penyusunan Perubahan APB Desa.
20. f.Dalam hal evaluasi Bupati menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
21. g.Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikirim kembali oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan;
22. h.Bupati menyampaikan surat tanggapan atas penyempumaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa;
  1. 1.Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. -x- BIAYA UANG KETERANGAN NO. URAIAN KEGIATAN SATUAN HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp) 1 2 3 4 5
  2. 1.Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam 1. Biaya perjalanan dinas yang di berikan Daerah Kabupaten Muna merupakan batas tertinggi. ~ Kepala Desa/Pimpinan BPD OH 150.000,- 2. Biaya uang harian perjalanan dinas )"' Sekretaris Desa/ Anggota BPD OH 150.000,- untuk Tim Pengelola )"' Kaur/Kasi/Kadus Staf Perangkat Desa yang berasal dari OH 150.000,- Kegiatan / pengurus lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat di Perangkat Desa setarakan dengan biaya perjalanan )"' Staf Perangkat Desa yang tidak berasal dari Perangkat OH 150.000,- dinas Kaur /Kasi/Kadus. Desa
  3. 3.Perjalanan dinas dalam wilayah Desa tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
  4. 4.Uang harian diberikan secara lumps um sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada Surat Perintah Perjalanan Dinas. Uang harian digunakan untuk uang makan dan uang saku. STANDARISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS, HONORARIUM, DAN UANG SAKU PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN MUNA A. INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS LAMPIRAN II PERATURANBUPATI MUNA NOMOR ~ TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN2025 BIAYAUANG KETERANGAN NO. URAIANKEGIATAN SATUAN HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp) 1 2 3 4 5
  5. 5.Uang harian akan diberikan jika perjalanan dilakukan selama lebih dari 8Jam.
  6. 6.Jika perjalanan dilakukan kurang dari 8 (delapan) jam maka, yang diberikan hanva Uanz Transport.
  7. 2.Satuan uang Transport untuk perjalanan dinas dalam At Cost Uang Transport Perjalanan Dinas dalam daerah daerah Kurang dari 8 (delapan jam) diberikan secara at cost sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada Surat Perintah Perjalanan Dinas. Uang Transport harian digunakan untuk biaya transport dalam wilayah Kabupaten.
  8. 3.Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Luar 1. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Daerah (di luar Kabupaten Muna Surat Perintah Perjalanan Din as
23. a.Akomodasi tidak ditanggung Panitia Penvelenggara: (SPPD) dari Kepala Desa selaku
  1. 1.Provinsi Sulawesi Tenzaara: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan )"' Kepala Desa OH 380.000,- Keuangan Desa dan dilengkapi dengan )"' Sekretaris Desa OH 380.000,- dokumen pertanggungjawaban )"' Kaur /Kasi/Kadus/Ooerator Desa OH 380.000,- perjalanan dinas lainnya berupa Surat
  2. 2.Di luar Provinsi Sulawesi Tenzzara: Undangan (jika pelaksana kegiatan )"' Kepala Desa OH 380.000,- bukan Desa), Surat Perintah Tugas )"' Sekretaris Desa OH 380.000,- oleh Kepala Desa atau Ketua BPD, )"' Kaur/Kasi/Kadus/Ooerator Desa OH 380.000,- Laporan Perjalanan Dinas oleh pelaksana perjalanan dinas, nota/ bill
24. b.Akomodasi ditanggung Panitia Penvelenggara: hotel (jika menginap).
  1. 1.Provinsi Sulawesi Tenzzara:
  2. 2.Perjalanan dinas dengan tujuan )"' Kepala Desa OH 380.000,- beberapa lokasi yang dapat ditempuh )"' Sekretaris Desa OH 380.000,- - ii - BIAYAUANG KETERANGAN NO. URAIAN KEGIATAN SATUAN HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp) 1 2 3 4 5 )" Kaur/Kasi/Kadus/Operator Desa OH 380.000,- dengan 1 ( satu) hari hanya diberikan l(satu) SPPD.
  3. 2.Di luar Provinsi Sulawesi Tenzgara: )" Kepala Desa OH 380.000,- )" Sekretaris Desa OH 380.000,- )" Kaur /Kasi/Kadus/Operator Desa OH 380.000,-
  4. 4.Biaya Penginapan
  5. 1.Provinsi Sulawesi Tenzzara: )" Kepala Desa OH 500.000,- )" Sekretaris Desa OH 500.000,- )" Kaur /Kasi/Kadus /Operator Desa OH 500.000,-
  6. 2.Di luar Provinsi Sulawesi Tenzzara: )" Kepala Desa OH 600.000,- )" Sekretaris Desa OH 600.000,- )" Kaur /Kasi/Kadus/Operator Desa OH 600.000,- - iii - Honorarium Narasumber / Pelatih/ Pembicara diberikan per jam pelajaran. 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 menit
  7. 2.Honorarium Narasumber /Pelatih/Pembicara 1.
  8. 1.Tingkat Nasional JP 1.000.000,-
  9. 2.Tingkat Provinsi JP 800.000,- 2.
  10. 3.Tingkat Kabu paten
25. a.Bupati JP 1.000.000,-
26. b.Wakil Bupati/Forkopimda JP 1.000.000,-
27. c.Eselon II JP 900.000,-
28. d.Eselon III/ Forkopimcam JP 800.000,-
29. e.Eselon IV JP 600.000,-
  1. 4.Tingkat Desa
30. a.Kepala Desa JP 500.000,-
31. b.Sekretaris Desa JP 500.000,- . ~ Tim Kegiatanditetapkandengan Keputusan Kepala Desa. Susunan Tim Kegiatan sebagai berikut:
32. a.Kepala Desa sebagai Penanggungjawab.
33. b.Sekretaris Desa selaku Ketua.
34. c.Kepala Seksi/Kepala urusan selaku Sekretaris
35. d.Anggota berasal dari Perangkat Desa dan Operator Desa. Honorarium bulanan dianggarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya maximal 3 (tiga) bulan antara lain: Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan RPJMDesa, Penyusunan RKP Desa, Penyusunan APBDesa dan Peru bahan APB Desa, dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 5 KETERANGAN BIAYA NO URAIAN KEGIATAN SATUAN HONORAIUM (Rp) 1 2 3 4
  1. 1.Honorarium Tim Kegiatan 1.
36. a.Honorarium bulanan:
  1. 1.Penanggungjawab OB 250.000,- 2.
  2. 2.Ketua OB 200.000,-
  3. 3.Sekretaris OB 175.000,-
  4. 4.Anggota OB 150.000,-
  5. 5.Petugas Administrasi OB 125.000,- 3. B. INDEKS BIAYAHONORARIUM - iv - ' - 1( c- A. ·lllt , ~ - r 1- _; i -- 1 _DrlY"!U Q:_NP__ I - ---------- ! r:, p 1' c Kr .., r I t-L -- I~~ TI_I BIAYA UANG URAIAN KEGIATAN SATUAN SAKU KEGIATAN KETERANGAN (Ro) Uang Saku OH 50.000,- Dapat diberikan pad a peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya C. INDEKS BIAYA UANG SAKU KEGIATAN - v -

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…