DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PEMBEBASAN PBG BAGI MBR BAB IV KRITERIA MBR BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Ant.ara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Bupati tentang pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tigajuta rumah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; BUPATIMUNA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PEMBEBASANRETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNANGEDUNG BAGI MASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH PERATURANBUPATIMUNA NOMOR fl TAHUN2025 BUPATIMUNA PROVINS!SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang • ~·- j ~'

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak Daerah dan retnbusi Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah.
8.Kepa]a Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepa]a Bapenda adalah Kepa]a Badan Pendapatan Daerah. BABI KETENTUAN UMUM PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rend.ah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2); Menetapkan

Pasal 2

Ruang Iingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
b.Kriteria MBR.
1. 9.Badan adalah sekumpuJan orang dan/atau modal yang meru_pakan kesatuan, baik yang meJakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2. 10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. 11.Subjek Retribusi adalah orang pribadi at.au badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan /at.au perizinan.
4. 12.Wajib Retribusi adalah orang pnbadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
5. 13.Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi at.au Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, sert.a penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. 14.Bangunan Gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di at.as dan atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. 15.Prasarana Bangunan Gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana bangunan gedung atau bangunan mandiri yang meliputi bangunan menara/tower telekomunikasi, bangunan reklame (billboard), bangunan jembatan penghubung, tugu atau monumen, gapura/ gerbang, patung, shelter, dan lain-lain.
8. 16.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ at.au merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. 17.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. , /-

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling ban.yak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan rumah umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 4

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan. (3} Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau basil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersurnber dari gaji, upah, dan/atau basil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersurnber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri.

BAB IV

KRITERIA MBR

Pasal 3

(1} Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retnbusi PBG.

(2)Pemberian pembebasan Retnbusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi
(3)Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pad.a ayat
(1)berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.

BAB ID

PEMBEBASANPBG BAGIMBR

Pasal 8

(1)Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah, Penghasilan per bulan paling banyak untuk:
1. a.kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000,- (tujuhjuta rupiah);
2. b.kategori kawin sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah); dan
3. c.kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000,- (delapanjuta rupiah).
(2)Luas lantai paling luas 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi)untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m2 (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan rumah swadaya.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan hams mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/ atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah pemohon juga hams memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Biaya perolehan atau pembangunan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dihitung sesuai jenis rumah yang diperoleh berdasarkan:
1. a.harga jual pemilikan rumah umum;
2. b.biaya perbaikan rumah swadaya; atau
3. c.biaya pembangunan rumah swadaya.
(2)Hargajual rumah umum sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.harga jual rumah tunggal;
2. b.barga jual satuan rumah deret; dan
3. c.harga jual satuan rumah susun.
(3)Hargajual pemilikan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual rumah umum dan biaya pembangunan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai rumah umum dan rumah swadaya.
(5)Biaya perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan rumah swadaya.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbai.kan rumah Swadaya;dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan rumah swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu. ' ~ ,., . BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR .9.5 EDDYUGA Diundangkan di Raba pada tanggal 1...y feG(l.uP(l-,' 2025 BAGIAt...J HUKUM P ARAF KOOR DI ~ l- 1 UNIT /SA TUAN KERJA 2025 Ditetapkan di Raba pada tanggal 71 ~~(1,1 SEKDA KAB. MUNA ASiSTEN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Pera.tu.ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Pasal 7

Pera.tu.ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Pelaksa:naan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu kepada Pera.tu.ran Bupati yang mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi Daerah.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024