DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PENETAPAN RINCIAN ADD; BAB III : PENYALURAN ADD; BAB IV : PENGGUNAAN ADD; BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VI : PELAPORAN ADD; BAB VII : SANKSI ADMINISTRATIF; BAB VIII : KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB IX : KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5.Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
7.Alokasi Konvergensi Stunting adalah alokasi yang diperuntukan sebagai upaya penanganan dan pencegahan stunting.
8.Konvergensi Stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting.
9.Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugass dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan umum urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
17.Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang disingkat menjadi BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a.alokasi dasar;
b.alokasi konvergensi stunting;
c.alokasi siltap;
d.alokasi kinerja kepala desa; dan
e.alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten Tahun Anggaran 2025 dibagi jumlah desa.

Pasal 4

(1)Alokasi konvergensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada setiap desa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
(2)Desa yang memenuhi kriteria penurunan konvergensi stunting pada tahun sebelumnya dapat diberikan tambahan alokasi konvergensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
1. a.Desa dengan persentase penurunan konvergensi stunting 1-4% dari tahun sebelumnya diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. b.Desa dengan persentase penurunan konvergensi stunting 5-10% dari tahun sebelumnya diberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan
3. c.Desa dengan persentase penurunan konvergensi stunting 11% atau lebih dari tahun sebelumnya diberikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
(3)Angka penurunan konvergensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari dinas yang membidangi pengelolaan data stunting Kabupaten.

Pasal 5

Alokasi Siltap setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung berdasarkan jumlah kepala desa dan perangkat desa yang disalurkan ke Desa setiap bulan.

Pasal 6

(1)Alokasi kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada 13 (Tiga Belas) desa yang memiliki kinerja lebih baik dan tidak mengalami kontra kinerja berdasarkan hasil analisis Administrasi Pemerintahan desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Alokasi kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
(3)Penetapan penilaian kinerja baik dilakukan oleh Dinas melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dihitung setelah dilakukan perhitungan terhadap alokasi dasar, alokasi konvergensi stunting, alokasi Siltap, dan alokasi kinerja kepala desa yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: ADD = {(0,25 x V1) + (0,35 x V2) + (0,10 x V3) + (0,30 x V4)} x (ADDkab. – (ADkab.+ AKSkab+ ASkab+ AKKDkab)) Keterangan: ADD . = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. ADkab. = Alokasi Dasar Kabupaten. AKSkab. = Alokasi Konvergensi Stunting Kabupaten. ASkab. = Alokasi SILTAP Kabupaten. AKKDkab. = Alokasi Kinerja Kepala Desa Kabupaten. V1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten. V2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten. V3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap total wilayah Desa Kabupaten. V4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 9

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

(1)Total ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 211.170.492.700,- (Dua Ratus Sebelas Miliyar Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang dibagikan kepada 116 Desa di Kabupaten.
(2)Penetapan Rincian ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ADD

Pasal 11

(1)Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2)Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
(3)Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
1. a.tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
2. b.tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus).
(4)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan disalurkan setiap bulan ke Rekening Kas Desa paling banyak 3 (tiga) bulan sekali yang menjadi bagian dari Potongan Penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II.
(5)Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. a.APBDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati; dan
2. b.laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
(6)Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
(7)Format laporan realisasi tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1)Syarat pencairan ADD tahap I :
1. a.menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
2. b.mengajukan Rencana Penggunaan Dana;
3. c.fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;
4. d.fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
5. e.rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
6. f.fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
7. g.surat permohonan pencairan dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten;
8. h.pelunasan pajak APBDesa dan Pajak Bumi Bangunan Desa tahun sebelumnya;
9. i.laporan realisasi APBDesa Tahun sebelumnya; dan
10. j.menyampaikan bukti pelunasan pajak tahun anggaran sebelumnya.
(2)Syarat pencairan ADD tahap II :
1. a.surat permohonan pencairan dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten;
2. b.rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
3. c.mengajukan Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2025;
4. d.perdes APBDesa Murni/Perubahan Tahun Anggaran 2025;
5. e.fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
6. f.fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;
7. g.fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
8. h.fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
9. i.laporan realisasi ADD Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2025 beserta foto kegiatan (format .jpg);
10. j.realisasi penyetoran pajak APBDesa Tahun Anggaran 2025 terbaru;
11. k.laporan inventaris aset desa tahun sebelumnya berbasis Aplikasi SIPADES;
12. l.data profil desa terbaru dari Aplikasi Prodeskel Kementerian Dalam Negeri;
13. m.data evaluasi dan perkembangan desa terbaru dari Aplikasi Evdeskel Kementerian Dalam Negeri;
14. n.fotocopy SK Perangkat Desa pertama kali diangkat beserta KK dan KTP masing-masing yang bersangkutan;
15. o.fotocopy buku rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
16. p.surat kuasa pemindahbukuan ADD ke Rekening masing- masing Kepala Desa dan Perangkat Desa (jika tersedia fasilitas perbankan di wilayah kerja kecamatan).
(3)Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. a.APBDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. c.Surat Kuasa Pemindahbukuan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD ke Rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(4)Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I paling cepat pada bulan Juni tahun berjalan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…