DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Pembentukan; Bab III : Kedudukan; Bab IV : Tugas Dan Fungsi; Bab V : Keanggotaan Tp2d Mura Hebat; Bab VI : Keanggotaan Tp2d Mura Hebat; Bab VII : Masa Keanggotaan; Bab VIII : Pemberhentian; Bab IX : Pendanaan; Bab X : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan sesuai visi misi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Daerah, perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang dapat memberikan saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi kebijakan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat

(1)huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
1. d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 33 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 33); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Tim Percepatan Pembangunan Daerah Murung Raya Hebat yang selanjutnya disebut TP2D MURA HEBAT adalah tim ahli atau tenaga profesional yang secara khusus diangkat untuk melakukan pengkajian, mengawal percepatan pelaksanaan program prioritas, serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati sesuai pembidangan dan penugasannya.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka mendukung dan membantu pelaksanaan pencapaian visi, misi dan program prioritas Bupati dibentuk TP2D MURA HEBAT.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)TP2D MURA HEBAT merupakan lembaga non struktural yang beranggotakan tenaga berpengalaman dan independen non Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam rangka percepatan pembangunan Daerah dengan fokus pada program prioritas Bupati.
(2)TP2D MURA HEBAT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)TP2D MURA HEBAT memiliki tugas:
1. a.melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Pemerintahan Daerah dalam rangka pengambilan kebijakan Bupati sesuai bidang tugasnya;
2. b.menyampaikan telaahan yang berisi saran, pendapat,masukan, dan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahanbperumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
3. c.melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah serta pihak terkait dalam rangka percepatan program unggulan dan prioritas Bupati mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan;
4. d.melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
5. e.melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program prioritas Bupati;
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2D MURA HEBAT dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, BUMD, dan/atau pihak terkait lainnya setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

(1)TP2D MURA HEBAT memiliki :
1. a.pengawalan percepatan program prioritas Bupati di Daerah;
2. b.pendukung dan penunjang dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan Bupati.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2D MURA HEBAT dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, BUMD, dan/atau pihak trkait lainnya setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TP2D MURA HEBAT melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB V

KEANGGOTAAN TP2D MURA HEBAT

Pasal 7

(1)Susunan keanggotaan TP2D MURA HEBAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Keanggotaan TP2D MURA HEBAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.
(3)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota TP2D MURA HEBAT terdiri dari :
1. a.persyaratan umum :
  1. 1.warga negara indonesia;
  2. 2.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. 3.sehat jasmani dan rohani;
  4. 4.memiliki pendidikan minimal stara satu (S1);
  5. 5.tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  6. 6.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
2. b.persyaratan khusus :
  1. 1.memiliki kemampuan untuk menganalisa data dan informasi;
  2. 2.memiliki kemampuan dalam penyelesaian masalah dan tantangan dalam mengatasi hambatan dalam pembangunan Daerah;
  3. 3.berintegrita, profesional, dan dapat bekerja dalam tim; dan
  4. 4.memiliki pengetahuan tentang pembangunan Daerah, kebijakan dan program dalam visi misi Bupati.
(4)Penetapan jumlah keanggotaan TP2D MURA HEBAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan menerapkan prinsip efektif dan efesien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Keanggotaan TP2D MURA HEBAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN TP2D MURA HEBAT

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota TP2D MURA HEBAT berhak atas:
1. a.honorarium; dan
2. b.dukungan operasional berupa:
  1. 1.biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan/atau
  2. 2.alat tulis kantor dan peralatan kantor.
(2)Besaran honorarium dan biaya oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar harga satuan dan perjalanan dinas di Daerah.
(3)Pemberian honorarium dan dukungan operasional sebagaimana pada ayat (1) disediakan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

Anggota TP2D MURA HEBAT wajib:

a.melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
b.menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, kecuali atas izin bupati;
c.menyampaikan informasi strategis kepada Bupati; dan
d.menyusun, mengadakan presentasi/pemaparan dan menyampaikan laporan Kepada Bupati dan/atau Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

MASA KEANGGOTAAN

Pasal 10

Masa Bakti keanggotaan TP2D MURA HEBAT adalah 5 (lima) Tahun dan susunan keanggotaannya dapat dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan ditetapkan Melalui Surat Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014