DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Kategori, Besaran Dan Kriteria Penerima Bantuan; Bab III : Persyaratan Dan Jumlah Penerima Bantuan; Bab IV : Tata Cara Pemberian Bantuan; Bab V : Pencairan Dan Penyaluran; Bab VI : Pertanggungjawaban Dan Pelaporan; Bab VII : Monitoring Dan Evaluasi; Bab VIII : Pendanaan; Bab IX : Sanksi Administratif; Bab X : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 28);
11.Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 124); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5.Program Kartu Hebat Mahasiswa adalah program bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, guna mendukung pembiayaan pendidikan selama menempuh jenjang pendidikan tinggi.
6.Kartu Hebat Mahasiswa adalah kartu indentitas yang diberikan kepada penerima bantuan sebagai tanda kepesertaan dalam Program Kartu Hebat Mahasiswa.
7.Penerima Bantuan adalah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari Daerah dan sedang menempuh pendidikan pada jenjang Diploma III, Diploma IV, atau Strata 1 pada perguruan tinggi umum maupun keagamaan.
8.Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang berasal dari desa atau kelurahan, yang sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi umum atau keagamaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah serta diketahui oleh Camat.
9.Uang Kuliah Tunggal adalah biaya kuliah yang dibayarkan mahasiswa setiap semeter.
10.Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari Daerah dan sedang menempuh pendidikan tinggi jenjang Diploma III, Diploma IV, dan Strata 1 (satu).
11.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan bagi Mahasiswa Tidak Mampu melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk:

a.memberikan dukungan bangtuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di Daerah sebagai upaya pemerataan akses pendidikan tinggi;
b.meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Daerah;
c.mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing di Daerah; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah melalui pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pemberian bantuan melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa berdasarkan asas :

a.obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan bantuan biaya pendidikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
b.transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan sangat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat; dan
c.akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedur maupun pelaksanaannya.

BAB II

KATEGORI, BESARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Kategori Penerima Bantuan melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa terdiri dari :

a.reguler; dan
b.non reguler.

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan secara langsung atau tatap muka sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan.
(2)Penerima Bantuan non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan jarak jauh atau secara daring sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

(1)Besaran bantuan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang untuk setiap 1 (satu) Tahun Anggaran.
(2)Besaran bantuan non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang untuk setiap 1 (satu) Tahun Anggaran.
(3)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.merupakan penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
2. b.berasal dari keluarga tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat;
3. c.terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi umum atau keagamaan;
4. d.tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis yang bersumber dari Pemerintah Daerah; dan
5. e.memiliki rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 8

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib digunakan untuk :

a.pembayaran Uang Kuliah Tunggal;
b.pembelian buku literatur;
c.pembelian alat tulis;
d.biaya pemondokan;
e.biaya Praktek Kerja Lapangan;
f.biaya Kuliah Kerja Nyata; dan/atau
g.biaya penggandaan dan/atau penjilidan tugas.

BAB III

PERSYARATAN DAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN

Pasal 9

(1)Mahasiswa sebagai calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib membuat permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. a.fotokopi Kartu Hasil Studi terakhir dengan perolehan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
2. b.surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
3. c.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. d.fotokopi Kartu Keluarga ;
5. e.fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
6. f.surat keterangan aktif kuliah;
7. g.fotokopi Kartu Rencana Studi terakhir;
8. h.fotokopi sertifikat akreditas Perguruan Tinggi;
9. i.fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
10. j.pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
(3)Dalam hal calon Penerima Bantuan tidak dapat memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan tetap dapat mengajukan permohonan Bantuan dengan melampirkan bukti sebagai pengurus aktif organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Penunjukan sebagai Pengurus Organisasi.
(4)Khusus bagi Mahasiswa Baru yang belum melaksanakan Ujian Semester melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. a.fotokopi ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy rapot kelas XII atau Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah bagi calon penerima bantuan yang baru lulus SMA/sederajat;
2. b.surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
3. c.fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. d.fotocopi Kartu Keluarga (KK);
5. e.surat keterangan lulus/diterima pada Perguruan Tinggi tempat mendaftar;
6. f.fotokopi sertifikat akreditas Perguruan Tinggi;
7. g.fotocopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
8. h.pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
(5)Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan pada ayat (3) huruf h paling sedikit memuat:
1. a.pernyataan tidak memalsukan dokumen persyaratan;
2. b.tidak sedang menerima Bantuan sejenis dari Pemerintah Daerah; dan
3. c.pernyataan bersedia untuk mengembalikan dana Bantuan jika tidak sesuai dengan peruntukkannya.
(6)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Jumlah Penerima Bantuan ditetapkan dengan mempertimbangkan rasio persentase jumlah penduduk per desa/kelurahan.
(2)Dalam 1 (satu) Kepala Keluarga hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) orang Penerima Bantuan melalui program Kartu Hebat Mahasiswa.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…