DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Besaran Dan Penerima Bantuan; Bab III : Tata Cara Pemberian Bantuan; Bab IV : Mekanisme Pencairan Dan Penyaluran; Bab V : Pertanggungjawaban Dan Pelaporan; Bab VI : Monitoring Dan Evaluasi; Bab VII : Pendanaan; Bab VIII : Sanksi Administratif; Bab IX : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa santri sebagai bagian dari peserta didik berperan penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, sehingga diperlukan dukungan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses keberlangsungan pendidikan khususnya bagi santri yang berasal dari keluarga kurang mampu;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Hebat Santri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7301);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 28);
12.Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 131); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT SANTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5.Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan di Kabupaten Murung Raya.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya.
8.Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri yang selanjutnya disebut Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada santri yang berasal dari keluarga tidak mampu.
9.Penerima Bantuan adalah Santri yang berasal dari keluarga tidak mampu dan sedang menempuh pendidikan di dalam Daerah maupun di luar daerah serta diberikan Kartu Hebat Santri.
10.Kartu Hebat Santri adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada Penerima Bantuan Pendidikan.
11.Santri adalah pelajar yang sedang menempuh pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah agama Islam yang tinggal di Pondok Pesantren.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Santri yang berasal dari keluarga tidak mampu;
b.memberikan motivasi dan dorongan bagi Santri untuk menempuh dan melanjutkan pendidikan; dan
c.meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompetitif.

Pasal 4

Pemberian bantuan didasarkan pada asas:

a.obyektivitas, yaitu penetapan Penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan secara jelas dan adil berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
b.transparansi, yaitu pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses informasinya oleh masyarakat; dan
c.akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pemberian bantuan Bantuan Biaya Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedural maupun substantif.

BAB II

BESARAN DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

(1)Besaran bantuan pendidikan diberikan untuk Santri sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per tahun per orang.
(2)Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Santri calon penerima yang memenuhi kriteria:
1. a.merupakan penduduk Daerah;
2. b.berasal dari keluarga tidak mampu;
3. c.bertempat tinggal di Pondok Pesantren selama masa pendidikan;
4. d.tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
5. e.memiliki rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 6

Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib digunakan untuk :

a.pembayaran biaya pendidikan;
b.pembelian buku literatur;
c.pembelian alat tulis; dan/atau
d.biaya pemondokan/asrama.

Pasal 7

(1)Calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib membuat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, atau kartu keluarga;
2. b.surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
3. c.surat keterangan aktif bersekolah dari Pondok Pesantren; dan
4. d.surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat, dibubuhi dengan materai Rp. 10.000.
(3)Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Ketentuan mengenai format surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan, dibentuk Tim Verifikasi yang keanggotaanya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas memeriksa kesesuaian dan keabsahan persyaratan administrasi yang tercantum dalam permohonan calon Penerima Bantuan.
(2)Ketentuan mengenai rincian tugas Tim Verifikasi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi.

Pasal 10

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Sekretariat Tim Verifikasi pada Dinas.
(2)Verifikasi permohonan calon Penerima Bantuan dilaksanakan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Tim Verifikasi.
(3)Berdasarkan hasil verifikasi, Ketua Tim Verifikasi menyampaikan daftar calon Penerima Bantuan kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…