DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Dasar Pengenaan; Bab III : Penghitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan; Bab IV : Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab V : Sinergi Pemungutan; Bab VI : Rekonsiliasi Pajak; Bab VII : Penghimpunan Data Dan/Atau Informasi Elektronik Dalam Pemungutan Pajak; Bab VIII : Sosialisasi Fasilitasi Pajak; Bab IX : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881):
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1 3 . PERATURAN BUPATI TENTANG OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi daerah.
7.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang Mineral dan Batu Bara.
13.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
17.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1)Dasar Pengenaan Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 3

(1)Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) bersamaan dengan pembayaran pajak MBLB ke Kas Daerah Kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh wajib pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan Penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalam hal Bupati melalui Kepala Bapenda telah menerima Pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bapenda.
(7)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
(8)Pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penagihan Pajak.
(9)Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari Pajak MBLB.
(10)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (9).
(11)Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.
(12)Pembayaran Pajak MBLB Kabupaten dilakukan secara bersamaan, bank tempat pembayaran melakukan split ke RKUD Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Pumungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Wajib Pajak MBLB membayar Pajak terutang dengan menggunakan SSPD, bukti setor/transfer yang sah atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Setiap Wajib Pajak BMLB mengisi SSPD secara manual atau elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 5

(1)SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu :
1. a.lembar ke -1 (satu) untuk Wajib Pajak;
2. b.lembar ke -2 (dua) untuk Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
3. c.lembar ke -3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan; dan
4. d.lembar ke -4 (empat) untuk bidang yang mengelola Pajak.
(2)SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
(3)SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dibayar melalui Bank tempat pembayaran.
(4)Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Dalam kondisi tertentu Wajib Pajak MBLB tidak dapat mengisi SSPD, maka bukti setor/transfer atau dokumen lain yang dipersamakan paling sedikit memuat informasi sebagaimana dalam SSPD.
(2)Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SSPD, bukti setor/transfer atau dokumen lain yang dipersamakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak MBLB.

Pasal 7

(1)Dalam hal pembayaran melalui Bank, maka Salinan bukti setor/transfer atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan kepada Bapenda.
(2)Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
(3)Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wajib Pajak dikenai sanki administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 8

(1)Wajib Pajak MBLB wajib mengisi SPTPD
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis MBLB terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
(4)Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
(2)SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak, dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
(3)Apabila batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 10

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati melalui Kepala Bapenda, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
(4)Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wujudkan dalam bentuk kerjasama.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
6. f.penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
7. g.kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
(4)Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
(5)Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…