DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 1 diubah, di antara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A, Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A, Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah. Ketentuan Pasal 32A ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan daerah dan kebutuhan organisasi, serta adanya perubahan kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan kriteria, dan mekanisme pemberiannya agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28);
19.Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 150); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 182) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selajutnya disingkat PPPK adalah warga negera Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
14.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapati tujuan organisasi.
15.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
16.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
19.Kinerja adalah keluaran (output)/ hasil (outcome) dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
20.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dan sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
22.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan perangkat daerah.
23.Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
24.Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
25.Basic TPP adalah besaran tertinggi TPP yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
26.Beban kerja normal adalah dihitung dari presensi masuk kerja sampai dengan presensi pulang kerja.
27.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut PPK Daerah adalah Bupati Murung Raya.
28.Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disebut PYB adalah Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Bupati.
29.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya.
30.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
31.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
32.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjtunya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta kekayaan, Data Pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
33.Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2.Di antara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan:
1. a.meningkatkan kinerja pegawai ASN;
2. b.meningkatkan motivasi kerja pegawai ASN;
3. c.meningkatkan disiplin dan profesionalitas pegawai ASN; dan
4. d.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  1. 3.Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut :
1. a.sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
2. b.sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
(2)Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
(3)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN yang mendapatkan :
1. a.belanja tunjangan profesi guru;
2. b.belanja tunjangan khusus guru;
3. c.tambahan penghasilan guru.
(4)PNS yang menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria lainnya.

4.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)TPP yang diterima pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan dipengaruhi oleh kehadiran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kehadiran ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, yang meliputi :
  1. 1.keterlambatan masuk kerja;
  2. 2.pulang sebelum waktu/kepulangan mendahului jam kerja;
  3. 3.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan
  4. 4.tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja.
2. b.kehadiran pegawai ASN setiap bulan dicetak melalui Sistem Presensi Elektronik Pegawai;
3. c.dalam hal perangkat daerah pada wilayah tertentu yang tidak dapat menyediakan absensi elektronik dikarenakan tidak memiliki jaringan listrik dan/atau internet, kehadiran pegawai ASN setiap bulan dicetak menggunakan presensi manual; dan
4. d.dalam melakukan penghitungan kehadiran untuk TPP berdasarkan beban kerja untuk perjalanan dinas biasa (perjalanan dinas dalam dalam kota/perjalanan dinas luar kota) seperti melaksanakan kegiatan diklat, bimtek, workshop dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
(2)Presentase Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5.Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja dan menangani pengaduan dari pegawai yang dinilai maupun pejabat yang menilai dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan keanggotaan terdiri dari unsur:
1. a.Asisten Sekretaris Daerah;
2. b.Inspektorat;
3. c.BKPSDM;
4. d.Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. e.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
6. f.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
7. g.Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
8. h.Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
  1. 6.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

(1)ASN yang termasuk dalam kategori wajib lapor sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, wajib menyampaikan LHKPN dan/atau SPT Tahunan..
(2)Kepatuhan penyampaian LHKPN dan/atau SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen atau data kepatuhan pelaporan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tata cara, jenis, dan jangka waktu penyampaian LHKPN dan/atau SPT Tahunan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

7.Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Pembayaran TPP bagi Calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP berdasarkan kelas jabatannya sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS sampai dengan terbitnya surat pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS.
(2)Pembayaran TPP ASN bagi Calon PNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

8.Ketentuan Pasal 32A ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 32A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

(1)TPP untuk Pegawai ASN PPPK tenaga teknis dan kesehatan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran basic TPP kelas jabatan PNS.
(2)TPP untuk Pegawai ASN PPPK guru diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran basic TPP kelas jabatan PNS.
(3)Pembayaran TPP untuk Pegawai ASN PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
(4)Besaran TPP untuk Pegawai ASN PPPK tenaga teknis dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Besaran TPP untuk Pegawai ASN PPPK Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Besaran TPP ASN PPPK yang tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XVII sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diperhitungkan sebagai basic TPP untuk Pegawai ASN PPPK.

9.Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10.Ketentuan huruf A angka romawi II, huruf C dan huruf D Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diubah dan huruf E dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11.Dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya ditambahkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XVII, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 25 Agustus 2025 BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERIYUS Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 25 Agustus 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd SARWO MINTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 245. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah. LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA KRITERIA PEMBERIAN TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA NO. KRITERIA DAPAT DIBERIKAN KEPADA 1 2 3
1.Beban Kerja Semua Pegawai ASN
2.Prestasi Kerja Semua Pegawai ASN
3.Kondisi Kerja 1. Inspektur;
2.Asisten Sekretaris Daerah;
3.Staf Ahli Bupati;
4.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
6.Kepala Badan Pendapatan Daerah;
7.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8.Inspektur Pembantu;
9.Auditor Utama;
10.Auditor Madya;
11.Auditor Muda;
12.Auditor Pertama;
13.Dokter Spesialis;
14.Dokter Umum / Gigi;
15.Pejabat Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa Utama;
16.Pejabat Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa Madya;
17.Pejabat Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa Muda; dan
18.Pejabat Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa Pertama;
4.Tempat Bertugas 1. Pegawai ASN di Kecamatan Uut Murung;
2.Pegawai ASN di Kecamatan Seribu Riam; dan
3.Pegawai ASN di Kecamatan Sumber Barito.
5.Kelangkaan Profesi Sekretaris Daerah
6.Pertimbangan Objektif Lainnya Pegawai ASN Guru BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERIYUS SALINAN SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah. LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TPP BERDASARKAN BEBAN DAN PRESTASI KERJA A. TPP JABATAN MANAJERIAL DAN NON MANAJERIAL NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPP (Rp.) II. JABATAN PELAKSANA
1.FASILITATOR PEMERINTAHAN 7 4.981.217,-
2.PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 4.981.217,-
3.PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 4.328.620,-
4.PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 3.609.937,-
5.OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 5 3.609.937,-
6.PENGELOLA UMUM OPERASIONAL 3 1.805.012,- C. TPP FUNGSIONAL PENILIK DAN PENGAWAS SEKOLAH NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPP (Rp.)
1.PENILIK SEKOLAH MADYA 11 2.640.191,-
2.PENGAWAS SEKOLAH MADYA 11 2.640.191,-
3.PENGAWAS SEKOLAH MUDA 9 2.219.724,-
4.PENGAWAS SEKOLAH PERTAMA 8 1.962.487,- D. TPP CALON PNS DAN PPPK NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN TPP BEBAN KERJA (Rp.) TPP PRESTASI KERJA (Rp.) BESARAN TPP (Rp.) I CALON PNS & PPPK TENAGA TEKNIS 1 AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 2 AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 3 AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 4 AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 5 AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 6 AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 7 AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 SALINAN NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN TPP BEBAN KERJA (Rp.) TPP PRESTASI KERJA (Rp.) BESARAN TPP (Rp.) 8 AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 9 AHLI PERTAMA - ARSIPARIS 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 10 AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 11 AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 12 AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 13 AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 14 AHLI PERTAMA - PENATA RUANG 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 15 AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 16 AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 17 AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 18 AHLI PERTAMA - PERENCANA 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 19 AHLl PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 20 AHLl PERTAMA - PRANATA KOMPUTER 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 21 AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 22 AHLI PERTAMA - STATISTIS 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 23 AHLI PERTAMA - PENERJEMAH 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 24 PENATA LAYANAN OPERASIONAL 7 1.593.989,44 2.390.984,16 3.984.973,60 25 TERAMPIL - ARSIPARIS 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 26 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 27 TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 28 PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN 5 1.155.179,84 1.732.769,76 2.887.949,60 29 PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 5 1.155.179,84 1.732.769,76 2.887.949,60 30 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 31 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 1.155.179,84 1.732.769,76 2.887.949,60 32 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 5 1.155.179,84 1.732.769,76 2.887.949,60 33 PRANATA TRANTIBUM 5 1.155.179,84 1.732.769,76 2.887.949,60 34 PENGELOLA UMUM OPERASIONAL 3 577.603,84 866.405,76 1.444.009,60 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN TPP BEBAN KERJA (Rp.) TPP PRESTASI KERJA (Rp.) BESARAN TPP (Rp.) II CALON PNS & PPPK TENAGA KESEHATAN 1 AHLI PERTAMA - DOKTER 9 1.894.164,48 2.841.246,72 4.735.411,20 2 AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 9 1.894.164,48 2.841.246,72 4.735.411,20 3 AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH 9 1.894.164,48 2.841.246,72 4.735.411,20 4 AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 5 AHLI PERTAMA - APOTEKER 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 6 AHLI PERTAMA - BIDAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 7 AHLI PERTAMA - PERAWAT 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 8 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 10 AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU 8 1.807.867,20 2.711.800,80 4.519.668,00 11 TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 12 TERAMPIL - BIDAN 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 13 TERAMPIL - NUTRISIONIS 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 14 TERAMPIL - PERAWAT 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 15 TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 16 TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 17 TERAMPIL - RADIOGRAFER 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 18 TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 19 TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 20 TERAMPIL - FISIOTERAPIS 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 21 TERAMPIL - TERAPIS GlGI DAN MULUT 6 1.385.158,40 2.077.737,60 3.462.896,00 E. Dihapus BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERIYUS SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah. LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA A. PNS GURU No. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPP (Rp.)
1.GURU MADYA 11 2.640.191,-
2.GURU MUDA 9 2.219.724,-
3.GURU PERTAMA 8 1.962.487,-
4.GURU TERAMPIL/PELAKSANA 5 1.405.975,- B. PPPK GURU No. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPP (Rp.)
1.GURU MADYA 11 2.346.836,40
2.GURU MUDA 9 1.775.779,20
3.GURU PERTAMA 8 1.694.875,50
4.GURU TERAMPIL/PELAKSANA 5 1.082.981,10 BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERIYUS SALINAN SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…