DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: a. penerima Program Hebat Sehat Plus; b. bentuk dan besaran; c. tata cara penyaluran; d. pendanaan; dan e. laporan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan serta untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan strategis melalui Program Hebat Sehat Plus;
c.bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata dan terjangkau masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Hebat Sehat Plus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5165);
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12.Peraturan Presiden 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781)
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33) ;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 66);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HEBAT SEHAT PLUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu selanjutnya disebut UPTD RSUD Puruk Cahu adalah fasilitas kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh baik rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6.Direktur UPTD RSUD Puruk Cahu yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Bupati untuk memimpin, mengelola dan bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pelayanan, administrasi, dan pengelolaan sumber daya di UPTD RSUD Puruk Cahu.
7.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Kabupaten Murung Raya.
8.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
9.Bantuan uang saku pendamping pasien adalah bantuan yang diberikan kepada pendamping pasien berupa uang saku harian selama pasien dirawat di UPTD RSUD Puruk Cahu dan rumah sakit rujukan diluar UPTD RSUD Puruk Cahu.
10.Pendamping Pasien adalah orang terdekat atau sanak keluarga yang mempunyai ikatan keluarga secara berurutan mulai dari orang tua, suami, istri, dan anak serta kerabat lain yang diberikan kuasa oleh pasien/keluarga pasien.
11.Program Hebat Sehat Plus adalah program penjamin pemberian bantuan uang saku kepada pendamping pasien yang menjaga pasien PBI kelas III saat mendapatkan perawatan medis rawat inap di UPTD RSUD Puruk Cahu dan rumah sakit rujukan diluar UPTD RSUD Puruk Cahu.
12.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Kesehatan.
13.Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah warga negara Indonesia yang tergolong miskin dan tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan ruang pelayanan kelas III.
14.Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan serta melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan administrasi penerima Program Hebat Sehat Plus.

Pasal 2

(1)Program Hebat Sehat Plus diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan dukungan berupa bantuan uang saku kepada pendamping pasien peserta PBI yang sedang menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan baik di dalam maupun di luar wilayah Daerah.
(2)Program Hebat Sehat Plus bertujuan untuk :
1. a.Meringankan beban ekonomi keluarga pasien selama proses pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.Mendukung kelancaran dan kenyamanan pendampingan terhadap pasien rawat inap PBI; dan
3. c.Meningkatkan akses, mutu, dan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

a.penerima Program Hebat Sehat Plus;
b.bentuk dan besaran;
c.tata cara penyaluran;
d.pendanaan; dan
e.laporan pertanggungjawaban.

BAB II

PENERIMA PROGRAM HEBAT SEHAT PLUS

Pasal 4

(1)Penerima Program Hebat Sehat Plus merupakan pendamping pasien rawat inap PBI yang sedang menjalani pengobatan di dalam Daerah maupun di luar wilayah Daerah, yang diberikan dalam bentuk uang saku pendamping pasien.
(2)Pendamping pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap pasien.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN

Pasal 5

Bentuk bantuan yang diberikan berupa uang saku harian kepada pendamping pasien rawat inap PBI yang sedang menjalani pengobatan di dalam maupun di luar wilayah Daerah, untuk paling lama 7 (tujuh) hari masa rawat inap.

Pasal 6

Biaya uang saku pendamping pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.untuk pendamping pasien rawat inap di dalam wilayah Daerah pada UPTD RSUD Puruk Cahu, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per hari, paling lama selama 7 (tujuh) hari masa rawat inap; dan
b.untuk pendamping pasien rujukan rawat inap di luar wilayah Daerah, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari, paling lama selama 7 (tujuh) hari masa rawat inap.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

Penerima Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berdomisili di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan KTP atau KK yang masih berlaku; dan
b.Merupakan pendamping pasien peserta PBI yang terdaftar pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional, baik yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

Pengajuan Bantuan Uang Saku Pendamping Pasien bagi Penerima Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

a.surat permohonan bantuan uang saku pendamping pasien rawat inap yang diajukan oleh keluarga pasien atau pihak yang diberi kuasa, ditujukan kepada Bupati melalui Direktur;
b.fotocopi KTP dan/atau KK pasien serta pendamping pasien;
c.surat kuasa dari pasien atau keluarga pasien bagi pendamping yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga pasien;
d.Fotocopi Surat Eligibilitas Peserta dan resume medik dari UPTD RSUD Puruk Cahu dan/atau rumah sakit rujukan regional di luar UPTD RSUD Puruk Cahu; dan
e.berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, Tim Pengawas bersama dengan Kepala Bidang Keuangan UPTD RSUD Puruk Cahu melakukan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan administrasi, serta mengusulkan pencairan bantuan uang saku kepada Direktur UPTD RSUD Puruk Cahu untuk mendapat prsetujuan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan bantuan Program Hebat Sehat Plus bersumber dari:

a.Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
b.Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Direktur menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan uang saku pendamping pasien untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Untuk melakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban bantuan uang saku pendamping pasien yang telah diberikan, Bupati membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…