DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum; Bab III : Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Bab IV : Tata Cara Pengajuan Permohonan Anggaran Bantuan Hukum; Bab V : Bantuan Hukum Litigasi Dan Nonlitigasi; Bab VI : Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum; Bab VII : Pelaporan; Bab VIII : Pengawasan; Bab IX : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Murung Raya Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);
12.Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 205); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
16.Kepala Desa adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan dengan melampirkan:
1. a.fotokopi identitas diri yang sah;
2. b.kartu, surat, atau dokumen lainnya yang menerangkan bahwa Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin dari instansi pemerintah, Lurah, atau Kepala Desa dimana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili; dan
3. c.uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
(2)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum atau kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang.
(4)Ketentuan mengenai format permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan dimaksud.
(2)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak dapat menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, secara tertulis, Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum untuk menyusun uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.

Pasal 4

(1)Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang- undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus;
5. e.memiliki program Bantuan Hukum;
6. f.memiliki advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum; dan
7. g.memiliki kantor di Daerah.
(2)Dalam pengajuan sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan:
1. a.fotokopi salinan Akreditasi;
2. b.fotokopi salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum;
3. c.fotokopi akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
4. d.fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum;
5. e.fotokopi surat izin beracara sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum;
6. f.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum;
7. g.fotokopi rencana program Bantuan Hukum;
8. h.Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Pemerintah Daerah.
(3)Pemberi Bantuan Hukum secara litigasi harus dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai Pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi ruang lingkup sebagai berikut :
1. a.menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi;
3. c.mewakili;
4. d.membela; dan/atau
5. e.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum.
(5)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikecualikan dalam hal salah satu pihak yang berperkara adalah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(6)Dalam pemberian Bantuan Hukum, advokat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.terdaftar pada salah satu pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
2. b.tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
3. c.tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi Bantuan Hukum.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum.
(3)Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

(1)Permohonan anggaran Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
(2)Pengajuan permohonan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
(3)Dalam hal permohonan anggaran Bantuan Hukum secara litigasi, Pemberi Bantuan Hukum juga harus melampirkan bukti sebagai berikut:
1. a.untuk perkara pidana:
  1. 1.dakwaan;
  2. 2.tuntutan;
  3. 3.pledoi;
  4. 4.salinan putusan/petikan putusan tingkat pertama;
  5. 5.memori/kontra memori banding;
  6. 6.salinan putusan/petikan putusan tingkat banding;
  7. 7.memori/kontra memori kasasi; dan
  8. 8.salinan putusan/petikan putusan Mahkamah Agung.
2. b.untuk perkara perdata:
  1. 1.gugatan/jawaban;
  2. 2.replik/duplik;
  3. 3.salinan putusan/petikan putusan tingkat pertama;
  4. 4.memori/kontra memori banding;
  5. 5.salinan banding; putusan/petikan putusan
  6. 6.memori/kontra memori kasasi; dan/atau
  7. 7.salinan putusan/petikan putusan mahkamah agung.
3. c.untuk perkara Tata Usaha Negara:
  1. 1.gugatan/jawaban;
  2. 2.replik/duplik;
  3. 3.salinan putusan/petikan putusan tingkat pertama
  4. 4.memori/kontra memori banding;
  5. 5.salinan banding; putusan/petikan putusan
  6. 6.memori/kontra memori kasasi; dan/atau
  7. 7.salinan putusan/petikan putusan mahkamah agung.
(4)Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan atau yang telah berkekuatan hukum tetap.
(5)Dalam hal permohonan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi, selain melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat
(2), Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan bukti laporan pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

BAB IV

BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NONLITIGASI

Pasal 7

Bantuan Hukum Secara litigasi diberikan bagi Penanganan Perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan prosedur beracara pada masing-masing jenis perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri dari:
1. a.tersangka; dan/atau
2. b.terdakwa.
(2)Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara perdata dan Perkara Tata Usaha Negara terdiri dari:
1. a.tergugat; dan
2. b.penggugat.
(3)Dalam hal Penanganan Perkara yang dimintakan Bantuan Hukumnya adalah upaya hukum melawan Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah, maka Bantuan Hukum tidak dapat diberikan.

Pasal 9

Bantuan Hukum Nonlitigasi adalah berupa sebagai berikut:

a.penyuluhan hukum;
b.konsultasi hukum;
c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
d.mediasi;
e.negosiasi;
f.pemberdayaan masyarakat; dan
g.pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 10

(1)Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:
1. a.diskusi;
2. b.ceramah; dan
3. c.simulasi.
(2)Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus ada permohonan penyuluhan hukum dari Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Permohonan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok masyarakat maupun masyarakat miskin yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 11

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:

a.peserta penyuluhan hukum berjumlah minimal 15 (lima belas) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir;
b.pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
c.lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok masyarakat maupun masyarakat miskin berada; dan
d.materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…