DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Kedudukan; Bab III : Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; Bab IV : Sitematika; Bab V : Pemantauan Dan Evaluasi; Bab VI : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu perumusan kebijakan yang terarah, terukur dan terintegrasi melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam Peraturan Bupati;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (Kovenan International tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. 10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. 11.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. 15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repiublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. 18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);
19. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 36); Memperhatikan : Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Murung Raya.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Murung Raya.
7.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8.Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang memuat matriks prioritas program dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD adalah untuk:

a.merumuskan rencana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
b.menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan;
c.memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD adalah sebagai pedoman dalam:

a.menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah;
b.membangun konsensus bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
c.memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap Langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
d.mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan Pembangunan berkelanjutan;
e.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
f.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
g.mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 5

(1)RPKD memuat gambaran umum, kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program, dan lokasi prioritas.
(2)RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian penurunan kemiskinan.

BAB IV

SITEMATIKA

Pasal 6

(1)RPKD disusun dengan sitematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Profil Kabupaten Murung Raya;
3. c.BAB III : Kemiskinan di Kabupaten Murung Raya;
4. d.BAB IV : Program Proritas;
5. e.BAB V : Lokasi Prioritas;
6. f.BAB VI : Penutup.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.dasar hukum penusunan RPKD; dan
4. d.sistematika penulisan RPKD.
(3)Profil Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi geografi dan demografi wilayah, Kawasan strategis, serta struktur dan perekonomian.
(4)Kemiskinan di Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, analisis karakteristik kemiskinan secara makro dan mikro.
(5)Program Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat pengembangan logika program, analisis keterkaitan, analisis kondisi fiskal, serta analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi.
(6)Lokasi Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e memuat isu strategis, dan analisis kuadran wilayah.
(7)Penutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f memuat matriks perioritas program.
(8)Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Data penduduk miskin sebagai sasaran pengentasan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan di Daerah berdasarkan RPKD ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah;dan
(3)Priodeisasi pelaporan kepada Gubernur dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 1 September 2025 BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERIYUS Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 1 September 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd SARWO MINTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 250. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah. RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029 PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) HERIYUS, S.E. BUPATI MURUNG RAYA RAHMANTO M., S.HI., M.H WAKIL BUPATI MURUNG RAYA SALINAN Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 i KATA PENGANTAR Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengamanatkan untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Amanat tersebut mengakselerasi pencapaian target global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2030. Demi mewujudkan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025- 2029, yang menjadi pondasi penting dalam membuat peta jalan penanggulangan kemiskinan. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025- 2029 merupakan Dokumen Perencanaan khusus Bidang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang menjadi salah satu bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Murung Raya sesuai dengan Matriks Program di bidang penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Murung Raya. Program prioritas hingga rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen RPKD ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pencapaian target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Murung Raya. Semoga Dokumen RPKD ini dapat terintegrasi dalam dokumen-dokumen perencanaan Kabupaten Murung Raya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam rangka penyusunan RPKD Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan komitmen aksi nyata bersama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya. Puruk Cahu, 2025 Bupati Murung Raya, ttd HERIYUS SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 iii Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi………………………………………………………………………iii Daftar Tabel………………………………………………………………….vii Daftar Gambar……………………………………………………………….ix BAB 1 Pendahuluan ..................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .......................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan .................................................. 2 1.3 Metodologi ................................................................. 3 1.3.1 Lokasi Penelitian ............................................. 3 1.3.3 Variabel yang Digunakan ................................ 4 1.3.4 Analisis Data ................................................... 5 1.3.5 Keluaran ......................................................... 5 1.4 Landasan Hukum ...................................................... 5 BAB 2 Profil Kabupaten Murung Raya ........................................ 9 2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Murung Raya ............................................................. 9 2.2 Demografi ................................................................ 12 2.3 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat .......................... 15 2.3.1 Pertumbuhan PDRB ...................................... 15 2.3.2 Struktur Perekonomian ................................. 20 iv Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 2.4 Kondisi Sosial ......................................................... 21 2.4.1 Pendidikan ................................................... 21 2.4.2 Kesehatan .................................................... 28 BAB 3 Kemiskinan di Kabupaten Murung Raya .......................... 45 3.1 Konsep Kemiskinan ................................................ 45 3.1.1 Definisi Umum ............................................. 45 3.1.2 Konsep Kemiskinan Chambers ..................... 47 3.1.3 Indikator Kemiskinan ................................... 50 3.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan .................................................. 51 3.2 Kondisi Kemiskinan Daerah .................................... 53 3.2.1 Garis Kemiskinan ......................................... 53 3.2.2 Penduduk Miskin ......................................... 54 3.2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan ..................... 57 3.2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan ..................... 58 3.3 Perbandingan Antar Wilayah ................................... 60 3.4 Sektor Penyumbang Kemiskinan ............................. 77 3.5 Karakteristik Kemiskinan ........................................ 80 3.5.1 Kemiskinan dan Ketimpangan ...................... 81 3.5.2 Ketenagakerjaan ........................................... 85 3.5.3 Kesehatan .................................................... 88 3.5.4 Pendidikan ................................................... 90 3.5.5 Infrastruktur Dasar ...................................... 93 3.5.6 Ketahanan Pangan ....................................... 95 BAB 4 Prioritas Program............................................................. 97 4.1 Analisis Determinan Kemiskinan............................. 97 4.1.1 Analisis Kemiskinan Makro........................... 97 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 v 4.1.2 Analisis Kemiskinan Mikro .......................... 105 4.2 Analisis Kondisi Fiskal di Kabupaten Murung Raya 133 4.2.1 Kinerja Pendapatan Daerah ......................... 133 4.2.2 Kinerja Belanja Daerah ............................... 137 4.2.3 Analisis Kemandirian Fiskal Daerah ............ 141 4.2.4 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan ................................................. 147 4.3 Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi Penanggulangan Kemiskinan ................. 149 4.4 Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan ........................................................... 154 4.4.1 Visi dan Misi Bupati .................................... 154 4.4.2 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan ................................................. 160 BAB 5 Lokasi Prioritas .............................................................. 163 5.1 Analisis Kuadran Wilayah ...................................... 163 5.1.1 Kuadran Wilayah Kemiskinan Umum .......... 163 5.1.2 Kuadran Wilayah Bidang Ketenagakerjaan.......................................... 164 5.1.3 Kuadran Wilayah Bidang Kesehatan ............ 165 5.1.4 Kuadran Wilayah Bidang Pendidikan ........... 168 5.2 Matrik Prioritas Program........................................ 173 BAB 6 Penutup ................................................................. 1977 6.1 Kesimpulan ......................................................... 1977 6.2 Rekomendasi ....................................................... 2033 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 vii Daftar Tabel Tabel 2.1 Ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya ..................................... 11 Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (ribu jiwa) ....... 13 Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 ................................ 15 Tabel 2.4 PDRB ADHK, Distribusi PDRB ADHB, dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 ......................................................... 19 Tabel 2.5 Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit di Kabupaten Murung Raya, 2024 (jiwa) ....................... 36 Tabel 2.6 Wilayah Terdampak Banjir Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Menurut Tiap Kecamatan ....................................... 40 Tabel 3.1 Indikator Kemiskinan dan Sasaran SDGs Terkait ........ 80 Tabel 3.2 Sasaran Penduduk Miskin Ektrem Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah .................................................................... 82 Tabel 3.3 Kemiskinan di Kabupaten Murung Raya...................... 83 Tabel 3.4 Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Murung Raya .... 87 Tabel 3.5 Upah Minimum Regional Kabupaten Murung Raya...... 87 Tabel 3.6 Jumlah Balita Stunting Menurut Puskesmas 2024....... 89 Tabel 3.7 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya, 2024 .... ..................................................................... 92 Tabel 3.8 Capaian Fasilitas Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Perumahan ..................................................................... 93 viii Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Tabel 3.9 Realisasi Indikator Urusan Pangan di Kabupaten Murung Raya ..................................................................... 96 Tabel 4.1 Modus Intervensi Kemiskinan Makro ........................ 103 Tabel 4.2 Identifikasi Model Intervensi Bidang Ketenagakerjaan ..... ................................................................... 110 Tabel 4.3 Identifikasi Model Intervensi Bidang Pendidikan ....... 120 Tabel 4.4 Identifikasi Model Intervensi Bidang Kesehatan ........ 124 Tabel 4.5 Identifikasi Model Intervensi Bidang Ketahanan Pangan . ................................................................... 130 Tabel 4.6 Identifikasi Model Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar ................................................................... 132 Tabel 4.7 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021–2024 .. ................................................................... 137 Tabel 4.8 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021–2024 ... 141 Tabel 4.9 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Murung Raya 2020– 2024 (%) ................................................................... 142 Tabel 4.10 Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial (%) ......... 147 Tabel 4.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi ........ 152 Tabel 4.12 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Murung Raya ................................................................... 162 Tabel 5.2 Matriks Prioritas Program Pengentasan Kemiskinan ....... ................................................................... 173 Tabel 5.3 Matriks Prioritas Program Pengentasan Kemiskinan ....... ................................................................... 180 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 ix Daftar Gambar Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Murung Raya ............ 10 Gambar 2.2 Komposisi Penggunaan Lahan Kabupaten Murung Raya (persen) ..................................................................... 11 Gambar 2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Murung Raya menurut Kecamatan, Tahun 2024 (Jiwa/km2) ............................ 12 Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kelompok Umur Lima Tahunan Kabupaten Murung Raya, 2024 ................................................. 14 Gambar 2.5 Grafik Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Murung Raya, 2020-2024 (miliar rupiah) .................. 16 Gambar 2.6 Grafik Perbandingan PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Murung Raya, 2020-2024 (ribu rupiah per kapita) .... 17 Gambar 2.7 Distribusi Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 ..................................................................... 18 Gambar 2.8 Diagram Posisi Relatif Gini Rasio Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023 ......................... 20 Gambar 2.9 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Murung Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020-2024 .......... 21 Gambar 2.10 Perbandingan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan antara Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Murung Raya, Tahun 2024 ........................................................ 22 Gambar 2.11 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Status Pendidikan di Kabupaten Murung Raya, 2024 (persen) ..................................................................... 23 Gambar 2.12 Angka Partisipasi Kasar menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Murung Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 ..................................................................... 24 x Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Gambar 2.13 Angka Partisipasi Murni menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Murung Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2023 ..................................................................... 24 Gambar 2.14 Jumlah Anak Tidak Sekolah-Drop Out Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 (jiwa) ..................................................................... 25 Gambar 2.15 Perkembangan Angka Putus Sekolah pada Jenjang SD di Kabupaten Murung Raya menurut Kecamatan, 2021—2024 (per 10.000 jiwa) ..................................................................... 26 Gambar 2.16 Diagram Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 ...... 27 Gambar 2.17 Angka Melek Huruf Penduduk 15 tahun ke atas Kabupaten Murung Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2024 ..................................................................... 28 Gambar 2.18 Diagram Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2024 (tahun) ............ 29 Gambar 2.19 Angka Kematian Bayi (IMR) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 Hasil Long Form SP2020 (per 1000 kelahiran hidup) ........................................... 30 Gambar 2.20 Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Murung Raya, Tahun 2021—2024 (dalam persen) ..................................................................... 31 Gambar 2.21 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Usia (TB/U) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (dalam persen) ..................................................................... 32 Gambar 2.22 Prevalensi Balita Stunting data e-PPBGM 2022 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (dalam persen) ........... 33 Gambar 2.23 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Murung Raya menurut Pusat Kesehatan Masyarakat, 2024 (dalam persen) ..... 34 Gambar 2.24 Jumlah Keluarga Tidak Mempunyai Jamban Layak Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 (Keluarga)....................... 37 Gambar 2.25 Jumlah Keluarga Tidak Mempunyai Sumber Air Minum Utama Yang Layak Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 (dalam Keluarga) ..................................................................... 38 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 xi Gambar 2.26 Jumlah Penduduk Menurut Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 (dalam Persen) ..................................................................... 39 Gambar 2.27 Jumlah Pengangguran dan Setengah Penganggur di Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 ........................................ 43 Gambar 3.1 Diagram Garis Kemiskinan Kabupaten Murung Raya terhadap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 (rupiah/kapita/bulan) ....................................................... 54 Gambar 3.2 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015—2024 (rupiah/kapita/bulan) ................................................................ 54 Gambar 3.3 Diagram Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 (persen) .................................. 55 Gambar 3.4 Diagram Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Murung Raya terhadap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 (persen) ..................................................... 56 Gambar 3.5 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015— 2024 (persen) ..................................................................... 56 Gambar 3.6 Diagram Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Murung Raya terhadap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 .......................................................... 57 Gambar 3.7 Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015—2024 ..................................................................... 58 Gambar 3.8 Diagram Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Murung Raya terhadap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 .................................................................. 59 Gambar 3.9 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015— 2024 ..................................................................... 59 Gambar 3.10 Jumlah Individu Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) ............. 62 xii Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Gambar 3.11 Persentase Individu Miskin Desil 1 Kabupaten Murung Raya menurut Kecamatan, Tahun 2023 (persen) ....................... 62 Gambar 3.12 Peta Klasifikasi Persentase Individu Miskin Desil 1 Kabupaten Murung Raya, Tahun 2023 ...................................... 63 Gambar 3.13 Jumlah Individu Kabupaten Murung Raya Menurut Golongan Umur dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) ..... 64 Gambar 3.14 Jumlah Keluarga Kabupaten Murung Raya Menurut Pendidikan Kepala Keluarga dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) ..................................................................... 65 Gambar 3.15 Jumlah Keluarga Kabupaten Murung Raya Menurut Status Pekerjaan Kepala Keluarga dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) ..................................................................... 66 Gambar 3.16 Jumlah Keluarga Kabupaten Murung Raya Menurut Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) ..................................................................... 67 Gambar 3.17 Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT) Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) ..................................... 68 Gambar 3.18 Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) .............................................. 69 Gambar 3.19 Jumlah Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) ..................................... 70 Gambar 3.20 Jumlah Keluarga Penerima Sembako Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) ..................................................................... 70 Gambar 3.21 Jumlah Keluarga Penerima Prakerja Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) ..................................................................... 71 Gambar 3.22 Jumlah Keluarga Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) .............................................. 72 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 xiii Gambar 3.23 Jumlah Keluarga Penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) ............................... 73 Gambar 3.24 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) ..................................................................... 74 Gambar 3.25 Persentase Keluarga Berisiko Stunting Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (persen) ..................................................................... 75 Gambar 3.26 Persentase Jumlah Desa menurut Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Murung Raya tahun 2023 ................ 76 Gambar 3.27 Peta Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 ......................................................... 77 Gambar 3.28 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja Kabupaten Murung Raya, Tahun 2024 (persen) .. 78 Gambar 3.29 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja Kabupaten Murung Raya, Tahun 2024 (persen) .. 79 Gambar 3.30 Gini Rasio ............................................................. 83 Gambar 3.31 Indikator Deprivasi Tunggal Kemiskinan Multidimensi ..................................................................... 85 Gambar 3.32 Tingkat Pengangguran Terbuka ............................. 86 Gambar 3.33 Usia Harapan Hidup.............................................. 88 Gambar 3.34 Cakupan Universal Child Immunization di Kabupaten Murung Raya ..................................................................... 90 Gambar 3.35 Harapan Lama Sekolah ......................................... 91 Gambar 3.36 Rata-Rata Lama Sekolah ....................................... 91 Gambar 3.37 Akses Sanitasi dan Air Minum Layak di Kabupaten Murung Raya ..................................................................... 94 Gambar 3.38 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Murung Raya ..................................................................... 95 xiv Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Murung Raya (persen) ....................... 99 Gambar 4.2 Analisis Intervensi Kemiskinan Makro .................. 102 Gambar 4.3 Angka Putus Sekolah pada Jenjang SD menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya 2021-2024 (persen) .... 113 Gambar 4.4 Angka Partisipasi Kasar menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Murung Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 ................................................................... 117 Gambar 4.5 Program Pengelolaan Pendidikan .......................... 119 Gambar 4.6 Prevalensi Balita Stunting menurut Puskesmas Kabupaten Murung Raya, 2024 (persen) .................................. 122 Gambar 4.7 ................................................................... 126 Gambar 4.8 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020-2024 (dalam Milyar Rupiah) ................................................................... 136 Gambar 4.9 Perkembangan Realisasi Belanja Dearah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 - 2024 (dalam Miliar Rupiah) ......... 139 Gambar 4.10 Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Murung Raya.. ................................................................... 145 Gambar 4.11 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Murung Raya ................................................................... 146 Gambar 4.12 Hubungan Antar Elemen Visi ............................. 158 Gambar 4.13 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Murung Raya ......................... Error! Bookmark not defined. Gambar 5.1 Diagram Persentase Individu Desil 1 terhadap Indeks Desa Membangun Kabupaten Murung Raya, 2023 .................. 164 Gambar 5.2 Diagram Persentase Individu Desil 1 hingga 4 terhadap Angka Prevalensi Bayi Kekurangan Gizi Kabupaten Murung Raya, 2023 ................................................................... 168 Gambar 5.3 Diagram Persentase Individu Desil 1 terhadap Angka Putus Sekolah SD Kabupaten Murung Raya, 2023 .................. 171 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 1 Bab 1 Pendahuluan BAB 1 1.1 Latar Belakang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Tercantum dalam pasal 1 ayat 3 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disingkat RPKD merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah yang akan menjadi arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta indikatif penganggarannya. RPKD adalah rencana kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan. RPKD dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian. RPKD akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah: “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Murung Raya yang Sejahtera dan 2 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”. Berdasarkan visi Pembangunan Kabupaten Murung Raya tersebut, maka percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis dalam tahapan pembangunan di Kabupaten Murung Raya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 pasal 1 disebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dalam rangka pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2024 sebagai upaya mewujudkan efektivitas penyelenggaraan percepatan pengentasan kemiskinan secara sinergis dan terpadu maka dibentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Tercantum pada pasal 1 disebutkan bahwa Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu. Isu penanggulangan kemiskinan, telah masuk menjadi salah satu masalah prioritas Pembangunan, seperti yang tertuang dalam visi Pembangunan daerah, dan diharapkan dapat menjadi arah bersama bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dunia usaha (swasta), masyarakat, dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan secara terarah dan sinergis. Berjalannya hal tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam memenuhi capaian indikator kemiskinan baik tingkat global maupun lokal. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ini bertujuan untuk memberikan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 3 gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Murung Raya dan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam akselerasi penanggulangan kemiskinan. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPKD Kabupaten Murung Raya ini adalah:

1.Mengetahui profil program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Murung Raya baik dana dari APBD maupun APBN
2.Memperoleh masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan selama 5 tahun.
3.Menjadi bahan evaluasi kinerja Tim Kerja Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025- 2029. Sasaran penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam kebijakan 5 tahunan yang bertujuan untuk:

a.Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
b.Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan
c.Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kelurahan 1.3 Metodologi 1.3.1 Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten paling utara di Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Potensi terbesar wilayah ini ada pada sektor kehutanan dan pertambangan. Sektor kehutanan sudah cukup lama turut menyumbang pemasukan bagi negara, sedangkan sektor pertambangan seperti tambang emas juga memberi andil yang cukup besar. Tambang batu bara mulai diproduksi yang nantinya diharapkan akan dapat memberikan pemasukan yang cukup besar bagi negara dan daerah. Potensi ekonomi yang besar ini sepertinya dapat memberikan andil dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Murung Raya. 4 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 1.3.2 Pengumpulan Data Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menjawab tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. 1.Wawancara Penggunaan wawancara dimaksudkan agar pengumpul data dapat melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber dan responden sehingga berbagai hal yang memerlukan penjelasan dapat langsung ditanyakan. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data primer.
2. 2.Analisis Data Sekunder Analisis data sekunder digunakan untuk memperkaya analisis dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan catatan- catatan yang berkaitan dengan objek studi, yang terdapat pada instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta. Analisis data sekunder ini dibutuhkan untuk menganalisis kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Murung Raya. Data yang dibutuhkan merupakan dokumen-dokumen Pembangunan daerah antara lain adalah: • Dokumen RPJMD • APBD Kabupaten Murung Raya • Kabupaten Murung Raya Dalam Angka • Dokumen Renja • Dokumen Renstra OPD terkait • Dokumen PDRB Kabupaten Murung Raya • Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya • Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya • Dokumen lain yang terkait 1.3.3 Variabel yang Digunakan Variabel yang akan diteliti dalam studi ini adalah:
3. 1.Informasi kondisi demografi, sosial, dan ekonomi rumah tangga
4. 2.Indikator tingkat kemiskinan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 5
5. 3.Program/bantuan, implementasi program, dan dampak program dalam penanggulangan kemiskinan
6. 4.Anggaran daerah terkait penanggulangan kemiskinan
7. 5.Kebijakan daerah terkait penanggulangan kemiskinan
8. 6.Kendala dan dukungan terhadap program
9. 7.Respon pemerintah terhadap program kemiskinan
10. 8.Respon lembaga lain terhadap program kemiskinan
11. 9.Kapasitas lembaga dan SDM dalam melaksanakan program kemiskinan 1.3.4 Analisis Data Sebelum melakukan analisis, data hasil wawancara ditranskrip dan dibuat ringkasan berdasarkan informan yang diwawancarai. Setelah itu data hasil wawancara dibuat ringkasan hasil untuk mendapatkan temuan-temuan lapangan. Temuan-temuan lapangan ini kemudian dianalisis untuk menyusun RPKD penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Murung Raya. Dalam merumuskan analisis hasil dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, adalah dengan melakukan triangulasi data. Temuan-temuan di lapangan dipaparkan dalam sebuah diskusi yang diikuti oleh OPD terkait di Kabupaten Murung Raya untuk memvalidasi data. Dengan melakukan triangulasi data diharapkan bahwa data yang dikumpulkan di lapangan bersifat valid. 1.3.5 Keluaran Kegiatan ini menghasilkan dokumen tentang RPKD di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. 1.4 Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan RPKD Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut:
12. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; 6 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029
13. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
14. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
15. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
17. 6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
18. 7.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
19. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
20. 9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045;
21. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayananan Minimal;
24. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
26. 15.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 7
27. 16.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
28. 17.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
29. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
31. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
33. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. 23.Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029;
35. 24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2045);
36. 25.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya; 8 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029
37. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya;
38. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya;
39. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
40. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 – 2045 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 9 Bab 2 Profil Kabupaten Murung Raya BAB 2 2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Murung Raya Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Barito Utara, di Provinsi Kalimantan Tengah, yang diresmikan pada tanggal 10 April 2002 (UU Nomor 5 Tahun 2002). Berdasarkan posisi astronomisnya, Kabupaten Murung Raya terletak di antara 00°47’25,24” Lintang Utara — 00°51’51,87” Lintang Selatan dan 113°12’40,98”—115°08’06,52” Bujur Timur. Kabupaten Murung Raya secara administrative (Gambar 2.1) terdiri dari 10 kecamatan serta 116 desa dan 9 kelurahan dengan total luas wilayah lebih kurang sebesar 23.700 km2. Ibukota Kabupaten Murung Raya terletak di Kecamatan Murung yang berjarak 411 km dari Kota Palangka Raya (ibukota Provinsi Kalimantan Tengah). Secara geografis, Kabupaten Murung Raya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di wilayah bagian utara; Kabupaten Barito Utara, Kapuas, dan Gunung Mas di bagian selatan; Provinsi Kalimantan Timur di bagian timur; serta Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Barat di bagian barat. Berdasarkan kondisi topografinya, Kabupaten Murung Raya tersusun atas dataran rendah di wilayah bagian selatan hingga timur, sementara perbukitan, lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller-Schwaner menyusun wilayah bagian utara. Daerah dengan kemiringan 0-2% terletak di bagian selatan tepi Sungai Barito. Kemudian, daerah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan dengan luas mencapai 1.785 km2 (21,5 persen). Sementara itu, daerah dengan kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan dengan luas mencapai 4.275 km2 (51,5 persen) serta daerah dengan kemiringan lereng di atas 40% dengan luas mencapai 2.075 km2 (25 persen). Berdasarkan bentang 10 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 lahannya, luasan kawasan karst terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan di Kabupaten Murung Raya yaitu pada Kecamatan Laung Tuhup, Murung, dan Permata Intan dengan total luas mencapai 466.596 ha (86 persen luas kawasan karst di Kalimantan Tengah). Perbedaan kontur wilayah tersebut berimplikasi terhadap sebaran jumlah penduduk, daerah dengan kontur wilayah dataran rendah lebih banyak menerima tekanan pertumbuhan penduduk serta memiliki potensi yang lebih tinggi untuk dikembangkan utamanya pada sektor pertanian. Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Murung Raya Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya, 2024 Berdasarkan kondisi hidrologisnya, Kabupaten Murung Raya terpengaruhi aktivitas dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang sebagian besar terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Keberadaan DAS tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat baik dalam dimensi fisik dan interaksi sosial budaya. Sungai utama di Kabupaten Murung Raya yaitu Sungai Barito dengan panjang sekitar 900 km dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan jalur lewatnya kapal pengangkut barang. Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito telah menunjukkan keadaan yang kurang menunjang untuk digunakan sebagai sumber air minum langsung kepada masyarakat. Perlu pengolahan air lebih lanjut untuk dapat digunakan sebagai sumber air minum. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 11 Tabel 2.1 Ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas Area (km2) Permata Intan Tumbang Lahung 804 Sungai Babuat Tumbang Bantian 423 Murung Beriwit 730 Laung Tuhup Muara Laung I 1.611 Barito Tuhup Raya Makunjung 1.500 Tanah Siang Saripoi 1.239 Tanah Siang Selatan Dirung Lingkin 310 Sumber Barito Tumbang Kunyi 2.797 Seribu Riam Muara Joloi I 7.023 Uut Murung Tumbang Olong II 7.263 Kabupaten Murung Raya Beriwit 23.700 Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya, 2024 Proporsi luasan Kabupaten Murung Raya (Tabel 2.1) terluas berada di Kecamatan Uut Murung. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito. Sementara itu, untuk proporsi terkecil berada pada Kecamatan Tanah Siang Selatan. Kabupaten Murung Raya didominasi oleh Lahan Bukan Pertanian (36,34 persen), Hutan Negara (35,46 persen), lahan bukan sawah lainnya antara lain tambak, kolam, empang (22,07 persen), serta Perkebunan (6,12 persen) (BPS, 2025). Kondisi hutan Kabupaten Murung Raya menunjukkan terdapat 228.595,60 ha hutan Cagar Alam, 456.649,38 ha Hutan Lindung, dan 1.465.628,04 ha Hutan Produksi (DLH, 2007). Luasnya penggunaan lahan hutan di Kabupaten Murung Raya menjadi habitat beragam jenis makhluk hidup. Beberapa flora yang dilindungi tersebar pada hampir semua Gambar 2.2 Komposisi Penggunaan Lahan Kabupaten Murung Raya (persen) Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya, 2024 Bukan Pertanian 36% Lahan Bukan Sawah 22% Hutan Negara 36% Perkebunan 6% 12 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 kecamatan kecuali Kecamatan Murung, antara lain tanaman Cystostachys Ronda, Coelogyne Pandurata, Grammatophyllum Speciosum. Sementara itu, fauna yang dilindungi hampir menyebar pada semua kecamatan kecuali pada Kecamatan Murung, atara lain Nasalis Lavartus, Helarctus Malayanus, Tomistoma Schlegelli. 2.2 Demografi Berdasarkan hasil proyeksi interim (pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 sebanyak 118.440 penduduk yang dengan persentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,92 persen dan perempuan sebesar 49,08 persen. Kabupaten Murung Raya juga menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 positif yaitu sebesar 1,37 persen dengan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada Kecamatan Uut Murung dan tertinggi pada Kecamatan Murung. Kepadatan penduduk Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 sebesar 5 jiwa/km2 dengan tertinggi berada di Kecamatan Murung (62 jiwa/km2) sementara terendah berada di Kecamatan Seribu Riam dan Uut Murung (1 jiwa/km2). Gambar 2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Murung Raya menurut Kecamatan, Tahun 2024 (Jiwa/km2) Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2025, BPS Kabupaten Murung Raya Persebaran penduduk yang tidak merata dapat disebabkan oleh kondisi sarana berupa jalur penghubung antar kecamatan dan/atau untuk dilalui penduduk yang kurang baik, keterbatasan sarana transportasi termasuk transportasi air, keberadaan wilayah 1 1 3 4 7 12 14 16 20 62 0 10 20 30 40 50 60 70 Seribu Riam Uut Murung Sumber Barito Barito Tuhup Raya Sungai Babuat Tanah Siang Laung Tuhup Permata Intan Tanah Siang Selatan Murung Kepadatan Penduduk Kabupaten Murung Raya (6) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 13 perbukitan dengan struktur lereng curam tidak berpotensi untuk kegiatan permukiman, serta jaraknya yang jauh dengan pusat kota baik ibukota kabupaten maupun provinsi turut berkorelasi pada jumlah masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Perbedaan kepadatan penduduk yang tinggi tersebut dapat menimbulkan permasalahan kependudukan antara lain penyediaan sarana dan prasarana dasar dan sosial, kesempatan kerja, stabilitas keamanan, serta pemerataan pembangunan Rasio jenis kelamin Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 107 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin Kabupaten Murung Raya tahun 2024 menunjukkan angka yang relatif sama dengan rasio jenis kelamin tahun 2023 hingga 2020. Meskipun perubahan angka terjadi secara tidak signifikan, dinamika kependudukan seperti tingkat angka kelahiran, kematian, dan migrasi telah terjadi di Kabupaten Murung Raya. Pola seleksi alam pada rasio jenis kelamin juga perlu dapat dipengaruhi oleh kualitas dan stabilitas habitat langsung, serta oleh sifat-sifat sejarah kehidupan, kompetisi dan penyebaran, yang mempengaruhi persaingan lokal pada pasangan atau sumber daya. Piramida jumlah penduduk kelompok umur lima tahunan Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 menunjukkan penduduk usia 0—4 berjenis kelamin perempuan dan laki-laki memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kelahiran pada tahun 2024. Kemudian jumlah penduduk tertinggi berdasarkan kelompok umur diikuti oleh penduduk usia 20—24 dan 15—19. Hal tersebut menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Murung Raya memiliki potensi sumber daya manusia Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (ribu jiwa) Kelompok Umur Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Laki-laki 0-4 5,9 0-4 5,9 5-9 4,9 5-9 4,9 10-14 5,24 10-14 5,24 15-19 5,76 15-19 5,76 20-24 5,82 20-24 5,82 25-29 5,42 25-29 5,42 30-34 4,83 30-34 4,83 35-39 4,85 35-39 4,85 40-44 4,49 40-44 4,49 45-49 3,93 45-49 3,93 50-54 3,29 50-54 3,29 55-59 2,39 55-59 2,39 60-64 1,85 60-64 1,85 65-69 1,25 65-69 1,25 70-74 0,72 70-74 0,72 75+ 0,65 75+ 0,65 Total 61,31 Total 61,31 Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2025 14 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 yang dapat dimobilisasi pada sektor pembangunan daerah. Strategi peningkatan kualitas SDM dapat membuka lapangan usaha bagi penduduk usia produktif dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka pengangguran terbuka lalu dapat menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan komposisi penduduk kelompok umur 5—9 tahun menuju 0—4 tahun, terjadi peningkatan jumlah penduduk usia belum produktif meskipun komposisi umur 15— 19 menuju 5—9 tahun cenderung menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mempersiapkan generasi muda sebagai aset daerah sejak dini baik melalui peningkatan kualitas kesehatan maupun pendidikan. Hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan generasi muda yang mempunyai daya saing tinggi dan mampu menghadapi persaingan dunia kerja. Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kelompok Umur Lima Tahunan Kabupaten Murung Raya, 2024 Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2025 10 000 5 000 0 5 000 10 000 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Laki-Laki Perempuan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 15 Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 Kecamatan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah Permata Intan 6.468 6.031 12.499 Sungai Babuat 1.388 1.290 2.678 Murung 23.184 21.972 45.156 Laung Tuhup 11.426 10.514 21.940 Barito Tuhup Raya 2.802 2.495 5.297 Tanah Siang 7.447 6.936 14.383 Tanah Siang Selatan 3.099 2.942 6.041 Sumber Barito 3.631 3.350 6.981 Seribu Riam 1.688 1.573 3.261 Uut Murung 1.033 953 1.986 Total 62.166 58.056 120.222 Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2025 Model piramida penduduk Kabupaten Murung Raya tahun 2024 mempunyai bentuk dasar lebar dan puncak yang mengerucut. Dasar piramida yang lebar menunjukkan bahwa tingkat kelahiran yang masih tinggi dengan kecenderungan meningkat serta puncak yang mengerucut menunjukkan angka kematian masih tergolong tinggi. Karakteristik lain dari bentuk piramida tersebut menggambarkan bahwa umur median di Kabupaten Murung Raya cenderung rendah dan angka beban tanggungan pada usia muda tinggi. Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 45. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 jiwa penduduk usia produktif memiliki tanggungan 45 jiwa usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan yang sedang (sekitar 40—50) dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut menimbulkan peluang adanya bonus demografi. Perlunya upaya dan kebijakan untuk memanfaatkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 2.3 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat 2.3.1 Pertumbuhan PDRB PDRB Kabupaten Murung Raya baik berdasarkan harga konstan 2010 dan harga berlaku menunjukkan terjadinya pertambahan 16 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 selama tahun 2020—2024 (Gambar 2.5). Meskipun cederung meningkat, PDRB ADHB pada tahun 2024 menunjukkan angka yang menurun daripada tahun 2023 sebesar 592,3 milliar rupiah. Begitupun juga pada tahun 2023 juga mengalami penurunan daripada tahun 2022 sebesar 549,70 miliar rupiah. Sebaliknya pada tahun 2022 PDRB ADHB mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun lainnya (45,76 persen). Penurunan PDRB pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan PDRB harga berlaku menunjukkan adanya perubahan harga maupun perubahan volume sehingga angka PDRB harga berlaku menurun. Penurunan PDRB sisi produksi diikuti oleh penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Berdasarkan perkembangannya, PDRB harga konstan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Menurut pengeluarannya, kuantitas serta volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh residen di Kabupaten Murung Raya terus mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB harga konstan yang terjadi di Kabupaten Murung Raya pada periode 2020-2024 sebesar 23,76 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan telah semakin baik dan efektif dalam menggunakan sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia, pengangguran berkurang, dan kemiskinan yang semakin menurun. Gambar 2.5 Grafik Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Murung Raya, 2020-2024 (miliar rupiah) Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Murung Raya Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, BPS 5724,1 5974,8 6395 6743,9 7084,4 7762,8 8917,6 12998,6 12448,9 11856,6 2020 2021 2022 2023 2024 Total PDRB ADHK Total PDRB ADHB Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 17 Gambar 2.6 Grafik Perbandingan PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Murung Raya, 2020-2024 (ribu rupiah per kapita) Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Murung Raya Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, BPS Selain melihat dari total PDRB, perkembangan pemerataan di suatu daerah dapat dilihat dari PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita harga berlaku Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 mencapai 100103,9 juta rupiah per kapita dengan pertumbuhan sebesar 43,65 persen daripada tahun 2020. Selama kurun waktu 2020—2024, perkembangan ekonomi Kabupaten Murung Raya berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Kontraksi pertumbuhan PDRB ADHB selama periode 2020—2024 disebabkan oleh pandemi COVID19 sehingga aktivitas proses produksi barang dan jasa terganggu dan produksi barang dan jasa mengalami penurunan. Selama lima tahun terakhir (2020 - 2024) struktur perekonomian Kabupaten Murung Raya didominasi oleh kategori lapangan usaha berupa Pertambangan dan Penggalian. Berdasarkan PDRB harga berlaku, distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 44,68 persen Selanjutnya, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sebesar 9,2 persen, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,71 persen. Tingginya sumbangan 51387,8 52865,4 55690,9 57827,6 59813 69690,4 78903,5 113197,8 106746,3 100103,9 2020 2021 2022 2023 2024 Total PDRB ADHK Total PDRB ADHB 18 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Pertambangan dan Pertanian menunjukkan perekonomian Murung Raya yang masih sangat bergantung pada sumberdaya alam (resource base). Gambar 2.7 Distribusi Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Murung Raya Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, BPS Distribusi PDRB harga berlaku antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam struktur ekonomi kedua wilayah tersebut. Secara keseluruhan, Kabupaten Murung Raya memiliki ketergantungan yang lebih besar pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang mencapai lebih dari setengah kontribusi PDRB. Sementara itu, PDRB Provinsi Kalimantan Tengah secara umum didominasi oleh sektor Pertanian dengan kontribusi sebesar 22,36%. Selain itu, pada sektor jasa terutama pendidikan dan kesehatan, memainkan peran yang lebih besar di Kabupaten Murung Raya, hal ini mencerminkan upaya pembangunan infrastruktur untuk layanan publik di daerah tersebut. Berdasarkan perkembangannya, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh pengadaan air sebesar 12,78 persen. Walaupun mengalami pertumbuhan tertinggi, kontribusi jasa pengadaan air terhadap PDRB masih rendah (0,05 persen), laju pertumbuhan dengan angka tersebut telah menunjukkan capaian kinerja pemerintah yang berhasil meningkatkan perekonomian di bidang 1,30 9,12 -0,02 5,26 8,85 4,96 4,47 5,65 8,49 5,43 5,41 5,80 8,39 9,18 7,50 6,22 5,12 22,36 10,68 15,75 0,1 0,1 8,78 12,48 7,29 1,87 1,03 3,29 2, 0,04 5,85 4,95 2,49 0,93 Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Transportasi dan… Penyediaan Akomodasi… Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan… Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan Jasa Lainnya Provinsi Kalimantan Tengah 2024 Distribusi Persentase PDRB ADHB Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (dalam persen) 1,14 5,8 3,35 4,74 12,78 0,04 5,45 10,41 5,24 5,55 3,42 3,14 3,88 6,6 7,14 3,63 3,99 9,2 44,68 3,32 0,05 0,05 8,71 5,6 5,58 0,73 1,53 0,9 1,54 0,01 6,48 5,98 3,76 1,87 Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Transportasi dan… Penyediaan Akomodasi… Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan… Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan Jasa Lainnya Kabupaten Murung Raya 2024 Distribusi Persentase PDRB ADHB Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (dalam persen) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 19 perusahaan. Tidak hanya pengadaan air, tingginya pertumbuhan dengan sumbangan terendah ditunjukkan oleh kategori jasa perusahaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor lapangan usaha tersier di Kabupaten Murung Raya masih belum berkembang. Tabel 2.4 PDRB ADHK, Distribusi PDRB ADHB, dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Komponen Pengeluaran PDRB (Miliar Rp) Distribusi (persen) Laju Pertumbuhan (persen) Konsumsi Rumah Tangga 2,170.7 34.63 1.43 Konsumsi LNPRT 44.0 0.72 15.59 Konsumsi Pemerintahan 836.7 14.06 3.19 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 1,948.2 32.71 0.67 Perubahan Inventori 39.1 0.03 - Net Ekspor 2,045.7 17.86 - PDRB 7,084.4 100 5.05 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Murung Raya Menurut Pengeluaran 2020-2024, BPS Kondisi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Murung Raya menunjukkan bahwa ekonomi wilayah didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 34,63% menunjukkan pentingnya peran konsumsi masyarakat dalam ekonomi wilayah, meskipun laju pertumbuhan rendah (1,43 persen) yang menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, Net Ekspor menunjukkan kontribusi yang cukup besar mencapai 17,86% yang mencerminkan permintaan kuat dari pasar internasional, terutama di sektor pertambangan yang merupakan andalan ekonomi Kabupaten Murung Raya. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan sumbangan mencapai 32,71 persen dan pertumbuhan 0,67 persen menunjukkan adanya investasi yang signifikan, terutama dalam infrastruktur dan aset produktif, yang penting untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, perubahan inventori yang negatif menunjukkan potensi ketidakstabilan dalam sektor produksi atau ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran.. 20 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 2.3.2 Struktur Perekonomian Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk serta pemerataan pendapatan. Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks gini ini menunjukkan aspek kesejahteraan dalam perekonomian daerah karena melihat kondisi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Gambar 2.8 Diagram Posisi Relatif Gini Rasio Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 Sementara perkembangan gini rasio pada rentang tahun 2020 sampai dengan 2024 secara umum mengalami tren penurunan, meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari 0,28 menjadi 0,308. Akan tetapi, pada tahun 2020 - 2024 gini rasio Kabupaten Murung Raya menunjukkan tren penurunan hingga kembali berada pada angka 0,258 di tahun 2024. Menurunnya angka tersebut menjelaskan bahwa terjadi perbaikan distribusi pendapatan antara penduduk di Kabupaten Murung Raya. Rendahnya gini rasio Kabupaten Murung Raya yang berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2020 - 2024 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang rendah. Hal tersebut juga ditunjukkan di mana Kabupaten Murung Raya berada di posisi terendah ke-3 dari 14 kabupaten/kota lainnya.. 0,22 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (0,30) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 21 Gambar 2.9 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Murung Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020-2024 Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2.4 Kondisi Sosial 2.4.1 Pendidikan Hasil SAKERNAS Agustus 2024 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten Murung Raya didominasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu tidak/belum atau Tamat SD, SMA/sederajat, SMP/sederajat, lalu Perguruan Tinggi (Gambar 2.10). Dari 36.957 jiwa penduduk usia kerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan tidak/belum atau tamat SD, terdapat 21.784 jiwa penduduk bekerja (58,94 persen), 0 jiwa penduduk pengangguran (0 persen), dan 15.173 jiwa penduduk bukan angkatan kerja (41,05 persen). Tidak adanya penduduk yang berstatus pengangguran menunjukkan bahwa angkatan kerja pada jenjang yang ditamatkan tersebut seluruhnya bekerja (TPT sebesar 0 persen). Dibandingkan dengan jenjang lainnya, tidak/belum atau tamat SD menunjukkan TPT terendah tetapi dengan persentase penduduk bukan angkatan kerja yang cukup tinggi (tertinggi ke-2 setelah SMP/sederajat). Persentase penduduk bekerja paling tinggi ditunjukkan oleh pendidikan perguruan tinggi yang juga disertai persentase bukan angkatan kerja terendah di antara jenjang lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan PT cenderung sedang bekerja, 0,28 0,308 0,260 0,261 0,258 0,329 0,323 0,319 0,317 0,301 2020 2021 2022 2023 2024 Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah 22 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Gambar 2.10 Perbandingan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan antara Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Murung Raya, Tahun 2024 Sumber: Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus dari Publikasi Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2025 Berdasarkan SUSENAS Tahun 2024, penduduk berumur 5 tahun ke atas Kabupaten Murung Raya sebagian besar sudah tidak bersekolah lagi (71,055 persen) sementara sisanya adalah penduduk yang masih bersekolah (25,03 persen) dan yang tidak/belum pernah sekolah (3,91 persen) (Gambar 2.11). Tingginya jumlah penduduk yang tidak bersekolah lagi tersebut dapat menunjukkan tingginya penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya atau permasalahan aksesibilitas penduduk dalam mendapatkan pendidikan.. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menunjukkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SD/sederajat terhadap penduduk berusia 7—12 tahun. APK SD Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 108,23 persen di mana lebih besar daripada APK Provinsi Kalimantan Tengah (106,34) (Gambar 2.12). Kondisi tersebut menunjukkan terdapat penduduk di luar usia 7—12 tahun yang mengenyam pendidikan SD/sederajat dan jumlahnya melebihi kondisi provinsi. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) SD menunjukkan jumlah penduduk berusia 7—12 tahun yang bersekolah SD/sederajat. APM SD Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 sebesar 98,93 persen di mana berada di atas angka provinsi Kalimantan Tengah. Angka tersebut menunjukkan bahwa 21784 9319 15796 4800 174 1203 168 21.784 9.493 16.999 8.861 15.173 9.610 8.861 194 30.000 20.000 10.000 0 10.000 20.000 30.000 Tidak/ Belum Tamat SD atau Tamat D SMP/ Sederajat SMA/ Sederajat Perguruan Tinggi Bukan Angkatan Kerja Angkatan Kerja Pengangguran Bekerja Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 23 sebagian besar anak usia sekolah SD/sederajat (7—12 tahun) telah bersekolah pada jenjang yang sesuai. Tingginya APK dan rendahnya APM menunjukkan bahwa terdapat siswa SD/sederajat di luar usia sekolah sementara terdapat pula anak 7—12 tahun yang tidak terlayani pendidikan SD/MI. Angka Partisipasi Kasar SMP menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan SMP/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13—15 tahun. Pencapaian APK SMP Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 sebesar 91,75 persen di mana berada di atas angka Provinsi Kalimantan Tengah (88,28 persen) (Gambar 2.12). Angka tersebut menunjukkan terdapat 92 siswa SMP/sederajat terhadap 100 penduduk usia 13—15 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat penduduk usia 13—15 tahun atau lulusan SD/MI yang tidak atau menunda melanjutkan pendidikan di wilayah tersebut atau juga karena putus sekolah. Angka yang lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Tengah juga ditunjukkan oleh nilai APM SMP/sederajat Kabupaten Murung Raya sebesar 84,99 persen. Angka tersebut menunjukkan dari 100 penduduk usia 13—15 tahun terdapat 85 penduduk usia tersebut yang sedang mengenyam pendidikan SMP/sederajat. Rendahnya APK dan APM tersebut menunjukkan bahwa terdapat anak usia sekolah SMP tidak terlayani jenjang pendidikan yang sesuai di mana terdapat siswa SMP/sederajat merupakan penduduk di luar usia sekolah. Gambar 2.11 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Status Pendidikan di Kabupaten Murung Raya, 2024 (persen) Sumber: Susenas Maret dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Murung Raya 2024 3,91 12,93 6,48 4,24 1,38571,055 Tidak/ Belum Pernah Sekolah SD/ Sederajat SMP/ Sederajat SMA/ SMK Sederajat 24 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA merupakan proporsi anak sekolah pada jenjang SMA/sederajat terhadap penduduk pada kelompok usia 16—18 tahun. APK SMA Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 66,64 persen yang berarti terdapat 67 penduduk yang mengenyam pendidikan SMA terhadap 100 penduduk usia 16—18 tahun (Gambar 2.12). Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA menunjukkan seberapa banyak penduduk usia 16—18 tahun yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan SMA/sederajat. APM SMA Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 53,35 persen yang berarti bahwa terdapat 53 dari 100 penduduk usia 16—18 tahun yang sedang mengenyam pendidikan SMA (Gambar 2.13). Tingginya APK dan rendahnya APM tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah SMA tidak terlayani jenjang pendidikan yang sesuai di mana terdapat siswa SMA/sederajat merupakan penduduk di luar usia sekolah. Peserta didik yang tercatat tidak aktif atau biasa disebut ATS (Anak Tidak Sekolah) berdasarkan rekam didik akan dikelompokkan menjadi dua yaitu Putus Sekolah (DO) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Berdasarkan jenjang pendidikannya, jumlah ATS- Drop Out di Kabupaten Murung Raya tahun 2024 adalah sebanyak 216 jiwa pada jenjang Dasar, 338 jiwa pada jenjang Menengah, dan 283 jiwa pada jenjang Atas. Dengan total peserta didik tidak aktif Gambar 2.12 Angka Partisipasi Kasar menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Murung Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 Sumber: BPS, Susenas Maret dari publikasi Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah, 2024 Gambar 2.13 Angka Partisipasi Murni menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Murung Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2023 Sumber: BPS, Susenas Maret dari publikasi Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah, 2023 108,23 91,75 66,64 16,14 106,34 88,28 86,17 27,49 SD/ Sederajat SMP/ Sederajat SMA/ Sederajat Perguruan Tinggi Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah 98,93 84,99 53,35 11,12 98,35 80,49 58,05 15,92 SD/ Sederajat SMP/ Sederajat SMA/ Sederajat Perguruan Tinggi Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 25 0 200 400 600 800 1000 Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK) yang terindikasi putus sekolah sebanyak 837 jiwa, Kabupaten Murung Raya memiliki jumlah ATS-Drop Out terendah ke-5 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Gambar 2.14). Apabila dibandingkan kabupaten/kota lainnya, angka tersebut berada pada posisi tidak terendah dan tidak tertinggi. Perhatian terhadap kondisi peserta didik yang terindikasi Drop Out di Kabupaten Murung Raya perlu ditekankan lebih dalam karena kondisi pendidikan menjadi hal dasar yang sangat penting untuk membentuk karakteristik SDM wilayah tersebut. Gambar 2.14 Jumlah Anak Tidak Sekolah-Drop Out Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 (jiwa) Sumber: Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah Kemendikbud, 2024 Angka Putus Sekolah merupakan rasio jumlah siswa putus sekolah pada suatu jenjang terhadap 10.000 penduduk yang sedang mengenyam jenjang pendidikan tersebut. Angka putus sekolah SD di Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 22,33 yang berarti bahwa terdapat 22 siswa putus sekolah dari 10.000 siswa pendidikan SD. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya indikasi positif dalam bidang pendidikan seperti peningkatan akses pendidikan yang memungkinkan lebih banyak anak memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikannya. Semakin banyak penduduk yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, maka semakin besar pula potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Angka putus sekolah tahun 2024 tertinggi berada di Kecamatan Sungai Babuat sebesar 99,34, 26 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 8,44 25,01 44,39 5,55 9,74 0,000,00 65,79 0,00 106,38 12,92 28,99 13,4716,48 59,76 81,83 25,00 34,13 0,00 141,34 17,44 24,17 61,94 22,55 41,03 33,11 76,53 0,000,000,00 17,8316,4814,35 39,6842,64 0,00 26,95 99,34 0,000,00 Laung Tuhup Murung Pertama Intan Tanah Siang Sumber Barito Barito Tuhup Raya Tanah Siang Selatan Sungai Babuat Seribu Riam Uut Murung 2021 2022 2023 2024 sedangkan terendah berada di Kecamatan Seribu Riam dan Uut Murung (Gambar 2.15). Angka putus sekolah Kabupaten Murung Raya tahun 2021-2024 cenderung mengalami kenaikan. Berdasarkan Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah 2023, penduduk usia 7—24 tahun yang tidak bersekolah lagi memiliki kecenderungan untuk menikah atau untuk bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah. Berdasarkan daerah tempat tinggal dan status ekonomi rumah tangga nya, faktor geografis merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penduduk usia sekolah mengakhiri masa pendidikannya lebih cepat. Pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah perdesaan serta meningkatkan keinginan para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi perlu dilakukan agar penduduk usia sekolah baik Kabupaten Murung Raya maupun Provinsi Kalimantan Tengah dapat terlayani pendidikan sesuai jenjangnya. Maka dari itu, permasalahan putus sekolah di Kabupaten Murung Raya masih perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah maupun seluruh masyarakat. Gambar 2.15 Perkembangan Angka Putus Sekolah pada Jenjang SD di Kabupaten Murung Raya menurut Kecamatan, 2021— 2024 (per 10.000 jiwa) Sumber: Portal Data Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2024 Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH mampu melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 27 98,1398,398,3998,498,5298,5898,6998,7798,9699,1599,3699,4399,5999,84 Kotawaringin Barat Lamandau Pulang Pisau Kapuas Sukamara Murung Raya Kotawaringin Timur Barito Utara Seruyan Gunung MasBarito Timur Kota Palangka Raya Barito Selatan Katingan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (98,83) pengetahuan. AMH Kabupaten Murung Raya tahun 2024 mencapai 98,58 persen yang berarti dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas terdapat 2 orang yang tidak mampu membaca dan menulis huruf latin (Gambar 2.16). AMH Kabupaten Murung Raya termasuk urutan ke-6 terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Angka ini juga masih dibawah AMH Provinsi Kalimantan Tengah. Gambar 2.16 Diagram Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 Sumber: BPS, Susenas Maret dari publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 2024 AMH Kabupaten Murung Raya selama enam tahun terakhir, yakni dari tahun 2019—2024 cenderung mengalami penurunan. Meskipun pada tahun 2022 nilai AMH Kabupaten Murung Raya sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, nilai AMH Kabupaten Murung Raya kembali menurun pada dua tahun terakhir. AMH Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 98,58 persen, lebih rendah dibandingkan AMH Provinsi Kalimantan Tengah (Gambar 2.17). Kondisi ini menunjukkan berkurangnya proporsi penduduk yang mampu membaca dan menulis dibandingkan periode sebelumnya. Tidak hanya itu, program pemberantasan buta huruf di Kabupaten Murung Raya masih perlu ditinjau kembali. 28 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 99,06 99,02 98,93 99,66 99,33 98,58 99,22 99,20 99,10 99,12 99,03 98,83 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Murung Raya (%) Provinsi Kalimantan Tengah (%) Linear (Murung Raya (%)) Gambar 2.17 Angka Melek Huruf Penduduk 15 tahun ke atas Kabupaten Murung Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2024 Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025 2.4.2 Kesehatan Kondisi kesehatan di Kabupaten Murung Raya ditunjukkan dengan keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang masih terpusat di ibukota kecamatan dan belum menyebar merata di setiap wilayah menjadi perhatian utama. Pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Murung Raya sangat perlu diperhatikan mengingat besarnya luas wilayah Murung Raya serta kondisi geografis yang cenderung tidak rata. Kondisi kesehatan di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk. UHH Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 sebesar 73,44 tahun yang berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2024 diestimasi dapat hidup hingga 73 tahun lagi (Gambar 2.18). Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. UHH Kabupaten Murung Raya masih berada di bawah angka UHH Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak di urutan terendah ke-7. Menurut perkembangannya, UHH Kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan dibandingkan UHH tahun 2023 sebesar 73,23 tahun. Hal tersebut menunjukkan membaiknya situasi mortalitas di lingkungan masyarakat Kabupaten Murung Raya yang diperlihatkan dengan meningkatnya rata‐rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 29 72,2172,7972,8673,2473,2973,2973,4473,5873,5973,6574,1474,3774,3874,49 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (73,73) Gambar 2.18 Diagram Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2024 (tahun) Sumber: BPS hasil Long Form SP2020 (Sensus Penduduk 2020) Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan banyakanya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB Kabupaten Murung Raya hasil LongForm SP2020 sebesar 18,35 yang berarti bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terdapat 18 bayi meninggal (Gambar 2.19). Angka tersebut berada di atas angka rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dengan posisi tertinggi ke-8. Grafik diagram AKB di bawah juga menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan antara wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah di mana daerah perkotaan cenderung memiliki AKB rendah sementara daerah pedesaan cenderung tinggi. 30 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 14,2614,7814,9315,4017,6518,1918,3518,3718,5518,7319,5520,3820,6622,63 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (17,95) Gambar 2.19 Angka Kematian Bayi (IMR) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 Hasil Long Form SP2020 (per 1000 kelahiran hidup) Sumber: Hasil Long Form SP2020 (Sensus Penduduk 2020), BPS Provinsi Kalimantan Tengah Indikator keberhasilan tingkat capaian penurunan kematian ibu, kematian bayi, dan kematian balita dapat dilihat dari pelayanan antenatal care K1 dan K4, Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan Ibu Hamil mendapat tablet zat besi. Antenatal care merupakan perawatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan dan fisik ibu hamil, sehingga ibu hamil dapat menghadapi masa persalinan, nifas, pemberian ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Kabupaten Murung Raya dalam capaian pelayanan kunjungan antenatal K1 tahun 2024 mencapai 43,14 persen yang berarti 43 dari 100 ibu hamil telah melakukan kunjungan antenatal K1 (Gambar 2.20). Angka ini menurun cukup signifikan dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang menyentuh nilai 100 persen. Penurunan juga terjadi pada kunjungan K4 yang menunjukkan tahun 2024 kunjungan K4 KabupatenMurung Raya sebear 68,05 persen. Kunjungan K4 yang semakin menurun dari tahun 2021 juga menunjukkan semakin rendahnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan kunjungan K4 Kekurangan Energi Kronis (KEK) merupakan masalah gizi ibu hamil di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun dan memberikan dampak pada kesehatan janin, ibu, dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 31 100,00 84,57 9,59 86,88 100,00 78,12 9,52 83,12 100,00 76,67 9,35 85,89 43,14 68,05 12,89 76,38 0,00 22,00 44,00 66,00 88,00 110,00 Melakukan Kunjungan K1 Melakukan Kunjungan K4 Kurang Energi Kronis (KEK) Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) 2024 2023 2022 2021 bayi. Kondisi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 mencapai 12,89 persen. Angka tersebut menggambarkan 13 dari 100 Ibu Hamil memiliki kondisi KEK. Kondisi KEK berkaitan erat dalam pemenuhan kebutuhan ibu hamil terhadap energi, vitamin, dan mineral. Capaian ibu hamil yang mendapat tablet zat besi (Fe) di Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 76,38 persen dengan kecenderungan menurun dari tahun 2021. Ketercapaian ibu hamil mendapat tablet zat besi yang belum sempurna dapat menjadi penyebab masih terdapat ibu hamil KEK. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya asupan zat besi dalam kondisi kehamilan akan meningkatkan metabolisme dan kebutuhan nutrisi pada ibu dan bayi sehingga apabila tidak terpenuhi akan meningkatkan kejadian KEK. Gambar 2.20 Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Murung Raya, Tahun 2021—2024 (dalam persen) Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya dalam BPS Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2025 Angka prevalensi Balita Stunting Kabupaten Murung Raya tahun 2024 dari data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) menunjukkan angka 15,8 persen yang berarti 16 dari 100 balita mengalami stunting (Gambar 2.21). Angka prevalensi balita stunting Kabupaten Murung Raya berada di posisi terendah ke-2 di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai ini juga lebih rendah dibandingkan nilai prevalensi balita stunting Provinsi Kalimantan Tengah. Data prevalensi balita stunting Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 belum sepenuhnya lengkap karena terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang masih 32 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 14,115,816,519,120,020,421,727,932,233,3 22,10 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (22,10) dalam proses analisis lebih lanjut sehingga belum dapat ditampilkan. Prevalensi balita stunting Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 mengalami penurunan di bandingkan tahun 2022. Berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting Kabupaten Murung Raya tahun 2022 menyentuh angka 40,9 persen. Penurunan prevalensi balita stunting menunjukkan indikasi positif terutama dalam bidang kesehatan mencakup peningkatan akses kesehatan dan kualitas gizi, perbaikan layanan kesehatan dasar serta berhasilnya program pemerintah untuk edukasi gizi pada ibu hamil sebagai upaya menekan angka prevalensi stunting pada balita. Meskipun demikian, permasalahan stunting masih menjadi masalah serius bagi sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini terlihat dari nilai prevalensi balita stunting pada Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Barito Selatan yang lebih tinggi dari nilai prevalensi balita stunting Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian pemerintah, seluruh pemangku kebijakan, dan seluruh masyarakat untuk mengatasi permasalahan stunting pada balita di Provinsi Kalimantan Tengah. Gambar 2.21 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Usia (TB/U) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (dalam persen) Sumber: Buku Saku Hasil SSGI Dalam Angka 2024 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 33 Berdasarkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, telah disepakati bahwa data SSGI digunakan untuk evaluasi prevalensi angka stunting secara nasional dan data E- PPGBM digunakan untuk monitoring perkembangan tumbuh kembang balita yang dijelaskan oleh Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK. Berdasarkan data E-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) 2022, Kabupaten Murung Raya menunjukkan angka prevalensi balita sebesar 6,27 persen dengan posisi nya berada di terendah ke-3 di provinsi Kalimantan Tengah (Gambar 2.22). Angka tersebut menggambarkan bahwa hanya 6 balita yang mengalami stunting dari tiap 100 jiwa balita. Perbedaan angka yang sangat besar antara data SSGI dan E-PPGBM menunjukkan kondisi balita stunting di Kabupaten Murung Raya yang berbeda. Namun, keberadaan balita stunting di Kabupaten Murung Raya menurut kedua data tersebut menunjukkan perlunya perhatian pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi persoalan kesehatan janin, ibu hamil, dan bayi. Gambar 2.22 Prevalensi Balita Stunting data e-PPBGM 2022 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (dalam persen) Sumber: Buku Saku Hasil SSGI 2022 Berdasarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, angka prevalensi balita stunting di Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 12,68 persen (Gambar 2.23). Menurut Pusat Kesehatan Masyarakat, angka prevalensi tertinggi tercatat di Puskesmas Muara Joloi Kecamatan Seribu Riam (31,25 persen), sedangkan angka prevalensi balita balita stunting terendah terletak di Puskesmas Puruk Cahu Kecamatan Murung (3,47 persen) (Gambar 2.23). Berdasarkan laporan kajian determinan, intervensi spesifik 3,80 6,03 6,27 6,33 10,41 14,03 14,30 14,36 15,04 16,42 18,24 18,34 18,72 24,69 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (12,11) 34 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 3,47 5,005,325,51 11,8512,4812,54 14,11 15,7816,4017,04 22,3122,45 29,0931,25 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Murung Raya (12,68%) dan sensitif untuk pencegahan sunting terhadap kejadian stunting di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah (Bappedalitbang dan Politeknik Kesehatan Palangka Raya), desa di Kabupaten Murung Raya dengan angka stunting tertinggi berada di Makunjung, Tumbang Lahung, dan Mangkahui. Dengan target penurunan stunting mencapai 20 persen, maka angka prevalensi stunting di Kabupaten Murung Raya telah mencapai target. Program yang dikembangkan untuk menurunkan stunting antara lain skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK. Meskipun demikian, masih diperlukan peran pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Murung Raya untuk terus menanggulangi prevalensi stunting. Hal ini disebabkan, sebagian besar kecamatan di kabupaten Murung raya masih memiliki nilai prevalensi stunting yang lebih tinggi dibandingkan angka prevalensi stunting Kabupaten Murung Raya. Gambar 2.23 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Murung Raya menurut Pusat Kesehatan Masyarakat, 2024 (dalam persen) Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya dalam publikasi BPS-Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2025 Tingkat kesehatan masyarakat secara umum dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat yang bersangkutan. Hasil Susenas tahun 2023 menunjukkan angka Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 35 kesakitan penduduk Murung Raya mencapai 3,45 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,92 poin dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dari tahun 2020, angka kesakitan mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikitnya penduduk yang mengalami gangguan kesehatan di Kabupaten Murung Raya. Menurut data dari dinas kesehatan, sepanjang tahun 2024, tiga kasus penyakit menular terbanyak di Kabupaten Murung Raya di antaranya adalah diare sebanyak 1.634 kasus, TB Paru sebanyak 334 kasus, dan pneunomia sebanyak 190 kasus (Tabel 3.1). Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya mengeluarkan surat edaran Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare dan ISPA. Akibat terjadinya pergantian musim Pancaroba dan Karhutla, terjadi peningkatan penyakit diare dan ISPA sehingga Dinkes mengeluarkan pemberitahuan peningkatan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya KLB. Tingginya kasus diare di Kabupaten Murung Raya dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku masyarakat. Berdasarkan penelitian Angelina (2024), terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan mencuci tangan Ibu terhadap diare pada balita di Desa Sungai Lunuk. Hal tersebut menunjukkan perlunya memperhatikan lingkungan dan perilaku dalam menjaga kebersihan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi penduduk. Selain diare, permasalahan kesehatan di Kabupaten Murung Raya ditunjukkan oleh kasus Tuberkulosis (TB). Kabupaten Murung Raya menunjukkan kasus penyakit TB Paru tahun 2024 terjadi pada 334 jiwa penduduk. Kasus infeksi saluran pernapasan atau TB Paru telah menjadi pemasalahan kesehatan yang jumlahnya sangat tinggi. Menurut sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya tahun 2017, tingginya jumlah penderita penyakit TB Paru disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis dimana masyarakat cenderung menganggap remeh penyakit tersebut dan tidak mengonsumsi obat sesuai anjuran medis. 36 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Tabel 2.5 Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit di Kabupaten Murung Raya, 2024 (jiwa) Kecamatan Malaria TB Paru Pneu- monia Kusta Diare DBD AIDS Permata Intan - 30 1 - 148 - 10 Sungai Babuat - 9 55 - 94 - 1 Murung 2 116 51 - 435 92 50 Laung Tuhup - 56 3 - 200 - 10 Barito Tuhup Raya - 9 9 - 102 - 2 Tanah Siang - 47 57 - 337 2 7 Tanah Siang Selatan - 27 3 - 75 22 4 Sumber Barito 39 18 7 - 29 28 3 Seribu Riam 59 16 - - 166 - - Uut Murung - 6 4 - 48 1 3 Kabupaten Murung Raya 100 334 190 - 1.634 145 80 Sumber: Dinas Kesehatan Murung Raya, BPS Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2025 Sanitasi merupakan salah satu landasan penting dalam kesehatan masyarakat. Namun, data di bawah ini menunjukkan masih banyak keluarga di Kabupaten Murung Raya yang belum mendapatkan akses terhadap jamban layak di berbagai kecamatan di Kabupaten Murung Raya. Tahun 2024 kecamatan dengan jumlah keluarga tidak mempunyai jamban layak terbanyak terletak di Kecamatan Permata Intan sejumlah 809 keluarga, sedangkan jumlah keluarga tidak mempunyai jamban layak paling rendah berada di Kecamatan Sumber barito sejumlah 63 keluarga (Gambar 2.24). Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antar kecamatan dalam hal akses terhadap fasilitas sanitasi dasar khususnya kepemilikan jamban layak. Selain itu, diketahui bahwa akses sanitasi di Kabupaten Murung Raya masih belum merata. Ketimpangan ini dapat terjadi karena terbatasnya infrastruktur dasar dan kondisi topografi wilayah yang sulit untuk dijangkau. Kurangnya jamban layak dapat meningkat risiko penyakit seperti diare, penyakit kulit, infeksi parasit hingga stunting. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan peran pemerintah dan seluruh masyarakat untuk memperbaiki akses sanitasi. Perbaikan akses sanitasi dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur sanitasi, pemetaan prioritas intervensi sanitasi, edukasi masyarakat, serta sinergi program perbaikan sanitasi. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 37 63 66 75 152 236 369 458 492 562 809 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Sumber Barito Uut Murung Sungai Babuat Tanah Siang Selatan Seribu Riam Laung Tuhup Murung Barito Tuhup Raya Tanah Siang Permata Intan Kecamatan Gambar 2.24 Jumlah Keluarga Tidak Mempunyai Jamban Layak Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 (Keluarga) Sumber: Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2024 dalam Portal Siga BKKBN Selain sanitasi, indikator kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari takses terhadap air minum layak. Ketiadaan sumber air minum utama yang layak dapat meningkatkan risiko terkena penyakit dan mampu memengaruhi kualitas hidup masyarakatnya. Kecamatan Permata Intan mencatat wilayah dengan jumlah keluarga terbanyak tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak sejumlah 1.291 keluarga, sedangkan posisi terendah ditempati oleh Kecamatan Sungai Babuat sebanyak 48 keluarga (Gambar 2.25). Meskipun Kecamatan Sungai Babuat menempati posisi terendah, tetapi tetap penting untuk diperhatikan agar tidak menjadi wilayah yang terbaikan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Murung Raya karena tanpa sumber air minum yang layak dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi parasit, kolera hingga hepatitis A. Mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan beberapa program meliputi penyediaan infrastruktur air bersih melalui pembangunan sarana air bersih menggunakan sumur bor atau perpipaan desa dan optimalisasi penggunaan teknologi tepat guna seperti penggunaan filter air. Pemerintah dapat melakukan pemetaan prioritas intervensi yang terfokus pada wilayah dengan jumlah keluarga terbanyak yang belum memiliki sumber air minum layak. 38 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 48 60 102 620 634 641 653 803 881 1.291 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Sungai Babuat Uut Murung Tanah Siang Selatan Sumber Barito Laung Tuhup Murung Seribu Riam Barito Tuhup Raya Tanah Siang Permata Intan Kecamatan Gambar 2.25 Jumlah Keluarga Tidak Mempunyai Sumber Air Minum Utama Yang Layak Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 (dalam Keluarga) Sumber: Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2024 dalam Portal Siga BKKBN Selain indikator kesehatan yang telah dijelaskan sebelumnya, tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Murung Raya juga diukur berdasarkan indikator cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Hal ini karena jaminan kesehatan berperan penting dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Gambar 2.26 menunjukkan persentase penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan di tiap kecamatan di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024. Secara umum, capaian kepesertaan jaminan kesehatan di Murung Raya tergolong cukup baik yaitu sebesar 87,57 persen. Kecamatan Murung memiliki persentase tertinggi, yaitu 93,75 persen, diikuti oleh Tanah Siang (90,7 persen) dan Sungai Babuat (89,77 persen). Sebaliknya, Kecamatan Seribu Riam mencatat persentase terendah sebesar 45,46 persen, jauh di bawah rata-rata kabupaten. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan akses, jangkauan layanan, maupun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepesertaan jaminan kesehatan di tiap wilayah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 39 Gambar 2.26 Jumlah Penduduk Menurut Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 (dalam Persen) Sumber: Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2024 dalam Portal Siga BKKBN 2.5 Kondisi Pangan Daerah Kondisi pangan daerah di Kabupaten Murung Raya dapat direpresentasikan dengan data analisis produksi padi dan produksi jagung. Analisis produksi padi dilakukan karena padi merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat baik pada tingkat regional maupun nasional. Maka dari itu, stabilitas, jumlah, dan keberlanjutan produksi padi sangat mempengaruhi kondisi kecukupan pangan masyarakat. Berdasarkan data dari BPS (2024) mengungkapkan bahwa terjadi penurunan produksi padi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan tersebut mencakup pada luas panen, produksi padi, maupun produksi beras. Luasan panen di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 sebesar 562 ha mengalami penurunan menjadi 506 ha pada tahun 2024. Kemudian untuk produksi padi dari 1046 ton GKG pada tahun 2023 juga menurun menjadi 872 ton GKG. Kemudian untuk besaran produksi beras pada tahun 2023 sebesar 621 ton beras juga mengalami penurunan menjadi 518 ton beras. Langkah strategis dan progresif diperlukan untuk menyikapi permasalahan penurunan produksi padi. Upaya awal seperti identikasi penyebab produksi padi penting untuk dilakukan sebagai langkah krusial untuk menyusun respons awal yang efektif dan 40 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 efisien. Selain itu, diperlukan adanya intervensi langsung pada tingkat produksi seperti bantuan benih unggul maupun pupuk. Juga diperlukan adanya penguatan infrastruktur pertanian untuk meminimalisir gagal panen seperti pembangunan irigasi. 2.6 Kondisi Kebencanaan Bencana banjir menjadi bencana besar yang terjadi di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024. Melansir dari laporan Info bencana dari BNPB, kejadian banjir besar tersebut diakibatkan karena meluapnya Sungai Barito. Kondisi tersebut didukung karena curah hujan tinggi selama dua hari pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2024. Kejadian banjir tersebut mencakup 30 desa/kelurahan dan 6 kecamatan di Kabupaten Murung Raya. Pada beberapa titik permukiman, banjir mencapai tinggi muka air lebih dari 2 meter. Akibat dari kejadian banjir tersebut di antaranya fasilitas penting sebagai penghubung antarwilayah terputus sehingga mobilisasi masyarakat menjadi sulit. Daftar wilayah terdampak banjir ditunjukkan oleh Tabel 2.6. Total warga yang terdampak banjir sebesar 43.512 jiwa dan terdapat 10.787 unit rumah terendam banjir. Tabel 2.6 Wilayah Terdampak Banjir Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Menurut Tiap Kecamatan Kecamatan Terdampak Desa/Kelurahan Terdampak Kecamatan Laung Tuhup Kelurahan Muara Tuhup Kelurahan Muara Laung Desa Muara Laung II Desa Muara Tupuh Desa Dirung Pundu Desa Dirung Pinang Desa Biha Kecamatan Seribu Riam Desa Muara Joloi I Desa Muara Joloi II Kecamatan Permata Intan Kelurahan Tumbang Lahung Kelurahan Muara Bakanon Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 41 Desa Pantai Laga Desa Purnama Desa Juking Sopan Desa Muara Babuat Kecamatan Sumber Barito Kelurahan Tumbang Kunyi Desa Tumbang Tuan Desa Teluk Jolo Desa Tumbang Masao Desa Batu Kakap Desa Tumbang Molut Desa Laas Baru Desa Kalapeh Baru Desa Olong Liko Kecamatan Murung Desa Muara Sumpoi Desa Juking Panjang Desa Danau Usung Desa Mangkahui Kelurahan Puruk Cahu Seberang Desa Bahitom Kelurahan Beriwit Desa Muara Bumban Desa Muara Jaan Desa Muara Untu Desa Batu Putih Desa Penyang Desa Dirung 42 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Desa Malasan Kecamatan Barito Tuhup Raya Desa Cinta Budiman Sumber: BNPB, 2024 2.4.2 Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Murung Raya ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka dan setengah penganggur (Gambar 2.27). Indikator pengangguran terbuka penting digunakan untuk mengukur proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan sehingga dapat menunjukkan kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja. Sementara itu, indikator setengah penganggur mencerminkan jumlah tenaga kerja yang bekerja dengan jam kerja di bawah standar atau dalam kondisi underemployment. Hal ini mengakibatkan meskipun mereka tercatat sebagai penduduk yang bekerja, produktivitas dan pendapatannya relatif rendah. Kombinasi kedua indikator ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas dan kuantitas penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan data tahun 2024, tingkat pengangguran dan setengah penganggur di Kabupaten Murung Raya menunjukkan variasi yang signifikan menurut tingkat pendidikan. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) menempati proporsi tertinggi pengangguran terbuka, yaitu sebanyak 1.203 orang, disertai jumlah setengah penganggur mencapai 765 orang. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMA dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai, serta keterbatasan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pada kelompok pendidikan di bawah sekolah dasar (<SD), jumlah setengah penganggur merupakan yang tertinggi di antara seluruh kelompok, yaitu sebanyak 845 orang, meskipun jumlah pengangguran terbuka relatif rendah. Kondisi ini mengarah pada indikasi bahwa sebagian besar tenaga kerja di kelompok ini terserap pada sektor informal dengan tingkat produktivitas, jam kerja, dan pendapatan yang rendah. Lulusan Diploma/Universitas memiliki jumlah pengangguran terbuka yang paling rendah, yaitu 168 orang, dan setengah penganggur sebanyak 375 orang. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencatat 174 pengangguran terbuka dan 272 setengah penganggur. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 43 Gambar 2.27 Jumlah Pengangguran dan Setengah Penganggur di Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Sumber : BPS, Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Murung Raya 2024 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 45 Bab 3 Kemiskinan di Kabupaten Murung Raya BAB 3 3.1 Konsep Kemiskinan 3.1.1 Definisi Umum Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dengan hubungan yang kompleks antardimensi. Berbagai tolok ukur atau indikator kemiskinan telah disepakati baik secara global, nasional (RPJMN), maupun lokal (RPJMD). Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari indikator kesejahteraan terukur seperti garis kemiskinan, namun berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (non-income factors) seperti akses kebutuhan dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Mengingat multidimensionalnya permasalahan kemiskinan, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004). Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan 22 negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). 46 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Definisi kemiskinan yang dipergunakan oleh Badan Pusat Statistik yakni kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun Garis Kemiskinan (GK) menurut BPS mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non- makanan. Selain garis kemiskinan, BPS juga menggunakan Persentase Penduduk Miskin (Head Count Index (HCI-P0)) yang merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kemiskinan dapat dikaji baik secara absolut maupun relatif. Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Namun demikian, kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 47 Sementara itu, kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Golongan penduduk “termiskin” adalah penduduk yang berada pada lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk (Ravallion, 1998). Selain itu, juga dikenal terminologi kemiskinan lain seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Suyanto (1995:59) mendefinisikan bahwa “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam Masyarakat. Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang sehingga ia tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Dalam hal ini, faktor- faktor adat dan budaya justru menyebabkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini seperti yang dialami oleh suku terasing yang terikat dengan tradisi sosio-kultural seperti suku Badui, suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan lain-lain. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. 3.1.2 Konsep Kemiskinan Chambers Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk 48 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Kemudian, jika untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan akan lebih sesuai jika menggunakan teori Chambers tentang jebakan kemiskinan. Pandangan yang digunakan oleh Chambers terkait dengan definisi kemiskinan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) dengan lima dimensi, yaitu: 1) Kemiskinan (Proverty) Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan 2) Ketidakberdayaan (Powerless) Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency) Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat 25 mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 49 4) Ketergantungan (Dependency) Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan- persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan 5) Keterisolasian (Isolation) Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat -pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas- fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang dikemukakan Chambers menerangkan bagaimana kondisi yang disebut miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk mengkonsumsi. Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah (Nugroho, 1995: 17). Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti: 1) Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami 50 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyaki menular 2) Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian 3) Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat 27 tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan. 4) Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri. 3.1.3 Indikator Kemiskinan Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004: 123). Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 51 1) Pendapatan Per Kapita Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya pendapatan per kapita (income per capita) dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun (Todaro, 1997: 437). Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin. 2) Garis Kemiskinan Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non- makanan per kapita pada kelompok referensi (reference population) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi 36 kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004: 123). 3.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan
41. 1.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup 40 regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan 52 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin
42. 2.Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2002). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah
43. 3.Angka Melek Huruf (AMH) Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2004). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya
44. 4.Jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses air Bersih Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga (Harahap, 2006). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 53 berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut
45. 5.Jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Saleh, 2002). Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk memberikan perbaikan gizi keluarga. Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit atau gangguan medis, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi. 3.2 Kondisi Kemiskinan Daerah 3.2.1 Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan Kabupaten Murung Raya tahun 2024 tercatat sebesar Rp646.759/kapita/bulan di mana lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Tengah (Rp623.954/kapita/bulan) (Gambar 3.1). Garis Kemiskinan Kabupaten Murung Raya berkontribusi besar terhadap tingginya Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah (tertinggi ke-5). Garis kemiskinan Kabupaten Murung Raya selama tahun 2015—2024 menunjukkan kecenderungan meningkat dan terus berada di atas angka provinsi (Gambar 3.2). Berdasarkan Statistik Daerah Kabupaten Murung Raya 2024 (BPS), struktur pengeluaran penduduk per kapita Kabupaten Murung Raya selama tahun 2021—2024 menunjukkan pengeluaran untuk keperluan makanan selalu lebih besar daripada non-makanan. Persentase pengeluaran makanan mengalami kenaikan dari tahun 2022 menuju tahun 2023 menunjukkan pergerakan tingkat kesejahteraan penduduk Murung Raya belum baik. Masyarakat masih terpaku pada pemenuhan kebutuhan primer, khususnya makanan. Tahun 2024, persentase pengeluaran per kapita untuk keperluan makanan di Kabupaten Murung Raya mengalami penurunan.Kondisi ini menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak terpaku pada pemenuhan kebutuhan 54 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 y = 28663x + 333933 Rp300.000 Rp400.000 Rp500.000 Rp600.000 Rp700.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Linear (Kabupaten Murung Raya) primer dan berfokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Gambar 3.1 Diagram Garis Kemiskinan Kabupaten Murung Raya terhadap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 (rupiah/kapita/bulan) Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kalimantan Tengah 2024 Gambar 3.2 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015— 2024 (rupiah/kapita/bulan) Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kalimantan Tengah 2024 3.2.2 Penduduk Miskin Kabupaten Murung Raya memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 8.050 jiwa tahun 2024 dan berada di posisi ke-7 dengan populasi penduduk miskin terendah di Provinsi Kalimantan Tengah 485.958507.058512.492513.949526.341530.223547.170589.596590.832607.650608.186623.053634.710648.534 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (596.184) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 55 (Gambar 3.3). Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Murung Raya terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah hanya menunjukkan kontribusi sebesar 5,53 persen. Akan tetapi, jika dibandingkan penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya terhadap total penduduk Kabupaten Murung Raya, angka menunjukkan persentase yang tinggi. Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 6,58 persen berada pada posisi ke-3 tertinggi di antara 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Gambar 3.4). Gambar 3.3 Diagram Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 (persen) Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2025 Persentase penduduk miskin Kabupaten Murung Raya mengalami tren meningkat selama tahun 2015—2024 (Gambar 3.5). Selama periode tersebut, Kabupaten Murung Raya memiliki angka persentase lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah. Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah cenderung menurun, sebaliknya Kabupaten Murung Raya cenderung meningkat. Persentase penduduk miskin Murung Raya meningkat selama empat tahun terakhir semenjak tahun 2020. Hal ini sebagai dampak pandemi Covid-19 yang memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Persentase penduduk miskin Kabupaten Murung Raya yang terus meningkat menggambarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berhasil dalam menunjukkan perbaikan. Persamaan garis linier 2,7902,900 5,910 6,8606,870 7,6008,050 8,740 9,550 10,700 13,430 16,060 19,470 26,690 1,92 1,99 4,06 4,71 4,72 5,22 5,53 6,00 6,56 7,35 9,22 11,03 13,37 18,33 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah (%) 56 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 3,253,524,114,144,564,835,255,265,665,675,686,586,667,08 5,17% Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (5,17%) 6,57 6,32 5,88 6,28 6,00 5,85 6,15 6,40 6,44 6,58 5,94 5,66 5,37 5,17 4,98 4,82 5,16 5,28 5,11 5,17 y = 0,0181x + 6,1473 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Linear (Kabupaten Murung Raya ) mengindikasikan setiap tahun persentase penduduk miskin Kabupaten Murung Raya diproyeksikan naik sekitar 0,0181. Apabila pemerintah tidak segara mengatasi tren tersebut, diperkirakan persentase penduduk miskin Kabupaten Murung Raya akan terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumya. Gambar 3.4 Diagram Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Murung Raya terhadap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 (persen) Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2025 Gambar 3.5 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015—2024 (persen) Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 57 0,210,270,420,430,480,600,600,610,830,890,920,930,961,04 0,78 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (0,78) 3.2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 1,04 menunjukkan angka kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Murung Raya cukup baik (Gambar 3.6). Kabupaten Murung Raya juga menjadi kabupaten/kota dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Murung Raya selama tahun 2015—2024 menunjukkan tren meningkat (Gambar 3.7). Tren linear indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Murung Raya memiliki Koefisien peningkatan P1 sebesar 0,015. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan intervensi terhada aspek pembentuk kemiskinan maka akan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,015 per tahun dari kondisi indeks P1 pada tahun 2024. Gambar 3.6 Diagram Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Murung Raya terhadap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 58 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 0,95 1,02 0,58 1,20 0,69 0,87 1,09 1,11 0,90 1,04 0,89 0,86 0,84 0,81 0,7 0,8 0,71 0,91 0,66 0,78 y = 0,015x + 0,8627 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Linear (Kabupaten Murung Raya ) Gambar 3.7 Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015—2024 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 3.2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 sebesar 0,35. Angka ini di atas angka indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah (0,19) dan berada pada posisi tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah (Gambar 3.8). Posisi relatif tersebut mengindikasikan bahwa penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya memiliki ketimpangan yang lebih besar daripada Provinsi Kalimantan Tengah. Mayorita kabupaten/kota memiliki nilai dibawah provinsi sehingga Murung Raya menjadi outlier yang cukup menonjol. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus pemerintah dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Murung Raya selama periode tahun 2015—2024 menunjukkan tren meningkat (Gambar 3.9). Nilai tertinggi pada tahun 2024 (0,35) dan terendah di tahun 2017 (0,10). Lonjakan sigifikan pada beberapa tahun tertentu seperti tahun 2017-2018 dan 2023-2024 mengindikasikan adanya kelompok masyarakat miskin yang tertinggal jauh di bawah garis kemiskinan. Indeks keparahan Murung Raya konsisten lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dengan kecenderungan kenaikan jangka panjang yang terlihat pada garis tren. Apabila dibiarkan kelompok masyarakat miskin akan semakin tertinggal. Kondisi ini memerlukan intervensi terarah dair pemerintah seperti Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 59 0,03 0,04 0,08 0,09 0,10 0,10 0,14 0,15 0,19 0,19 0,19 0,22 0,24 0,35 0,19 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (0,19) 0,25 0,23 0,10 0,34 0,14 0,24 0,28 0,31 0,17 0,35 0,21 0,2 0,21 0,21 0,14 0,2 0,15 0,27 0,14 0,19 y = 0,0088x + 0,1927 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Linear (Kabupaten Murung Raya ) pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan untuk masyarakat serta pemerataan akses layanan dasar guna mengentas kemiskinan. Gambar 3.8 Diagram Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Murung Raya terhadap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 Gambar 3.9 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015—2024 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 60 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Peningkatan dan tingginya nilai indeks keparahan di Kabupaten Murung Raya menunjukkan belum tercapainya kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan koefisien variabel peningkatan kemiskinan sebesar 0,0088. Angka indeks P2 yang mengalami peningkatan dan penurunan menunjukkan ketidak konsistenan angka di mana penanggulangan kemiskinan yang belum dapat menggambarkan kondisi kemiskinan Kabupaten Murung Raya yang ada. 3.3 Perbandingan Antar Wilayah Kondisi pembangunan Kabupaten Murung Raya dapat dilihat dari sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Murung Raya tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu mencapai 70,91 dan termasuk dalam kriteria IPM tinggi. Meskipun termasuk kelas tinggi, dibandingkan kabupaten/kota lainnya Kabupaten Murung Raya berada pada posisi ke-tiga terendah di Provinsi Kalimantan Tengah. Posisi ini meningkat di mana pada tahun 2022 IPM Kabupaten Murung Raya berada pada posisi terendah. Pembangunan manusia merupakan proses perluasan kemampuan bagi penduduk dalam mengakses komponen dasar kualitas hidup yang meliputi kesehatan, pendidikan dan memperoleh pendapatan. Tingginya sumbangan Kabupaten Murung Raya terhadap rendahnya nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas baik untuk Kabupaten Murung Raya maupun Provinsi Kalimantan Tengah. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai Data P3KE tahun 2023 menunjukkan total individu yang berada dalam Desil 1 hingga 5 sejumlah 43.009 individu. Angka tersebut menunjukkan bahwa 51.212 jiwa penduduk Kabupaten Murung Raya berada dalam kelompok 10 hingga 40 persen terendah. Persentase jumlah penduduk miskin Desil 1 di Kabupaten Murung Raya berada pada interval 4,60— 26,27 persen yang kemudian dibagi menjadi tiga kelas menurut nilai standar deviasi nya yaitu Rendah (<8,64 persen), Sedang (8,64—14,06 persen), dan Tinggi (>14,06 persen) (Gambar 3.12). Kecamatan dengan persentase jumlah penduduk miskin Desil 1 kelas Tinggi terdapat sebanyak tiga kecamatan, kelas Sedang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 61 sebanyak empat kecamatan, sementara Rendah sebanyak tiga kecamatan. Pengentasan kemiskinan dengan mengidentifikasi sebaran atau pengelompokan wilayah masyarakat berkategori miskin dapat menjadi dasar penyusunan profil dan penentuan lokasi prioritas program pengentasan kemiskinan di Murung Raya. Peta Klasifikasi Persentase Individu Miskin Desil 1 Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 menunjukkan bahwa kelompok masyarakat 10 persen terendah terkonsentrasi di wilayah utara yaitu Kecamata Seribu Riam dan Uut Murung (Gambar 3.32). Kecamatan Uut Murung memiliki karakter fisik wilayah berupa Dataran, Lereng, dan Lembah dengan rata-rata tinggi wilayah mencapai 780mdpl atau wilayah tertinggi di Kabupaten Murung Raya. Menurut aksesnya menuju ibukota kabupaten, kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling jauh terhadap ibukota. Sementara itu kondisi kelas Tinggi juga ditunjukkan oleh Kecamatan Permata Intan yang berada di wilayah bagian selatan. Kondisi tingkat kemiskinan Desil 1 kelas Sedang ditunjukkan pada Kecamatan Laung Tuhup, Sungai Babuat, Barito Tuhup Raya, dan Tanah Siang. Keempat kecamatan tersebut berada di wilayah bagian timur. Menurut kondisi daya energi nya, Kecamatan Barito Tuhup Raya menunjukkan tidak adanya penduduk yang menjadi pelanggan listrik di mana daya terpasang dan produksi listrik di kecamatan tersebut sebesar 0 kw. Kecamatan Sungai Babuat pada tahun 2019 menunjukkan belum adanya penduduk pelanggan listrik, tetapi selama 2020—2023 kecamatan tersebut mengalami peningkatan dalam pendayaan listrik walaupun dengan angka terendah di Kabupaten Murung Raya. Sementara itu, Kecamatan Laung Tuhup dan Tanah Siang menunjukkan jumlah pelanggan listrik tertinggi setelah Kecamatan Murung. Kedua kondisi daya energi yang diperlihatkan keempat kecamatan tersebut menunjukkan kondisi kemiskinan pada kelas Sedang yang beragam. Laung Tuhup dan Tanah Siang merupakan wilayah yang menunjukkan kecenderungan berkembang. Hal tersebut perlu menjadi perhatian terutama dapat memperbaiki pendapatan penduduk atau menjadi faktor utama dalam ketimpangan dan kesenjangan. Untuk meningkatkan garis kemiskinan di wilayah dengan banyaknya penduduk miskin dapat dilakukan dengan meng-intensif-kan sektor yang paling sesuai kemudian terbukanya lapangan pekerjaan untuk penduduk setempat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. 62 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Gambar 3.10 Jumlah Individu Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Gambar 3.11 Persentase Individu Miskin Desil 1 Kabupaten Murung Raya menurut Kecamatan, Tahun 2023 (persen) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kondisi tingkat kemiskinan Desil 1 kelas Rendah ditunjukkan pada Kecamatan Tanah Siang Selatan, Murung, dan Sumber Barito. Berdasarkan pendayagunaan energi, Kecamatan Murung dan Sumber Barito menunjukkan wilayah yang berkembang yang dilihat dari jumlah pelanggan dan pemakaian listrik dibandingkan kecamatan lainnya. Perkembangan wilayah Kecamatan Murung juga ditunjukkan oleh kepadatan penduduknya yang mana merupakan wilyah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 59 jiwa/km2. Persebaran penduduk yang terkosentrasi di Kecamatan Murung menjadi indikasi terjadinya kondisi pembangunan wilayah yang lebih baik. Karakter fisik wilayah Kecamatan Murung yang 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Permata Indah Sungai Babuat Murung Laung Tuhup Barito Tuhup Raya Tanag Siang Tanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu Riam Uut Murung Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 4,605,02 6,73 9,38 12,5312,5813,26 18,9319,10 Tanah Siang Selatan Murung Sumber Barito Laung Tuhup Sungai Babuat Barito Tuhup Raya Tanah Siang Permata Intan Seribu Riam Kecamatan Kabupaten Murung Raya (8,70) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 63 berpotensi dalam kesesuaian lahan budidaya tanaman pangan, budidaya perikanan dengan produksi yang besar, peningkatan kegiatan peternakan, potensi bahan galian strategis (golongan B, Intan, dan golongan C) menjadikan tingginya kesempatan kerja di kecamatan tersebut. Gambar 3.12 Peta Klasifikasi Persentase Individu Miskin Desil 1 Kabupaten Murung Raya, Tahun 2023 Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jumlah individu menurut golongan umur dan desil kesejahteraan di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 menunjukkan total populasi mencapai 51.212 jiwa, populasi terendah ditunjukkan pada Desil 1 (11.227 jiwa). Kelompok usia 6-14 tahun mendominasi golongan umur populasi di Desil 1 yaitu mencapai 2.702 (jiwa), diikuti oleh kelompok usia 15-44 tahun (6.172 jiwa). Kondisi tersebut mencerminkan tingginya jumlah anak dan remaja yang berpotensi tumbuh dalam kondisi kemiskinan, berimplikasi pada kualitas pendidikan dan kesehatan mereka. Pada Desil 2, total individu mencapai 13.167, dengan proporsi anak dan remaja tetap signifikan. Namun, desil 3 dan 4 menunjukkan penurunan jumlah individu di kelompok usia yang lebih tua, seperti 45-59 tahun dan ≥ 60 tahun, menandakan bahwa proporsi penduduk yang lebih tua di kelompok kesejahteraan yang lebih baik, jumlahnya lebih kecil. 64 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Tingginya jumlah individu dalam kelompok usia produktif (15-44 tahun) yang berada di desil kesejahteraan rendah menunjukkan potensi risiko bagi pertumbuhan ekonomi daerah jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup dan kesempatan kerja. Pentingnya kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan sosial dan ekonomi perlu ditekankan, terutama bagi keluarga yang memiliki anak dan remaja, guna memutus siklus kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Murung Raya. Gambar 3.13 Jumlah Individu Kabupaten Murung Raya Menurut Golongan Umur dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kondisi pendidikan kepala keluarga Desil 1 hingga 4 Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 ditunjukkan dari total populasi mencakup 12.093 keluarga terdiri dari kepala keluarga dengan pendidikan masih PT/akademi, masih SD/sederajat, masih SLTA/sederajat, masih SLTP/sederajat, tamat PT/akademi, tamat SD/sederajat, tamat SLTA/sederajat, tamat SLTP/sederajat, tidak tamat SD/sederajat, dan tidak/belum sekolah. Proporsi terbesar ditunjukkan oleh kepala keluarga dengan pendidikan tamat SD/sederajat (5.983 keluarga) dan tamat SLTP/sederajat (2.305 keluarga) yang mendominasi Desil 1 dan 2, mencerminkan tingginya jumlah individu yang berada dalam kategori kemiskinan. Sementara itu, hanya terdapat dua keluarga yang kepala keluarganya masih berstatus mahasiswa atau akademi, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi masih jarang di kalangan keluarga dalam kategori lebih sejahtera (Desil 3 dan 4). Keluarga dengan pendidikan kepala keluarga tamat SLTA/sederajat menunjukkan tren positif, di mana peningkatan jumlah pada desil 601 2.702 6.172 1.352 400 628 2.803 7.084 1.667 985 611 2.882 7.963 2.048 651516 2.470 7.214 1.897 566 Usia < 6 tahun Usia 6-14 tahun Usia 15-44 tahun Usia 45-59 tahun Usia ≥ 60 tahun 1 2 3 4 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 65 3 (459 keluarga) dan desil 4 (602 keluarga), mengindikasikan bahwa pendidikan menengah atas berkontribusi terhadap perbaikan kondisi kesejahteraan. Akan tetapi, masih terdapat banyak keluarga di desil 1 dan 2 yang kepala keluarganya tidak memiliki pendidikan yang memadai. Kondisi tersebut menegaskan perlunya intervensi yang lebih kuat dalam pendidikan, terutama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan kepala keluarga, diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Upaya ini sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup di daerah tersebut. Gambar 3.14 Jumlah Keluarga Kabupaten Murung Raya Menurut Pendidikan Kepala Keluarga dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Berdasarkan status pekerjaannya, pekerjaan dibedakan menjadi pekerjaan formal dan non-formal. Kondisi kepala keluarga dengan pekerjaan non formal ditunjukkan pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar dan berusaha sendiri. Terdapat 4.911 keluarga dalam kategori berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yang juga menunjukkan dominasi pekerjaan di Murung Raya dari Desil 1 hingga 4 merupakan non- formal. Keluarga yang bekerja di sektor tersebut cenderung memiliki pendapatan yang tidak stabil dan bergantung pada proyek jangka pendek atau pekerjaan musiman, yang berisiko mengakibatkan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, terdapat 481 keluarga pada kategori berusaha sendiri yang menunjukkan adanya inisiatif mandiri meskipun sering kali menghadapi tantangan dalam hal akses pasar dan sumberdaya. 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 Masih PT/akademi Masih SD/sederajat Masih SLTA/sederajat Masih SLTP/sederajat Tamat PT/akademi Tamat SD/sederajat Tamat SLTA/sederajat Tamat SLTP/sederajat Tidak tamatSD/sederajatTidak/belum sekolah 1 2 3 4 66 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Kondisi pekerjaan formal ditunjukkan pada status buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Terdapat 531 keluarga dalam kategori buruh/karyawan/pegawai di mana pekerjaan tersebut memiliki karakteristik yang menawarkan stabilitas ekonomi lebih baik dan akses ke tunjangan sosial. Namun, karena jumlahnya yang terbatas, hal ini menunjukkan bahwa sektor formal belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja yang ada. Sebanyak 114 keluarga dalam kategori berusaha dibantu buruh tetap/dibayar tersebut menandakan adanya beberapa pekerjaan yang lebih stabil, tetapi masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah keluarga di sektor non-formal. Ketergantungan yang tinggi pada pekerjaan non-formal dan pekerjaan yang tidak memberikan jaminan sosial menempatkan banyak keluarga dalam posisi yang rentan. Dalam situasi ekonomi yang sulit, seperti krisis atau bencana alam, keluarga-keluarga ini lebih mungkin mengalami dampak yang signifikan, termasuk kehilangan pendapatan dan akses ke layanan dasar. Gambar 3.15 Jumlah Keluarga Kabupaten Murung Raya Menurut Status Pekerjaan Kepala Keluarga dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Berdasarkan jenis pekerjaan kepala keluarganya, kondisi keluarga di Kabupaten Murung Raya dibedakan menjadi belum/tidak bekerja, nelayan, pedagang, pekerja lepas, pensiunan, petani, dan swasta. Kepala keluarga dengan pekerjaan petani menunjukkan jumlah yang tinggi dibandingkan jenis pekerjaan lainnya dengan konsentrasi terbesar di Desil 1 dan 2 (Gambar 3.16). Ketergantungan penduduk desil 1 dan 2 yang tinggi pada sektor pertanian menciptakan risiko ekonomi yang tinggi bagi keluarga- 17 1.183 5947 893 40 1.421 243 133 1.470 24 1.225 83171 1.819 33 1.082 96180 1.874 Berusaha dibantu BuruhTetap/Dibayar Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/BuruhTidak Dibayar Berusaha Sendiri Buruh/Karyaw an/Pegawai Tidak Menjawab 1 2 3 4 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 67 keluarga tersebut, terutama dalam menghadapi perubahan iklim, fluktuasi harga pasar, dan akses pasar yang terbatas. Kondisi lainnya ditunjukkan pada jenis pekerjaan pekerja lepas. Tingginya kepala keluarga yang bekerja sebagai pekerja lepas mencerminkan ketidakstabilan ekonomi di mana meskipun ada pekerjaan, pendapatan mereka mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam desil yang lebih rendah. Kondisi grafik yang serupa dengan pekerja lepas ditunjukkan oleh pekerjaan swasta di mana terdapat 3.090 keluarga yang bekerja di sektor swasta dengan jumlah terbesar di desil 3 dan 4. Meskipun sektor ini dapat memberikan stabilitas yang lebih baik, masih ada banyak keluarga yang berada dalam situasi rentan. Gambar 3.16 Jumlah Keluarga Kabupaten Murung Raya Menurut Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kepala keluarga yang bekerja di sektor pedagang menunjukkan jumlah sebanyak 531 keluarga dengan distribusi di seluruh desil. Sektor tersebut berpotensi untuk memberikan pendapatan, tetapi juga berisiko menghadapi persaingan dan fluktuasi permintaan. Kepala keluarga dengan pekerjaan nelayan menunjukkan jumlah yang rendah yaitu hanya 114 keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan mungkin tidak menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian besar keluarga, meskipun sektor ini penting untuk keberlanjutan ekonomi lokal. Kepala keluarga sebagai pensiunan di desil 1 hingga 4 menunjukkan adanya lapisan stabilitas bagi beberapa keluarga, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk secara signifikan 591747 425 48 1.183 420 243 40 133 643 76 1.421 751 83 24 171 797 80 1.225 942 96 33 180 833 64 1.082 977 Belum/Tidak Bekerja Nelayan Pedagang Pekerja Lepas Pensiunan Petani Swasta 1 2 3 4 68 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 mempengaruhi kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi lainnya ditunjukkan pada kategori belum/tidak bekerja di mana terdapat 481 keluarga dengan distribusi yang merata di seluruh desil. Hal tersebut mencerminkan adanya tingkat pengangguran atau ketidakaktifan yang signifikan, yang dapat berkontribusi terhadap kemiskinan di daerah ini. Gambar 3.17 Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kondisi keluarga penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 ditunjukkan dengan Kecamatan Permata Intan memiliki jumlah penerima terbesar di Desil 1 sementara Kecamatan Murung memiliki jumlah penerima terbesar di Desil 2, 3, dan 4 (Gambar 3.17). Tingginya jumlah penerima BPNT di Desil 1 dan 2 mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Murung Raya masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di Kecamatan Murung, Permata Intan, dan Tanah Siang. Jumlah penerima manfaat di Desil 3 dan 4 yang juga cukup signifikan, menunjukkan bahwa program BPNT tidak hanya menjangkau keluarga termiskin, tetapi juga keluarga yang secara ekonomi berada di atas garis kemiskinan namun masih rentan terhadap kerawanan pangan. Berdasarkan kondisi tersebut, mengingat tingginya ketergantungan pada BPNT di desil kesejahteraan rendah, program-program peningkatan ketahanan pangan lokal, seperti dukungan pertanian atau program pemberdayaan ekonomi, perlu diperkuat di kecamatan-kecamatan dengan penerima BPNT yang tinggi. 0 50 100 150 200 250 1 2 3 4 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 69 Kondisi keluarga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 ditunjukkan dengan jumlah penerima terbesar berada di Desil 1 dan 2 (Gambar 3.18). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Murung Raya masih hidup dalam kondisi yang rentan secara ekonomi, terutama di kecamatan seperti Murung, Permata Intan, dan Laung Tuhup. Selain itu, Desil 3 dan 4 juga menunjukkan penerima yang signifikan, terutama di kecamatan yang lebih besar seperti Murung dan Laung Tuhup, yang menunjukkan adanya tingkat kerawanan ekonomi meskipun kesejahteraan relatif lebih baik. Tidak hanya itu, kecamatan-kecamatan dengan penerima BST yang lebih sedikit seperti Seribu Riam dan Uut Murung dapat disebabkan oleh tantangan infrastruktur atau distribusi. Gambar 3.18 Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kondisi keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 ditunjukkan dengan Kecamatan Murung dan Permata Intan memiliki penerima terbanyak dengan jumlah yang tersebar di berbagai desil kesejahteraan (Gambar 3.19). Desil 1 dan 2 mendominasi penerima, yang menunjukkan bahwa program PKH secara efektif menjangkau keluarga termiskin di wilayah tersebut. Akan tetapi, masih ada penerima dari Desil 3 dan 4, terutama di kecamatan-kecamatan besar seperti Murung dan Permata Intan, yang menandakan adanya kelompok masyarakat yang masih rentan meskipun berada pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Program PKH memainkan peran penting dalam menyediakan dukungan bagi keluarga di wilayah-wilayah yang mengalami tekanan ekonomi, meskipun ada 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 BARITO TUHUP RAYA MURUNG SERIBU RIAM SUNGAI BABUAT TANAH SIANG SELATAN 1 2 3 4 70 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 tantangan dalam distribusi di daerah terpencil seperti Kecamatan Seribu Riam dan Uut Murung. Gambar 3.19 Jumlah Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Gambar 3.20 Jumlah Keluarga Penerima Sembako Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kondisi keluarga penerima Sembako di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 ditunjukkan dengan Kecamatan Murung dan Permata Intan menjadi kecamatan dengan jumlah penerima terbesar (Gambar 3.20). Distribusi keluarga penerima manfaat di 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 BARITO TUHUP RAYA MURUNG SERIBU RIAM SUNGAI BABUAT TANAH SIANG SELATAN 1 2 3 4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 BARITO TUHUP RAYA MURUNG SERIBU RIAM SUNGAI BABUAT TANAH SIANG SELATAN 1 2 3 4 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 71 kedua kecamatan tersebut terkonsentrasi di Desil 1 dan 2, yang mencerminkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketergantungan terhadap bantuan pangan di wilayah tersebut. Desil 2 memiliki jumlah penerima terbesar, menunjukkan bahwa banyak keluarga yang berada di tingkat kesejahteraan menengah-bawah masih memerlukan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meskipun beberapa kecamatan memiliki penerima sembako yang lebih sedikit, terutama di Desil 4, bantuan sembako tetap berperan penting dalam mendukung keluarga-keluarga rentan di seluruh Kabupaten Murung Raya. Kondisi keluarga penerima prakerja di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 ditunjukkan dengan terdapat 10,47 persen keluarga Desil 1 penerima manfaat dari total penerima di atau 10 persen penerima berasal dari kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi (Gambar 3.21). Distribusi penerima manfaat tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen penerima prakerja berada pada Desil 2 hingga 4. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa program tidak secara eksklusif menyasar kelompok termiskin, tetapi juga keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik tetapi tetap membutuhkan bantuan. Gambar 3.21 Jumlah Keluarga Penerima Prakerja Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menurut wilayahnya, Kecamatan Murung memiliki jumlah penerima terbesar (433 keluarga), dan mayoritas berada di desil 2 dan 3. Tidak hanya itu, Kecamatan Laung Tuhup juga menunjukkan penerima cukup tinggi (150 keluarga) yang terdistribusi merata di semua desil, dengan konsentrasi di desil 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun kedua kecamatan 0 20 40 60 80 100 120 140 160 BARITO TUHUP RAYA MURUNG SERIBU RIAM SUNGAI BABUAT TANAH SIANG SELATAN 1 2 3 4 72 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 kecamatan mungkin memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik secara relatif, masih banyak penduduk yang berada pada tingkat kesejahteraan menengah-bawah. Data penerima Prakerja menunjukkan bahwa sebagian besar penerima berada di kecamatan yang relatif lebih berkembang, seperti Murung dan Laung Tuhup, sementara daerah-daerah pedalaman dengan tantangan ekonomi yang lebih besar justru memiliki jumlah penerima yang rendah. Keterbatasan akses di kecamatan seperti Seribu Riam dan Uut Murung perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal distribusi bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi seperti prakerja. Gambar 3.22 Jumlah Keluarga Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kondisi keluarga penerima manfaat KUR di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 ditunjukkan dengan Kecamatan Murung dan Laung Tuhup menunjukkan jumlah keluarga penerima KUR tertinggi dari seluruh Desil Kesejahteraan (Gambar 3.22). Namun, kedua kecamatan tersebut menunjukkan kondisi yang berbeda. Kecamatan Murung memiliki representasi penerima KUR terbesar tetapi distribusi tidak merata (42 dari desil 1, 109 dari desil 2, 133 dari desil 3, dan 159 dari desil 4) di mana dapat mencerminkan adanya aktivitas ekonomi yang cukup berkembang. Sementara itu, Kecamatan Laung Tuhup dengan jumlah penerima KUR mencapai 279 keluarga terdistribusi merata di seluruh desil kesejahteraan di mana kecamatan tersebut memiliki keragaman tingkat kesejahteraan dengan banyak penerima dari kelompok menengah dan bawah yang membutuhkan dukungan modal. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 BARITO TUHUP RAYA LAUNG TUHUP MURUNG PERMATA INTAN SERIBU RIAM SUMBER BARITO SUNGAI BABUAT TANAH SIANG TANAH SIANG SELATAN 1 2 3 4 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 73 Kondisi lainnya ditunjukkan oleh Kecamatan Seribu Riam, Sumber Barito, dan Sungai Babuat dengan jumlah penerima yang sangat sedikit di mana menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut memiliki keterbatasan akses ke program KUR (Gambar 3.22). Ketiga kecamatan tersebut memiliki beberapa tantangan antara lain aksesibilitas yang signifikan, baik dari segi infrastruktur maupun informasi, sehingga masyarakat di daerah tersebut belum mendapatkan manfaat KUR secara maksimal. Kondisi keluarga penerima manfaat KUR di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 ditunjukkan dengan Kecamatan Murung, Permata Intan, dan Laung Tuhup memiliki total penerima terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (Gambar 3.23). Ketiga kecamatan tersebut yang pada dasarnya menunjukkan populasi Desil 1 terbesar di Murung Raya telah menghadapi tantangan signifikan terkait kemiskinan dan akses terhadap pangan. Kondisi lain ditunjukkan Kecamatan Seribu Riam, Sumber Barito, dan Uut Murung yang memiliki jumlah penerima yang lebih sedikit di mana masing-masing dengan penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di bawah 150 keluarga pada kedua desil kesejahteraan. Rendahnya penerimaan bantuan di ketiga kecamatan tersebut dapat menunjukkan keterbatasan akses terhadap program CBP, baik dari segi sosialisasi program maupun kondisi geografis yang sulit. Gambar 3.23 Jumlah Keluarga Penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Murung Raya juga menjadi faktor penting dalam pemenuhan gizi penduduk suatu wilayah. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya akses terhadap pangan bergizi berkontribusi pada tingginya prevalensi stunting. Keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan sering kali tidak mampu mengakses makanan yang cukup dan bergizi, 141 410 415 455 112 88 64 370 48 96 162 569 691 497 135 145 61 364 81 80 BARITO TUHUP RAYA LAUNG TUHUP MURUNG PERMATA INTAN SERIBU RIAM SUMBER BARITO SUNGAI BABUAT TANAH SIANG TANAH SIANG SELATAN UUT MURUNG 1 2 74 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 sehingga mengakibatkan dampak jangka panjang pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan data P3KE, jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Murung Raya menunjukkan distribusi yang bervariasi menurut kecamatan dan desil kesejahteraan. Kecamatan Tanah Siang mencatat jumlah tertinggi keluarga berisiko stunting, yaitu 993 keluarga, diikuti oleh Laung Tuhup (1.034 keluarga) dan Murung (1.376 keluarga) dari total 6.525 keluarga (Gambar 3.24). Kecamatan-kecamatan dengan jumlah keluarga berisiko stunting yang tinggi, seperti Permata Intan dan Tanah Siang, juga memiliki indikasi kemiskinan yang signifikan. Gambar 3.24 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Intervensi yang lebih efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, terutama bagi keluarga di kecamatan dengan angka stunting tinggi perlu ditekankan. Program-program yang berfokus pada penyediaan makanan bergizi, pendidikan tentang gizi, dan peningkatan pendapatan keluarga sangat penting untuk memutus siklus kemiskinan dan stunting di Kabupaten Murung Raya. Dengan demikian, penguatan kebijakan terkait kesejahteraan sosial menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Perhitungan Indeks Desa Membangun menjadi indikator keberhasilan tujuan nasional dalam pembangunan daerah dari pinggiran dengan memakai 3 (tiga) indikator utama yaitu Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks Desa Membangun Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 1 desa berstatus mandiri, 7 desa maju, 83 desa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 BARITO TUHUP RAYA LAUNG TUHUP MURUNG PERMATA INTAN SERIBU RIAM SUMBER BARITO SUNGAI BABUAT TANAH SIANG TANAH SIANG SELATAN UUT MURUNG 1 2 3 4 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 75 berkembang, dan 25 desa tertinggal (Gambar 3.34). Selain itu, sudah tidak ada desa di Kabupaten Murung Raya yang berstatus sangat tertinggal. Jumlah desa berstatus tertinggal tertinggi berada di Kecamatan Laung Tuhup di mana terdapat 10 dari 25 desa di Kabupaten Murung Raya berstatus tertinggal. Dari 23 desa di Kecamatan Laung Tuhup, terdapat desa berstatus berkembang sebanyak 12 desa serta maju sebanyak 1 desa. Hal tersebut menunjukkan walaupun memiliki jumlah desa tertinggal tertinggi, Laung Tuhup masih dapat mencapai kondisi desa maju di wilayahnya. Gambar 3.25 Persentase Keluarga Berisiko Stunting Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan dan Desil Kesejahteraan, Tahun 2023 (persen) Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Analisis distribusi spasial menunjukkan bahwa wilayah dengan konsentrasi desa tertinggal terbanyak terletak di dekat perbatasan provinsi dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur (Gambar 3.13). Berdasarkan tiga indikator utama IDM, desa tertinggal cenderung memiliki nilai IKE yang lebih rendah (rata-rata 0,354), lalu disusul oleh IKS (rata-rata 0,718), dan IKL yang lebih tinggi (rata-rata 0,755). Ketahanan ekonomi pada desa-desa tertinggal di Kabupaten Murung Raya dapat dikatakan belum baik. Jika ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan tidak lebih tinggi, beberapa desa tertinggal akan termasuk dalam kategori sangat tertinggal dengan kondisi ketahanan ekonomi tersebut. Ketahanan ekonomi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan pengkreditan lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BARITO TUHUP RAYA LAUNG TUHUP MURUNG PERMATA INTAN SERIBU RIAM SUMBER BARITO SUNGAI BABUAT TANAH SIANG TANAH SIANG SELATAN UUT MURUNG 1 2 3 4 76 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Gambar 3.26 Persentase Jumlah Desa menurut Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Murung Raya tahun 2023 Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 Permasalahan mendasar terkait dengan penduduk miskin adalah penyebaran yang tidak merata antar wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Murung Raya. Kecamatan Uut Murung menunjukkan kemampuan wilayahnya dalam mencapai desa mandiri di Kabupaten Murung Raya, tetapi juga didominasi oleh desa berstatus tertinggal dan berkembang. Hal tersebut menunjukkan kondisi pembangunan yang hanya terkonsentrasi di satu desa saja yaitu Desa Tumbang Olong II dengan IKS sebesar 0,880; IKE sebesar 0,733; dan IKL sebesar 0,867. Berdasarkan kondisi bentanglahan nya, Kecamatan Uut Murung menunjukkan karakteristik topografi yang beragam yaitu berupa lereng di Desa Tumbang Olong II dan Tumbang Tujang, lembah di Desa Kalasin, dan dataran di Desa Tumbang Olong dan Tumbang Topus. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduk terutama keberadaan sumber daya dan akses. Kondisi IKE terendah di Uut Murung berada di Kecamatan Topus dengan IKE mencapai 0,183 yang juga menunjukkan kondisi IKE terendah di Kabupaten Murung Raya. Sementara itu, kondisi IKE tertinggi ditunjukkan pada Desa Tumbang Olong II yang juga menempati nilai IKE tertinggi di Kabupaten Murung Raya. Angka tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antar wilayah yang berkaitan dengan keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, serta keterbukaan wilayah. Analisa menunjukkan bahwa desa mandiri, maju, dan berkembang di Kabupaten Murung Raya cukup terlihat perbedaan dari tiap kondisi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Desa tertinggal masih meraih nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang rendah 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Seribu Riam Permata Intan Barito Tuhup Raya Tanah Siang Laung Tuhup Murung Sungai Babuat Sumber Barito Uut Murung Mandiri Maju Berkembang Tertinggal Sangat Tertinggal Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 77 dan hanya desa mandiri yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sudah baik (Indeks di atas 0,707). Dari ketiga indikator utama Indeks Desa Membangun, Indeks Ketahanan Ekonomi merupakan indeks yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah, di mana indeks tersebut merupakan indeks dengan nilai terendah dibandingkan kedua indeks lainnya. Gambar 3.27 Peta Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 3.4 Sektor Penyumbang Kemiskinan Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan negara berkembang. Kondisi di mana pembangunan yang baik dapat melahirkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi kadang kala juga menimbulkan tingkat kemiskinan secara bersamaan (Soekartawi, 1996). Terdapat beberapa ciri kemiskinan antara lain: (i) banyak terjadi di wilayah pedesaan daripada di wilayah perkotaan, (ii) kemiskinan berkorelasi positif dengan jumlah pekerja yang ada di rumah tangga tersebut, (iii) 78 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 ditandai dengan minimalnya kepemilikan aset, (iv) sektor pertanian merupakan sektor penghasilan utama mereka, dan (v) berkaitan dengan masalah sosial (Qubria, 1993). Ciri lain dari kemiskinan yang ada di negara berkembang yaitu sektor pertanian merupakan penyumbang utama dari PDRB wilayah dan penyerap tenaga kerja terbesar. Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia, persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 masih menunjukkan angka yang jauh dari target dalam RKP (>5 persen deviasi dari nilai target) (Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas). Kabupaten Murung Raya berada dalam posisi ke-8 penyumbang angka kemiskinan terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah dari 14 kabupaten/kota, dengan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 6,58 persen (8.050 ribu jiwa). Berdasarkan Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Murung Raya sebagian besar berstatus tidak bekerja sebesar 45 persen (termasuk bukan angkatan kerja dan pengangguran) (Gambar 3.28). Menurut status bekerja nya, 13 persen penduduk bekerja berada di sektor formal sementara 42 persen sisanya bekerja di sektor informal (Gambar 3.28). Pada dasarnya, pekerja di sektor informal memiliki tingkat produktivitas yang cenderung rendah di mana dipengaruhi oleh rendahnya tingkat upah dan pendidikan dibandingkan sektor formal. Keadaan tersebut yang menyebabkan pekerja di sektor informal semakin berpeluang dekat dengan kemiskinan. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Murung Raya adalah sektor informal yang menyumbang penduduk miskin tertinggi. Gambar 3.28 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja Kabupaten Murung Raya, Tahun 2024 (persen) Sumber: BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tidak Bekerja 45% Bekerja di Sektor Formal 13% Bekerja di Sektor Informal 42% Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 79 Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha nya, kontribusi PDRB tertinggi ditunjukkan oleh kategori pertambangan, pertanian, dan konstruksi yang merupakan sektor primer. BPS juga menunjukkan bahwa penduduk miskin 15 tahun ke atas yang bekerja cenderung bekerja di sektor pertanian (35 persen) sisanya bekerja bukan di sektor pertanian (20 persen) dan tidak bekerja (45 persen) (Gambar 3.29). Besarnya persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan penduduk miskin lebih banyak bersumber dari sektor pertanian sebagai penghasilan utama mereka. Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha, pertumbuhan sektor pertanian dipercepat dengan adanya peningkatan produksi hortikultura (durian dan rambutan) dan kayu dari tahun sebelumnya sehingga lapangan usaha tersebut menunjukkan laju pertumbuhan positif. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Murung Raya disebabkan oleh kemiskinan struktural yang terjadi di wilayah pedesaan yang dialami oleh para petani akibat keterbatasan sumberdaya alam yang dapat digunakan dan keterbatasan lahan yang diperbolehkan. Tingginya peranan sektor pertambangan, pertanian, dan konstruksi dalam perekonomian Kabupaten Murung Raya menunjukkan ketergantungan Kabupaten Murung Raya terhadap sektor primer. Kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap PDRB harga berlaku menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2023-2024. Menurunnya angka tersebut disebabkan harga batu bara yang mulai melemah pada tahun 2020 dan 2023. Kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian sangat dipengaruhi oleh harga di pasar dunia. Ketika harga komoditi menurun tajam, sektor tersebut menjadi rawan krisis. Pertumbuhan ekonomi daerah dengan sektor unggulan pertambangan sangat bergantung terhadap meningkatnya harga komositas pertambangan terutama batu bara. Gambar 3.29 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja Kabupaten Murung Raya, Tahun 2024 (persen) Sumber: BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024 45% 35% 20% Tidak Bekerja Bekerja di Sektor Pertanian Bekerja Bukan di Sektor Pertanian 80 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 3.5 Karakteristik Kemiskinan Analisis karakteristik kemiskinan ini akan menjadi lebih efektif jika hanya difokuskan pada beberapa bidang tertentu. Dalam konteks analisis di tingkat Kabupaten Murung Raya ini, beberapa bidang dan indikator utama yang dianalisis sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs). Terdapat empat bidang yang menjadi ruang lingkup analisis karakteristik kemiskinan di dalam dokumen ini yaitu bidang kemiskinan, ketimpangan, dan ketenagakerjaan; kesehatan; pendidikan; infrastruktur dasar; dan ketahanan pangan. Tabel 3.1 Indikator Kemiskinan dan Sasaran SDGs Terkait Bidang Indikator Utama Sasaran dan Tujuan SDGs Kemiskinan dan Ketimpangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Tujuan 1 – Indikator 1.1.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur Tujuan 1 – Indikator 1.2.1* Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional Tujuan 1 – Indikator 1.2.2* Indeks Gini Tujuan 10 - Indikator 10.1.1* Ketenagakerjaan Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin Tujuan 8 – Indikator 8.3.1* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Tujuan 8 – Indikator 8.5.2* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) Tujuan 8 – Indikator 8.6.1* Kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Tujuan 2 – Indikator 2.2.1* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Tujuan 2 – Indikator 2.2.2* Pendidikan Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/sederajat Tujuan 4 – Indikator 4.1.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin Tujuan 4 – Indikator 4.2.2* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/Sederajat Tujuan 4 - Indikator 4.5.1* Infrastruktur Dasar Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar Tujuan 1 – Indikator 1.4.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun Tujuan 6 – Indikator 6.2.1* Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Tujuan 11 – Indikator 11.1.1.(a) Ketahanan Pangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Tujuan 2 – Indikator 2.1.1* Sumber: Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, TNP2K (2011) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 81 Analisis ini penting untuk dilakukan karena kemiskinan memiliki dimensi yang kompleks dan karakteristik yang cenderung bervariasi antar-daerah (local- specific). Oleh sebab itu, kondisi kemiskinan di daerah harus dapat diuraikan sedemikian rupa sehingga perencanaan intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih realistis. 3.5.1 Kemiskinan dan Ketimpangan Untuk melihat kemiskinan dan ketimpangan ini digunakan 4 indikator utama. Adapun indikator-indikator tersebut menurut TNP2K adalah:
46. 1.Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi terebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4% (TNP2K, 2022). Sementara, Kemenko PMK mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/ orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (BPS, 2021). Berdasarkan Kemenko PMK, Kabupaten Murung Raya tergolong dalam wilayah perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2023-2024, dengan dasar Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
47. 2022.Jumlah penduduk sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Murung Raya tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini. 82 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Tabel 3.2 Sasaran Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga Desil 1 Jumlah Individu Desil 1 Kab. Kota Waringin Barat 3.170 14.725 Kab. Kota Waringin Timur 7.234 34.333 Kab. Kapuas 5.507 26.481 Kab. Barito Selatan 1.766 9.055 Kab. Barito Utara 1.750 8.589 Kab. Katingan 2.261 10.718 Kab. Seruyan 3.968 17.916 Kab. Sukamara 371 3.778 Kab. Lamandau 723 3.541 Kab. Gunung Mas 1.404 7.712 Kab. Pulau Pisau 1.495 7.382 Kab. Murung Raya 2.082 10.681 Kab. BaritoTimur 2.153 9.948 Kota Palangka Raya 2.919 13.803 Prov. Kalimantan Tengah 32.203 178.652 Sumber: P3KE, Kemenko PMK (2023)
48. 2.Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu individu atau keluarga yang pendapatan atau konsumsi per kapita mereka berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai tingkat pendapatan minimum yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya. Garis kemiskinan bervariasi tergantung pada negara, daerah, dan kebijakan yang digunakan. Di Indonesia, misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan konsumsi untuk menentukan garis kemiskinan, yaitu berdasarkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan biasanya diukur dalam bentuk rupiah per kapita Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 83 per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan di Kabupaten Murung Raya menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya, sedangkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan cenderung fluktuatif. Tabel 3.3 Kemiskinan di Kabupaten Murung Raya Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Murung Raya 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Garis Kemiskinan 462.334 492.693 510.939 550.105 607.650 646.759 Jumlah Penduduk Miskin

(000)7,21 7,18 7,31 7,69 7,81 8,05 Persentase Penduduk Miskin 6,00 5,85 6,15 6,40 6,44 6,58 Sumber: Kabupaten Murung Raya dalam Angka, 2025

3.Rasio Gini Indeks Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Indeks Gini menjadi salah satu alat yang paling umum digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi di berbagai negara. Nilai indeks Gini mengukur sejauh mana distribusi pendapatan atau kekayaan berbeda dari distribusi yang sempurna. Gambar 3.30 Gini Rasio Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya, 2024 Pada Maret 2024, Rasio Gini di Kabupaten Murung Raya tercatat sebesar 0,301, yang menunjukkan tingkat ketimpangan 0,38 0,385 0,381 0,381 0,388 0,381 0,336 0,329 0,323 0,319 0,317 0,3010,309 0,28 0,309 0,260 0,261 0,258 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Kalimantan Tengah Murung Raya 84 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 pengeluaran yang relatif rendah di daerah tersebut. Angka ini mengalami penurunan dari 0,317 pada Maret 2023 dan 0,319 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan, terutama di wilayah pedesaan, di mana rasio gini turun menjadi 0,288 dibandingkan dengan 0,298 pada Maret 2023 (BPS Murung Raya, 2024). Penurunan ketimpangan ini dapat diartikan bahwa penduduk di kelompok pengeluaran bawah semakin memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, meskipun masih ada ketimpangan yang perlu ditangani lebih lanjut di beberapa wilayah. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan indeks gini, yaitu:
1.Kebijakan redistribusi pendapatan
2.Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan
3.Pembangunan daerah tertinggal Sementara itu, penting juga untuk melihat kemiskinan secara multidimensi. Kemiskinan multidimensi merupakan indikator yang baru tercantum di dalam metadata indikator TPB/SDGs edisi II (dirilis oleh Bappenas pada September 2020). Sesuai dengan metadata indikator tersebut, terdapat tiga dimensi yang digunakan dalam pengukurannya yakni dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Masing-masing dimensi tersebut mencakup sejumlah indikator yang dipakai untuk mengukur deprivasi yang dialami setiap rumah tangga. Berikut adalah dimensi-dimensi dalam menganalisis kemiskinan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 85 Gambar 3.31 Indikator Deprivasi Tunggal Kemiskinan Multidimensi Sumber: Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial TPB/SDGs 2024 3.5.2 Ketenagakerjaan Pengangguran terbuka adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja (berusia kerja dan ingin bekerja) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan. Jadi, Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kelompok penduduk yang terhitung dalam angkatan kerja mencakup seluruh penduduk pada usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. 86 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara, karena mencerminkan jumlah orang yang tidak mendapatkan pekerjaan meskipun mereka ingin bekerja dan siap bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Murung Raya cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 merupakan angka tertinggi diantara tahun 2019 - 2024 yaitu mencapai 3,1. Sedangkan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, TPT Kabupaten Murung Raya adalah sebesar 2,99.. Ada beberapa penyebab pengangguran terbuka, di antaranya;
1.Kurangnya lapangan kerja, hal ini karena tidak tersedia cukup pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan semua angkatan kerja.
2.Keterampilan yang tidak sesuai, hal ini karena adanya mismatch antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
3.Melemahnya perekonomian pasca pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak pekerja dirumahkan Sementara itu, terdapat empat kategori penduduk yang dikategorikan menganggur yakni (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan; (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak munkin mendapat pekerjaan; dan (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Gambar 3.32 Tingkat Pengangguran Terbuka Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya, 2025 2,99 3,1 3,03 2,77 2,75 2,9 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 87 Tabel 3.4 Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Murung Raya Kecamatan Pencari Kerja Terdaftar Laki-laki Perempuan Jumlah Permata Intan 88 23 111 Sungai Babuat 15 3 18 Murung 327 113 485 Laung Tuhup 243 55 298 Barito Tuhup Raya 71 3 74 Tanah Siang 178 43 221 Tanah Siang Selatan 31 7 38 Sumber Barito 29 6 35 Seribu Riam 38 11 49 Uut Murung 18 1 19 Murung Raya 1.083 265 1.348 Sumber: Kabupaten Murung Raya dalam Angka, 2025 Aspek ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari data mengenai jumlah pencari kerja. Berdasarkan tabel berikut tampak bahwa pencari kerja lebih didominasi oleh laki-laki, di mana pencari kerja laki-laki mencapai 1.083 sedangkan perempuan hanya 265 orang. Sementara itu jika dilihat berdasarkan wilayah, pencari kerja terbanyak ada di Kecamatan Murung, yaitu mencapai 485 orang dengan rincian 327 laki-laki dan 113 perempuan.. Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk suatu wilayah tertentu dalam rangka menjamin upah layak bagi pekerja atau buruh. UMR merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak dan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. UMR Kabupaten Murung Raya pada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan 2023, yaitu dari Rp. 3.488.798,- menjadi Rp. 3.562.377,-. Melihat dari besaran UMR ini, maka jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Kabupaten Murung Raya sangat jauh. Tabel 3.5 Upah Minimum Regional Kabupaten Murung Raya Tahun Upah Minimum Regional (Rp.) 2023 3. 488.798 2024 3. 562.377 Sumber: Kabupaten Murung Raya dalam Angka, 2024 88 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 3.5.3 Kesehatan Aspek Kesehatan sangat dekat dengan kemiskinan, beberapa studi menunjukkan bahwa orang miskin di negara-negara berkembang lebih sulit mengakses layanan kesehatan dibandingkan dengan penduduk miskin yang tinggal di negara maju (Peters, dkk, 2007). Hal ini dikarenakan selain mereka kesulitan akses, juga sistem kesehatan yang berkembang juga belum optimal. Salah satu isu yang dapat digunakan untuk melihat dimensi kesehatan di suatu wilayah adalah dengan melihat kondisi usia harapan hidup. Usia harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di Indonesia menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal itu berdasarkan atas penghitungan angka harapan hidup sendiri dengan menggunakan rata-rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata-rata anak yang masih hidup pada periode sensus. Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah, begitu pula sebaliknya.. Dimensi Kesehatan lain yang digunakan untuk melihat kemiskinan adalah faktor gizi balita yang dilihat berdasarkan kondisi balita stunting. Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan menurut standar World Health Organization (WHO) tahun 2005. Mengacu pada standar baku pengukuran antropometri anak balita WHO 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/MENKES/SK/ XII/2010, balita yang dikategorikan sangat pendek yakni dengan Zscore <-3,0. Sementara, balita dikategorikan pendek yakni dengan Zscore ≥-3,0 s.d. Zscore <-2,0. Prevalensi balita stunting pada 2024 menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya adalah 12,68. Namun berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Kabupaten Murung Raya merupakan wilayah dengan status merah yang prevalensi Gambar 3.33 Usia Harapan Hidup Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya, 2025 69,47 72,99 73 73,07 73,23 73,44 69,69 73,1 73,14 73,34 73,54 73,73 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kalimantan Tengah Murung Raya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 89 stuntingnya sebesar 40,9% tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah (SSGI, 2022). Bila dibandingkan dengan data SSGI tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Murung Raya justru meningkat sebanyak 9,1 % pada tahun 2022. Sementara berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2022 keluarga beresiko stunting di Kabupaten Murung Raya berjumlah 13.216 atau sebesar 64,33%. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Murung Raya belum bisa mencapai target percepatan penurunan prevalensi stunting Kabupaten Murung Raya menjadi 17,26%, sedangkan target nasional adalah 14% pada tahun 2024 Tabel 3.6 Jumlah Balita Stunting Menurut Puskesmas 2024 Puskesmas Status Balita Sangat Pendek Pendek Jumlah Tumbang Lahung 6 26 32 Tumbang Bantian 18 20 38 Puruk Cahu 13 55 68 Mangkahui 8 30 38 Puruk Cahu Seberang 1 22 23 Muara Laung 2 8 10 Muara Tuhup 23 63 86 Batu Bua 20 57 77 Makunjung 20 51 71 Saripoi 26 51 77 Konut 18 79 97 Datah Kotou 11 37 48 Tumbang Kunyi 14 41 55 Muara Koloi 22 48 70 Tumbang Olong 5 22 27 Total 207 600 807 Sumber: Kabupaten Murung Raya dalam Angka, 2025 90 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Aspek Kesehatan lain yang termasuk dalam target adalah cakupan Universal Child Immunization (UCI), yang merujuk pada inisiatif global yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang lokasi atau status sosial-ekonomi, menerima vaksinasi penting untuk melindungi mereka dari penyakit yang dapat dicegah. Sementara UCI di Indonesia merujuk pada upaya negara untuk memastikan bahwa semua anak menerima imunisasi lengkap, terutama sebelum ulang tahun pertama mereka. UCI adalah komponen kunci dari strategi kesehatan masyarakat di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian anak dan mencegah wabah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Data pada Gambar 3.23 menunjukkan bahwa cakupan Desa/Kelurahan dengan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2018 adalah sebesar 80%, kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 3,90%. Pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 25,60%, kemudian meningkat lagi menjadi 33,60% di tahun 2021 3.5.4 Pendidikan Salah satu aspek yang digunakan untuk mengukur IPM adalah dengan melihat angka harapan lama sekolah (Expected Years of Schooling/EYS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Murung Raya menunjukkan tren yang meningkat sejak 2017 hingga 2022, namun angka tersebut masih di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah maupun angka nasional. Gambar 3.34 Cakupan Universal Child Immunization di Kabupaten Murung Raya Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, 2023 Ket: (*) Data tahun 2022 Bersifat Sementara 80 3,9 25,6 33,6 33,6 2018 2019 2020 2021 2022* Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 91 Gambar 3.35 Harapan Lama Sekolah Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya, 2025 Sementara itu, rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah elama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMP diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.. Angka Rata-Rata Lama Sekolah siswa (Mean Years of Schooling- MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata- rata lama sekolah di Kabupaten Murung Raya dari tahun 2019 sampai dengan 2024 juga menggambarkan tren yang positif, namun masih tergolong rendah yaitu berkisar di angka 7 tahun (7,94 tahun di 2024). Angka rata - rata lama sekolah yang masih berada di bawah 9 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum menyelesaikan pendidikan setara SMP secara penuh. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah salah satu indikator dalam sektor pendidikan yang mengukur persentase jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang sedang menempuh jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. APM biasanya digunakan untuk 12,95 12,98 13,08 13,1 13,15 13,21 12,57 12,66 12,74 12,75 12,76 12,77 11,74 11,75 11,76 11,87 12,04 12,05 11 11,5 12 12,5 13 13,5 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Kalimantan Tengah Murung Raya Gambar 3.36 Rata-Rata Lama Sekolah Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya, 2025 7,46 7,54 7,61 7,66 7,81 7,94 2019 2020 2021 2022 2023 2024 92 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 menilai seberapa baik akses pendidikan yang tersedia bagi anak- anak pada usia yang seharusnya, serta untuk memantau upaya pemerintah dalam memenuhi kewajiban pendidikan dasar yang merata. Berdasarkan tabel berikut semakin tinggi jenjang pendidikan, maka angka partisipasi semakin rendah. Pada level Pendidikan SD, APM tergolong tinggi hampir mencapai 100% meskipun data ini menunjukkan bahwa belum semua penduduk usia SD di Kabupaten Murung Raya sudah mengenyam bangku sekolah SD. Sementara pada jenjang SMA angka partisipasi murni sangat rendah karena baru mencapai 56,77 pada 2023, meskipun angka tersebut sudah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa baru sekitar separuh dari penduduk usia SMA di Kabupaten Murung Raya yang menempuh pendidikan pada jenjang tersebut. Tabel 3.7 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya, 2024 Level Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Kasar 2023 2024 2023 2024 SD/MI 99,87 98,93 107,94 108,23 SMP/MTs 82,11 84,99 90,81 91,75 SMA/SMK/MA 56,77 53,35 84,21 66,64 Sumber: Kabupaten Murung Raya dalam Angka, 2025 Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator dalam sektor pendidikan yang mengukur persentase jumlah siswa, tanpa memperhatikan usia, yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan total populasi pada kelompok usia yang sesuai untuk jenjang pendidikan tersebut. Berbeda dengan Angka Partisipasi Murni (APM), yang hanya menghitung siswa pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan, APK mencakup seluruh siswa, termasuk yang berusia lebih muda atau lebih tua dari usia ideal untuk jenjang pendidikan tersebut. Oleh karena itu, APK bisa lebih tinggi dari 100% jika terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia resmi untuk jenjang pendidikan yang bersangkutan. APK lebih sering digunakan untuk menilai seberapa banyak orang yang memiliki akses ke pendidikan di jenjang tertentu, meskipun tidak spesifik pada usia. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 93 APK pada jenjang sekolah yang rendah seperti level SD selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya. Pada jenjang SMA tren APK pada 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023. Tren penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan adanya penurunan jumlah siswa yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan dibandingkan dengan populasi yang seharusnya mengakses jenjang tersebut. Sementara itu, APK pada jenjang SMP menunjukkan tren yang meningkat, artinya kesempatan penduduk untuk mengakses jenjang Pendidikan SMP semakin meningkat. 3.5.5 Infrastruktur Dasar Infrastruktur dasar merujuk pada fasilitas fisik dan struktural yang menjadi fondasi bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial suatu negara. Infrastruktur ini mendukung berbagai kegiatan masyarakat, seperti ekonomi, transportasi, komunikasi, dan penyediaan layanan dasar. Infrastruktur dasar juga memainkan peran penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur dasar yang kuat adalah faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan publik, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam konteks administrasi publik, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur dasar. Berdasarkan indikator pada Tabel 3.8 terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan infrastruktur dasar untuk melihat fasilitas yang terkait dengan isu kemiskinan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Murung Raya 2025 - 2029 ditunjukkan data tren terkait isu tersebut. Tabel 3.8 Capaian Fasilitas Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Perumahan Fasilitas 2020 2021 2022 2023 Air kemasan, air isi ulang dan ledeng 29,92 24,24 34,45 35,54 Air Minum Bersih 49,09 50,7 55,16 58,83 Jamban Sendiri 72,39 70,58 68,43 78,99 Tempat pembuangan tinja berupa tangki/SPAL 41,14 40,87 _ _ Sumber penerangan berupa listrik 90,67 90,12 91,27 92,15 Sumber: RPJMD Kabupaten Murung Raya, 2025 94 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Berdasarkan Tabel 3.8 dan Grafik 3.37 menunjukkan bahwa fasilitas Kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan kondisi perumahan di Kabupaten Murung Raya masih perlu mendapatkan perhatian. Data pada Tabel 3.8 menunjukkan pada 2024 baru 58,83% rumah tangga di Kabupaten Murung Raya yang sudah mengakses air bersih, sementara jika dilihat dari Gambar 3.37 rumah tangga yang sudah mengakses air minum layak adalah 67,36%. Meskipun capaian tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi masih jauh dari target capaian 100% rumah tangga sudah mengakses sanitasi dan air minum yang layak. Gambar 3.37 Akses Sanitasi dan Air Minum Layak di Kabupaten Murung Raya Sumber: RKPD Kabupaten Murung Raya, 2024 31,68 27,21 50,25 48,08 55,06 66,12 40,16 47,57 44,34 48,12 51,84 67,36 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 95 Sementara itu, berkaitan dengan sanitasi layak yang masih juga menjadi persoalan kesehatan lingkungan di Kabupaten Murung Raya menunjukkan bahwa baru 50% dari rumah tangga di Kabupaten Murung Raya yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada 2022. Sedangkan berkaitan dengan kepemilikan jamban sendiri sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada 2018 baru 51,65% rumah tangga meningkat menjadi 70,58% rumah tangga pada 2021. Isu kesehatan lingkungan juga masih menjadi permasalahan terutama terkait dengan saluran pembuangan atau SPAL, karena persentase rumah tangga yang memiliki SPAL masih sangat kecil. Pada 2021 rumah tangga yang memiliki SPAL masih 40,87% yang justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Konsep rumah layak huni merujuk pada perumahan yang memenuhi standar dasar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, memastikan bahwa tempat tersebut layak untuk dihuni manusia. Ini adalah bagian kunci dari kebijakan kesejahteraan sosial dan pengembangan perkotaan Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup bagi keluarga berpenghasilan rendah dan mengurangi kemiskinan. Elemen rumah layak huni adalah: konstruksi yang aman; memiliki fasilitas dasar seperti sanitasi, air minum layak; ruang yang memadai; lingkungan hidup yang sehat; dan memiliki akses yang mudah ke fasilitas dasar seperti sekolah dan puskesmas. Rumah layak huni di Kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 2022 yang mencapai 79,8%. Sementara pada tahun sebelumnya baru mencapai 57,5%. Oleh karena itu, capaian ini juga perlu ditingkatkan agar semakin banyak rumah tangga di Kabupaten Murung Raya yang memiliki rumah layak huni. 3.5.6 Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan salah satu isu penting mengingat karakteristik wilayah ini yang sebagian besar merupakan daerah pedalaman dan pegunungan. Ketahanan pangan di daerah tersebut Gambar 3.38 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Murung Raya Sumber: RKPD Kabupaten Murung Raya, 2024 55 57,5 57,5 79,8 2019 2020 2021 2022 96 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti aksesibilitas, potensi pertanian lokal, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung distribusi dan produksi pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya terus mendorong pemerintahan desa untuk meningkatkan program kemandirian pangan melalui berbagai kegiatan di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Berdasarkan data Tabel 3.9 tampak bahwa produksi padi mengalami penurunan yang cukup tajam pada 2021 dari total produksi 7.007 ton pada tahun 2020 menjadi hanya 1.423 ton di tahun 2021. Hal ini tidak lepas dari berkurangnya luas panen di Kabupaten Murung Raya, meskipun produktivitas mengalami peningkatan. Penurunan luas panen yang cukup tajam hingga di bawah 1.000 ha berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi ketahanan pangan di Kabupaten Murung Raya. Selanjutnya, capaian indikator pangan di Kabupaten Murung Raya baik produksi padi, luas panen, maupun produktivitas padi mengalami tren fluktuatif hingga tahun 2024 tetapi belum mencapai nilai capaian tertinggi seperti pada tahun 2020. Tabel 3.9 Realisasi Indikator Urusan Pangan di Kabupaten Murung Raya Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Produksi Padi Ton 7.007 1.423 2.184 1.045,9 848 Luas Panen Ha 3.010 843 967 561,53 500,53 Produktivitas Padi Ton/Ha 2,33 1,69 2,26 18,63 16,94 Sumber: RKPD Kabupaten Murung Raya, 2025 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 97 Bab 4 Prioritas Program 4.1 Analisis Determinan Kemiskinan Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam prioritas Pembangunan di Kabupaten Murung Raya. Pemerintah Republik Indonesia menargetkan tidak ada lagi orang miskin ekstrem pada
2024.Kinerja penurunan tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu bagian ini akan menganalisis determinan kemiskinan di Kabupaten Murung Raya, baik secara makro maupun mikro. 4.1.1 Analisis Kemiskinan Makro Kemiskinan makro mengacu pada kemiskinan yang dilihat dari skala yang lebih luas atau agregat, mencakup populasi besar, wilayah, atau negara secara keseluruhan. Pada tingkat makro, kemiskinan lebih dari sekadar ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan masalah struktural dan sistemik yang memengaruhi ekonomi dan masyarakat secara luas. Determinasi kemiskinan pada tingkat makro dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa determinan makro yang sering dikaitkan dengan kemiskinan antara lain:
1.Pertumbuhan Ekonomi: tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, karena terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan masyarakat.
2.Distribusi Pendapatan: Ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi sering kali memperburuk kemiskinan. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, jika kekayaan hanya terpusat pada kelompok kecil, kemiskinan di kalangan masyarakat luas tetap tinggi. 98 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029
3.Pengangguran dan Kualitas Pekerjaan: tingkat pengangguran yang tinggi dan ketersediaan pekerjaan dengan upah rendah atau kondisi kerja yang buruk merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemiskinan.
4.Inflasi: kenaikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, dapat mengurangi daya beli masyarakat miskin, sehingga memperburuk tingkat kemiskinan.
5.Investasi di sektor sosial: kurangnya investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial dapat memperpanjang siklus kemiskinan, karena masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
6.Kebijakan pemerintah: kebijakan fiskal, termasuk pajak, subsidi, dan program kesejahteraan sosial, memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kemiskinan. Negara dengan kebijakan redistribusi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah.
7.Ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur: negara dengan sumber daya alam yang melimpah tetapi dikelola dengan buruk atau dengan infrastruktur yang tidak memadai sering kali menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi.
8.Stabilitas politik dan hukum: ketidakstabilan politik, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan.
9.Globalisasi dan perdagangan internasional: dalam beberapa kasus, keterbukaan ekonomi terhadap perdagangan internasional dapat menyebabkan perubahan struktural dalam perekonomian yang berdampak negatif terhadap kelompok- kelompok tertentu, terutama yang tidak siap bersaing dalam ekonomi global. Faktor-faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, tercatat sebesar 6,58 persen, yang menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten ini juga menempati peringkat ketiga tertinggi dalam hal kemiskinan di Kalimantan Tengah. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah tantangan struktural dan multi-dimensi yang dihadapi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 99 dalam pengentasan kemiskinan, termasuk ketidakcukupan program yang diterapkan. Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah mengambil langkah- langkah dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta dan lembaga perbankan, untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan target nasional nol kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Salah satu strategi yang diterapkan adalah advokasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor, terutama di bidang pangan murah dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada upaya ini, tantangan dalam memastikan efektivitas program masih besar. Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun hasilnya belum maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan. Kinerja penurunan tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu daerah. Hal itu disebabkan kinerja perekonomian menentukan ketersediaan lapangan pekerjaan. Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya terkontraksi pada 2020 akibat Pandemi COVID-19. Meskipun hal tidak terlalu berimbas pada kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Murung Raya. Namun penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini mendorong terjadinya deflasi yang berdampak pada tingkat kemiskinan. Penurunan pertumbuhan ekonomi sering kali berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan karena dapat memperlambat penciptaan lapangan kerja, mengurangi pendapatan masyarakat, menurunkan tingkat daya beli masyarakat serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan serta aktivitas bisnis dan investasi ikut menurun, mampu menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Hal ini tentunya mempengaruhi pekerja di sektor informal atau berpenghasilan rendah yang cenderung lebih rentan terhadap pengurangan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang meningkat ini berkontribusi langsung terhadap kemiskinan. Berdasarkan Gambar 4.1, maka dapat digambarkan bahwa: Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Murung Raya (persen) Sumber: BPS Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Murung Raya, 2024 -2,45 4,38 7,03 5,46 5,05 3,10 3,03 2,77 2,75 2,90 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 100 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 ✓ Pertumbuhan Ekonomi: • Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung raya selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. • Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya menyentuh angka terendah selama lima tahun terakhir sebesar -2,45 persen akibat pandemi COVID-19. • Tahun 2021 mulai ada pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 4,38%, diikuti dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 yang mencapai 7,03%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah (3,59 persen) dan nasional (3,7 persen). • Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya mencapai angka 7,03 persen yang merupakan puncak pertumbuhan selama lima tahun terakhir sekaligus menunjukkan ekspansi kuat pada sekotr unggulan daerah. • Tahun 2023 menunjukkan sedikit penurunan, tetapi tetap dalam angka positif 5,46%. • Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya menyentuh angka 5,05 persen dan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah (4,46 persen). ✓ Tingkat Pengangguran Terbuka: • Tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Murung Raya mencapai angka 3,10 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebagai efek pandemi terhadap kesempatan kerja. • Tahun 2021 tingkat pengangguran kembali menurun di 3,03%. Angka ini terus menurun hingga menyentuh angka 2,77 persen pada tahun 2022 • Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka Murung Raya menurun sebesar 0,02 persen menjadi 2,75 persen. • Tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka Murung Raya mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 0,15 persen menjadi 2,90 persen. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Murung Raya berdampak pada tingkat persentase penduduk miskin kawasan tersebut yang terus meningkat selama beberapa tahun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 101 terakhir. Oleh sebab itu, terdapat beberapa isu yang dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Murung Raya, yaitu:
1.Meningkatkan investasi di sektor tenaga kerja: Mengingat terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024 yang cukup signifikan. Hal ini dapat menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum terserap optimal ke dalam kesempatan kerja. Diperlukan kebijakan yang mendorong investasi pada sektor padat karya untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak.
2.Pelatihan dan pengembangan keterampilan: kenaikan tingkat pengangguran di tahun 2024 juga bisa disebabkan oleh mismatch antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri yang berkembang bisa menjadi solusi.
3.Fokus pada sektor yang tahan krisis: fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang drastis, terutama penurunan tajam di tahun 2020 dan peningkatan pesat di tahun 2022, menunjukkan ketergantungan pada beberapa sektor. Diversifikasi sektor ekonomi, terutama fokus pada sektor-sektor yang tahan terhadap krisis sekaligus yang mampu mendukung struktur ekonomi sebagai penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Murung Raya seperti sektor pertambangan dan penggalian; pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa pendidikan yang bisa membantu menjaga stabilitas ekonomi.
4.Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): dengan mendorong pertumbuhan UKM, Kabupaten Murung Raya dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkontribusi pada pengurangan pengangguran secara lebih berkelanjutan. Kebijakan yang mendukung kewirausahaan, akses ke pendanaan, serta digitalisasi UKM akan sangat penting.
5.Peningkatan akses layanan dasar: Peningkatan akses layanan dasar di berbagai bidang mencakup pendidikan dan kesehatan. Pemerataan infrastruktur pendidikan dari tingkat rendah hingga atas pada wilayah yang susha dijangkau agar setiap masyarakat mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Selain pendidikan, peningkatan infrastruktur kesehatan juga perlu dilakukan di wilayah susah jangkau guna meningkatkan derajat kesehatan 102 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 masyarakatnya. Apabila derajat kesehatan masyarakat bagus didukung kualitas pendidikan yang tinggi maka mampu menciptakan SDM yang berkualiats dan berdaya saing tinggi untuk meningkatkan perekonomian. Gambar 4.2 Analisis Intervensi Kemiskinan Makro Pada sisi yang lain, di Kabupaten Murung Raya bergantung pada sektor-sektor seperti sektor pertambangan dan penggalian; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor konstruksi; dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan di sektor-sektor ini melambat, dampaknya sangat terasa di masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor-sektor ini untuk pendapatan mereka. Hal ini menyebabkan peningkatan kemiskinan di daerah pedesaan. Mengacu pada Gambar 4.2, pengentasan angka kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Murung Raya dapat dilakukan dengan beberapa langkah peningkatan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, penyusunan program ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan, perluasan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah serta penyusunan program big data. Rincian model intervensi dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 103 Tabel 4.1 Modus Intervensi Kemiskinan Makro Sasaran Prioritas Intervensi Program Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Penyelenggaran program peningkatan kualitas SDM • Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan • Program peningkatan APK dan APM • Percepatan wajib belajar 13 tahun • Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) • Pelatihan guru untuk peningkatan kompetensi • Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu • Pembangunan sekolah baru di wilayah susah terjangkau • Sosialisasi masyarakat akan pentingnya pendidikan • Program pengentasan stunting • Program penurunan prevalensi malnutrisi pada anak Meningkatnya akses dan kualitas layanan dasar Penyelenggaraan program peningkatan akses dan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih • Program Kartu Pintar Santri dan Kartu Pintar Sekolah Teologia di Murung Raya • Program Kartu Hebat Mura Cerdas • Program kartu Hebat Mahasiswa Murung Raya • Penambahan pengangkatan guru untuk daerah pedalaman • Peningkatan saran prasara pendidikan dan kesehatan di daerah pedalaman • Pembangunan sekolah baru terutama di daerah pedalaman • Program pembinaan perpustakaan • Peningkatan tambahan penghasilan tenaga Pendidik dan kesehatan (ASN) • Program Kartu Hebat Sehat Plus • Program pengawasan keamanan pangan • Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya • Pembuatan jamban layak khusunya di daerah pedalaman yang minim jamban layak • Pembangunan dan rehabilitasi SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) • Program penyambungan air bersih antar rumah tangga 104 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Meningkatnya produktivitas dan daya saing untuk distribusi ekonomi yang merata Pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengan (UMKM) dan pariwisata lokal berbasis desa wisata • Program bantuan UMKM • Pemberian akses pendanaan UMKM • Pelatihan UMKM • Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Program pemasaran pariwisata • Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakay desa Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui perluasan aksesibiliats dan konektivitas antar wilayah Perluasan, pemerataan serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah • Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) • Program penyelenggaraan jalan • Program pengelolaan pelayaran • Program penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) • Program pengelolaan aplikasi informatika • Pengembangan angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk distribusi • Pembangunan jalan, penyelesaian jalan trans antar kabupaten, kecamatan, dan desa • Peningkatan jalan daerah sebagai transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah Meningkatkan kualitas data untuk pencapaian program bantuan agar tepat sasaran Peningkatan kualitas data • Pendataan data kemiskinan By Name By Addres • Pemutakhiran Basis Data Terpadu/ P3KE • Program bantuan UMKM • Digitalisasi dan sistem informasi terpadu memanfaatkan teknologi GIS • Monitoring dan evaluasi berkelanjutan • Kolaborasi antar instansi dna partisipasi masyarakat • Pelatihan dan penguatan kapasitas aparat desa Sumber: Olah Data, 2025 Upaya mitigasi penurunan ekonomi terhadap kemiskinan, diperlukan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Beberapa langkah yang bisa diambil dengan: • Program Jaring Pengaman Sosial: memberikan bantuan langsung tunai atau subsidi kepada kelompok rentan. • Dukungan bagi Usaha Kecil dan Menengah: memfasilitasi kredit dan dukungan usaha untuk menjaga kelangsungan lapangan kerja. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 105 • Investasi Infrastruktur: mendorong pembangunan infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas jangka panjang. • Investasi daerah: mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan bebagai pihak termasuk pihak swasta sebagai upaya dalam peningkatan potensi investasi dan penanaman modal. • Pemanfaatan sektor unggulan daerah: Sektor unggulan daerah dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terbentuknya kawasan ekonomi strategis. Wilayah yang memiliki sektor unggulan dapat menciptakan wirausahawan baru. Secara keseluruhan, parameter yang digunakan untuk melihat kemiskinan secara makro adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dengan data yang sudah dipaparkan pada bab 3. Intervensi yang perlu dilakukan guna menangani kemiskinan secara makro perlu diarahkan untuk menurunkan parameter-parameter tersebut. Dengan demikian, sasaran intervensi adalah menurunkan angka kemiskinan dan penurunan ketimpangan untuk indeks keparahan kemiskinan. Sasaran tersebut dapat tercapai melalui dua pendekatan, yakni dalam pendekatan makro melalui mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, pengendalian inflasi, menjaga iklim investasi, dan memperluas kesempatan kerja. Selain itu terdapat skala mikro melalui 2 cara, yaitu pengurangan beban pengeluaran RT miskin dan rentan, peningkatan pendapatan RT miskin dan rentan. 4.1.2 Analisis Kemiskinan Mikro Analisis kemiskinan mikro bertujuan untuk memahami kemiskinan secara lebih mendalam di tingkat individu atau rumah tangga. Dengan data yang tepat, kebijakan dan program sosial dapat disesuaikan untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan serta merespons faktor-faktor penyebab kemiskinan di tingkat akar rumput. Pendekatan ini juga membantu pemerintah daerah untuk merancang solusi yang lebih tepat dan adil dalam mengurangi kemiskinan. Beberapa faktor spesifik yang mungkin memengaruhi kemiskinan mikro di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, termasuk: • Ketergantungan pada sumber daya alam: Murung Raya adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti tambang batu bara dan hasil hutan. Namun, ketergantungan pada sektor ini seringkali tidak menjamin distribusi kekayaan yang 106 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 merata. Masyarakat lokal mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pekerjaan dengan pendapatan stabil dari sektor tersebut. • Infrastruktur terbatas: aksesibilitas ke wilayah pedesaan di Murung Raya seringkali terbatas oleh infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas kesehatan. Ini menghambat perkembangan ekonomi lokal dan akses terhadap peluang. • Pendidikan dan keterampilan: rendahnya tingkat pendidikan di kalangan penduduk, terutama di daerah pedesaan, memperburuk kemiskinan mikro karena keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan memiliki penghasilan yang cukup. • Kesehatan dan akses ke layanan sosial: akses yang terbatas ke layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, yang pada gilirannya memperburuk kemiskinan Beberapa penyebab yang biasa ditemukan dalam analisis kemiskinan mikro adalah: • Keterbatasan pendidikan: keluarga miskin biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpendapatan cukup. • Kesehatan yang buruk: rumah tangga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau disabilitas sering kali memiliki beban biaya kesehatan yang tinggi, mengurangi pendapatan mereka untuk kebutuhan lainnya. • Ketergantungan pada sektor informal: banyak rumah tangga miskin bergantung pada pekerjaan di sektor informal, yang cenderung tidak stabil dan tidak memberikan jaminan sosial seperti asuransi atau pensiun. Sementara itu, bagian ini akan membahas dimensi kemiskinan untuk melihat karakteristik dengan tujuan menemukan akar masalah kemiskinan khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya. Adapun, dimensi-dimensi yang akan dibahas tersebut berasal dari bidang; 1) Ketenagakerjaan, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Ketahanan Pangan, dan 5) Infrastruktur dasar. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 107 4.1.2.1 Karakteristik Kemiskinan dari Dimensi Ketenagakerjaan Kemiskinan sering kali memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Bidang ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam mengatasi dan memahami karakteristik kemiskinan. Kemiskinan dan ketenagakerjaan memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Murung Raya, kemiskinan sering kali berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan yang kurang mendukung. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi hubungan antara kemiskinan dan ketenagakerjaan meliputi:
1.Pekerjaan tidak layak Salah satu penyebab kemiskinan adalah adanya lapangan pekerjaan yang tidak layak atau tidak memadai. Di beberapa daerah, pekerjaan yang tersedia mungkin berada di sektor informal, dengan upah rendah, tidak ada jaminan sosial, dan ketidakstabilan pekerjaan. Hal ini membuat pekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, meskipun bekerja penuh waktu. Pekerjaan di sektor pertanian subsisten atau pekerjaan kasar tanpa keterampilan juga bisa menyebabkan rendahnya pendapatan.
2.Pengangguran Tingkat pengangguran yang tinggi langsung memengaruhi tingkat kemiskinan. Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tidak bisa menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengangguran yang berkepanjangan dapat memperburuk kemiskinan karena orang tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga keterampilan dan daya saing di pasar tenaga kerja.
3.Akses terbatas ke pendidikan dan pelatihan keterampilan Kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan membatasi kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan rendah, seperti di beberapa wilayah pedesaan atau terpencil, peluang kerja sering kali terbatas pada pekerjaan dengan upah rendah dan keterampilan rendah, yang menyebabkan siklus kemiskinan berkelanjutan.
4.Ketidaksetaraan gender Ketidaksetaraan gender dalam akses pekerjaan juga bisa memperburuk kemiskinan. Di banyak daerah, perempuan 108 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 menghadapi hambatan lebih besar dalam memasuki pasar kerja atau mendapatkan pekerjaan yang layak, sering kali karena faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Ini menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan di kalangan perempuan dan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.
5.Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata Di banyak daerah, pertumbuhan ekonomi seringkali tidak merata dan tidak inklusif. Daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Murung Raya yang memiliki sumber daya tambang, mungkin menyaksikan pertumbuhan ekonomi, tetapi jika distribusi kekayaan tidak merata, banyak penduduk lokal yang tetap miskin. Pekerja lokal mungkin tidak memiliki akses yang cukup untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi yang lebih menguntungkan. Analisis kemiskinan bidang ketenagakerjaan mengidentifikasi dua parameter yang menjadi permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2024 di Kabupaten Murung Raya adalah 2,90 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen poin dari keadaan tahun 2023 (BPS Murung Raya, 2024). Angka ini cukup tinggi, mengindikasikan bahwa kurang lebih dari sepertiga populasi yang berada dalam angkatan kerja aktif tidak memiliki pekerjaan. TPT yang tinggi sering kali berkaitan dengan ketidakstabilan ekonomi, penurunan permintaan tenaga kerja, atau ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Pengangguran yang tinggi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, menyebabkan peningkatan kemiskinan, ketidakamanan ekonomi, serta masalah sosial lainnya. Sementara itu, jumlah Angkatan kerja Kabupaten Murung Raya pada Agustus 2024 sebanyak 53.244 penduduk dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 61,14 persen, (BPS Murung Raya, 2024). TPAK sebesar 61,14 persen menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Walaupun partisipasi angkatan kerja cukup tinggi, tingginya TPT menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia tidak cukup untuk menampung angkatan kerja, atau terindikasi adanya mismatch antara keterampilan tenaga kerja dan pekerjaan yang tersedia. Dengan TPAK yang tinggi, ada potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi jika masalah pengangguran dapat diatasi dengan menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan atau program pelatihan keterampilan yang sesuai. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 109 Persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Murung Raya yang dilihat berdasarkan TPT dan TPAK tersebut, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: • Perlambatan ekonomi: tingkat pengangguran tinggi sering kali menjadi tanda adanya perlambatan ekonomi, yang dapat disebabkan oleh krisis global, penurunan investasi, atau masalah struktural dalam ekonomi lokal. • Kualitas pendidikan dan pelatihan: TPAK yang tinggi namun TPT yang juga tinggi bisa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki angkatan kerja dengan yang dibutuhkan di lapangan kerja. • Kebijakan ketenagakerjaan: analisis lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah ada kebijakan yang kurang efektif dalam menciptakan lapangan pekerjaan atau program-program yang tidak berhasil menyerap angkatan kerja secara optimal. Upaya untuk mengatasi masalah TPT dan TPAK, Pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu menyusun beberapa program yang tujuannya adalah untuk memperbaiki angka TPT dan TPAK. Secara umum, program yang disusun harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kerja dan fasilitasi hubungan antara pasar dan kebutuhan tenaga kerja (link and match). Program yang perlu dilakukan antara lain adalah:
1.program penataan lembaga berbasisi kompetensi,
2.program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja,
3.program penciptaan lapangan pekerjaan,
4.program penempatan tenaga kerja,
5.program peningkatan serapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur,
6.program perlindungan ketenagakerjaan. 110 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Tabel 4.2 Identifikasi Model Intervensi Bidang Ketenagakerjaan Sasaran Prioritas Intervensi Program Peningkatan serapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur • Peningkatan proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur • Peningkatan proporsi nilai tambah sektor industru manufaktur terhadap PDB dan per kapita • Program peningkatan produktivitas melalui praktik manufaktur modern • Peningkatan SDM industri manufaktur berbasis UMKM melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pemagangan • Pembangunan industri pengolahan manufaktur bekerjasama dengan investor • Penguatan jaringan pemasaran • Penguatan modal usaha Peningkatan serapan tenaga kerja sektor formal Peningkatan persentase tenaga kerja formal • Program rekrutmen tenaga kerja sektor formal • Program pelatihan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian Penurunan tingkat pengangguran Penurunan persentase pengangguran terbuka • Penciptaan lapangan pekerjaan • Program penataan lembaga berbasis kompetensi • Program selektif sektor yang memiliki nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi Peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi • Kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja • Peningkatan klaster kompetensi • Program penempatan tenaga kerja • Program pemetaan kompetensi Peningkatan kualitas ketenagakerjaan • Penguatan serikat tenaga kerja • Pendampingan hak- hak tenaga kerja • Program perlindungan ketenagakerjaan • Program advokasi bidang ketenagakerjaan • Program peningkatan kualitas dan akreditasi lembaga pelatihan kerja Sumber: Olah Data, 2025 4.1.1.1 Kemiskinan dari Dimensi Pendidikan Kemiskinan dan pendidikan saling berkaitan erat dan memiliki hubungan yang kompleks. Pendidikan sering dianggap sebagai salah satu kunci utama untuk mengatasi kemiskinan, sementara kemiskinan bisa menjadi penghalang signifikan bagi akses pendidikan yang berkualitas. Kemiskinan dari dimensi pendidikan mengacu pada bagaimana kurangnya akses atau kualitas pendidikan dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan seseorang atau kelompok masyarakat. Dimensi ini berfokus pada peran Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 111 penting pendidikan dalam menentukan peluang hidup, kesejahteraan, dan mobilitas sosial. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kemiskinan dalam dimensi pendidikan antara lain adalah:
1.Akses pendidikan yang terbatas • Ketersediaan infrastruktur pendidikan: di daerah yang miskin, fasilitas pendidikan sering kali terbatas. Misalnya, sekolah-sekolah mungkin terlalu jauh, kurang guru, atau tidak memiliki fasilitas yang memadai. Hal ini membatasi anak-anak di daerah tersebut untuk memperoleh pendidikan yang layak. • Biaya pendidikan: meskipun pendidikan dasar mungkin gratis di banyak negara, biaya tidak langsung seperti buku, seragam, transportasi, atau kontribusi untuk sekolah bisa menjadi penghalang bagi keluarga miskin. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengakses pendidikan, terutama pada jenjang yang lebih tinggi.
2.Kualitas pendidikan yang rendah • Kualitas guru dan pengajaran: di daerah miskin, guru mungkin kurang terlatih atau kurang termotivasi karena gaji yang rendah dan lingkungan kerja yang sulit. Ini dapat menyebabkan mutu pengajaran yang rendah, sehingga siswa tidak memperoleh pendidikan yang baik. • Kekurangan sumber daya: sekolah-sekolah di daerah miskin sering kekurangan sumber daya seperti buku, laboratorium, teknologi, dan fasilitas lain yang penting untuk pendidikan yang berkualitas. Ini membuat siswa di daerah miskin lebih sulit bersaing dengan siswa dari lingkungan yang lebih kaya.
3.Tingkat putus sekolah yang tinggi • Tanggung jawab ekonomi: anak-anak dari keluarga miskin sering kali harus membantu mencari nafkah atau mengurus keluarga mereka. Akibatnya, banyak dari mereka yang terpaksa putus sekolah lebih awal untuk bekerja. Hal ini membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. • Kurangnya motivasi dan dukungan: di keluarga miskin, orang tua mungkin memiliki pendidikan yang rendah dan kurang memahami pentingnya pendidikan formal. Mereka 112 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 mungkin tidak mampu memberikan dukungan atau dorongan yang dibutuhkan anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah hingga tingkat yang lebih tinggi.
4.Kesenjangan pendidikan antara kaya dan miskin • Ketidaksetaraan akses: siswa dari keluarga kaya cenderung memiliki akses ke sekolah yang lebih baik, dengan fasilitas lebih lengkap, guru yang lebih baik, dan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Sementara itu, siswa dari keluarga miskin sering kali harus bersekolah di tempat yang kurang memadai, sehingga menciptakan kesenjangan dalam hasil belajar. • Kesempatan yang berbeda setelah lulus: bahkan setelah menyelesaikan pendidikan, siswa dari keluarga miskin mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang baik karena kurangnya jaringan atau akses ke peluang kerja yang lebih baik.
5.Pendidikan sebagai alat pengentasan kemiskinan • Pendidikan sebagai investasi: pendidikan yang baik memungkinkan individu untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Ini memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinan. • Mobilitas sosial: pendidikan memberikan peluang bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Dengan pendidikan, seseorang bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. • Peningkatan pendidikan orang tua: orang tua yang berpendidikan cenderung lebih sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, yang kemudian mendorong generasi berikutnya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan.
6.Intervensi pendidikan untuk mengurangi kemiskinan • Pendidikan gratis dan program beasiswa: salah satu cara yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dari dimensi pendidikan adalah dengan menyediakan pendidikan gratis atau memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 113 8,44 25,01 44,39 5,55 9,74 0,000,00 65,79 0,00 106,38 12,92 28,99 13,47 16,48 59,76 81,83 25,00 34,13 0,00 141,34 17,44 24,17 61,94 22,55 41,03 33,11 76,53 0,000,000,00 17,8316,4814,35 39,68 42,64 0,00 26,95 99,34 0,000,00 Laung Tuhup Murung Pertama Intan Tanah Siang Sumber Barito Barito Tuhup Raya Tanah Siang Selatan Sungai Babuat Seribu Riam Uut Murung 2021 2022 2023 2024 • Pemberdayaan guru dan sekolah di daerah miskin: meningkatkan pelatihan guru dan fasilitas sekolah di daerah miskin dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di sana. • Program pendidikan non-formal: di daerah miskin, pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan kerja dapat menjadi alternatif yang efektif bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, memberikan mereka keterampilan yang langsung dapat diterapkan di pasar kerja. Gambar 4.3 Angka Putus Sekolah pada Jenjang SD menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya 2021-2024 (persen) Sumber: Portal Data Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2024 Kondisi angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Murung Raya masih cukup tinggi di beberapa wilayah, seperti terlihat dari Gambar 4.3. Gambar tersebut menggambarkan perkembangan angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Murung Raya berdasarkan kecamatan dari tahun 2021 hingga 2024. Berikut adalah beberapa poin analisis yang dapat diambil dari data ini:
1.Perkembangan angka putus sekolah secara keseluruhan: Tahun 2021-2024 menunjukkan tren yang bervariasi di setiap kecamatan. Beberapa kecamatan mengalami peningkatan 114 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 angka putus sekolah, sementara yang lain mengalami penurunan atau bahkan mempertahankan angka nol. Angka Putus Sekolah pada Tahun 2024 secara umum masih cukup signifikan di beberapa kecamatan, meskipun ada kecamatan yang telah berhasil mengurangi angka putus sekolah hingga nol di antaranya Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Seribu Riam, dan Kecamatan Uut Murung.
2.Kecamatan dengan angka putus sekolah tertinggi: Kecamatan Uut Murung memiliki angka putus sekolah yang sangat tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Tahun 2021 angka putus sekolah Kecamaan Uut Murung adalah 106,38 persen. Angka ini meningkat menjadi 141,34 persen di tahun
2022.Namun, pada tahun 2023 angka putus sekolah Kecamatan murung turun dratis hingga menyentuh angka nol yang menunjukkan adanya penurunan sangat signifikan. Kecamatan Uut Murung berhasil mempertahankan angka putus sekolah di angka nol pada tahun 2024. Angka putus sekolah tertinggi pada tahun 2024 ditempati oleh Kecamatan Sungai Babuat sebesar 99,34 persen. Angka ini meningkat jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat menyentuh angka nol. Posisi tertinggi kedua berada di Kecamatan Sumber Barito sebesar 42,64 persen. Tingginya angka putus bisa disebabkan beberapa faktor mencakup kondisi geografis wilayahnya yang membuatnya sulit mendapatkan akses pendidikan; faktor ekonomi seperti mahalnya biaya pendidikan, seragam, dna keperluan sekolah lainnya; permasalahan sosial dan budaya seperti pernikahan dini maupun pandangan bahwa sekolah tidak terlalu penting. Apabila kondisi ini terus dibiarkan maka berpotensi meningkatnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
3.Kecamatan dengan angka putus sekolah terendah: Secara keseluruhan, angka putus sekolah terendah ditempati oleh Kecamatan Seribu Riam. Kecamatan Seribu Riam berhasi mempertahankan angka putus sekolah di angka nol sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Angka putus sekolah lainnya yang menyentuh angka nol di tahun 2024 juga berada di Kecamatan Barito Tuhup Raya dan Kecamatan Uut Murung. Tahun 2024, angka putus sekolah Kabupaten Murung Raya sebesar 22,33. Beberapa kecamatan dengan angka putus sekolah di bawah angka Kabupaten Murung Raya meliputi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 115 Kecamatan Laung Tuhup (17,83 persen), Kecamatan Murung (16,48 persen), dan Kecamatan Permata Intan (14,35 persen).
4.Tren positif dan negatif: Tren positif: Tahun 2024 empat dari sepuluh kecamatan mengalami penurunan angka putus sekolah mencakup Kecamatan Murung, Permata Intan, Barito Tuhup Raya, dan Kecamatan Tanah Siang Selatan. Sementara itu, dua kecamatan berhasil mempertahankan angka putus sekolah di angka nol pada tahun 2023-2024 seperti Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Uut Murung. Hal ini mengindikasikan adanya intervensi atau kebijakan yang efektif untuk menekan angka putus sekolah. Tren negatif: Kecamatan Laung Tuhup, Tanah Siang, Sumber Barito, dan Kecamatan Sungai Babuat menunjukkan lonjakan angka putus sekolah di tahun 2024. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dan intervensi segera. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terkait upaya yang dilakukan seperti program-program pengentasan angka putus sekolah apakah sudah berjalan efektif atau membutuhkan perbaikan.
5.Perkembangan di tingkat kabupaten: Angka putus sekolah Kabupaten Murung Raya secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Angka putus sekolah Kabupaten Murung Raya tahun 2021 adalag 19,66 persen dan meningkat menjadi 28,54 persen di tahun 2022. Tahun 2023 angka putus sekolah Murung Raya menyentuh angka 19,78 persen. Namun, tahun 2024 angka putus sekolah Murung Raya mengalami penurunan sebesar 7,54 persen menjadi 22,33 persen. Penurunan angka putus sekolah mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pendidikan sekaligus keberhasilan kebijakan efektif pemerintah untuk menekan angka putus sekolah.
6.Implikasi kebijakan: Fokus pada daerah dengan angka tinggi: kecamatan dengan angka putus sekolah yang tinggi, seperti Kecamatan Uut Murung dan Sungai Babuat, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk mengidentifikasi penyebab utama tingginya angka putus sekolah, apakah itu masalah ekonomi, akses ke pendidikan, atau faktor sosial lainnya. 116 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Meningkatkan Program Intervensi di daerah rawan: daerah dengan lonjakan angka putus sekolah seperti Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Tanah Siang, dan Kecamatan Sungai Babuat pastinya membutuhkan program khusus seperti bantuan finansial, perbaikan infrastruktur pendidikan, atau program kesadaran untuk mengurangi angka putus sekolah. Indikator yang sering digunakan untuk menilai kualitas Pendidikan adalah angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar (APK). APK menggambarkan keluasan aspek dan akses pendidikan sebagai salah satu bidang yang mampu mengentaskan kemiskinan dan terbagi atas masing-masing satuan pendidikan yakni di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. APK jenjang SD di Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 110,78, sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah 107,48 (Gambar 4.4). APK untuk jenjang SD di Murung Raya dan Kalimantan Tengah lebih dari 100%, yang berarti ada siswa yang berusia di luar kelompok usia ideal (terlalu muda atau terlalu tua) yang masih terdaftar di SD. APK yang tinggi ini menunjukkan akses yang baik ke pendidikan dasar di kedua wilayah. Sementara itu, APK pada jenjang SMP di Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 92,52 dan Provinsi Kalimantan Tengah 85,38 (Gambar 4.4). APK untuk jenjang SMP menurun dibandingkan SD, tetapi Murung Raya memiliki angka partisipasi yang lebih tinggi daripada rata-rata provinsi. Penurunan dari tingkat SD ke SMP ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam mempertahankan siswa di jenjang menengah pertama, meskipun situasi di Murung Raya relatif lebih baik. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 117 Pada jenjang SMA/SMK sederajat APK semakin rendah. Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 64,27 dan Provinsi Kalimantan Tengah 82,87. APK jenjang SMA lebih rendah dibandingkan dengan SMP yang menandakan tantangan semakin besar untuk mempertahankan siswa hingga jenjang pendidikan menengah atas. Murung Raya memiliki APK yang lebih rendah dibandingkan provinsi yang menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan yang menyebabkan siswa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Penurunan APK pada jenjang menengah ke atas ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses ke sekolah menengah, masalah ekonomi yang memaksa anak-anak keluar dari sekolah untuk bekerja, atau kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan. APK pada jenjang perguruan tinggi Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 8,17, sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 24,17 (Gambar 4.4). Angka APK ini yang terendah dibandingkan jenjang lainnya. Pemerintah diharapkan segera melakukan tinadakan guna meningkatkan APK perguruan tinggi dengan pelaksanaan program seperti satu desa satu sarjana. Program tersebut menghimbau seluruh desa untuk setidaknya memiliki satu penduduk sarjana lulusan perguruan tinggi. Dalam mewujudkan program tersebut pemerintah dapat memberikan bantuan finansial pendidikan bagi masyarakat yang layak mendapatkannya agar bisa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Kualitas pendidikan selain dilihat melalui indikator APK, bidang pendidikan juga dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMA dan sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk melihat perbandingan anak yang bersekolah tepat waktu. Gambar 4.4 Angka Partisipasi Kasar menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Murung Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024 Sumber: BPS Publikasi Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah, 2024 110,7892,5264,27 8,17 107,4885,3882,8724,17 Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah 118 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Data APK di Kabupaten Murung Raya terjadi penurunan APK yang signifikan dari jenjang SD ke SMP dan semakin tajam di jenjang SMA dan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam mempertahankan partisipasi siswa ada di tingkat pendidikan menengah, atas, dan perguruan tinggi. Pemerintah daerah perlu fokus pada meningkatkan partisipasi siswa di jenjang pendidikan SMP, SMA dan perguruan tinggi dengan memperluas akses ke sekolah, menyediakan bantuan finansial keuangan, serta mengurangi hambatan ekonomi dan geografis. Pemerintah daerah di Kabupaten Murung Raya perlu memberikan perhatian lebih pada jenjang SMP, SMA dan perguruan tinggi mengingat penurunan signifikan dalam partisipasi siswa setelah SD. Untuk mendorong partisipasi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi diperlukan program beasiswa dan bantuan transportasi, terutama bagi siswa di daerah terpencil. Di samping itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah, menengah atas, serta perguruan tinggi yang dapat membantu menekan angka putus sekolah dan meningkatkan APK di jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 119 Gambar 4.5 Program Pengelolaan Pendidikan 120 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Tabel 4.3 Identifikasi Model Intervensi Bidang Pendidikan Sasaran Prioritas Intervensi Program Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penyelenggaraan bantuan pada sekolah o Program Bantuan Operasional Sekolah o Program sosialisasi pendidikan kepada orang tua siswa/calon siswa Peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendidikan Perbaikan dan peningkatan sarana rasarana pendidikan o Rehabilitasi gedung sekolah rusak o Peningkatan sarana- prasarana sekolah o Pembangunan sekolah di daerah pedalaman Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu o Penyelenggaraan bantuan pendidikan gratis o Penurunan Angka Putus Sekolah o Program beasiswa tidak mampu o Program Pendidikan alternatif (sekolah terbuka, kejar paket A,B,C) o Program kursus dan lembaga pendidikan informal Peningkatan kualitas tenaga pendidikan Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitas sertifikasi pendidik o Pelatihan kompetensi tenaga pendidik o Penyelenggaraan sertifikasi guru o Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik melalui beasiswa studi lanjut o Program pertukara tenaga pendidik Peningkatan minat dan dukungan melanjutkan pendidikan o Peningkatan dukungan keluarga untuk melanjutkan pendidikan o Peningkatan minat masyarakat dalam melanjutkan pendidikan o Program parenting education o Pembentukan komunitas belajar o Sosialisasi pentingnya pendidikan Sumber: Data diolah, 2025 4.1.2.3 Dimensi Kesehatan Pendekatan dari dimensi kesehatan merupakan pendekatan penting dalam memahami kondisi kesejahteraan masyarakat, karena kesehatan yang buruk sering kali berhubungan langsung dengan kemiskinan. Kemiskinan dalam dimensi kesehatan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, kualitas hidup, dan tingkat gizi Masyarakat. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 121 Ada beberapa isu yang dilihat dari dimensi Kesehatan, misalnya:

a.Akses terhadap pelayanan kesehatan • Keterbatasan akses: orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali memiliki akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan yang layak. Mereka mungkin tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki biaya untuk pergi ke rumah sakit, membeli obat-obatan, atau mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang memadai. • Biaya kesehatan: bagi masyarakat miskin, biaya pengobatan dapat menjadi penghalang besar. Meskipun ada program asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan di Indonesia, sebagian masyarakat miskin mungkin belum terdaftar atau masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan yang tersedia. • Kualitas pelayanan: meski beberapa layanan kesehatan tersedia, kualitasnya mungkin rendah di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Ini termasuk minimnya tenaga kesehatan, fasilitas yang tidak memadai, dan obat-obatan yang kurang lengkap.
b.Tingkat gizi masyarakat Kemiskinan sering kali berhubungan dengan gizi buruk, terutama di kalangan anak-anak. Malnutrisi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang, seperti keterlambatan perkembangan fisik dan mental serta rentan terhadap penyakit.
c.Kesehatan ibu dan anak Kematian Ibu dan Bayi: di daerah miskin, tingkat kematian ibu saat melahirkan dan kematian bayi lebih tinggi. Faktor seperti minimnya akses ke tenaga kesehatan profesional saat persalinan, serta kurangnya perawatan prenatal dan postnatal, berkontribusi pada tingginya risiko kematian. Perkembangan anak: anak-anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung mengalami masalah perkembangan karena kurangnya akses ke gizi yang cukup, stimulasi awal yang memadai, dan perawatan kesehatan berkualitas sejak usia dini
d.Ketimpangan dalam kebijakan kesehatan Perbedaan akses regional: ada perbedaan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses 122 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 3,47 5,005,325,51 11,8512,4812,54 14,11 15,7816,4017,04 22,3122,45 29,0931,25 12,68 Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Murung Raya (12,68%) terhadap pelayanan kesehatan. Wilayah yang lebih miskin, terutama di pedesaan, sering kali kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai. Kebijakan subsidi yang tidak merata: sementara pemerintah mungkin menyediakan subsidi kesehatan untuk masyarakat miskin, kebijakan ini kadang-kadang tidak cukup menjangkau semua kelompok rentan atau tidak terlaksana dengan efektif. Data status gizi balita di Kabupaten Murung Raya terlihat dari grafik berikut. Grafik ini menunjukkan bahwa beberapa puskesmas di Kabupaten Murung Raya telah berhasil menekan angka stunting hingga di bawah rata-rata kabupaten, tetapi masih ada daerah- daerah tertentu yang memiliki prevalensi stunting sangat tinggi. Pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat perlu melakukan intervensi yang lebih efektif di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi untuk menurunkan angka stunting secara keseluruhan di kabupaten ini. Gambar 4.6 Prevalensi Balita Stunting menurut Puskesmas Kabupaten Murung Raya, 2024 (persen) Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya dalam publikasi BPS-Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2025 Gambar 4.6 menunjukkan prevalensi balita stunting di Kabupaten Murung Raya tahun 2024 berdasarkan data dari setiap puskesmas di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa poin analisis yang dapat diambil dari gambar tersebut. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 123
1. 1.Perbandingan dengan rata-rata kabupaten: Rata-rata stunting di Kabupaten Murung Raya ditunjukkan dengan garis horizontal di angka 12,68 persen. Beberapa puskesmas memiliki prevalensi stunting di bawah rata-rata ini, sedangkan beberapa lainnya jauh lebih tinggi. Puskesmas dengan prevalensi stunting di bawah rata-rata: Puskesmas Puruk Cahu (3,47 persen), Puskesmas Muara Tuhup (5,00 persen), Puskesmas Muara Laung (5,32 persen), dan Puskesmas Puruk Cahu Sebrang (5,51 persen), Puskesmas Tumbang Kunyi (11,85 persen) menampilkan prevalensi stunting yang sangat rendah dibandingkan rata-rata. Puskesmas dengan prevalensi stunting jauh di atas rata-rata: Puskesmas Muara Joloi menunjukkan prevalensi yang paling tinggi, yaitu 31,25 persen, jauh di atas rata-rata kabupaten.
2. 2.Distribusi prevalensi stunting: Sebagian besar puskesmas berada di kisaran prevalensi 3-31 persen. Ini menunjukkan adanya variabilitas tingkat stunting di berbagai daerah dalam kabupaten. Prevalensi stunting yang tinggi di beberapa puskesmas mungkin terkait dengan faktor- faktor seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, kondisi ekonomi, dan tingkat kesadaran masyarakat tentang gizi anak.
3. 3.Puskesmas dengan prevalensi stunting tertinggi: Puskesmas Muara Joloi memiliki prevalensi tertinggi dengan angka 31,25 persen, menunjukkan masalah serius terkait kesehatan anak di wilayah ini. Ini mungkin menjadi prioritas utama dalam intervensi kesehatan untuk menurunkan angka stunting. Puskesmas Tumbang Bantian dan Puskesmas Makunjung juga memiliki prevalensi tinggi, yaitu masing- masing 29,09 persen dan 22,45 persen yang juga jauh di atas rata-rata kabupaten.
4. 4.Puskesmas dengan prevalensi stunting terendah: Puskesmas Puruk Cahu dengan prevalensi 3,47 persen dan Puskesmas Muara Tuhup dengan 5,00 persen menunjukkan capaian yang baik dalam menekan angka stunting. Wilayah ini mungkin memiliki program intervensi gizi atau akses layanan kesehatan yang lebih baik. 124 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029
5. 5.Implikasi kesehatan dan kebijakan: Ketimpangan prevalensi: perbedaan yang besar antara puskesmas-puskesmas menunjukkan adanya ketimpangan dalam prevalensi stunting di berbagai wilayah. Ini mungkin berkaitan dengan perbedaan akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan pendidikan terkait kesehatan ibu dan anak. Intervensi yang diperlukan: daerah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Puskesmas Muara Joloi memerlukan intervensi yang lebih intensif untuk memperbaiki kondisi gizi balita dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang mendukung pencegahan stunting. Status Kesehatan juga dilihat dari angka kematian bayi. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah indikator yang umum digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat, terutama dalam hal kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta akses terhadap perawatan medis yang memadai. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 18,35 di Kabupaten Murung Raya, menunjukkan tingkat mortalitas yang perlu mendapat perhatian lebih, meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain. Namun, setiap angka kematian bayi tetap menjadi perhatian serius dalam sektor kesehatan. Tabel 4.4 Identifikasi Model Intervensi Bidang Kesehatan Sasaran Prioritas Intervensi Program Pemerataan akses kesehatan masyarakat Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
6. 1.Program bantuan biaya dan perlindungan kesehatan melalui Kartu HEBAT Sehat PLUS
7. 2.Perbaikan sarana transportasi
8. 3.Program bantuan kesehatan ibu dan bayi Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan mutu dan distribusi tenaga kesehatan
9. 1.Peningkatan tambahan penghasilan tenaga Pendidik dan Kesehatan (ASN)
10. 2.Peningkatan fasilitas dan kualitas Kesehatan
11. 3.Program pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kesehatan Peningkatan upaya pencegahan dan penyakit masyarakat Perluasan upaya promotif - preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
12. 1.Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
13. 2.Sosialisasi PHBS dan gaya hidup sehat Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 125 Peningkatan pemenuhan pangan yang bergizi Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria
14. 1.Program pengawasan pangan
15. 2.Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman
16. 3.Program PMT dan suplemen gratis untuk ibu hamil dan bayi
17. 4.Program imunisasi gratis
18. 5.Program pendampingan ibu menyusui Peningkatan lingkungan pemukiman yang sehat Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan hunian serta lingkungan hidup Program pengembangan perumahan Sumber: Data diolah, 2025 Program
19. 1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
20. 2.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
21. 1.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
22. 2.Program Peningkatan Kualitas Keluarga
23. 3.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
24. 4.Program Perlindungan Khusus Anak
25. 5.Program Perlindungan Perempuan
26. 1.Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
27. 2.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
28. 3.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan
29. 1.Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
30. 2.Penyediaan Layanan Kesehatan dan Rujukan Tingkat Kabupaten
31. 3.Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
32. 1.Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi dan KB
33. 2.Penyediaan Layanan yang berkaitan dengan pewujudan kesetaraan gender
34. 3.Pencegahan kekerasan terhadap anak
35. 1.Pembangunan Keluarga
36. 2.Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan di bidang pemberdayaan desa
37. 3.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Sub Kegiatan
38. 1.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
39. 2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
40. 3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
41. 4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
42. 1.Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Faskes
43. 2.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
44. 1.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
45. 2.Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 126 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029
46. 3.Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sasaran Antara Terpenuhinya asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan janinnya hingga usia 1000 hari Meningkatnya kepersertaan keluarga berencana Tersedianya lingkungan yang mendukung bagi tumbuh kembang anak dan keluarga berkualitas GOAL Menurunnya Prevalensi Stunting Gambar 4.7 Faktor penyebab: angka kematian bayi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk: • Kualitas pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan dan saat persalinan. • Akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk perawatan neonatal. • Gizi ibu dan bayi selama periode penting perkembangan awal bayi. • Sanitasi dan lingkungan tempat tinggal keluarga. Di samping itu, angka kematian bayi di Kabupaten Murung Raya menunjukkan adanya permasalahan dalam kesehatan bayi dan ibu di Kabupaten Murung Raya yang perlu diatasi melalui kebijakan kesehatan, peningkatan akses layanan kesehatan, perbaikan gizi, dan edukasi kesehatan bagi ibu hamil serta bayi baru lahir. Pemerintah daerah perlu menetapkan target untuk menurunkan angka kematian bayi ini melalui program-program peningkatan kesehatan ibu dan anak, memperbaiki infrastruktur kesehatan, serta pelatihan tenaga medis di wilayah tersebut. Pencegahan kematian bayi juga perlu dilakukan dengan layanan antenatal care yang memadai. Kabupaten Murung Raya dalam capaian pelayanan kunjungan antenatal K1 pada tahun 2023 mencapai 93,55 persen yang berarti 93 dari 100 Ibu Hamil telah melakukan kunjungan antenatal K1. Namun jika dibandingkan dengan capaian kunjungan K4, Ibu Hamil cenderung tidak melanjutkan kunjungan di mana hanya 70,93 persen Ibu Hamil yang melakukan kunjungan K4 pada tahun 2023. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 127 Sementara itu, khusus untuk mengatasi permasalahan gizi balita Dimana Kabupaten Murung Raya masih memiliki persoalan yang cukup krusial untuk isu tersebut berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, yaitu sebesar 40,9 persen. Sementara target nasional adalah turun menjadi 14 persen pada 2024, sehingga angka tersebut masih jauh dari target nasional. 4.1.2.4 Dimensi Ketahanan Pangan Dimensi ketahanan pangan dalam analisis kemiskinan bertujuan untuk melihat memperhatikan akses individu atau rumah tangga terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan aman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dimensi ketahanan pangan tidak hanya tentang ketersediaan pangan, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang cukup secara ekonomi, fisik, dan sosial. Berikut adalah beberapa aspek dalam melihat kemiskinan dari dimensi ketahanan pangan:
47. 1.Ketersediaan pangan: • Produksi pangan: di daerah miskin, ketersediaan pangan bisa terbatas karena rendahnya produksi lokal, baik karena faktor alam (seperti kekeringan, banjir) atau kurangnya infrastruktur dan teknologi pertanian. • Ketergantungan pada impor pangan: dalam beberapa kasus, ketergantungan pada impor pangan bisa meningkatkan risiko ketidakstabilan pangan, terutama ketika terjadi fluktuasi harga pangan internasional atau gangguan rantai pasokan. • Ketersediaan yang tidak merata: bahkan ketika pangan tersedia di pasar, distribusi yang tidak merata dapat menyebabkan daerah-daerah tertentu kekurangan pangan, terutama di wilayah pedesaan terpencil.
48. 2.Akses terhadap pangan: • Akses ekonomi: kemiskinan sering kali membuat rumah tangga tidak mampu membeli makanan yang cukup atau bergizi. Kenaikan harga pangan, seperti beras atau bahan pokok lainnya, dapat memperburuk situasi bagi keluarga miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan. • Akses fisik: di daerah terpencil atau yang infrastruktur transportasinya buruk, masyarakat mungkin kesulitan 128 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 mengakses pasar untuk membeli pangan, terutama pada saat-saat kritis seperti musim paceklik atau bencana alam. • Peran pasar dan subsidi pangan: dalam beberapa kasus, intervensi pemerintah seperti program subsidi pangan atau distribusi langsung makanan bisa menjadi solusi untuk memastikan akses pangan bagi masyarakat miskin.
49. 3.Pemanfaatan pangan: • Gizi dan kesehatan: dimensi ini terkait dengan bagaimana makanan yang tersedia digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Kemiskinan sering kali membuat rumah tangga hanya mampu membeli makanan murah yang rendah nutrisi, yang dapat menyebabkan malnutrisi, terutama pada anak-anak. • Kualitas pangan: orang miskin mungkin terpaksa mengonsumsi makanan yang kualitasnya rendah atau tidak aman, yang dapat mengarah pada masalah kesehatan seperti keracunan makanan atau penyakit yang ditularkan melalui makanan. • Peran edukasi: kurangnya pengetahuan tentang gizi dan kesehatan juga dapat memperburuk masalah ketahanan pangan. Keluarga miskin sering kali tidak memiliki akses ke informasi atau pendidikan tentang pola makan yang seimbang dan pentingnya asupan nutrisi yang baik.
50. 4.Stabilitas pangan: • Ketidakstabilan harga: keluarga miskin lebih rentan terhadap perubahan harga pangan. Ketika harga naik, daya beli mereka untuk mendapatkan makanan pokok menurun secara signifikan, yang dapat menyebabkan ketidakamanan pangan. • Kerentanan terhadap bencana alam: bencana seperti banjir, kekeringan, atau gangguan iklim lainnya dapat menyebabkan gangguan pada produksi pangan lokal, yang pada gilirannya mempengaruhi akses masyarakat miskin terhadap pangan. • Ketersediaan pangan secara berkelanjutan: ketahanan pangan juga mencakup keberlanjutan dalam ketersediaan pangan. Jika sumber daya alam seperti lahan dan air tidak dikelola dengan baik, masyarakat miskin akan lebih rentan terhadap ketidakstabilan pangan di masa depan. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 129
51. 5.Kebijakan ketahanan pangan: • Program bantuan pangan: pemerintah sering kali meluncurkan program bantuan pangan seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Indonesia atau Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung keluarga miskin agar memiliki akses terhadap pangan yang layak. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. • Diversifikasi sumber pangan: untuk meningkatkan ketahanan pangan, penting untuk mendorong diversifikasi pangan, sehingga keluarga tidak hanya bergantung pada satu atau dua jenis bahan pangan utama seperti beras. Diversifikasi bisa membantu menghadapi goncangan harga atau kelangkaan produk tertentu. • Program pemberdayaan pertanian: di daerah pedesaan, pemberdayaan petani melalui bantuan teknologi, pelatihan, dan akses pasar juga bisa meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kemandirian pangan bagi rumah tangga miskin. Berdasarkan data produktivitas padi (dalam ton/Ha) pada bab 3 sebelumnya, secara umum, ada tren peningkatan produktivitas di tahun 2020. Pada tahun 2021, terjadi penurunan tajam dalam produktivitas, kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti cuaca, ketersediaan input pertanian, atau gangguan lainnya. Selain itu, hingga tahun 2024 tercatat bahwa produktivitas pangan di Kabupaten Murung Raya belum pulih mencapai angka puncaknya di tahun 2020. 130 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Tabel 4.5 Identifikasi Model Intervensi Bidang Ketahanan Pangan Sasaran Prioritas Intervensi Program Peningkatan produktivitas pertanian Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh
52. 1.Program penyuluhan pertanian
53. 2.Pendampingan tanaman pangan pengganti nasi untuk petani Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian
54. 1.Program bantuan alat tani
55. 2.Pemberian bantuan bibit non padi bagi petani Peningkatan kemandirian pangan masyarakat Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
56. 1.Program peningkaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
57. 2.Promosi makanan pengganti beras di Masyarakat Peningkatan keamanan pangan Pengembangan sistem cadangan pangan Program pengawasan keamanan pangan Peningkatan kedaulatan dan kemandirian pangan Penyelenggaraan bantuan infrastruktur dan alat pertanian Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Sumber: Data diolah, 2025 Rendahnya produksi padi tahun 2021 yang turun secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya (dari 7.007 ton pada tahun 2020 menjadi hanya 1.423 ton) kemungkinan disebabkan karena berkurangnya luas panen. Luas panen pada tahun 2021 hanya 843 hektar, turun dari 3.010 hektar pada tahun 2020. Luas panen yang lebih kecil tentu saja menyebabkan total produksi yang lebih rendah, karena lebih sedikit lahan yang digunakan untuk bercocok tanam padi. Di samping itu turunnya produktivitas padi juga bisa disebabkan turunnya pasokan dan gangguan ekonomi. Jika petani menghadapi kekurangan atau harga tinggi untuk input pertanian penting seperti benih, pupuk, atau pestisida pada tahun 2021, mereka mungkin menanam lebih sedikit tanaman atau mengelolanya dengan kurang intensif, yang mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan total produksi. Selain itu pandemi COVID-19 mungkin telah memengaruhi kemampuan petani untuk mengakses tenaga kerja, input, atau dukungan pasar yang mereka butuhkan, yang menyebabkan berkurangnya kegiatan penanaman dan panen. 4.1.2.5 Dimensi Infrastruktur Dasar Kemiskinan yang dilihat dari dimensi infrastruktur dasar mengacu pada keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur fisik yang mendukung kehidupan sehari-hari, seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi. Infrastruktur dasar yang tidak memadai sering kali menjadi faktor penentu utama Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 131 kemiskinan, karena tanpa akses yang baik ke infrastruktur, masyarakat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan. Isu lingkungan yang dilihat dalam infrastruktur dasar berdasarkan aspek:
a.Air bersih: akses terhadap air bersih merupakan indikator penting dari kemiskinan. Keluarga yang miskin sering kali tinggal di daerah dengan keterbatasan akses terhadap sumber air bersih. Mereka mungkin menghabiskan waktu yang banyak untuk mengumpulkan air dari sumber yang jauh, atau menggunakan air yang tidak aman untuk dikonsumsi, yang meningkatkan risiko penyakit.
b.Sanitasi: Infrastruktur sanitasi yang buruk, seperti kurangnya toilet yang memadai atau sistem pembuangan limbah yang tidak layak, berkontribusi pada kondisi hidup yang tidak sehat. Hal ini dapat menyebabkan penyakit menular dan memperburuk kemiskinan, karena biaya kesehatan yang tinggi dan hilangnya produktivitas akibat penyakit. Sementara itu pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa infrastruktur dasar, khususnya di kawasan atau bidang permukiman menjadi isu yang harus ditangani dalam kerangka kemiskinan secara menyeluruh. Analisa yang dilakukan menunjukkan kualitas infrastruktur dasar yang terdiri atas sanitasi, sumber air minum, sumber penerangan, dan kualitas hunian menjadi sub-aspek yang harus ditangani dalam kaitannya dengan kemiskinan. Pada bab 3 ditunjukkan bahwa secara keseluruhan, akses terhadap sanitasi dan air minum layak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah tahun
1. 2020.Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan dasar ini, yang sangat penting untuk kesehatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Secara umum, akses terhadap sumber air minum layak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan akses terhadap sanitasi layak di seluruh periode 2019–2024. Namun, sejak tahun 2021, akses terhadap sanitasi layak akhirnya menyusul dan melebihi persentase akses terhadap air minum layak (50,25% untuk air minum layak dan 44,34 untuk sanitasi layak). Pemerintah daerah perlu tetap fokus pada peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, terutama karena kedua indikator ini masih menunjukkan bahwa 132 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 sebagian besar rumah tangga belum memiliki akses yang memadai, terutama untuk air bersih. Sementara itu berkaitan dengan kualitas hunian, persentase rumah layak huni di Kabupaten Murung Raya meningkat signifikan pada tahun 2022, mencapai 79,8%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga tinggal di hunian yang memenuhi standar kelayakan, seperti konstruksi bangunan yang aman, ventilasi yang baik, dan perlindungan dari cuaca ekstrem. Tabel 4.6 Identifikasi Model Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar Sasaran Prioritas Intervensi Program Peningkatan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas Pembangunan infrastruktur akses air minum dan sanitasi yang layak
2. 1.Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman
3. 2.Penyediaan sumberdaya air dan pengembangan teknologi yang efektif
4. 3.Perluasan perbaikan ruang kelas dan pendukung fasilitas pendidikan
5. 4.Pembangunan dan rehab fasilitas kesehatan
6. 5.Pembuatan IPAL Komunal Meningkatnya konektivitas wilayah yang efisien Peningkatan konektivitas antar wilayah dan mendorong kemajuan di desa untuk pengembangan wilayah Pembangunan jalan, penyelesaian jalan trans antar kabupaten, kecamatan dan desa serta peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah Peningkatan kualitas pemukiman Peningkatan kualitas permukiman dan kualitas rumah layak huni
7. 1.Program pengembangan perumahan sesuai standar yang berlaku
8. 2.Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
9. 3.Program pendataan bantuan rumah layak huni/bedah rumah
10. 4.Perluasan jaringan listrik Peningkatan kualitas penataan ruang Pengembangan tata ruang yang bersesuaian dengan RTRW
11. 1.Perbakan sarana dan prasarana permukiman
12. 2.Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Sumber: Data diolah, 2025 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 133 4.2 Analisis Kondisi Fiskal di Kabupaten Murung Raya 4.2.1 Kinerja Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya saat ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer yang meliputi transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi dan daerah lain, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya saat ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer yang meliputi transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi dan daerah lain, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya selama lima tahuun terakhir dari tahun 2021-2024 memberikan perkembangan yang cukup progesif. Pendapatan terendah Kabupaten Murung Raya terjadi tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp1.195.588.975.812,44. Pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 2.370.604.296.878,15 yang merupakan nilai pendapatan tertinggi yang dimiliki Kabupaten Murung Raya jika dibandingkan dengan nilai pendapatan pada 4 tahun sebelumnya (2020-2024) (Gambar 4.8). Peningkatan pendapatan daerah Murung Raya mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan daerah khususnya dalam mengoptimalkan sumber pendapatannya mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, maupun pendapatan sah lainnya. Pendapatan daerah terus diupayakan peningkatannya dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui beberapa sumber, diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Nilai PAD Kabupaten Murung Raya pada tahun 2020 sebesar Rp77.497.115.297,57 kemudian meningkat menjadi Rp111.029.648.341,24 pada tahun 2021. Akan tetapi, tahun 2022 nilai PAD menurun sebesar –29,14%, menjadi Rp78.667.038.095,61. Nilai PAD Murung Raya dapat kembali meningkat pada tahun 2023 dengan capaian sebesra Rp85.634.861.826,94. Angka ini terus meningkat menjadi 134 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Rp133.299.178.131,15 di tahun 2024. Secara keseluruhan PAD Kabupaten Murung Raya memiliki tren yang positif yakni dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,66% (Tabel 4.7). Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.8 di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan komposisi pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, serta pendapatan secara keseluruhan dari tahun 2020-2024. Berikut adalah analisis dari komponen- komponen yang ditampilkan pada grafik tersebut.
13. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang ditampilkan dengan warna kuning. Pada tahun 2020, PAD berada di angka 77,50 milyar rupiah. Angka ini meningkat menjadi 111,03 milyar rupiah di tahun 2021. Tahun 2022, PAD Murung Raya mengalami penurunan menjadi 78,68 milyar rupiah. Kabupaten Murung Raya berhasil meningatkan kembali nilai PAD sehingga di tahun 2023 nilai PAD menyentuh angka 85,63 milyar rupiah dan terus meningkat di tahun 2024 mencapai 133,30 milyar rupiah. Grafik PAD Kabupaten Murung Raya memiliki nilai yang cukup rendah setelah komponen lain-lain pendapatan yang sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sumber pendapatan asli daerah Murung Raya dari pajak dan retribusi daerah masih sangat terbatas, mungkin karena potensi daerah yang belum sepenuhnya dimanfaatkan atau basis pajak yang kecil.
14. 2.Pendapatan transfer: Pendapatan terbesar dalam grafik ini berasal dari pendapatan transfer yang ditunjukkan dengan warna hijau. Komponen pendapatan transfer mengalami peningkatan tren yang konsisten selama lima tahun terakhir dari tahun 2020-2024. Tahun 2020 pendapatan transfer Murung Raya tercatat Rp1.088.097.555.514,87. Tahun 2023 pendapatan transfer mengalami peningkatan signifikan yang mencapai Rp2.046.483.646.55,00. Puncak pendapatan transfer Kabupaten Murung Raya terjadi di tahun 2024 sebesar Rp2.230.516.712.121,00. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat dominan. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut belum mandiri secara fiskal dan sangat bergantung Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 135 pada dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau Dana Bagi Hasil (DBH).
15. 3.Lain-lain pendapatan yang sah: Lain-lain pendapatan yang sah yang ditampilkan dengan warna biru relatif kecil dibandingkan komponen lainnya sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, angka ini sebesar Rp29.994.305.000,00 dan terus meningkat hingga mencapai Rp32.747.853.514,00 pada tahun 2021. Capaian ini menurun secara drastis di tahun 2022 dengan hanya Rp4.148.955.093,00. Tahun 2023 mengalami peningkatan mencapai Rp6.205.914.109,00 dan kembali meningkat hingga menyentuh Rp 6.788.406.626,00 pada tahun 2024. Komponen lain-lain pendapatan yang sah ini tetap kecil dan tidak berkontribusi secara signifikan terhadap total pendapatan daerah. Ini mungkin mencakup pendapatan dari sumber- sumber kecil lainnya seperti hibah, pendapatan bunga, atau penjualan aset daerah.
16. 4.Pendapatan: Pendapatan total ditunjukkan dengan garis oranye yang mengalami peningkatan secara bertahap mulai dari Rp1.195.588.975.812,44 pada tahun 2020 hingga mencapai angka Rp2.370.604.296.878,15 pada tahun 2024. Kenaikan signifikan mulai terjadi pada tahun 2023 sejalan dengan peningkatan tajam pendapatan transfer. Peningkatan pendapatan daerah menunjukkan bahwa anggaran daerah terus bertambah seiring dengan meningkatnya transfer dari pemerintah pusat. Namun, penting untuk dicatat bahwa peningkatan ini masih lebih banyak dipengaruhi oleh pendapatan transfer daripada peningkatan PAD. Peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya mengindikasikan kemampuan daerah wilayah ini mengalami tren positif perbaikan dalam mengoptimalkan sumber pendapatannya. 136 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 77,50111,0378,6885,63133,30 1.088,10 1.160,21 1.460,70 2.046,48 2.230,52 29,9932,754,156,216,79 1.195,59 1.303,99 1.543,53 2.138,32 2.370,60 2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Gambar 4.8 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020-2024 (dalam Milyar Rupiah) Sumber: BPKAD Kabupaten Murung Raya, 2025 Hal yang bisa disimpulkan dari Gambar 4.8 di atas adalah bahwa ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Grafik ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun pendapatan daerah meningkat dari tahun ke tahun, ketergantungan ini menandakan bahwa daerah tersebut masih belum mencapai kemandirian fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah menunjukkan bahwa potensi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi masih belum optimal. Daerah perlu mencari cara untuk meningkatkan sumber pendapatan internalnya agar dapat lebih mandiri secara finansial. Sementara itu peningkatan pendapatan daerah yang signifikan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program- program kesejahteraan, namun diperlukan pengelolaan yang baik untuk memanfaatkan dana tersebut secara efektif. Berdasarkan Tabel 4.7 di bawah ini, dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir adalah 19,21 persen dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 38,53 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 19,66 persen. Pertumbuhan PAD paling tinggi terjadi di tahun 2024 sebesar 55,66 persen. Namun, tahun 2022 PAD mengalami pertumbuhan negatif -29,14 persen yang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 137 mengindikasikan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan transfer memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 20,41 persen dengan pertumbuhan paling tinggi berasal dari transfer antar daerah sebanyak 42,48 persen kemudian transfer pemerintah pusat sebesar 19,64 persen. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer menunjukkan peningkatan konsisten dari berbagai sumber pendapatan transfer. Pertumbuhan tertinggi pendapatan transfer terjadi pada tahun 2023 sebesar 40,10 persen. Kondisi ini berdampak pada lonjakan nilai pendapatan daerah Murung Raya yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih di angka negatif sebesar -17,19 persen yang artinya penerimaan masih belum stabil. Penurunan drastis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi di tahun 2022 sebanyak -87,33 persen. Tabel 4.7 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021– 2024 Uraian Pertumbuhan (%) Rata-rata Pertumbu han (%)2021 2022 2023 2024 Pendapatan Asli Daerah 43,27 -29,14 8,84 55,66 19,66 Pendapatan Transfer 6,63 25,90 40,10 8,99 20,41 - Transfer Pemerintah Pusat 6,59 23,78 38,89 9,30 19,64 - Transfer Antar Daerah 7,93 93,53 64,76 3,72 42,48 Lain-lain Pendapatan daerah yang sah 9,18 -87,33 0,00 9,39 -17,19 Pendapatan 9,07 18,37 38,53 10,86 19,21 Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya 2025-2029 4.2.2 Kinerja Belanja Daerah Kinerja belanja daerah masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. 138 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang keuangan daerah, belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang di maksud adalah urusan pemerintahan yang telah diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan non wajib pelayanan dasar dan urusan penunjang pemerintahan. Prioritas pendanaan dalam belanja daerah dipergunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendanaan belanja daerah yang dipergunakan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Kinerja belanja daerah adalah ukuran dari bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dan mengelola anggaran untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja operasional, belanja modal, belanja pegawai, dan belanja sosial. Kinerja belanja daerah yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menggunakan anggaran secara efisien dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 139 791,85865,92889,781.232,111.413,34 111,64 160,13 247,01 574,63584,98 54,94 1,050,120,375,10 203,49209,63195,71 267,01294,69 1.161,92 1.236,73 1.332,62 2.074,12 2.298,11 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Gambar 4.9 Perkembangan Realisasi Belanja Dearah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 - 2024 (dalam Miliar Rupiah) Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya 2025-2029 Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja daerah terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Realisasi belanja daerah Kabupaten Murung Raya selama kurun waktu lima tahun (2020 - 2024). Secara keseluruhan, belanja daerah Kabupaten Murung Raya mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun (2020- 2024) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,16 persen (Tabel 4.8). Meningkatnya belanja daerah menunjukkan kondisi keuangan Kabupaten Murung Raya telah mengindikasikan komitmen yang baik guna membiayai berbagai pembangunan. Tahun 2020 belanja daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp1.161,92 miliar rupiah kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp1.236,73 miliar rupiah (Gambar 4.9). Angka ini terus meningkat pada tahun berikutnya hingga mencapai angka Rp1.332,62 miliar rupiah. Belanja daerah Murung Raya mengalami lonjakan signifikan dari tahun 2022 menuju tahun 2023. Tahun 2023 belanja daerah kawasan ini mencapai angka Rp2.074,12 miliar rupiah dan 140 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 mencapai puncaknya di angka Rp2.298,11 miliar rupiah di tahun 2024. Belanja operasi memberikan kontribusi paling besar dalam stuktur belanja daerah Kabupaten Murung Raya (Gambar 4.9). Tahun 2020, belanja operasi tercatat sebesar Rp791,85 miliar rupiah dan meningkat menjadi Rp865,92 miliar rupiah di tahun 2021. Angka ini terus meningkat sehingga pada tahun 2022 belanja operasi mencapai angka Rp889,7 miliar rupiah. Peningkatan signifikan belanja opeasi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai menyentuh angka Rp1.232,11 miliar rupiah. Lonjakan signifikan ini berdampak pada peningkatan signifikan belanja daerah Murung Raya tahun
17. 2023.Tahun 2024, belanja operasi kembali meningkat menjadi Rp1.413,89 miliar rupiah. Nilai belanja operasi yang terus meningkat selama lima tahun terakhir mengindikasikan adanya upaya yang lebih besar dalam pengeluaran operasional seperti pembelian barang jasa, pemberian gaji pegawai, serta pemeliharaan rutin. Belanja modal Murung Raya mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (Gambar 4.9). Tahun 2020 belanja modal berada di angka Rp111,64 miliar rupiah dan meningkat menjadi Rp160,13 miliar rupiah pada tahun 2021. Tahun 2022 belanja modal meningkat menjadi Rp247,01 miliar rupiah lalu kembali meningkat di tahun 2023 menjadi Rp574,63 miliar rupiah. Tahun 2024 belanja modal berada di angka tertinggi yang menyentuh angka Rp584,54 miliar rupiah. Kenaikan bertahap belanja modal menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur aset daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya. Berbeda dengan belanja operasi dan belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga Kabupaten Murung raya menunjukkan jumlah yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa komponen belanja transfer dan belanja tidak terduga tidak secara signifikan mempengaruhi kondisi belanja daerah di Kabupaten Murung Raya. Rata-rata pertumbuhan belanja total selama lima tahun adalah 20,16% (Tabel 4.8). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 55,64%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 6,44%. Pertumbuhan total belanja daerah yang meningkat secara bertahap selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan keuangan Murung Raya setelah terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020. Kabupaten Murung Raya berhasil menstabilkan kondisi keuangan belanja daerah selama lima tahun belakangan. Rata-rata pertumbuhan belanja operasi selama lima tahun terakhir sebesar 16,32%, belanja modal 58,03%, belanja tidak terduga Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 141 sebesar 349,12%, dna belanja transfer sebesar 10,79% (Tabel 4.8). Belanja operasi menggambarkan tren yang berfluktuasi, tetapi cenderung meningkat. Lonjakan signifikan pertumbuhan belanja operasi terjadi pada tahun 2023 sebesar 38,47%. Belanja modal menjadi komponen dengan pertumbuhan yang sangat tinggi terutama pada tahun 2023 mencapai 132,63% yang menunjukkan adanya peningkatan investasi pembangunan infrastruktur dan aset daerah. Belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan yang paling tidak stabil dengan angka rata-rata pertumbuhan tertinggi, yakni 349,12%. Peningkatan pertumbuhan tertinggi belanja tidak terduga terjadi pada tahun 2024 sebesar 1266,55%. Belanja transfer menjadi komponen dengan pertumbuhan terendah di antara komponen lainnya, yakni hanya 10,79%. Peningkatan pertumbuhan belanja transfer paling tinggi berada di tahun 2023 sebesar 36,43%. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan distribusi dana bagi hasil ataupun bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain. Tabel 4.8 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021–2024 Uraian Belanja Pertumbuhan (%) Rata-rata Pertumbuhan (%)2021 2022 2023 2024 Belanja 6,44 7,75 55,64 10,80 20,16 Belanja Operasi 9,35 2,76 38,47 14,71 16,32 Belanja Modal 43,43 54,26 132,63 1,80 58,03 Belanja Tidak Terduga 0,00 -88,86 218,80 1266,55 349,12 Belanja Transfer 3,02 -6,64 36,43 10,37 10,79 Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya 2025-2029 4.2.3 Analisis Kemandirian Fiskal Daerah Analisis kemandirian fiskal daerah merupakan upaya untuk mengevaluasi sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau daerah lain. Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi 142 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 daerah. Salah satu konsekuensi dari otonomi daerah yaitu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah, sehingga otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Faktor dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah yaitu perluasan desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkuat dan diperluas. Hal ini diatur dan disahkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan terdapat peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah. Tabel 4.9 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Murung Raya 2020–2024 (%) Uraian Proporsi(%) Rata- rata Pro- porsi2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan Asli Daerah 6,48 8,51 5,04 4,00 5,62 5,93 - Pajak daerah 1,19 1,54 1,37 1,67 1,55 1,46 - Retribusi daerah 0,21 0,23 0,25 0,19 0,22 0,22 Pendapatan Transfer 91,01 88,97 94,96 95,71 94,09 92,95 - Transfer Pemerintah Pusat 88,27 86,26 90,49 90,44 89,16 88,92 - Transfer Antar Daerah 2,74 2,71 4,47 5,27 4,93 4,02 Lain-lain Pendapatan daerah yang sah 2,51 2,51 0 0,29 0,29 1,12 Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya 2025-2029 Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung pada bantuan dari luar termasuk dari pemerintah pusat. Adapun kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Oleh karena itu kemandirian fiskal dipandang perlu agar kemandirian fiskal daerah dapat dipetakan. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah, termasuk kewenangan keuangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka setiap daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi yang dikembangkan secara transparan dan akuntabel. Pemberian Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 143 kewenangan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah dihadapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Murung Raya mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah yang relatif kecil menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Murung Raya dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi PAD. Komponen PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Tabel 4.9, pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya paling banyak disumbang oleh pendapatan transfer dengan rata-rata proporsi pada tahun 2020 hingga 2024 sebesar 92,95%. Dengan kata lain bahwa tiga seperempat pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya berasal dari pendapatan transfer. Sedangkan sisanya sebesar 5,93% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebesar 1,12% pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya bersumber dari Lain- lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data proporsi pendapatan daerah di Kabupaten Murung Raya antara tahun 2020 hingga 2024, proporsi PAD terhadap total pendapatan berkisar antara 4,00% hingga 8,51% selama periode 2020 hingga 2024, dengan rata-rata proporsi sebesar 5,93%. Sementara proporsi PAD tertinggi terjadi pada 2021 sebesar 8,51%, namun menurun drastis pada 2022 menjadi 5,04%. Rata-rata proporsi PAD yang hanya 5,93% menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang sangat rendah. Artinya, kemampuan Kabupaten Murung Raya untuk membiayai kebutuhan dari pendapatan asli daerah masih terbatas. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada 2021, proporsi PAD kembali turun pada 2022 dan 2023, menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih fluktuatif dan belum stabil. Pendapatan transfer menjadi komponen pendapatan terbesar, dengan rata-rata proporsi sebesar 92,95% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2023, proporsi ini bahkan mencapai 95,71%, angka tertinggi selama periode tersebut. Transfer dari pemerintah pusat memiliki proporsi terbesar dari total pendapatan transfer, dengan rata-rata proporsi sebesar 88,92%. Sedangkan transfer 144 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 antar daerah memiliki proporsi yang jauh lebih kecil, yaitu rata-rata 4,02%. Tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer, terutama dari pemerintah pusat, menunjukkan bahwa Kabupaten Murung Raya sangat bergantung pada dana-dana alokasi seperti Dana Perimbangan, DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal yang sangat rendah. Sedangkan transfer antar daerah relatif kecil dan tidak signifikan dalam komposisi total pendapatan. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki proporsi yang sangat fluktuatif, dengan rata-rata proporsi sebesar 1,12%. Pada tahun 2022, kontribusi dari komponen ini bahkan 0% setelah sebelumnya bernilai stabil yaitu sebesar 2,51% pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, proporsi komponen tersebut mengalami kenaikan menjadi 0,29% pada tahun 2023 yang kemudian bertahan hingga tahun 2024. Fluktuasi besar dalam komponen ini mengindikasikan ketidakpastian dalam penerimaan dari sumber- sumber lain selain PAD dan transfer. Kontribusi yang belum stabil dari sumber-sumber pendapatan lain ini dikawatirkan akan memperlemah struktur fiskal daerah. Kondisi kemandirian fiskal Kabupaten Murung Raya menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada transfer dari pemerintah pusat dengan proporsi rata-rata 88,92% dari total pendapatan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Murung Raya belum mandiri secara fiskal. PAD masih berkontribusi kecil terhadap total pendapatan, sementara transfer mendominasi struktur pendapatan. Rata-rata proporsi PAD yang masih 5,93%, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu fokus pada penguatan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Ini mencakup peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, dan optimalisasi aset daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dari sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif. Hal ini diperlukan untuk dapat membantu meningkatkan PAD. Di samping itu, optimalisasi pengumpulan pajak daerah, retribusi, serta peningkatan efisiensi dalam administrasi fiskal dapat meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan total. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat perlu dilakukan dengan memperkuat sektor ekonomi lokal dan memperluas basis pajak. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 145 Berdasarkan Gambar 4.10 di samping menunjukkan bahwa nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Murung Raya pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berada pada rentang angka 4,18% - 9,57%. Angka tersebut menunjukkan kemampuan keuangan Kabupaten Murung Raya dalam membiayai rumah tangganya selama 5 tahun (2020 - 2024) masih sangat rendah serta memiliki pola hubungan yang instruktif yang artinya, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau dalam hal ini daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Hal ini menggambarkan kemampuan Kabupaten Murung Raya pada tahun 2020 hingga 2024 yang sangat rendah dan instruktif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam hal keuangan melalui transfer dana pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan tingginya proporsi pendapatan transfer yang mendominasi besaran sumber pendapatan Kabupaten Murung Raya yakni dengan rata-rata proporsi sebesar 92,95%. Rasio yang rendah secara konsisten menunjukkan bahwa Kabupaten Murung Raya sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai anggarannya. Hal ini menandakan bahwa daerah belum mencapai kemandirian fiskal yang ideal. Kemandirian fiskal yang rendah membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan, karena pendapatan asli daerah yang dihasilkan belum cukup untuk membiayai operasional dan belanja modal secara mandiri. Kemandirian fiskal daerah juga bisa dilihat dari indeks kapasitas fiskal. Indeks kapasitas fiskal daerah merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta kapasitas fiskal daerah dapat digunakan untuk pengusulan pemerintah daerah Gambar 4.10 Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Murung Raya Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya 2025-2029 7,12 9,57 5,39 4,18 5,98 2020 2021 2022 2023 2024 146 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/ atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan tren fluktuatif, yakni dengan kondisi awal sebesar 0,879 pada tahun 2020 dan menurun pada tahun berikutnya menjadi 0,764 pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yakni nilai yang muncul pada IKFD Kabupaten Murung Raya sebesar 1,912. Pada tahun 2023 nilai IKFD meningkat menjadi sebesar 2,222, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi sebesar 1,811. Secara parsial nilai yang muncul pada tahun 2020 hingga 2024 dengan memperhatikan range nilai IKFD memiliki kriteria sangat rendah pada tahun 2020 dan 2021 serta sangat tinggi pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Secara umum, indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Murung Raya menunjukkan tren fluktuatif, dengan penurunan pada tahun 2021 dan peningkatan signifikan pada 2022. Peningkatan besar pada 2022 menunjukkan adanya kemajuan dalam kemandirian fiskal daerah, di mana daerah berhasil meningkatkan kemampuan pendapatan lokal untuk membiayai belanja publik. Kapasitas fiskal yang lebih rendah dari 1 menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Periode 2020-2021 menunjukkan kapasitas fiskal yang berada di bawah 1, yang berarti Kabupaten Murung Raya belum mencapai tingkat kemandirian fiskal yang ideal selama periode tersebut. Nilai indeks di atas 1 pada 2022 menunjukkan adanya perbaikan besar dalam kapasitas fiskal, yang berarti Kabupaten Murung Raya mampu meningkatkan pendapatan lokal secara signifikan sehingga dapat membiayai lebih banyak belanja publik tanpa ketergantungan penuh pada transfer. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam memperluas basis pendapatan daerah, Gambar 4.11 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Murung Raya Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya 2025-2029 0,879 0,764 1,912 2,222 1,811 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 147 meningkatkan efisiensi fiskal, dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat. 4.2.4 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa dukungan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada warga miskin. Perencanaan anggaran yang berpihak pada warga miskin perlu koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten mencakup alokasi dana yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran ini biasanya digunakan untuk mendukung berbagai sektor yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan penduduk miskin, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari alokasi belanja anggaran untuk subsidi, hibah dan bantuan sosial. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah secara signifikan mengurangi alokasi belanja subsidi selama lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa subsidi tidak lagi menjadi alat utama untuk penanggulangan kemiskinan. Fokus telah dialihkan ke mekanisme bantuan sosial langsung yang lebih efektif dalam jangka pendek. Penurunan alokasi belanja subsidi yang sangat signifikan menunjukkan bahwa subsidi bukan menjadi prioritas utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah tampaknya lebih berfokus pada mekanisme lain, seperti bantuan sosial langsung atau hibah, untuk mendukung masyarakat miskin. Tabel 4.10 Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial (%) Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja subsidi 0,1 0,08 0,04 0,08 0,07 Belanja hibah 1,75 3,07 5,78 9,67 8,47 Belanja bantuan sosial 3,9 1,45 1,57 0,84 0,89 Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya 2025-2029 Sementara itu, hibah dan bantuan sosial tetap menjadi komponen penting dalam anggaran penanggulangan kemiskinan, dengan hibah menunjukkan peran yang lebih besar khususnya setelah tahun 2020 yang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Setelah pandemi, masyarakat pada bantuan sosial mengalami tren penurunan dimana pada tahun 2020 alokasi belanja bantuan sosial 148 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 adalah sebesar 3,9 persen menjadi 0,89 persen pada tahun 2024. Di samping itu, alokasi untuk belanja hibah dan bantuan sosial yang cenderung fluktuatif, yang mungkin mencerminkan perubahan prioritas pemerintah dalam menanggapi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Belanja bantuan sosial memiliki alokasi yang jauh lebih besar, yang mencerminkan masyarakat utama Kabupaten Murung Raya dalam mendukung program sosial untuk masyarakat miskin. Hibah masyarakat meningkat pada 2022, menunjukkan bahwa ada masyarakat untuk mendukung program-program sosial yang melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana belanja bantuan sosial. Perangkat daerah tersebut meliputi Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kecamatan Sumber Barito, serta Sekretariat Daerah. Dari total alokasi yang ada, Sekretariat Daerah menerima porsi anggaran belanja bantuan sosial terbesar, yaitu sebesar Rp 13.535.000.000, yang digunakan untuk mendukung berbagai program bantuan langsung, penanggulangan bencana, serta dukungan sosial lainnya yang bersifat lintas sektor. Pos anggaran terbesar berikutnya dikelola oleh Dinas Sosial dengan total Rp 4.000.000.000, yang difokuskan untuk program bantuan sosial bagi rumah tangga miskin, program perlindungan sosial, dan intervensi penanganan kerentanan sosial di masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola dana bantuan sosial untuk mendukung akses pendidikan, seperti bantuan biaya sekolah dalam bentuk Dana BOS dan beasiswa pendidikan bagi siswa khususnya dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Sumber Barito mendapatkan alokasi dana bantuan sosial untuk kegiatan penanganan sosial di tingkat kecamatan, khususnya sebagai bantuan darurat bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah ini. Alokasi anggaran bantuan sosial ini mencerminkan prioritas Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam memperkuat jaringan pengaman sosial, mengurangi kerentanan ekonomi, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui intervensi langsung kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Belanja sosial, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan, merupakan alokasi anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai bentuk bantuan langsung, hibah, atau program- program sosial lainnya. Dampak dari belanja sosial terhadap Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 149 kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sangat signifikan jika dilaksanakan dengan tepat dan berkelanjutan. Belanja sosial secara langsung membantu rumah tangga miskin melalui program-program bantuan seperti bantuan tunai, bantuan pangan, atau bantuan kesehatan. Ini membantu meningkatkan daya beli masyarakat miskin sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bantuan sosial juga dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, terutama pada masa krisis ekonomi atau bencana alam. Selama masa pandemi COVID-19, misalnya, peningkatan belanja bantuan sosial di banyak daerah termasuk Kabupaten Murung Raya membantu keluarga miskin bertahan dalam kondisi sulit. Bantuan sosial memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin dari fluktuasi ekonomi yang dapat memperburuk kondisi mereka. Dengan adanya belanja sosial yang konsisten, masyarakat miskin memiliki jaringan pengaman ketika mereka menghadapi tantangan ekonomi. Dengan menyediakan sumber daya kepada kelompok masyarakat yang paling rentan, belanja sosial membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses ke kebutuhan dasar. 4.3 Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Persentase penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya cukup tinggi jika mencoba membandingkan penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya terhadap total penduduk Kabupaten Murung Raya, angka menunjukkan persentase yang tinggi. Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 6,58 persen berada pada posisi ke-3 tertinggi di antara 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Gambar 3.4). ersentase penduduk miskin Kabupaten Murung Raya mengalami tren meningkat selama tahun 2015—2024 (Gambar 3.5). Persentase penduduk miskin terendah Kabupaten Murung Raya terjadi pada tahun 2017 (5,88 persen) dan 2020 (5,85 persen). Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 dimana persentase penduduk miskin mencapai 6,58% yang jauh melampaui rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu penyebab tingginya jumlah penduduk miskin, khususnya setelah tahun 2020 disebabkan oleh pembatasan kegiatan sosial masyarakat pada masa pandemi 150 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 COVID-19. Pembatasan sosial tersebut berdampak pada melemahnya perekonomian hingga banyak penduduk yang dirumahkan serta mengalami penurunan jumlah pendapatan secara signifikan. Setelah pandemi, terbukti bahwa perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih yang ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin yang masih terus meningkat setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin Kabupaten Murung Raya selama tahun 2015—2024 yang meningkat menggambarkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan belum mampu menunjukkan perbaikan. Berdasarkan dimensi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 29,9% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Murung Raya pada bulan Agustus 2024 adalah sebesar 61,14% menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang perlu dianalisis secara mendalam. Data TPT yang tinggi dan TPAK yang relatif tinggi di Kabupaten Murung Raya, mengindikasikan adanya tantangan serius di pasar tenaga kerja yang perlu diatasi melalui berbagai kebijakan dan program ketenagakerjaan yang lebih focus. TPAK yang tinggi namun TPT yang juga tinggi bisa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki angkatan kerja dengan yang dibutuhkan di lapangan kerja. Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk meningkatkan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor yang berkembang. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja jika diberi dukungan yang tepat. Sementara itu, kemiskinan dari dimensi kesehatan di Kabupaten Murung Raya terlihat dari kondisi status gizi balita dan mortalitas ibu dan bayi, maupun usia harapan hidup. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Kabupaten Murung Raya merupakan wilayah dengan status merah yang prevalensi stuntingnya sebesar 40,9% tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah (SSGI, 2022). Bila dibandingkan dengan data SSGI tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Murung Raya justru meningkat sebanyak 9,1 % pada tahun 2022. Sementara berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2022 keluarga berisiko stunting di Kabupaten Murung Raya berjumlah 13.216 atau sebesar 64,33%. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Murung Raya belum bisa mencapai target percepatan penurunan prevalensi stunting Kabupaten Murung Raya menjadi 17,26%, sedangkan target nasional adalah 14% pada tahun 2024. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Murung Raya hasil LongForm SP2020 sebesar 18,35 yang berarti bahwa dari 1.000 kelahiran Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 151 hidup terdapat 18 bayi meninggal. Angka tersebut berada di atas angka rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dengan posisi tertinggi ke-8. Jika dilihat berdasarkan wilayah, menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan antara wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah di mana daerah perkotaan cenderung memiliki AKB rendah sementara daerah pedesaan cenderung tinggi. Kondisi kesehatan di Kabupaten Murung Raya ditunjukkan dengan keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang masih terpusat di ibukota kecamatan dan belum menyebar merata di setiap wilayah menjadi perhatian utama. Pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Murung Raya sangat perlu diperhatikan mengingat besarnya luas wilayah Murung Raya serta kondisi geografisnya yang cenderung tidak rata. Kondisi kesehatan di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk. UHH Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 sebesar 73,44 tahun yang berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2024 diestimasi dapat hidup hingga 73 tahun lagi (Gambar 2.18). Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. UHH Kabupaten Murung Raya masih berada di bawah angka UHH Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak di urutan terendah ke-7. Pada sisi yang lain, kemiskinan dilihat berdasarkan dimensi pendidikan di Kabupaten Murung Raya juga masih menghadapi rendahnya capaian di bidang pendidikan. Angka putus sekolah SD di Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 22,33 yang berarti bahwa terdapat 22 siswa putus sekolah dari 10.000 siswa pendidikan SD (Gambar 2.15). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya indikasi positif dalam bidang pendidikan seperti peningkatan akses pendidikan yang memungkinkan lebih banyak anak memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikannya, meskipun masih ada beberapa kecamatan dengan angka yang tinggi. 152 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Tabel 4.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi Bidang Faktor Pendorong Faktor Penghambat Ketenagakerjaan • Jumlah angkatan kerja yang besar • Kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja • Terlaksananya iklim penciptaan usaha kecil menengah yang berwawasan lingkungan • Terdapat potensi pertambahangan yang meliputi tambang batubara, emas, kapur, bentonit, batu, dan pasir • Perkembangan teknologi yang membuka peluang kerja baru • Tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran yang relatif masih tinggi •Kesenjangan keterampilan antara angkatan kerja yang tersedia dengan kebutuhan industr • Ketimpangan akibat persebaran lapangan kerja yang tidak merata antarwilayah • Ketergantungan tinggi terhadap sektor pertambangan sehingga terdapat sektor potensial (seperti industri pengolahan) yang belum berkembang secara maksimal Kesehatan • Adanya trend peningkatan usia harapan hidup yang menunjukkan perbaikan dalam infrastruktur kesehatan, pelayanan medis, serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat • Dukungan dari program nasional dalam rangka penurunan stunting serta peningkatan layanan kesehatan • Adanya program jaminan kesehatan nasional (JKN) • Adanya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas • Adanya upaya signifikan terkait peningkatan layanan kesehatan khususnya bagi anak-anak usia sekolah dasar • Akses layanan kesehatan yang belum merata ditunjukkan oleh belum memadainya sarana dan prasarana kesehatan di beberapa wilayah • Rendahnya tingkat kesadaran penduduk dalam mengelola sampah, khususnya sampah rumah tangga • Prevalensi stunting sebesar 12,68% pada tahun 2024 menunjukkan belum tuntasnya upaya penanganan stunting dan perbaikan gizi masyarakat khususnya bagi ibu dan balita • Sosial budaya dan pola pikir masyarakat yang masih mempercayai cara tradisional dalam penanganan ibu dan bayi • Kasus penyakit menular masih tinggi di beberapa wilayah karena belum meratanya akses sanitasi layak dan air bersih Pendidikan • Peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang dasar • Adanya program bantuan pendidikan seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa • Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sarana prasarana di satuan pendidikan • Belum meratanya kapasitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan antarwilayah • Angka putus sekolah di beberapa kelompok usia masih tinggi, khususnya setelah jenjang pendidikan SMP • Terbatasnya akses pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat miskin Infrastruktur Dasar • Pembangunan dan peningkatan jalan, penyelesaian jalan trans antar kabupaten, kecamatan dan desa serta peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah • Dukungan pembiayaan dari pusat dan daerah karena terintegrasi khususnya bagi program yang terintegrasi dengan program pembangunan infrastruktur nasional maupun proyek strategis daerah • Perkembangan teknologi konstruksi • Perbedaan kondisi geografis wilayah yang berdampak terhadap meningkatnya tingkat kesulitan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tertentu • Kurang optimalnya perawatan infrastruktur yang ada oleh pemerintah dan masyarakat • Belum terlaksananya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur dasar • Akses listrik dan air yang masih belum merata di beberapa wilayah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 153 Ketahanan Pangan • Adanya potensi sumberdaya alam yang mendukung ketahanan pangan, antara lain adalah pertanian dan perikanan • Dukungan dari program ketahanan pangan ansional • Semakin berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang pertanian • Kurangnya minat masyarakat akan pentingnya memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga • Belum meratanya ketersediaan dan pola konsumsi pangan sehat dan bergizi, khususnya bagi penduduk di wilayah terpencil • Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum ideal dimana masih terjadi ketergantungan tinggi pada satu jenis pangan pokok, kurangnya konsumsi protein, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang. Sumber: Data diolah, 2025 Sementara itu berkaitan dengan partisipasi sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menunjukkan jumlah penduduk pendidikan SD/sederajat terhadap penduduk berusia 7—12 tahun. APK SD Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 108,23 persen di mana lebih besar daripada APK Provinsi Kalimantan Tengah (106,34) Kondisi tersebut menunjukkan terdapat penduduk di luar usia 7—12 tahun yang mengenyam pendidikan SD/sederajat dan jumlahnya melebihi kondisi provinsi. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) SD menunjukkan jumlah penduduk berusia 7—12 tahun yang bersekolah SD/sederajat. APM SD Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 sebesar 98,93 persen di mana berada di atas angka provinsi Kalimantan Tengah. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah SD/sederajat (7—12 tahun) telah bersekolah pada jenjang yang sesuai. Tingginya APK dan rendahnya APM menunjukkan bahwa terdapat siswa SD/sederajat di luar usia sekolah sementara terdapat pula anak 7—12 tahun yang tidak terlayani pendidikan SD/MI.. Pada jenjang sekolah menengah, APK Tingkat SMP adalah 91,75. APK untuk jenjang SMP menurun dibandingkan SD, namun Murung Raya memiliki angka partisipasi yang lebih tinggi daripada rata-rata provinsi (88,28 persen). Penurunan dari tingkat SD ke SMP ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mempertahankan siswa di jenjang menengah pertama, meskipun situasi di Kabupaten Murung Raya relatif lebih baik. Sedangkan APK untuk jenjang SMA adalah 66,64 persen. Ini menandakan bahwa tantangan semakin besar untuk mempertahankan siswa hingga jenjang pendidikan menengah atas. Kabupaten Murung Raya memiliki APK SMA yang cukup jauh lebih rendah dibandingkan provinsi, menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan yang menyebabkan siswa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Angka Partisipasi Murni pada level menengah juga semakin menurun. APM untuk SMP adalah 84,99 dan SMA 53,35. Terjadi 154 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 penurunan APM yang signifikan dari jenjang SD ke SMP dan semakin tajam di jenjang SMA. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam mempertahankan partisipasi siswa ada di tingkat pendidikan menengah, terutama SMA. APM yang rendah di tingkat SMA memerlukan perhatian khusus. Intervensi seperti program beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil, serta kampanye kesadaran pentingnya pendidikan menengah atas bisa membantu meningkatkan angka partisipasi di jenjang ini. Dari dimensi infrastruktur, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi layak di Kabupaten Murung Raya menunjukkan masih membutuhkan perhatian. Misalnya dalam hal akses terhadap air bersih, berdasarkan dokumen RPJMD menunjukkan pada 2024 baru 58,83% rumah tangga di Kabupaten Murung Raya yang sudah mengakses air bersih, sementara jika dilihat dari Gambar 3.37 rumah tangga yang sudah mengakses air minum layak adalah 67,36%. Sedangkan berkaitan dengan sanitasi layak yang masih juga menjadi persoalan Kesehatan lingkungan di Kabupaten Murung Raya menunjukkan bahwa baru 66,12% dari rumah tangga di Kabupaten Murung Raya yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada 2024. Terakhir, dari dimensi ketahanan pangan masih perlu diperbaiki karena harga beras, dan produktivitas padi, di Kabupaten Murung Raya cenderung tidak stabil pada periode waktu tertentu. Kemiskinan dari dimensi ketahanan pangan menunjukkan hubungan langsung antara ketidakamanan ekonomi dengan akses terhadap pangan yang memadai. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa memiliki akses yang stabil terhadap makanan yang sehat dan bergizi untuk kesejahteraan jangka panjang. 4.4 Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan 4.4.1 Visi dan Misi Bupati Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Murung Raya dapat terwujud apabila memiliki rumusan strategi dan arah kebijakan yang komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 155 Sementara itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadi pilihan strategi yang rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Visi pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Murung Raya tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Murung Raya Hebat Semakin Maju Semakin Sejahtera Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”. Poin-poin dalam visi RPJMD tersebut merujuk pada jargon HEBAT dengan harapan masa depan Kabupaten Murung Raya penuh potensi dan harapan yaitu: humanis, ekonomi maju, bermartabat, amanah, dan tangguh; yang mana kelima elemen tersebut merupakan bagian dari tonggak capaian pembangunan menuju Murung Raya emas tahun 2030. mengandung tiga elemen utama, yaitu: sejahtera, bermartabat, dan pembangunan berbasis perdesaan; yang mana ketiga elemen tersebut merupakan bagian dari tonggak capaian pembangunan menuju Murung Raya emas tahun 2030. Adapun penjabaran dari kelima elemen utama visi Kabupaten Murung Raya periode 2020- 2024 adalah sebagai berikut. 4.4.1.1 Humanis Konsep pembangunan Kabupaten Murung Raya yang humanis menempatkan nilai kemanusiaan sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik dan angka statistik, tetapi juga dari terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat, organisasi, dan individu. Hubungan ini dibangun melalui komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, dan kolaborasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pola hubungan yang humanis memungkinkan terciptanya rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap program pemerintah, sehingga mendorong partisipasi aktif dan keberlanjutan hasil pembangunan. Dengan pendekatan ini, kemajuan Kabupaten Murung Raya dapat dicapai secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. 4.4.1.2 Ekonomi Maju Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Murung Raya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengembangkan 156 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 perekonomian daerah dengan strategi yang menyeluruh, antara lain: • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya secara proporsional; • Memastikan jalan antar kecamatan dan desa terhubung dan fungsional; • Pengembangan agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang kompetitif dan berorientasi pasar serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola dan mendapatkan kesempatan kerja; • Menciptakan KAMTIBNAS dan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya tarik berusaha guna percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Murung Raya; • Mengembangkan tenaga kerja lokal yang terampil dengan membangun sentra-sentra balai latihan kerja yang prospektif; • Pemberdayaan usaha mikro kecil (UMK) dan industri kecil menengah (IKM) yang melibatkan dunia usaha, perbankan, dan pemerintah Kabupaten Murung Raya; • Menyiapkan perusahaan daerah yang unggul dan kompetitif; • Mendukung dan memastikan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat agar tidak terhambat sampai ke daerah terpencil; • Menumbuh kembangkan kepercayaan sosial, kemandirian, kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Murung Raya. 4.4.1.3 Bermatabat Kabupaten Murung Raya yang bermartabat tercermin dari tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik, berbudaya, religius, dan memiliki toleransi tinggi menjadi cerminan daerah yang bermartabat. Keunggulan dan daya saing daerah dibangun melalui pelayanan publik yang berkualitas dan bermartabat oleh seluruh perangkat daerah, dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, dedikasi, dan profesionalisme tinggi. Dengan prinsip ini, pembangunan di Kabupaten Murung Raya diarahkan untuk meningkatkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 157 kemandirian daerah, memperkuat citra positif pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan masyarakat. 4.4.1.4 Amanah Nilai amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya hubungan yang saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Murung Raya berupaya membangun pribadi-pribadi pemimpin dan aparatur yang dapat dipercaya, memegang teguh janji, dan konsisten dalam menjalankan tugas. Amanah juga bermakna menciptakan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, sehingga tidak terjadi kesenjangan tanggung jawab antara pemerintah dan warga. Dengan prinsip amanah, setiap kebijakan dan program pembangunan akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, sehingga tercipta pemerintahan yang efektif, efisien, dan dipercaya publik. 4.4.1.5 Tangguh Pemerintahan yang tangguh adalah pemerintahan yang memiliki daya tahan, integritas, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Pemerintah Kabupaten Murung Raya memprioritaskan kualitas kerja, ketepatan waktu, dan pelayanan publik yang handal dalam setiap lini pelayanan. Ketangguhan ini ditunjukkan melalui kesiapan menghadapi perubahan dinamika sosial-ekonomi, bencana, maupun tantangan global, dengan tetap menjaga stabilitas daerah. Pemerintahan yang tangguh memastikan setiap kebijakan dan program dapat diimplementasikan dengan cepat, tepat, dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Dengan ketangguhan tersebut, Kabupaten Murung Raya akan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warganya secara konsisten. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:
18. 1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat;
19. 2.Meningkatkan sarana dan prasarana dasar infrastruktur yang berkeadilan dan merata;
20. 3.Mewujudkan perekonomian warga masyarakat Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan; 158 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029
21. 4.Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
22. 5.Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
23. 6.Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta pengamalan ajaran agama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Murung Raya yang religius, unggul dan berbudaya;
24. 7.Penguatan dan pelestarian kelembagaan adat istiadat dan budaya berbasis kearifan lokal di Kabupaten Murung Raya;
25. 8.Mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis di Kabupaten Murung Raya;
26. 9.Peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Murung Raya. Gambar 4.12 Hubungan Antar Elemen Visi Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya 2025-2029 Berdasarkan rumusan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih, mengacu serta menyelaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2045 maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:
27. 1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat; MURUNG RAYA EMAS 2030 MURUNG RAYA EMAS 2030 HumanisHumanis Ekonomi MajuEkonomi Maju BermartabatBermartabat AmanahAmanah TangguhTangguh Murung Raya Hebat Semakin Maju Semakin Sejahtera Murung Raya Hebat Semakin Maju Semakin Sejahtera Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 159
28. 2.Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkelanjutan;
29. 3.Mewujudkan perekonomian Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan;
30. 4.Mewujudkan pemerintah yang profesional, transparan, akuntabel, bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
31. 5.Memantapkan kehidupan sosial budaya yang berlandaskan kearifan lokal. Gambar 4.13 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Murung Raya Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Rumusan visi, misi dan tujuan pembangunan tersebut pada intinya adalah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Murung Raya, sebagaimana yang digambarkan dalam Gambar 4.13. Namun bagian berikutnya hanya akan mendiskusikan strategi-strategi pembangunan yang berkaitan dengan isu penanggulangan kemiskinan, yang meliputi: kualitas SDM, pemerataan kesejahteraan, dan rendahnya kemandirian ekonomi. Pemerataan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan yang Belum Optimal Kualitas SDM dan Kebudayaan yang Rendah Meningkatnya Pencemaran Lingkungan serta Tata Ruang yang Tidak Memenuhi Rekomendasi Teknis Kesenjangan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimalnya Penanganan Stunting serta Layanan Kesehatan Ibu dan Anak Tata Kelola Pemerintahan dan Kapasitas Birokrasi yang Terbatas Ketertiban Umum, Keamanan, dan Ketahanan Bencana 160 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 4.4.2 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 4.4.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029 Sementara itu isu strategis berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, berfokus pada visi Pembangunan: “Terwujudnya Murung Raya HEBAT Semakin Maju Semakin Sejahtera Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”. Isu strategis pembangunan dapat dilihat Tabel 4.12. Sebagai upaya mencapai visi, maka kemudian dirumuskan strategi pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dari misi yang terkait. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial masyarakat: untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi pertama ini dicapai melalui strategi:
a.Peningkatan partisipasi pendidikan yang berkualitas dengan mendorong pemerataan akses untuk menjamin tetap berlanjut sampai dengan jenjang pendidikan tinggi;
b.Percepatan peningkatan kesehatan masyarakat;
c.Meningkatkan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan dengan perlindungan sosial adaptif;
d.Mendorong pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Misi 2: Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkelanjutan; untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi kedua ini dicapai melalui strategi:
a.Peningkatan infrastruktur konektivitas dan dasar yang merata
b.Peningkatan konektivitas antar wilayah dan mendorong kemajuan di desa untuk pengembangan wilayah
c.Penguatan ketahanan bencana
d.Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan penerapan pola partisipatif dan normatif. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 161 Misi 3: Mewujudkan perekonomian Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan; untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi ketiga ini dicapai melalui strategi:
a.Perluasan promosi potensi daerah dan penyederhanaan perijinan investasi;
b.Peningkatan kualitas tenaga kerja untuk dapat diserap secara optimal dari perusahaan;
c.Mengembangkan pariwisata lokal berbasis desa wisata;
d.Meningkatkan produktivitas pertanian pangan dengan penyediaan sarpras dan teknologi yang tepat;
e.Penguatan nilai tambah mulai dari hulu hingga hilir yang berfokus pada sektor utama. Misi 4: Mewujudkan pemerintaha yang profesional, transparan, akuntabel, bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat; untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi keempat ini dicapai melalui strategi:
a.Penguatan internalisasi kelembagaan dan manajemen pemerintah yang berkontribusi dalam pembangunan. Misi 5: Memantapkan kehidupan sosial budaya yang berlandaskan kerifan lokal; untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi kelima ini dicapai melalui strategi:
b.Penguatan harmonisasi sosial melalui penguatan toleransi dan kerukunan masyarakat, penguatan nasionalisme, serta penguatan modal sosial berlandaskan kearifan budaya. 162 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Tabel 4.12 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Murung Raya Tujuan Sasaran Indikator Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat IPM dan Angka Kemiskinan Meningkatnya akses kualitas pendidikan Indeks pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Angka harapan hidup Berkurangnya beban pengeluaran Indeks kebutuhan dasar Meningkatnya pendapatan masyarakat Indeks keberdayaan ekonomi Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkelanjutan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Risiko Bencana Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar Meningkatnya konektivitas wilayah yang efisien Rasio konektivitas daerah Meningkatnya resiliensi wilayah terhadap bencana Indeks ketahanan daerah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Mewujudkan Perekonomian Kabupaten Murung Raya yang Maju, Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya investasi daerah % Peningkatan realisasi investasi Meningkatnya perluasan lapangan kerja TPT Berkembangnya pariwisata lokal yang berbasis desa wisata PAD pariwisata Meningkatnya produktivitas pertanian dalam meningkatkan kemandirian pangan % Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan indeks ketahanan Meningkatnya pengembangan sektor usaha berbasis potensi unggulan daerah % Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Bebas Korupsi, dengan Memberi Ruang Bagi Partisipasi Masyarakat Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintah SAKIP dan IPKD Meningkatnya profesionalitas ASN Indeks profesionalitas ASN Terwujudnya transformasi pelayanan publik yang inovatif Indeks pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat Meningkatnya digitalisasi tata kelola pemerintah daerah Indeks PEMDI Memantapkan Kehidupan Sosial Budaya yang Berlandaskan Kearifan Lokal Indeks Pembangunan Kebudayaan Meningkatnya harmonisasi sosial Indeks peranan sosial Meningkatnya pelestarian budaya kearifan lokal % Warisan budaya benda dan tak benda yang dilestarikan Sumber: RPJMD Kabupaten Murung Raya 2025–2029 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 163 Bab 5 Lokasi Prioritas ab 5 5.1 Analisis Kuadran Wilayah Sebagai upaya mencapai ketepatan sasaran program perlu dilakukan penentuan golongan terentan dan menentukan lokasi prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Penentuan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan karena setiap wilayah memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda. Penentuan lokasi prioritas ini merupakan rekomendasi sesuai dengan kondisi yang ada. 5.1.1 Kuadran Wilayah Kemiskinan Umum Analisis prioritas lokasi intervensi dapat dilakukan menggunakan indikator kesejahteraan sosial antara lain indeks desa membangun, angka putus sekolah, angka prevalensi bayi kekurangan gizi. Tingkat kemiskinan sebagai dasar pembanding berdasarkan persentase individu Desil 1 di mana menggambarkan tingkat kemiskinan kelompok 10 persen terendah. Berdasarkan hasil analisis kuadran wilayah antara tingkat kemiskinan dengan IDM, kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yaitu Kecamatan Uut Murung, Permata Intan, dan Seribu Riam (Gambar 5.1). Ketiga kecamatan tersebut menunjukkan angka IDM yang rendah disertai tingkat kemiskinan yang tinggi. Upaya perbaikan pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan di ketiga kecamatan tersebut. 164 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Gambar 5.1 Diagram Persentase Individu Desil 1 terhadap Indeks Desa Membangun Kabupaten Murung Raya, 2023 Sumber: 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
1. 2.Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 5.1.2 Kuadran Wilayah Bidang Ketenagakerjaan Analisis prioritas wilayah dalam bidang ketenagakerjaan merujuk pada factor utama yang mempengaruhi hubungan antara kemiskinan dan ketenagakerjaan yaitu pekerjaan tidak layak, pengangguran, akses terbatas ke Pendidikan dan pelatihan keterampilan, ketidaksetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Dalam analisis kemiksinan bidang ketenagakerjaan mengidentifikasi 2 parameter penyebab utama masalah yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) hal ini sebagaimana dijabarkan pada bab 4. Sehingga perlu dikembangkan beberapa program seperti perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan. Permata Intan Sungai Babuat Murung Laung Tuhup Barito Tuhup Raya Tanah SiangTanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu Riam Uut Murung 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 3,39 8,39 13,39 18,39 23,39 Indeks Desa Membangun Persentase Individu Desil 1 (persen) Prioritas Lokasi Intervensi menurut IDM dan Persentase Individu Desil 1 Priorita s 2 Priorita s 4 Priorita s 3 Priorita s 1 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 165 Wilayah yang menjadi prioritas difokuskan pada kecamatan- kecamatan dengan potensi ekonomi yang berbeda-beda. Kecamatan Murung yang memiliki potensi populasi yang terbesar, prioritas pada pengembangan sektor jasa dan perdagangan, serta pembangunan UMKM. Sedangkan untuk beberapa kecamatan lain yang difokuskan pada pengembangan sektor pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Sumber Barito. Kecamatan dengan prioritas pada pengelolaan hutan berkelanjutan yaitu Kecamatan Barito Tuhup Raya dan Kecamatan Permata Intan. Sedangkan Kecamatan dengan prioritas pada pemberdayaan tenaga kerja di sektor pertambangan yaitu Kecamatan Laung Tuhup dan Kecamatan Tanah Siang. Dengan melakukan prioritas bidang ketenagakerjaan pada beberapa kecamatan tersebut, diharapkan mampu mengurangi persoalan ketenagakerjaan yang ada. 5.1.3 Kuadran Wilayah Bidang Kesehatan Analisis kuadran wilayah untuk bidang Kesehatan dengan melihat angka prevalensi bayi kekurangan gizi, kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yaitu Kecamatan Uut Murung dan Permata Intan (Gambar 5.2). Kecamatan tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi disertai angka permasalahan kekurangan gizi pada bayi yang juga tinggi. Sementara itu, Kecamatan Seribu Riam memiliki persentase individu Desil 1 yang tinggi (19,10%), tetapi prevalensi bayi kekurangan gizi justru rendah (5,66%). Hal ini dapat menunjukkan bahwa terdapat faktor lain seperti akses layanan kesehatan atau program intervensi gizi yang lebih baik di kecamatan ini. Kecamatan seperti Tanah Siang Selatan menunjukkan persentase individu Desil 1 yang relatif rendah (4,60%), tetapi prevalensi bayi kekurangan gizi juga sangat rendah (5,31%). Hal ini menandakan bahwa meskipun tingkat kemiskinan relatif rendah, perhatian terhadap kesehatan dan gizi bayi tetap terjaga. Sebaliknya, Kecamatan Barito Tuhup Raya dengan distribusi persentase individu di Desil 1 hingga 4 yang cukup merata (sekitar 12-13%), memiliki angka prevalensi bayi kekurangan gizi yang tinggi (28,57%), menunjukkan potensi adanya masalah pada ketahanan pangan dan akses kesehatan. Berdasarkan sarana kesehatannya, Kabupaten Murung Raya hanya memiliki 1 rumah sakit di Kecamatan Murung, tidak ada rumah sakit bersalin, tidak ada poliklinik, 13 puskesmas, 94 puskesmas 166 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 pembantu, dan 3 apotek. Dari keenam sarana kesehatan tersebut, Kecamatan Permata Intan hanya memiliki puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek; sementara Kecamatan Uut Murung tidak memiliki sarana kesehatan (pedataan Potensi Desa tahun 2021). Sementara itu, berdasarkan pendataan balita stunting menurut Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Murung Raya menunjukkan angka prevalensi stunting balita yang tinggi di Puskesmas Tumbang Olong, Kecamatan Uut Murung mencapai 27,21 persen (tertinggi ke-2) serta di Puskesmas Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan mencapai 15,29 persen (tertinggi ke-7). Kondisi pemenuhan gizi penduduk di beberapa kecamatan dapat disimpulkan masih lemah, terutama di kecamatan dengan angka prevalensi kekurangan gizi yang tinggi seperti Permata Intan, Laung Tuhup, dan Barito Tuhup Raya. Tingginya prevalensi bayi kekurangan gizi di wilayah-wilayah ini menunjukkan bahwa akses atau kualitas pangan, terutama bagi bayi dan anak-anak, kemungkinan masih rendah. Di sisi lain, Sungai Babuat dan Tanah Siang yang memiliki persentase individu Desil 1 hingga 4 yang terdistribusi lebih merata dan angka prevalensi bayi kekurangan gizi lebih rendah, menunjukkan potensi ketahanan pangan yang lebih baik atau keberhasilan intervensi kesehatan. A. Desil 1 Permata Intan Sungai Babuat Murung Laung Tuhup Barito Tuhup Raya Tanah Siang Tanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu Riam Uut Murung 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Angka Prevalensi Bayi Kekurangan Gizi Kecamatan Persentase Individu Desil 1 (persen) Prioritas Lokasi Intervensi menurut Persentase Individu Desil 1 dan Angka Prevalensi Bayi Kekurangan Gizi Kecamatan (persen) Priorita s 1 Priorita s 3 Priorita s 4 Priorita s 2 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 167 B. Desil 2 C. Desil 3 Permata Intan Sungai Babuat Murung Laung Tuhup Barito Tuhup Raya Tanah Siang Tanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu Riam Uut Murung 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 0 5 10 15 20 25 30 Angka Prevalensi Bayi Kekurangan Gizi Kecamatan Persentase Individu Desil 2 (persen) Prioritas Lokasi Intervensi menurut Persentase Individu Desil 2 dan Angka Prevalensi Bayi Kekurangan Gizi Kecamatan (persen) Priorita s 1 Priorita s 3 Priorita s 4 Priorita s 2 Permata Intan Sungai Babuat Murung Laung Tuhup Barito Tuhup Raya Tanah Siang Tanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu Riam Uut Murung 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 0 5 10 15 20 25 30 Angka Prevalensi Bayi Kekurangan Gizi Kecamatan Persentase Individu Desil 3 (persen) Prioritas Lokasi Intervensi menurut Persentase Individu Desil 3 dan Angka Prevalensi Bayi Kekurangan Gizi Kecamatan (persen) Priorita s 1 Priorita s 3 Priorita s 4 Priorita s 2 168 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 D. Desil 4 Gambar 5.2 Diagram Persentase Individu Desil 1 hingga 4 terhadap Angka Prevalensi Bayi Kekurangan Gizi Kabupaten Murung Raya, 2023 Sumber: 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
2. 2.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kekurangan gizi pada usia dini akan berimplikasi pada perkembangan anak dan perkembangan potensi diri pada usia produktif. Sumberdaya manusia yang unggul dapat dicapai dengan meningkatkan aspek kecerdasan, kesehatan fisik, dan ketahanan mental. Gizi sebagai pondasi memiliki peran besar yang berdampak dalam kontribusi terhadap pembangunan suatu daerah. Dengan begitu, perbaikan gizi merupakan langkah awal dalam pengembangan sumberdaya manusia dan penurunan kemiskinan. Gambar 5.2 memperlihatkan kuadran wilayah mulai desil 1 hingga 4 untuk angka prevalensi bayi kekurangan gizi. 5.1.4 Kuadran Wilayah Bidang Pendidikan Analisis kuadran wilayah dalam bidang pendidikan mempertimbangkan angka putus sekolah yang masih cukup tinggi Permata Intan Sungai Babuat Murung Laung Tuhup Barito Tuhup Raya Tanah Siang Tanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu Riam Uut Murung 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 0 5 10 15 20 25 30 Angka Prevalensi Bayi Kekurangan Gizi Kecamatan Persentase Individu Desil 4 (persen) Prioritas Lokasi Intervensi menurut Persentase Individu Desil 4 dan Angka Prevalensi Bayi Kekurangan Gizi Kecamatan (persen) Priorita s 1 Priorita s 3 Priorita s 4 Priorita s 2 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 169 pada jenjang sekolah dasar pada beberapa wilayah. Angka Putus Sekolah SD, kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yaitu Kecamatan Permata Intan (Gambar 5.3). Kecamatan tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan baik pada desil 1, 2, maupun 3 yang tinggi disertai angka putus sekolah jenjang pendidikan SD yang tinggi juga. Berdasarkan potensinya, Kecamatan Permata Intan memiliki jumlah sekolah SD yang cukup banyak yaitu sebanyak 23 sekolah SD, 178 guru SD, dan 1.453 siswa SD. Tingginya AptS SD menunjukkan banyaknya anak di Permata Intan yang berhenti sekolah sebelum tamat SD. Berdasarkan Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan pendidikan yang ditamatkan terakhir Belum Tamat SD di Kaupaten Murung Raya mencapai 30,92 persen. Angka tersebut menunjukkan karakter penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya yang merupakan penduduk belum tamat SD. Upaya intervensi bidang pendidikan berupa penurunan angka putus sekolah untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan di Kecamatan Permata Intan. A. Desil 1 Permata Intan Sungai Babuat Murung Laung Tuhup Barito Tuhup Raya Tanah Siang Tanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu Riam Uut Murung 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 APtS SD Kecamatan Persentase Individu Desil 1 (persen) Prioritas Lokasi Intervensi Persentase Individu Desil 1 dan Angka Putus Sekolah SD Kabupaten Murung Raya Priorita s 1 Priorita s 3 Priorita s 4 Priorita s 2 170 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 B. Desil 2 C. Desil 3 Permata Intan Sungai Babuat Murung Laung Tuhup Barito Tuhup Raya Tanah Siang Tanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu RiamUut Murung 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 0 5 10 15 20 25 30 APS SD Kecamatan Persentase Individu Desil 2 (persen) Prioritas Lokasi Intervensi Persentase Individu Desil 2 dan Angka Putus Sekolah SD Kabupaten Murung Raya Priorita s 1 Priorita s 3 Priorita s 4 Priorita s 2 Permata Intan Sungai Babuat Murung Laung Tuhup Barito Tuhup Raya Tanah Siang Tanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu Riam Uut Murung 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 0 5 10 15 20 25 30 APS SD Kecamatan Persentase Individu Desil 3 (persen) Prioritas Lokasi Intervensi Persentase Individu Desil 3 dan Angka Putus Sekolah SD Kabupaten Murung Raya Priorita s 1 Priorita s 3 Priorita s 4 Priorita s 2 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 171 D. Desil 4 Gambar 5.3 Diagram Persentase Individu Desil 1 terhadap Angka Putus Sekolah SD Kabupaten Murung Raya, 2023 Sumber: 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. 2.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kondisi prioritas 1 lainnya ditunjukkan pada Kecamatan Tanah Siang Selatan dan Barito Tuhup Raya yang memiliki angka putus sekolah SD tinggi serta persentase signifikan individu dalam desil kesejahteraan 3 dan 4 tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya proporsi penduduk dengan perekonomian yang lebih baik diikuti dengan kondisi pendidikan yang kurang baik, sehingga mengindikasikan perlunya peningkatan aksesibilitas dan kualitas fasilitas pendidikan. Sementara itu, kecamatan seperti Sungai Babuat, Uut Murung, dan Seribu Riam meskipun tercatat tidak memiliki Angka Putus Sekolah SD (0,00), tingginya proporsi penduduk kelompok 10—40 persen terendah mampu menggeser ketiga kecamatan tersebut dari Prioritas 4 menjadi Prioritas 2. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya Apts tidak diikuti dengan menurunnya permasalahan kemiskinan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pengajaran serta dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah-wilayah yang terdampak. Permata Intan Sungai Babuat Murung Laung Tuhup Barito Tuhup Raya Tanah Siang Tanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu RiamUut Murung0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 0 5 10 15 20 25 30 APS SD Kecamatan Persentase Individu Desil 4 (persen) Prioritas Lokasi Intervensi Persentase Individu Desil 4 dan Angka Putus Sekolah SD Kabupaten Murung Raya Priorita s 1 Priorita s 3 Priorita s 4 Priorita s 2 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 173 5.2 Matrik Prioritas Program Tabel 5.2 Matriks Prioritas Program Pengentasan Kemiskinan No Sektor/urusa n Kebijakan / Strategi Sasaran Indikator sasaran Program Indikator Program Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya Akses Kualitas Pendidikan Indeks Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan yang terlayani secara administratif dan manajerial 108,00 122.243.512.324 82,00 161.343.541.818 84,00% 173.542.727.015 86,00% 179.530.536.089 88,00% 185.484.039.877 2 Dinas Kesehatan Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat 70,91 TAHUN 52.839.827.402 0,78 146.827.667.198 0,81 152.510.433.917 0,83 159.976.712.772 0,86 166.375.781.282 3 Dinas Kesehatan Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 53 - 70,91 Tahun 969.285.645 0,79 15.190.525.400 0,80 16.709.577.940 0,82 18.821.455.420 0,85 19.216.705.984 4 Badan penanggulang an Bencana Daerah Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya resiliensi wilayah terhadap bencana Indeks Ketahanan Daerah PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA Persentase penanganan bencana 100,00 2.475.000.000 100,00 5.433.745.326 100,00 5.623.926.413 100,00 5.820.763.837 100,00 6.024.490.572 5 Dinas Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya KPM Penerima Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 34,35 225.565.748 100,00 621.015.913 100,00 1.423.728.223 100,00 665.247.771 100,00 663.531.442 6 Dinas Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya KPM Penerima Bantuan Sosial yang Tepat Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar N/A 2.320.042.065 100,00 5.299.645.278 100,00 5.485.132.862 100,00 5.677.112.512 100,00 5.875.811.451 174 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 No Sektor/urusa n Kebijakan / Strategi Sasaran Indikator sasaran Program Indikator Program Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Sasaran 7 Dinas Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya KPM Penerima Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana N/A 80.478.000 100,00 2.843.947.020 100,00 2.943.485.166 100,00 3.046.507.147 100,00 2.618.778.941 8 Distransnaker Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya KPM Penerima Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Prosentase Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS 100,00 510.000.00 1,00 1.020.000.000 1,00 1.000.000.000 1,00 1.050.000.000 1,00 1.050.000.000 9 DP3ADALDUK KB Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Terkendalinya Jumlah Penduduk Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indeks Pembangunan Keluarga (i Bannga) 100,00 1.275.250.000 1,00 3.700.000.000 1,00 3.750.000.000 1,00 3.800.000.000 1,00 3.850.000.000 10 DP3ADALDUK KB Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Terkendalinya Jumlah Penduduk Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-49 Tahun 135 Kecama tan/Kel urah an/Des a 715.000.000 1,00 2.000.000.000 1,00 2.100.000.000 1,00 2.150.000.000 1,00 2.150.000.000 11 Dinas Ketahanan Pangan Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya Ketahanan Pangan Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan N/A 863.000.000 100,00 1.163.901.234 100,00 1.204.637.778 100,00 1.246.800.100 100,00 1.290.438.103 12 Dinas Ketahanan Pangan Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkanya Pemenuhan Pangan yang Bergizi Angka Harapan Hidup PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan N/A 867.466.952 100,00 1.490.399.557 100,00 1.542.563.541 100,00 1.596.553.265 100,00 1.652.432.629 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 175 No Sektor/urusa n Kebijakan / Strategi Sasaran Indikator sasaran Program Indikator Program Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 13 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya Akses Terhadap Rumah Layak Huni Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Peningkatan kualitas perumahan layak huni N/A 1.225.000.000 1,00 7.900.899.000 1,00 8.999.966.772 1,00 9.100.556.870 1,00 9.601.700.600 14 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 100,00 500.000.000 0,18 1.340.500.000 0,18 1.580.500.000 0,18 1.620.500.000 0,18 1.660.500.000 15 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 100,00 500.000.000 1,00 1.340.500.000 1,00 1.580.500.000 1,00 1.620.500.000 1,00 1.660.500.000 16 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan 100,00 35.000.000 1,00 55.000.000 1,00 55.000.000 1,00 55.000.000 1,00 55.000.000 17 Dinas Sosial Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Tepat Sasaran Indeks Keberdayaan Ekonomi PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam pelayanan Sosial 33,33 59.827.400 100,00 802.077.442 100,00 830.150.153 100,00 859.205.408 100,00 889.277.597 18 Distransnaker Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Tingkat Penganggura n Terbuka PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi Kompetensi 100,00 450.000.000 1,00 6.850.000.000 1,00 7.150.000.000 1,00 7.075.000.000 1,00 6.975.000.000 176 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 No Sektor/urusa n Kebijakan / Strategi Sasaran Indikator sasaran Program Indikator Program Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 19 Distransnaker Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Tingkat Penganggura n Terbuka PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Prosentase jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan 100,00 490.000.000 1,00 415.000.000 1,00 525.000.000 1,00 360.000.000 1,00 475.000.000 20 DP3ADALDUK KB Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pemebrdayaan Ekonomi Perempuan Indeks Keberdayaan Ekonomi PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak 5 Dokume n 60.000.000 10 Dokum en 400.000.000 10 Dokume n 750.000.000 10 Dokum en 760.000.000 10 Dokum en 780.000.000 21 DP3ADALDUK KB Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pemebrdayaan Ekonomi Perempuan Indeks Keberdayaan Ekonomi PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 39 Perangk at Daerah 390.000.000 4.1 550.000.000 4.35 880.000.000 4.6 985.000.000 4.85 990.000.000 22 Diskop,UKM Perindag Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pengembangan sektor usaha Berbasis Sektor Unggulan Daerah % Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang berdaya 35 UMKM 150.000.000 31,00 1.500.000.000 32,00 1.800.000.000 33,00 1.825.000.000 34,00 1.825.000.000 23 Diskop,UKM Perindag Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pengembangan sektor usaha Berbasis Sektor Unggulan Daerah % Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM Persentase Usaha Mikro naik kelas 55 orang 50.000.000 11,00 1.000.000.000 12,00 1.000.000.000 13,00 1.000.000.000 14,00 1.000.000.000 24 Diskop,UKM Perindag Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pengembangan sektor usaha Berbasis Sektor Unggulan Daerah % Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok 30,00 660.000.000 5,60 6.470.000.000 5,70 6.675.000.000 5,80 6.675.000.000 5,90 6.675.000.000 25 Dinas Pertanian Dan Perikanan Meningkatkan Pendapatan masyarakat Meningkatnya produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuha n PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Menjadi LP2B 80,00 3.240.000.000 10,00 12.500.000.000 13,00 13.500.000.000 6,00 13.500.000.000 8,00 13.000.000.000 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 177 No Sektor/urusa n Kebijakan / Strategi Sasaran Indikator sasaran Program Indikator Program Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 26 Dinas Pertanian Dan Perikanan Meningkatkan Pendapatan masyarakat Meningkatnya produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuha n PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan ROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 59,38 kg/ Kapita 3.691.121.240 6,10 4.000.000.000 6,20 5.000.000.000 6,30 5.000.000.000 6,40 5.000.000.000 27 Dinas Pertanian Dan Perikanan Meningkatkan Pendapatan masyarakat Meningkatnya produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuha n PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan 1689 kg 78.000.000 13,00 5.000.000.000 14,00 5.000.000.000 15,00 5.000.000.000 16,00 5.000.000.000 28 Dinas Pertanian Dan Perikanan Meningkatkan Pendapatan masyarakat Meningkatnya produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuha n PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi 40 Jumlah kelompo k tani 2.530.640.000 100,00 5.500.000.000 100,00 5.500.000.000 100,00 5.500.000.000 100,00 5.500.000.000 29 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan Pendapatan masyarakat Meningkatnya produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuha n PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota NA 400.000.000 100,00 30.569.428 100,00 31.639.358 100,00 32.746.736 100,00 33.892.872 30 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan Pendapatan masyarakat Meningkatnya produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuha n PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor PPH NA 2.404.000.000 100,00 4.752.585.064 100,00 4.918.925.542 100,00 5.091.087.935 100,00 5.269.276.014 31 Dinas Pekerjaan Umum dan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur Indeks kepuasan Layanan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui NA 9.360.000.000 75,00 25.000.000.000 80,00 25.000.000.000 85,00 25.000.000.000 90,00 25.000.000.000 178 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 No Sektor/urusa n Kebijakan / Strategi Sasaran Indikator sasaran Program Indikator Program Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Penataan Ruang dasar Infrastruktu r Dasar N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten / Kota 32 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar Indeks kepuasan Layanan Infrastruktu r Dasar PENGELOLAAM DAM PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian Dengan Akses sanitasi NA 2.000.000.000 72,00 10.000.000.000 73,00 10.000.000.000 80,00 10.000.000.000 85,00 10.000.000.000 33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya konektivitas wilayah yang efisien Rasio Konektivitas Daerah PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN Tingkat Kemantapan Jalan NA 70.900.000.000 43,66 175.950.000.000 46,16 225.900.000.000 48,66 259.750.000.000 51,16 76.100.000.000 34 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar Indeks kepuasan Layanan Infrastruktu r Dasar PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN Peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta mewujudkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman NA 600.000.000 1,00 518.007.890 1,00 638.700.988 1,00 661.091.501 1,00 684.246.558 35 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar Indeks kepuasan Layanan Infrastruktu r Dasar PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan hunian, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup NA 1.105.000.000 1,00 3.799.788.800 1,00 4.199.564.320 1,00 4.432.159.000 1,00 4.583.709.871 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 179 No Sektor/urusa n Kebijakan / Strategi Sasaran Indikator sasaran Program Indikator Program Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 36 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar Indeks kepuasan Layanan Infrastruktu r Dasar PROGRAM PENINGKATAN PRASARAN, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Rata-rata Capaian pembangunan prasaranan, sarana dan utilitas Bidang PSU NA 7.550.000.000 1,00 28.999.778.800 1,00 32.340.888.760 1,00 33.266.788.090 1,00 34.599.880.760 37 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Menguatkan Ketahanan Sosial Budaya Indeks Peranan Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
4. 1.Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
5. 2.Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat 2 Dokume n 1.680.000.000 125,00 10.513.200.000 125,00 11.513.200.000 125,00 11.513.200.000 125,00 11.513.200.000 38 Dinas Perhubungan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya konektivitas wilayah yang efisien Rasio Konektivitas Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Capaian kegiatan Program Pengelolaan Pelayaran NA 1.500.000.000 98,00 4.524.912.400 98,00 5.479.050.700 98,00 5.479.050.700 98,00 5.479.050.700 180 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Tabel 5.3 Matriks Prioritas Program Pengentasan Kemiskinan No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD

(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu PENDIDIKAN 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Meningkatnya Akses Kualitas Pendidikan Indeks Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Satuan Pendidikan yang Terlayani Secara Administratif dan Manajerial 80,00% 82,00% 161.343.541.818 84,00% 173.542.727.015 86,00% 179.530.536.089 88,00% 185.484.039.877 90,00% 185.484.039.877 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Meningkatnya Akses Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik Indeks Pendidikan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase PTK yang Memenuhi Kualitas dan Memiliki Sertifikasi 44,00% 50,00% 733.649.269 55,00% 789.150.984 65,00% 816.139.947 75,00% 843.194.986 85,00% 843.194.986 3 Dinas Perpustakaan dan Arsip Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Meningkatnya Akses Kualitas Pendidikan Indeks Pendidikan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 63.65 64 1.000.000.000 65 1.749.798.000 65 1.850.000.000 66 1.855.000.000 66 1.855.000.000 KESEHATAN 1 Dinas Kesehatan Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 0,77 0,78 146.827.667.198 0,81 152.510.433.917 0,83 159.976.712.772 0,86 166.375.781.282 0,90 166.375.781.282 2 Dinas Kesehatan Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan 0,72 0,78 4.452.573.412 0,81 4.897.830.753 0,84 5.097.951.778 0,85 5.363.045.271 0,88 5.363.045.271 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 181 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 4 Dinas Kesehatan Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 0,78 0,79 15.190.525.400 0,80 16.709.577.940 0,82 18.821.455.420 0,85 19.216.705.984 0,89 19.216.705.984 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 25,87 26,87 10.000.000.000 27,87 10.000.000.000 28,87 10.000.000.000 29,87 10.000.000.000 30,87 10.000.000.000 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten /Kota 70,00 75,00 25.000.000.000 80,00 25.000.000.000 85,00 25.000.000.000 90,00 25.000.000.000 95,00 25.000.000.000 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi 71 72,00 10.000.000.000 73,00 10.000.000.000 80,00 10.000.000.000 85,00 10.000.000.000 95,00 10.000.000.000 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan 50,00 60,00 65.000.000.000 70,00 75.000.000.000 80,00 75.000.000.000 90,00 75.000.000.000 100,00 75.000.000.000 182 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Rasio Konektivitas Daerah PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN Tingkat Kemantapan Jalan 41,16 43,66 175.950.000.000 46,16 225.900.000.000 48,66 259.750.000.000 51,16 276.100.000.000 53,66 284.600.000.000 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) Rata-rata Capaian Pembangunan Prasaranan, Sarana dan Utilitas Bidang PSU NA 1,00 28.999.778.800 1,00 32.340.888.760 1,00 33.266.788.090 1,00 34.599.880.760 1,00 34.599.880.760 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Hunian, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup NA 1,00 3.799.788.800 1,00 4.199.564.320 1,00 4.432.159.000 1,00 4.583.709.871 1,00 4.583.709.871 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya Akses Terhadap Rumah Layak Huni Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Peningkatan Kualitas Perumahan Layak Huni NA 1,00 7.900.899.000 1,00 8.999.966.772 1,00 9.100.556.870 1,00 9.601.700.600 1,00 9.601.700.600 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 183 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, serta Mewujudkan Sinergi antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman NA 1,00 518.007.890 1,00 638.700.988 1,00 661.091.501 1,00 684.246.558 1,00 684.246.558 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Satuan Polisi Pamong Praja Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya Resiliensi Wilayah Terhadap Bencana Indeks Ketahanan Daerah PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Tingkat Penyelesaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1,00 100,00 1.822.890.000 100,00 2.342.890.000 100,00 2.292.890.000 100,00 2.292.890.000 100,00 2.292.890.000 2 Badan Penanggulanga n Bencana Daerah Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya Resiliensi Wilayah Terhadap Bencana Indeks Ketahanan Daerah PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA Persentase Penanganan Bencana 100,00 100,00 5.433.745.326 100,00 5.623.926.413 100,00 5.820.763.837 100,00 6.024.490.572 100,00 6.024.490.572 SOSIAL 184 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 1 Dinas Sosial Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Tepat Sasaran Indeks Keberdayaan Ekonomi PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 99,76 % 100 % 802.077.442,00 100 % 830.150.153,00 100 % 859.205.408,00 100 % 889.277.597,00 100 % 889.277.597,00 2 Dinas Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya KPM Penerima Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 99,84 % 100 % 621.015.913,00 100 % 1.423.728.223,00 100 % 665.247.771,00 100 % 663.531.442,00 100 % 688.531.442,00 3 Dinas Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya KPM Penerima Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 99,,92 % 100 % 5.299.645.278,00 100 % 5.485.132.862,00 100 % 5.677.112.512,00 100 % 5.875.811.451,00 100 % 5.875.811.451,00 4 Dinas Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya KPM Penerima Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 98,05 % 100 % 2.843.947.020,00 100 % 2.943.485.166,00 100 % 3.046.507.147,00 100 % 2.618.778.941,00 100 % 2.454.501.344,00 TENAGA KERJA 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Prosentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja NA 1,00 1.200.000.000 1,00 1.200.000.000 1,00 1.250.000.000 1,00 1.300.000.000 1,00 1.300.000.000 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 185 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA Prosentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi NA 1,00 6.850.000.000 1,00 7.150.000.000 1,00 7.075.000.000 1,00 6.975.000.000 1,00 6.975.000.000 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Prosentase Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan NA 1,00 415.000.000 1,00 525.000.000 1,00 360.000.000 1,00 475.000.000 1,00 475.000.000 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat Meningkatnya KPM Penerima Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Prosentase Jumlah Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS NA 1,00 1.020.000.000 1,00 1.000.000.000 1,00 1.050.000.000 1,00 1.050.000.000 1,00 1.050.000.000 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Indeks Kualitas Keluarga PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Medapakan Layanan Komprehensif 0,80 0,80 550.000.000 0,80 750.000.000 0,80 765.000.000 0,80 770.000.000 0,80 770.000.000 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Akses Kualitas Pendidikan Indeks Pendidikan PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indeks Perlindungan Anak (PHA) 69.57 Indeks 69.57 Indeks 625.881.364 69.57 Indeks 725.881.364 69.57 Indeks 755.881.364 69.57 Indeks 760.000.000 69.57 Indeks 760.000.000 186 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Indeks Keberdayaan Ekonomi PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak 10 Dokumen 10 Dokumen 400.000.000 10 Dokumen 750.000.000 10 Dokumen 760.000.000 10 Dokumen 780.000.000 10 Dokumen 780.000.000 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Indeks Keberdayaan Ekonomi PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 3.70% 4.10% 550.000.000 4.35% 880.000.000 4.60% 985.000.000 4.85% 990.000.000 5.10% 990.000.000 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 0,17 0,18 1.340.500.000 0,18 1.580.500.000 0,18 1.620.500.000 0,18 1.660.500.000 0,18 1.700.500.000 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,67 3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 1,00 1,00 1.340.500.000 1,00 1.580.500.000 1,00 1.620.500.000 1,00 1.660.500.000 1,00 1.700.500.000 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 187 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 0,99 99,30% 99,40% 99,50% 99,60% 99,70% 5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan 1,00 1,00 1.285.500.000 1,00 1.525.500.000 1,00 1.565.500.000 1,00 1.605.500.000 1,00 1.645.500.000 8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan 1,00 1,00 55.000.000 1,00 55.000.000 1,00 55.000.000 1,00 55.000.000 1,00 55.000.000 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terkendalinya Jumlah Penduduk Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-49 Tahun 99.98% 1,00 2.000.000.000 1,00 2.100.000.000 1,00 2.150.000.000 1,00 2.150.000.000 1,00 2.150.000.000 188 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Keluarga Berencana 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Meningkatnya Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern CPR Kepada Pasangan Usia Subur (PUS) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR, 92.19 % 1,00 2.500.000.000 1,00 2.550.000.000 1,00 2.700.000.000 1,00 2.700.000.000 1,00 2.700.000.000 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terkendalinya Angka Kelahiran Menuju Keluarga Berkualitas dan Sejahtera Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Angka kKlahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Menekan Persentase Unmet Need guna Pengendalian Jumlah Penduduk Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Persentase Unmet Need NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Menurunkan Persentase Tingkat Kehamilan yang Tidak Diinginkan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 189 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Keluarga Berencana 6 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terwujudnya Keluarga Berkualitas Melalui Penguatan dan Kemandirian Kampung KB Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Proporsi Kampung KB Mandiri/Berlelanjut an NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 7 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana guna Mendukung Keluarga Sehat dan Sejahtera Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terkendalinya Jumlah Penduduk Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA Indeks Pembangunan Keluarga (i Bannga) 96.76 % 1,00 3.700.000.000 1,00 3.750.000.000 1,00 3.800.000.000 1,00 3.850.000.000 1,00 3.900.000.000 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terkendalinya Jumlah Penduduk Indeks Kebutuhan Dasar Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 190 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Keluarga Berencana 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terkendalinya Jumlah Penduduk Indeks Kebutuhan Dasar Indeks Lansia Berdaya NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Terkendalinya Jumlah Penduduk Indeks Kebutuhan Dasar Indeks Pengasuhan Remaja NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Persentase Fasilitas Penataan Desa PROGRAM PENATAAN DESA Jumlah Fasilitasi Penataan Desa NA 5,00 2.000.000.000 6,00 2.500.000.000 6,00 2.500.000.000 6,00 2.500.000.000 6,00 2.500.000.000 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Persentase Fasilitas Kerjsama Desa PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Desa NA 5,00 1.000.000.000 6,00 1.500.000.000 7,00 1.500.000.000 8,00 1.500.000.000 10,00 1.500.000.000 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 191 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan NA 23,00 3.000.000.000 23,00 4.000.000.000 23,00 4.000.000.000 23,00 4.000.000.000 24 4.000.000.000 4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Menguatkan Ketahanan Sosial Budaya Indeks Peranan Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1.Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
2.Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat NA 125,00 10.513.200.000 125,00 11.513.200.000 125,00 11.513.200.000 125,00 11.513.200.000 125,00 11.513.200.000 PANGAN 1 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota NA 100 % 30.569.428 100 % 31.639.358 100 % 32.746.736 100 % 33.892.872 100 % 33.892.872 2 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor PPH NA 100 % 4.752.585.064 100 % 4.918.925.542 100 % 5.091.087.935 100 % 5.269.276.014 100 % 5.269.276.014 3 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Ketahanan Pangan Indeks Kebutuhan Dasar PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan NA 100 % 1.163.901.234 100 % 1.204.637.778 100 % 1.246.800.100 100 % 1.290.438.103 100 % 1.290.438.104 192 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD

(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 4 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkanya Pemenuhan Pangan yang Bergizi Angka Harapan Hidup PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan NA 100 % 1.490.399.557 100 % 1.542.563.541 100 % 1.596.553.265 100 % 1.652.432.629 100 % 1.652.432.629 PERHUBUNGAN 1 Dinas Perhubungan Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien Rasio Konektivitas Daerah PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Capaian Kegiatan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 0,96 98,00 5.929.782.500 98,00 5.929.782.500 98,00 5.929.782.500 98,00 5.929.782.500 98,00 5.929.782.500 2 Dinas Perhubungan Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien Rasio Konektivitas Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Capaian Kegiatan Program Pengelolaan Pelayaran 0,82 98,00 4.524.912.400 98,00 5.479.050.700 98,00 5.479.050.700 98,00 5.479.050.700 98,00 5.479.050.700 3 Dinas Perhubungan Meminimalk an Wilayah Kantong Kemiskinan Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien Rasio Konektivitas Daerah PROGRAM PENERBANGAN Persentase Capaian Kegiatan Program Penerbangan 0,00 95,00 6.690.652.807 95,00 6.690.652.809 95,00 6.690.652.807 95,00 6.690.652.807 95,00 6.690.652.807 KOPERASI DAN USAHA MIKRO 1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Sektor Unggulan Daerah % Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi 16,08 17,00 75.000.000 18 125.000.000 19 130.000.000 20 130.000.000 20 130.000.000 2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Meningkatk an Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha % Kontribusi PDRB Sektor PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, Persentase Usaha Mikro yang Berdaya 27,34 31,00 1.500.000.000 32 1.800.000.000 33 1.825.000.000 34 1.825.000.000 34 1.825.000.000 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 193 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Menengah dan Perdagangan Pendapatan Masyarakat Berbasis Sektor Unggulan Daerah Industri Pengolahan USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 3 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Sektor Unggulan Daerah % Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro Naik Kelas 8,32 11,00 1.000.000.000 12 1.000.000.000 13 1.000.000.000 14 1.000.000.000 14 1.000.000.000 PENANAMAN MODAL 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Investasi Daerah % Peningkatan Realisasi Investasi PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Realisasi Total Terhadap Target Investasi NA 1,00 1.000.000.000 1,00 1.000.000.000 1,00 1.100.000.000 1,00 1.100.000.000 1,00 1.100.000.000 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Investasi Daerah % Peningkatan Realisasi Investasi PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi NA 1,00 1.000.000.000 1,00 1.000.000.000 1,00 1.100.000.000 1,00 1.100.000.000 1,00 1.100.000.000 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Investasi Daerah % Peningkatan Realisasi Investasi PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan NA 1,00 2.000.000.000 1,00 2.000.000.000 1,00 2.100.000.000 1,00 2.100.000.000 1,00 2.100.000.000 194 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Investasi Daerah % Peningkatan Realisasi Investasi KERJA SAMA PENANAMAN MODAL Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindak Lanjuti NA 1,00 1.000.000.000 1,00 1.000.000.000 1,00 1.000.000.000 1,00 1.000.000.000 1,00 1.000.000.000 PERIKANAN 1 Dinas Pertanian dan Perikanan Meningkatk an Pendapatan masyarakat Meningkatnya Produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 3,00 3,10 1.000.000.000 3,20 1.000.000.000 3,30 1.000.000.000 3,40 1.000.000.000 3,50 1.000.000.000 2 Dinas Pertanian dan Perikanan Meningkatk an Pendapatan masyarakat Meningkatnya Produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 6,00 6,10 4.000.000.000 6,20 5.000.000.000 6,30 5.000.000.000 6,40 5.000.000.000 6,50 5.000.000.000 3 Dinas Pertanian dan Perikanan Meningkatk an Pendapatan masyarakat Meningkatnya Produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan 11,00 13,00 5.000.000.000 14,00 5.000.000.000 15,00 5.000.000.000 16,00 5.000.000.000 17,00 5.000.000.000 PERTANIAN 1 Dinas Pertanian dan Perikanan Meningkatk an Pendapatan masyarakat Meningkatnya Produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian 78,00 1,49 16.000.000.000 2,19 17.000.000.000 2,70 17.000.000.000 3,29 17.000.000.000 3,79 17.000.000.000 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 195 No Sektor/ Urusan Kebijakan/ Strategi Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kinerja Awal RPJMD
(2024)Target Kinerja dan Anggaran 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 2 Dinas Pertanian dan Perikanan Meningkatk an Pendapatan masyarakat Meningkatnya Produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Menjadi LP2B N/A 10,00 12.500.000.000 13,00 13.500.000.000 16,00 13.500.000.000 18,00 13.000.000.000 20,00 13.000.000.000 3 Dinas Pertanian dan Perikanan Meningkatk an Pendapatan masyarakat Meningkatnya Produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN Persentase Penanganan Bencana Pertanian 81,00 100,00 10.000.000.000 100,00 11.000.000.000 100,00 11.000.000.000 100,00 11.000.000.000 100,00 12.000.000.000 Dinas Pertanian dan Perikanan Meningkatk an Pendapatan masyarakat Meningkatnya Produktivitas Pertanian dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan % Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian & Indeks Ketahanan Pangan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi 70,00 100,00 5.500.000.000 100,00 5.500.000.000 100,00 5.500.000.000 100,00 5.500.000.000 100,00 5.500.000.000 PERDAGANGAN 1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Sektor Unggulan Daerah % Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Koefisien Variasi Hrga antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok 5,50 5,60 6.470.000.000 5,70 6.675.000.000 5,80 6.675.000.000 5,90 6.675.000.000 5,90 6.675.000.000 2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatk an Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Sektor Unggulan Daerah % Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI % Produk Lokal Terpromosikan 50,00 56,82 200.000.000 59,09 300.000.000 61,36 400.000.000 63,63 400.000.000 63,63 400.000.000 196 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 197 Bab 6 Penutup BAB 6 6.1 Kesimpulan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah. Visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”. Berdasarkan visi Pembangunan Kabupaten Murung Raya tersebut, percepatan penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu isu strategis dalam tahapan Pembangunan di Kabupaten Murung Raya. Dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Prinsip utama program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara komprehensif melalui beberapa strategi yang meliputi:

1.Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial di Kabupaten Murung Raya merupakan elemen kunci untuk mengurangi kerentanan masyarakat miskin terhadap berbagai risiko seperti bencana, kesehatan, atau kehilangan pekerjaan. Selama ini program perlindungan sosial telah dilaksanakan, seperti bantuan tunai, subsidi, dan jaminan kesehatan. Namun, distribusi sering kali tidak merata karena kurangnya data yang akurat terkait masyarakat miskin. Persoalanya adalah data registrasi sosial belum terintegrasi sehingga ada tumpang tindih penerima manfaat. Sebagian masyarakat yang seharusnya menerima ternyata belum mendapatkan. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. 198 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029
2.Peningkatan akses pelayanan dasar Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi merupakan hak fundamental masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi di beberapa wilayah terpencil di Murung Raya. Kondisi saat ini terutama di beberapa daerah yang terpencil, infrastruktur kesehatan dan pendidikan masih terbatas. Tenaga pendidik dan Kesehatan di Lokasi tersebut juga masih belum mencukupi. Hal itu menyebabkan masyarakat miskin di daerah terpencil sulit mengakses pelayanan dasar, baik karena jarak, biaya transportasi, maupun karena minimnya fasilitas. Kondisi tersebut mengakibatkan pada rendahnya angka partisipasi sekolah dan tingginya angka kematian ibu serta anak.
3.Pemberdayaan kelompok miskin Pemberdayaan ekonomi adalah langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian masyarakat miskin. Di Kabupaten Murung Raya sudah terdapat program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, peningkatan akses pemasaran, dan sebagainya. Namun, program pendampingan tampaknya masih terbatas dan minimnya dukungan modal dan akses pasar. Hal tersebut menyebabkan keberlanjutan usaha dan peningkatan usaha masih sangat terbatas.
4.Pembangunan yang inklusif Pembangunan yang memperhatikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, adalah prinsip utama dalam penanggulangan kemiskinan. Namun saat ini beberapa proyek pembangunan cenderung tidak inklusif, hanya berpusat di wilayah perkotaan dan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat dan kelompok perempuan. Keterlibatan Masyarakat miskin dalam proses perencanaan Pembangunan juga masih terbatas. Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Murung Raya dapat dilakukan dengan Langkah-langkah berikut.
1.Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin bertujuan untuk memberi ruang finansial dalam meningkatkan taraf Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 199 hidup masyarakat. Adapun strategi yang dapat dilakukan, antara lain adalah:

a.Subsidi Kebutuhan Dasar: • Memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok seperti beras, listrik, air bersih, dan bahan bakar bagi masyarakat miskin. • Implementasi kartu bantuan sosial elektronik (misalnya, Kartu Sembako) untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan barang bersubsidi dengan tepat.
b.Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis: • Meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan gratis (termasuk seragam, buku, dan alat tulis) bagi anak-anak dari keluarga miskin. • Menjamin pelayanan kesehatan gratis melalui jaminan kesehatan nasional (JKN) atau program kesehatan daerah bagi masyarakat miskin.
1. 2.Meningkatkan pendapatan Masyarakat miskin Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat miskin agar dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik dan memperoleh penghasilan yang layak. Strategi yang dapat dilakukan adalah:
a.Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan: • Menyediakan program pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, seperti teknologi informasi, pertanian modern, atau kerajinan tangan. • Mengembangkan pusat pelatihan keterampilan di tingkat desa atau kecamatan.
b.Program Padat Karya: • Meningkatkan program padat karya untuk memberikan pekerjaan sementara sambil membangun infrastruktur lokal seperti jalan desa, irigasi, atau fasilitas umum lainnya. 200 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029
c.Akses Kredit Mikro: • Menyediakan akses kredit tanpa agunan dengan bunga rendah bagi keluarga miskin yang ingin memulai usaha.
d.Dukungan untuk Pertanian dan Perikanan: • Memberikan subsidi pupuk, benih, alat pertanian, dan pelatihan untuk meningkatkan hasil panen. • Meningkatkan akses pasar bagi hasil produksi mereka.
e.Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM: • Menguatkan modal dan akses keuangan UMKM melalui penyediaan skema pembiayaan berbunga rendah atau tanpa bunga, khususnya bagi usaha kecil yang dikelola masyarakat miskin • Memberikan pelatihan manajemen usaha, pemasarana, dan keuangan kepada pelaku UMKM serta membantu UMKM dalam sertifikasi produk dan pemenuhan standar mutu sebagai upaya pengembangan kapasitas UMKM • Meningkatkan akses pasar dan digitalisasi dengan membantu memasarkan produk UMKM pada platform digital serta menyediakan pasar lokal atau online khusus produk UMKm dari masyarakat miskin • Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur melalui pembangunan fasilitas seperti sentra produksi dan gudang penyimpanan untuk mendukung aktivitas UMKM.
1. 3.Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan Tujuan dari strategi ini adalah untuk menekan sekaligus mengurangi jumlah wilayah atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi guna menurunkan kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah:
a.Peningkatan akses kualitas kesehatan dan pendidikan: • Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan dasar melalui perluasan jangkauan sekolah, puskesmas, klinik hingga rumah sakit terutama di wilayah yang susah dijangkau. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 201 • Penempatan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan khususnya pada wilayah terpencil sebagai upaya pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan. • Memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dan kesehatan sesuai kompetensi.
b.Peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang berkelanjutan: • Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendidikan berkualitas melalui pembangunan sekolah pada wilayah terpencil, revitalisasi sekolah-sekolah yang sudah tidak layak, dan memberikan subsidi transportasi pendidikan seperti bus sekolah. • Meningkatkan pemerataan infrastruktur kesehatan melalui percepatan penyediaan sarana prasarana kesehatan yang merata seperti pembangunan fasilitas kesehatan hingga ke pelosok desa dan pembangunan serta rehabilitasi fasilitas kesehatan. • Memeratakan infrastruktur pendidikan dan kesehatan khususnya daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) • Menyediakan akses air minum bersih serta sanitasi aman
c.Peningkatan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas wilayah: • Mengembangkan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan jalan untuk distribusi logistik, penduduk, serta akses ke simpul utama transportasi • Pembangunan prasarana transportasi darat seperti jalan dan jembatan sebagai upaya pengembangan transportasi darat. • Penyelesaian jalan trans antar kabupaten, kecamatan, dan desa. • Peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. 202 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029
1. 4.Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Sinergi ini bertujuan untuk Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan dan program berjalan secara efektif dan terintegrasi. Langkah- langkah yang dapat dilakukan untuk membangun sinergi adalah:
a.Integrasi Data dan Informasi: • Membangun sistem data kemiskinan yang terintegrasi di semua tingkatan, dari desa hingga pusat, untuk memastikan akurasi penerima manfaat.
b.Koordinasi Antar Lembaga: • Membentuk tim kerja lintas sektoral di tingkat kabupaten yang melibatkan dinas sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. • Mengintegrasikan program-program yang serupa agar tidak terjadi tumpang tindih.
c.Monitoring dan Evaluasi: • Menyusun indikator keberhasilan yang jelas dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap program penanggulangan kemiskinan. • Melibatkan masyarakat dalam evaluasi untuk memastikan program sesuai kebutuhan.
d.Partisipasi Masyarakat: • Mengikutsertakan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari solusi. Pada sisi yang lain dalam Upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan kolaboratif. Kemiskinan adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran strategis untuk mendukung tercapainya solusi yang berkelanjutan. Pemerintah pusat bertanggung jawab sebagai penggerak utama dalam menetapkan kerangka regulasi, kebijakan nasional, dan pendanaan yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 203 Sedangkan Pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana utama program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing. Dunia usaha juga memiliki peran penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penciptaan lapangan kerja. Sementara Masyarakat adalah subjek sekaligus objek utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Partisipasi aktif mereka sangat diperlukan untuk keberhasilan program. 6.2 Rekomendasi
1. 1.Integrasi Data Kemiskinan: Membuat basis data terpadu dengan memanfaatkan teknologi digital dan bekerja sama dengan desa-desa untuk pembaruan data secara rutin.
2. 2.Penguatan Kapasitas Petugas Sosial: Melatih petugas agar lebih profesional dalam mendeteksi kebutuhan masyarakat.
3. 3.Skema Inovasi: Mengembangkan asuransi mikro berbasis komunitas untuk menambah perlindungan sosial.
4. 4.Pembangunan Fasilitas Dasar: Memprioritaskan pembangunan sekolah dan puskesmas di daerah terpencil.
5. 5.Program Transportasi Gratis: Menyediakan transportasi untuk anak sekolah dan pasien dari desa terpencil.
6. 6.Kolaborasi Lintas Sektor: Melibatkan LSM, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi.
7. 7.Penguatan Kewirausahaan Lokal: Membuka akses modal mikro dan pasar bagi kelompok usaha kecil di desa.
8. 8.Pengembangan Ekonomi Kreatif: Mengidentifikasi potensi lokal, seperti kerajinan atau produk agro, untuk meningkatkan daya saing di pasar.
9. 9.Perencanaan Partisipatif: Melibatkan masyarakat miskin dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang).
10. 10.Pembangunan Berbasis Wilayah: Fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah yang kurang berkembang. 204 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029
11. 11.Kebijakan Inklusif: Memastikan kebijakan pembangunan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat adat. BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERIYUS SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…