DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Hibah; b. tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial; dan c. monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggunggjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Batuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
c.bahwa sesuai ketentuan Bab II Huruf D Lampiran Peraturan Menteri Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor omor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
14.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan,Lembaga, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
19.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko sosial.
20.Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
22.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
24.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang selanjutnya disingkat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran Hibah berupa uang, Bantuan Sosial berupa uang, bantuan keuangan, subsidi, bagi hasil, belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya dan pembayaran kewajiban pemerintah atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.
25.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
26.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.
27.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
28.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
29.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Murung Raya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD terselenggara dengan tertib dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Hibah;
b.tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial; dan
c.monitoring dan evaluasi.

BAB II

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah berupa uang, barang, atau jasa kepada:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya;
3. c.badan usaha milik negara;
4. d.badan usaha milik daerah;
5. e.badan,Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan/atau
6. f.partai politik.
(2)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
(3)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
3. c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran;
4. d.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat; dan
5. e.memenuhi persyaratan penerima Hibah.
(5)Pemberian Hibah tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikecualikan bagi penerima Hibah sebagai berikut :
1. a.kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. b.badan dan Lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. c.partai politik; dan/atau
4. d.ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/Lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah;
2. b.dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. d.penyediaan setiap keping blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. e.Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
(6)Hibah kepada badan dan Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan Lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
4. d.koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria :
  1. 1.mempunyai kantor di Daerah;
  2. 2.beranggotakan masyarakat di Daerah;
  3. 3.mempunyai laporan keuangan yang sehat; dan
  4. 4.peruntukannya hanya untuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor koperasi.
(7)Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(8)Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Hibah kepada badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan minimal:
1. a.memiliki kepengurusan di daerah domisili dibuktikan dengan dokumen pembentukan badan dan Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
(2)Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan minimal :
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di daerah.

Pasal 8

(1)Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.
(2)Usulan pemberian Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan umum.
(3)Usulan Hibah yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKPD ditetapkan menjadi usulan calon penerima Hibah pada anggaran tahun berikutnya.
(4)Usulan Hibah yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perubahan RKPD dapat ditetapkan menjadi usulan calon penerima Hibah pada anggaran perubahan tahun berkenaan.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam hal Hibah merupakan kegiatan atau program inisiatif dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 9

(1)Penyampaian usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) minimal memuat :
1. a.latar belakang, yang memuat uraian gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakngi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya permohonan Hibah oleh calon penerima Hibah;
2. b.maksud dan tujuan diajukannya permohonan Hibah;
3. c.bentuk kegiatan, yaitu berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Hibah;
4. d.rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, yang berisi tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya untuk permohonan Hibah berupa uang;
5. e.jadwal pelaksanaan kegiatan, yang berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk permohonan Hibah berupa uang;
6. f.jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon untuk permohonan Hibah berupa barang/jasa; dan
7. g.tanda tangan dan nama lengkap calon penerima Hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan atau partai politik.
(2)Usulan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen pendukung berupa :
1. a.fotocopy kartu tanda penduduk pimpinan / ketua badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan partai politik penerima Hibah;
2. b.fotocopy dokumen pendirian / pembentukan badan, Lembaga, organisasi kemsyarakatan dan partai politik
3. c.susunan kepengurusan dan bukti telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia untuk Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan Hibah;
4. d.surat keterangan domisili untuk badan dan Lembaga, dari Lurah/Kepala Desa setempat;
5. e.fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah atas nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah apabila dana Hibah akan dipergunakan untuk kegiatan konstruksi;
6. f.fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan partai politik dengan specimen tanda tangan pimpinan/ketua dan bendahara; dan
7. g.nomor pokok wajib pajak atas nama Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan partai politik.

Pasal 10

(1)Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah selaku TAPD.
(3)TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…