DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah; Bab III : Penghitungan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi; Bab IV : Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Dan Pengawasan Dbh Pajak Dan Retribusi Daerah; Bab V : Pelaporan Dan Pengawasan; Bab VI : Ketentuan Lain-Lain; Bab VII : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 33); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
7.Inspektorat Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjut disebut Inspektorat Daerah Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrartis.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang dialokasikan dan diberikan kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024.
(2)Alokasi DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 4.002.000.000,00 (empat miliar dua juta rupiah).
(3)Rincian alokasi DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a.Alokasi Dasar; dan
b.Alokasi Formula.

Pasal 4

(1)Pengalokasian DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan :
1. a.60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa sebagai alokasi dasar;
2. b.40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing sebagai alokasi formula.
(2)Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus : Dimana : Keterangan : D = DBH Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2025 PRT.1 = Pagu sesuai Realisasi tahun anggaran 2024 PRT.2 = Pagu dasar per Desa tahun anggaran 2025 I = Index kenaikan persentase R = Persentase realisasi per Desa tahun anggaran 2024 TPRT.1 = Total Pagu sesuai realisasi tahun anggaran 2024 TPRT.2 = Total Pagu Dasar Per Desa tahun anggaran 2025
(3)Besarnya DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditentukan atas dasar realisasi sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.
(4)DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

(1)Perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan ke dalam bentuk kertas kerja yang disepakati dan diketahui oleh Kepala BAPENDA, Kepala BKAD dan Kepala DPMD. D = PRT.1 X I TPRT.2 I = TPRT.1 PRT.1 = PRT.2 X R
(2)Format kertas kerja perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

(1)Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2)DBH Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa dianggarkan pada kelompok pendapatan transfer.
(3)Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh Sekretaris Desa, dengan melampirkan persyaratan.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.surat pengantar Kepala Desa;
2. b.Perdes APBDes murni/perubahan sesuai tahun berjalan;
3. c.rencana penggunaan Dana DBH Pajak dan Retribusi;
4. d.realisasi Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya; dan
5. e.syarat lainnya yang ditetapkan melalui surat edaran Sekretaris Daerah tentang mekasnisme penyaluran DBH Pajak dan Retribusi tahun berjalan.
(5)Untuk dapat mencairkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran 2025.
(6)Atas dasar permohonan Kepala Desa dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkas permohonan beserta dokumen persyaratannya disampaikan kepada Kepala BKAD.
(7)Kepala BKAD melalui Bendahara Pengeluaran akan menyalurkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah melalui tahap I dari jumlah alokasi yang diterima tiap Desa melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(8)Penatausahaan keuangan dan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 7

Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk diatur dalam Peraturan bupati tersendiri.

Pasal 8

Tata cara mengenai perhitungan tunjangan aparatur Desa diatur lebih lanjut mengenai dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang sumber pembiayaannya dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah mengikuti pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Kepala Desa wajib melaporkan perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada Camat.
(2)Isi laporan perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, paling sedikit memuat :
1. a.perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
2. b.masalah yang dihadapi; dan/atau
3. c.hasil akhir penggunaan Dana.
(3)Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) direkapitulasi oleh Camat untuk disampaikan kepada Bupati.
(4)Rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat disampaikan pada minggu pertama Bulan maret tahun di selanjutnya.
(5)Kepala Desa wajib mengarsipkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan DBH Pajak dan Retribusi
(6)Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

(1)Pengawasan terhadap penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah beserta pelaksanaannya dilakukan melalui:
1. a.pengawasan melekat oleh Kepala Desa;
2. b.pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah; dan
3. c.pengawasan struktural oleh Camat dan BKAD.
(2)Dalam hal terdapat dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kecamatan.
(3)Camat dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Bupati melalui DPMD dalam rangka penyelesaian dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
(4)Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pihak yang yang bertanggung jawab dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…