DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Program Kartu Hebat Prakerja; Bab III : Kerja Sama; Bab IV : Pendanaan; Bab V : Pengawasan, Pengendalian Dan Pelaporan; Bab VII : Ketentuan Lain Lain; Bab VIII : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tenyang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
c.bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Program perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Pelaksanaan dengan Peraturan Bupati;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Hebat Prakerja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tenyang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 182 Tahun 2022);
4. 5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1303);
5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);
6. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 32); MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KARTU HEBAT PRAKERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.
5.Program Kartu Hebat Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, dan/atau pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja buruh peningkatan kompetensi.
6.Kartu Hebat Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Hebat Prakerja.
7.Pencari Kerja adalah setiap orang yang masuk angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan di Daerah.
8.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi Kerja.
10.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
11.Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
12.Lembaga Pelatihan adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau swasta yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pelatihan.
13.Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
14.Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah lulus dan/atau telah selesai mengikuti Pelatihan.

Pasal 2

Program Kartu Hebat Prakerja bertujuan:

a.meningkatkan kualitas, kemampuan, dan daya saing angkatan kerja lokal;
b.membantu pencari kerja dalam mencari lapangan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan;
c.mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
d.membantu Pekerja/Buruh yang terdampak PHK;
e.membantu pencari kerja yang baru lulus dari pendidikan formal;
f.membantu pencari kerja beradaptasi terhadap perubahan teknologi;
g.memberikan akses pelatihan formal yang merata; dan
h.mengembangkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

BAB II

PROGRAM KARTU HEBAT PRAKERJA

Pasal 3

(1)Program Kartu Hebat Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Hebat Prakerja.
(2)Kartu Hebat Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana.
(3)Selain Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kartu Hebat Prakerja dapat diberikan kepada:
1. a.Pekerja/Buruh yang terkena PHK dan tidak bermasalah;
2. b.Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk :
  1. 1.masyarakat yang masuk dalam kategori miskin atau kemiskinan ekstrim;
  2. 2.Pekerja/Buruh yang dirumahkan; atau
  3. 3.pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
(4)Pencari Kerja dan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Murung Raya;
3. c.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
4. d.tidak sedang mengikuti pendidikan formal;
5. e.tidak menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja Nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.tidak sedang menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Daerah; dan
7. g.bersedia mengaplikasikan hasil pelatihan sesuai dengan bidang minatnya.
(5)Kartu Hebat Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:
1. a.Aparatur Sipil Negara;
2. b.Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
3. c.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. d.Kepala Desa, perangkat desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
5. e.Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah.
(6)Desain Kartu Hebat Prakerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kartu Hebat Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat :

a.pelatihan;
b.peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia siap kerja; dan
c.memudahkan mendapatkan pekerjaan.

Pasal 5

Penerima Kartu Hebat Prakerja berhak mendapatkan pelatihan berupa :

a.pembekalan kompetensi kerja;
b.peningkatan kompetensi kerja;
c.alih kompetensi kerja; atau
d.pelatihan mandiri.

Pasal 6

(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.Badan Usaha Milik Negara;
4. d.Badan Usaha Milik Daerah; atau
5. e.Swasta.
(2)Lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
1. a.memiliki izin operasional resmi dari Pemerintah dan telah berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengacu pada standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau standar kompetensi khusus; dan
3. c.telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan sertifikat pelatihan kepada penerima Kartu Hebat Prakerja yang telah menyelesaikan Program Pelatihan.
(2)Penerima Kartu Hebat Prakerja yang mengikuti pelatihan secara mandiri dan telah menyelesaikan pelatihan, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Tim Pelaksana.
(3)Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.jangka waktu pelaksanaan pelatihan;
2. b.lokasi atau tempat pelatihan;
3. c.ringkasan materi pelatihan yang telah diikuti;
4. d.lampiran berupa fotokopi sertifikat kelulusan; dan
5. e.bukti penggunaan biaya pelatihan berupa nota, kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya.

Pasal 8

(1)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
(2)Biaya pelatihan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.jasa pelatihan;
2. b.transportasi;
3. c.akomodasi; dan
4. d.penginapan.

Pasal 9

(1)Penerima Kartu Hebat Prakerja yang mendapatkan pelatihan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti pelatihan.
(2)Bantuan biaya pelatihan mandiri bagi penerima Kartu Hebat Prakerja diberikan secara non tunai.

Pasal 10

(1)Ketentuan besaran biaya pelatihan program Kartu Hebat Prakerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya berdasarkan pengajuan dari Dinas dan ditetapkan setiap tahun anggaran.
(2)Biaya pelatihan program Kartu Hebat Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, jumlah penerima Kartu Hebat Prakerja, dan hasil analisis standar belanja.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…