DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut: a. penyelenggara Satu Data Murung Raya; b. penyelenggaraan Satu Data Murung Raya; c. Portal Data Daerah; d. manajemen hak akses; e. partisipasi; dan f. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Murung Raya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
13.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
16.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN MURUNG RAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Wakil Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6.Satu Data Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut Satu Data Murung Raya adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara terintegrasi, akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
7.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
8.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9.Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10.Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11.Data Keuangan Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Perangkat Daerah bidang keuangan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan yang mencakup seluruh hak dan kewajiban keuangan Daerah.
12.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
15.Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya.
16.Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah unit kerja yang bersifat ex-officio di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
17.Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18.Portal Data Daerah adalah media bagi pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
20.Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21.Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah serta menyebarluaskan Data.
22.Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
23.Produsen Data Daerah adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Data Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
b.mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
c.mendorong keterbukaan dan transparansi Data sęhingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
d.meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses terhadap data pemerintah daerah;
e.mewujudkan keterpaduan data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
f.menjadi pedoman bagi pelaku satu data dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan diseminasi data; dan
g.mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

a.penyelenggara Satu Data Murung Raya;
b.penyelenggaraan Satu Data Murung Raya;
c.Portal Data Daerah;
d.manajemen hak akses;
e.partisipasi; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA MURUNG RAYA

Pasal 5

Satu Data Murung Raya dilakukan berdasarkan prinsip:

a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
b.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
c.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 6

Penyelenggara Satu Data Murung Raya dilaksanakan oleh:

a.Pembina Data Daerah;
b.Walidata Daerah;
c.Walidata Pendukung;
d.Produsen Data Daerah;
e.Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
f.Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 7

(1)Pembina Data Daerah terdiri dari:
1. a.Pembina Data Statistik;
2. b.Pembina Data Geospasial; dan
3. c.Pembina Data Keuangan Tingkat Daerah;
(2)Pembina Data Statistik tingkat Daerah mencakup instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
(3)Pembina Data Geospasial tingkat Daerah mencakup salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
(4)Pembina Data Keuangan tingkat Daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola urusan pemerintahan bidang keuangan daerah, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Data keuangan sesuai dengan sistem informasi pemerintahan dan prinsip Satu Data Indonesia.
(5)Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
1. a.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
2. b.melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Walidata Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
(2)Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengkoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
2. b.memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/ atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Data
3. c.memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
4. d.menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Murung Raya;
5. e.membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah; dan
6. f.memberikan dukungan dan pendampingan kepada Walidata tingkat kabupaten dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
(3)Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
(4)Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5)Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

(1)Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/ atau sesuai penugasan Bupati.
(2)Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. c.menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/ atau Walidata Pendukung.
(3)Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
1. a.Pembina Data Daerah;
2. b.Walidata Daerah;
3. c.Walidata Pendukung; dan
4. d.Produsen Data Daerah.
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk dari luar unsur Pemerintah Daerah.
(3)Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(4)Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Murung Raya berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Murung Raya yang meliputi:
1. a.penyusunan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
2. b.penyusunan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat;
3. c.penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
4. d.pembahasan usulan pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/ atau Walidata Daerah;
5. e.pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
6. f.perumusan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Murung Raya; dan
7. g.kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah.
(5)Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
(6)Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melakukan pemantauan terhadap pencapaian pelaksanaan dan melaporkannya kepada Bupati secara berkala.
(7)Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melaksanakan tugasnya.
(8)Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi khususnya pada saat pengambilan keputusan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati.

Pasal 11

(1)Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2)Sekretariat Data Tingkat Daerah terdiri dari:
1. a.koordinator; dan
2. b.sekretaris.
(3)Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Murung Raya; dan
2. b.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(4)Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat membentuk tim manajemen/pelaksana.
(6)Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…