DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Kedudukan Ketua RT dan Ketua RW, Bab III: Sumber dan Alokasi Insentif, Bab IV: Penyaluran, Bab V: Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, dan Bab VI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan dan Desa, maka perlu diberikan insentif,
c.bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Kelurahan dan Desa, perlu diatur pedoman dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Kelurahan dan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 569);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA PADA KELURAHAN DAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5.Lurah adalah Lurah di Kabupaten Murung Raya.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan.
7.Kelurahan adalah satuan wilayah administratif di bawah kecamatan di Indonesia, dipimpin oleh seorang lurah, dan merupakan unit pemerintahan terendah yang langsung bertanggung jawab kepada camat.
8.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kelurahan yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Camat.
9.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari wilayah kerja Rukun Warga yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Camat.
10.Insentif adalah sejumlah dana yang diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan dan Desa sebagai bentuk dukungan operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
11.Pemindahbukuan adalah transaksi pemindahan dana ke rekening lain pada bank yang sama.
12.Insentif RT dan Ketua RW pada Kelurahan dan Desa adalah insentif yang digunakan untuk operasional RT dan RW pada Kelurahan dan Desa.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan yang selanjutnya disebut DPA Kecamatan adalah dokumen resmi yang memuat rincian pendapatan dan belanja pada Kecamatan.
14.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

(1)Pemberian insentif RT dan RW pada Desa atau Kelurahan dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan motivasi atas peran aktif RT dan RW dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kemasyarakatan secara optimal, efektif, dan efisien.
(2)Pemberian Insentif bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan kinerja RT dan RW Kelurahan dan Desa di Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban; dan
2. b.menguatkan peranan RT dan RW Kelurahan dan Desa di Daerah dalam membantu tugas Kepala Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.

BAB II

KEDUDUKAN KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 3

Ketua RT dan Ketua RW bertugas:

a.membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
b.membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
c.menjaga keamanan dan ketertiban, memfasilitasi kegiatan sosial di lingkungan, penyelesaian masalah sosial, dan menjadi jembatan antara warga dan pemerintah; dan
d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB III

SUMBER DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 4

(1)Insentif RT dan Ketua RW pada Kelurahan bersumber dari DPA Kecamatan.
(2)Insentif RT dan Ketua RW pada Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

(1)Besaran insentif RT dan Ketua RW pada Kelurahan ditetapkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
(2)Besaran insentif RT dan Ketua RW pada Desa ditetapkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
(3)Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif RT dan Ketua RW pada Kelurahan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran dan jumlah penerima Insentif RT dan RW pada Kelurahan.
(2)Insentif RT dan Ketua RW pada Kelurahan dicantumkan dalam DPA Kecamatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Desa, kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, rincian obyek belanja uang yang Diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain.

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif RT dan Ketua RW Desa di alokasikan dari ADD dalam bidang Penyelenggaraan Operasional RT/RW Pemerintahan Desa kegiatan Penyediaan Insentif.
(2)Pembayaran insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Desa dapat dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan jika ADD telah disalurkan.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 8

(1)Pelaksanaan anggaran pemberian Insentif RT dan Ketua RW pada Kelurahan berdasarkan DPA Kecamatan.
(2)Insentif RT dan Ketua RW pada Kelurahan dapat disalurkan apabila telah dicantumkan dalam DPA Kecamatan tahun anggaran berkenaan.
(3)Insentif RT dan Ketua RW pada Kelurahan dan Desa disalurkan setelah permohonan pencairan dinyatakan benar, lengkap dan sah.
(4)Daftar nama penerima Insentif RT dan Ketua RW pada Kelurahan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 9

(1)Bendahara pengeluaran Kecamatan membayarkan Insentif RT dan RW pada Kelurahan setiap 3 (tiga) bulan, dilaksanakan dengan pemindahbukuan melalui rekening tabungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
(2)Penerimaan Insentif RT dan RW pada Kelurahan dengan mekanisme pemindahbukuan melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan slip setoran bank dari rekening Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan ke rekening tabungan penerima Insentif Kelurahan.

Pasal 10

(1)Pembayaran Insentif RT dan RW pada Desa dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan ke rekening masing-masing penerima.
(2)Penyaluran Insentif RT dan RW pada Desa dapat dilakukan apabila ADD sudah bisa disalurkan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…