DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Secara Online, Bab III: Hak dan Kewajiban, Bab IV: Sanksi Administrasi, Bab V: Pengawasan dan Monitoring Pembayaran, Bab VI: Pendanaan, dan Bab VII: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak, sehingga tercipta keteraturan dan kepatuhan sosial dalam pemungutan pajak perlu disusun regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan transaksi pembayaran pajak barang dan jasa tertentu secara online;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pelaksanaan penggunaan alat perekam data transaksi pembayaran pajak barang dan jasa tertentu secara online, perlu

Menetapkan

menetapkan pengaturan mengenai pelaksanaan penggunaan alat tersebut;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Berupa Jasa Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman Secara Online; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarabn Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir SALINAN terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU BERUPA JASA PERHOTELAN DAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN SECARA ONLINE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6.Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10.Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penyediaan jaringan online.
11.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pemilik restoran.
12.Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi.
13.Data Transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada Wajib Pajak atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
14.Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang dipasang pada usaha yang dikelola wajib pajak untuk monitoring transaksi usaha secara online untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha wajib pajak.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE

Pasal 2

(1)Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah berwenang mengintegrasikan sarana, perangkat, dan sistem informasi Pendapatan Daerah secara online, termasuk Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak.
(2)Sarana dan sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana, perangkat, sistem teknologi informasi dan/atau aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat, menyimpan, dan mentransmisikan setiap data transaksi pembayaran pajak dari masyarakat atau Subjek Pajak, yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3)Dalam hal terdapat kendala teknis dalam menghubungkan sarana dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan penyambungan, integrasi, atau sinkronisasi data melalui sistem dan/atau aplikasi komputer yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah sampai dengan terlaksananya sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak secara online.
(4)Penggunaan, pengelolaan, dan pengamanan data dalam sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem Online dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
(2)Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada diluar Daerah, maka pelaksanaan sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha/outlet yang berada di Daerah.
(3)Dalam hal perangkat dan sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada dibeberapa di Wilayah di luar daerah, maka pelaksanaan Online oleh Badan Pendapatan Daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di Daerah.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga, melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang sekurang- kurangnya memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan data.

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi perkembangan usaha untuk Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem online serta melakukan penambahan perangkat sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha, Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan penyambungan kembali perangkat dan sistem pembayaran Pajak tersebut ke dalam sistem online yang dimiliki Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Pajak yang akan menambah, mengurangi, mengganti, atau memindahkan perangkat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan dilakukan, untuk dilakukan penyesuaian, penyambungan, atau pemutusan sistem online dimaksud.
(3)Wajib Pajak dilarang melakukan perubahan, penghapusan, atau manipulasi data yang tersimpan dalam sistem dan perangkat yang dipasang atau diintegrasikan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Wajib Pajak yang mengalami kebangkrutan, penghentian kegiatan usaha, atau pemindahan lokasi usaha wajib melaporkan secara tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak peristiwa tersebut terjadi.
(5)Badan Pendapatan Daerah berhak menarik kembali sistem aplikasi dan/atau perangkat yang telah terpasang serta memutus jaringan online apabila Wajib Pajak:
1. a.tidak lagi menjalankan kegiatan usaha; atau
2. b.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
(6)Penarikan dan pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilakukan berdasarkan berita acara dan disertai dokumentasi teknis sebagai bagian dari administrasi pengawasan pajak daerah.

Pasal 6

(1)Data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak, yang meliputi:
1. a.pajak hotel, yaitu:
  1. 1.pembayaran sewa kamar (room charge);
  2. 2.pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
  3. 3.pembayaran jasa penunjang untuk: a) laundry/pelayanan cuci dan setrika b) telephone, faxsimili, internet, telek dan fotocopy; c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.
  4. 4.pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
  5. 5.banquet, berupa: a) Persewaan ruang rapat; atau b) Ruang pertemuan.
  6. 6.potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
2. b.pajak restoran, yaitu:
  1. 1.pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa pulang
  2. 2.potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.

Pasal 7

(1)Badan Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
(2)Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasang alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Badan Pendapatan Daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
(2)Badan Pendapatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Wajib Pajak hasil pendataan dan pemetaan oleh Badan Pendapatan Daerah yang akan dipasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistema teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
(2)Wajib Pajak yang tidak bersedia untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Hasil perekaman alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
(2)Badan Pendapatan Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
(3)Badan Pendapatan Daerah melakukan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
(4)Badan Pendapatan Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasian data Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…