DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup. Dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan dan pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Murung Raya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
c.bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangandan kebutuhan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
5.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
6.Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9.Kecamatan adalah bagian dari wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
10.Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
11.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntanbel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

BAB II

LOKASI, JUMLAH BIDANG TANAH DAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

Lokasi dan jumlah bidang tanah pelaksanaan PTSL pada kecamatan/desa/kelurahan di daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
1. a.kegiatan penyiapan dokumen;
2. b.kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
3. c.kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.
(2)Pembiayaan Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
(3)Pembiayaan Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembiayaan untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah, dan pengadaan Materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
(4)Pembiayaan Kegiatan Operasional petugas Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
1. a.biaya penggandaan dokumen pendukung;
2. b.biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
3. c.transportasi petugas kelurahan/desa ke kantor Pertanahan.
(5)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :
1. a.Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang memuat Sket/Gambar Kasar Tanah; dan
2. b.Surat Pernyataan Penyerahan Sebagian/Sebidang Tanah yang memuat Sket/Gambar Kasar Tanah

Pasal 5

(1)Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(2)Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat / yang bermohon.

Pasal 6

(1)Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak termasuk biaya pembuatan akta dan pajak penghasilan (PPh).
(2)Pemohon atau peserta PTSL diberikan pembebasan BPHTB.

BAB III

PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 7

Persyaratan Peserta PTSL :

a.bukti surat kepemilikan tanah asli dan di fotocopy sebanyak 2 (dua) rangkap;
b.fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Tanda Penduduk P penerima kuasa apabila dikuasakan sebanyak 2 (dua) rangkap;
c.fotocopy kartu keluarga dibuat Rangkap 2 (dua);
d.fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan sebanyak 2 (dua) rangkap;
e.kwitansi asli pembelian (apabila hasil dari jual beli) dan di fotocopy sebanyak 2 (dua) rangkap;
f.surat kuasa apabila dikuasakan dan di fotocopy sebanyak 2 (dua) rangkap;
g.surat permohonan (disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya) sebanyak 2 (dua) rangkap;
h.stopmap snelhecter 2 (Dua) buah;
i.materai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) buah; dan
j.surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan penyerahan harta warisan apabila tanah berasal dari warisan dan di fotocopy sebanyak 2 (dua) rangkap.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan, instansi terkait, Camat, dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PTSL.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal masih terdapat sisa dari jumlah bidang tanah pada lokasi pelaksanaan PTSL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat mengalihkan pada lokasi kecamatan/desa/kelurahan lainnya di Daerah.

Pasal 10

PTSL yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap sah dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…