DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Pengajuan Nipd; Bab III : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian Nomor Induk Perangkat Desa oleh Pemerintah Daerah, maka perlu diatur pedoman dalam Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang SALINAN Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 23);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 167, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 36); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR INDUK PERANGKAT DESA KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian NIPD.

BAB II

PENGAJUAN NIPD

Pasal 3

(1)Setiap Perangkat Desa diberikan NIPD.
(2)NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas.
(3)Usulan pengajuan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data Perangkat Desa sekurang-kurangnya berupa :
1. a.nama;
2. b.jabatan;
3. c.tempat dan tanggal lahir; dan
4. d.jenis kelamin
(4)Selain menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa juga melampirkan persyaratan administratif berupa :
1. a.fotokopi ijazah pendidikan terkahir perangkat desa; dan
2. b.fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(5)Format usulan pengajuan NIPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Usulan pengajuan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas paling lambat 2 bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 4

(1)Dinas melakukan verifikasi data Perangkat Desa.
(2)Dalam hal verifikasi sudah memenuhi persyaratan, dinas meregistrasi atau mencatat dalam buku Induk Perangkat Desa.
(3)Sebelum usulan pengajuan NIPD diserahkan kepada Dinas wajib mendapatkan rekomendasi dari Camat.
(4)Dinas mengusulkan penerbitan NIPD kepada Bupati.

Pasal 5

Verifikasi oleh dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pangangkatan Perangkat Desa dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)NIPD ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati secara kolektif.
(2)Dalam hal permohonan NIPD hanya diajukan untuk 1 (satu) orang perangkat desa, ditetapkan secara perorangan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati tentang Penetapan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Desa meliputi :
1. a.sekretaris desa;
2. b.kepala seksi; dan
3. c.kepala urusan.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi mutasi antar jabatan perangkat desa atau pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya keputusan mutasi atau pemberhetian perangkat desa.
(2)Perangkat desa yang menjalani mutasi antar jabatan tetap menggunakan NIPD yang lama.
(3)Dinas sebagai pengelola data melakukan pembaharuan data secara periodik dalam hal terjadi mutasi antar jabatan maupun pergantian perangkat desa sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 5 Maret 2025 BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERIYUS Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 5 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd HERMON BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 223. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 6 TAHUN 20245 TENTANG NOMOR INDUK PERANGKAT DESA FORMAT USULAN PENGAJUAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA No Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Kode Wilayah Jenis KelaminTahun Bulan Tanggal Desa Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keterangan Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut; Kolom 2 diisi dengan nama perangkat desa; Kolom 3 diisi dengan tempat lahir perangkat desa; Kolom 4 diisi dengan tahun lahir perangkat desa; Kolom 5 diisi dengan bulan lahir perangkat desa; Kolom 6 diisi dengan tanggal lahir perangkat desa; Kolom 7 diisi dengan kode wilayah desa perangkat desa; Kolom 8 diisi dengan kode wilayah kecamatan perangkat desa; dan Kolom 9 diisi dengan jenis kelamin perangkat desa. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah. BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERIYUS SALINAN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…