DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. sasaran penerima program; b. persyaratan penerima program; c. mekanisme pendataan; d. besaran iuran dan tata cara pembayaran; e. penganggaran; f. pertanggungjawaban; g. penanganan pengaduan dan koordinasi; h. pemberhentian perlindungan; i. pengawasan; dan j. penyelesaian sengketa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan bagi pekerja perkebunan sawit melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga dapat berjalan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dana bagi hasil perkebunan sawit yang diterima Kabupaten Murung Raya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit melalui program jaminan sosial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
14.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 40); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Ketenagakerjaan di Daerah.
5.Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
6.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
11.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
12.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya, termasuk penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
14.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah Daerah.
15.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan perlindungan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah yang bersumber dari dana bagi hasil perkebunan sawit, sehingga dapat berjalan secara tertib, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah :

a.untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja perkebunan kelapa sawit dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
b.sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja perkebunan kelapa sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
c.untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja perkebunan kelapa sawit; dan
d.sebagai salah satu upaya daerah dalam peningkatan cakupan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.sasaran penerima program;
b.persyaratan penerima program;
c.mekanisme pendataan;
d.besaran iuran dan tata cara pembayaran;
e.penganggaran;
f.pertanggungjawaban;
g.penanganan pengaduan dan koordinasi;
h.pemberhentian perlindungan;
i.pengawasan; dan
j.penyelesaian sengketa.

BAB II

SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

(1)Sasaran Penerima Program ini meliputi Pekerja Bukan Penerima Upah yang merupakan Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit.
(2)Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja yang tidak memerlukan izin usaha; dan
2. b.pekerja rentan.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Persyaratan Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit penerima program sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :

a.penduduk yang memiliki KTP-el dan berdomisili di Daerah;
b.aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
c.perorangan yang merupakan pekerja rentan di perkebunan kelapa sawit;
d.bukan penyelenggara Pemerintahan Daerah, termasuk Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia; dan
e.belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan saat pertama kali diusulkan.

BAB IV

MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas menggunakan Data dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian dan data dari Lembaga Pekebun dalam hal ini anggota dari Koperasi Pekebun yang telah memiliki nomor Badan Hukum.

Pasal 8

(1)Daftar calon peserta diverifikasi oleh dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(2)Daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
(3)Peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

(1)Iuran program JKK dan JKM bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut :
1. a.besarnya iuran JKK sebesar 1% (satu persen) dikalikan dengan upah minimum Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
2. b.besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
(2)Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di biayai melalui DBH Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 10

(1)BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)BPJS Ketenagakerjaan bertugas menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas.
(3)Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Dinas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…