DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Bab III : Pembayaran; Bab IV : Prosedur Pencairan Anggaran; Bab V : Pendanaan; Bab VI : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupayen Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Taun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN Rs28
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036)157 ;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 33); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya. Rs28
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8.Hari Raya adalah hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Pejabat Negara;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan :
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
12. l.pelaksana.
(3)Penerima Tunjangan Hari Raya termasuk untuk:
1. a.Penerima gaji terusan pada bulan Februari 2025 dari PNS yang meninggal atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan; Rs28
3. c.PNS yang pensiun/purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025; dan
4. d.PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya; dan
5. e.PNS yang pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Daerah lain, terhitung mulai 1 Maret tahun 2025, sepanjang tidak menerima pembayaran Tunjangan Hari Raya dari Instansi tempat bertugas yang baru yang dibuktikan dengan Surat keterangan.
(4)Penerima Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk:
1. a.penerima gaji terusan pada bulan Juni 2025 dari PNS yang meninggal atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. a.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
3. b.PNS yang pensiun/purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025;
4. c.PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah baik didalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi indukya; dan
5. d.PNS yang pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Daerah lain terhitung mulai 1 Mei Tahun 2025, sepanjang tidak menerima pembayaran Gaji Ketiga Belas dari Instansi tempat bertugas yang baru yang dibuktikan dengan surat keterangan.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
1. a.sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan/beras;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar diterima dalam 1 (satu) bulan. sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimksud pada ayat
(1)huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Rs28
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrative Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi : a) pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan b) pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada perangkat daerah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan hari raya bagi PPPK berlaku kententuan : a) PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan hari raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan b) PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan hari raya
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(7)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada CPNS meliputi : a) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; b) tunjangan keluarga; c) tunjangan pangan; d) tunjangan umum; dan e) tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(6)Komponen pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (7) huruf e tidak termasuk komponen tambahan penghasilan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

Besaran pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara mutatis terhadap besaran pemberian tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas. Rs28

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 7

Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal Dunia diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 ( satu) bulan Gaji Terusan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(2)Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal Dunia diberikan Gaji ke Tiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan Gaji Terusan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.
(3)Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi dimana yang bersangkutan bekerja.

Pasal 9

(1)Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, maka yang dibayarkan hanya satu Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya lebih Besar.
(2)Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rs28
(3)Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sekaligus sebagai penerima pensiun dan/atau sebagai penerima tunjangan, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan :
1. a.tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
2. b.tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai penerima pensiun dan/atau tunjangan.
(4)Dalam hal penisunan sekaligus sebagai penerima pensiun dan/atau sebagai penerima tunjangan, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan :
1. a.tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai pensiunan; dan
2. b.tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai penerima pensiun dan/atau tunjangan.
(5)Dalam hal penerima penisunan sekaligus sebagai penerima tunjangan, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan :
1. a.tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai penerima pensiunan; dan
2. b.tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai penerima pensiun dan/atau tunjangan.

BAB IV

PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 10

(1)Prosedur pencairan anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.daftar dan rekapitulasi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati, dan Wakil Bupati yang bukan dari komponen tambahan penghasilan, dibuat dan dicetak oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
2. b.daftar dan rekapitulasi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibuat dan dicetak oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya;
3. c.daftar Nominatif Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang merupakan komponen dari Tambahan Penghasilan dibuat dan dicetak oleh masing-masing perangkat daerah dan diajukan tersendiri; dan
4. d.pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai daftar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dengan tetap memperhatikan dokumen pendukung kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Rs28
(2)Anggaran belanja Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 dituangkan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD).

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…