Dalam Peraturan Bupati Nagekeo ini, yang dimaksud dengan:
1.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalaro undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
6.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah 4.
5. 2. 3. 7. 8. masyarakat yang mempunyai keterbataan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
9.Rumah Tunggal adalah rumah yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan rumah lain secara fisik.
10.Rumah Deret adalah rumah tunggal yang disusun secara berjajar tanpajarak, sehingga rumah satu dengan rumah lainnya berdempetan.
1 1 . Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang terdiri dari satuan-satuan hunian yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. 5
12.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan Upaya masyarakat.
13.Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.
14.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
15.Bupati adalah adalah Bupati Nagekeo.
16.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo.
17.Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo.
18.Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II RUANG LINGKUP