DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagekeo Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan; Bab 3. Kedudukan; Bab 4. Susunan Organisasi; Bab 5. Tugas dan Fungsi; Bab 6. Kepegawaian dan Jabatan; Bab 7. Tata Kerja; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NAGEKEO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo.
2.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
3.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan umum padajenjang pendidikan dasar.
4.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau 3 bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
5.Kepala Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo.
6.Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Bupati adalah Bupati Nagekeo. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
14.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo.
15.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal sebagai UPTD pada Dinas.
(2)Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.TK;
2. b.SD; dan
3. c.SMP.
(3)Bagan struktur organisasi Satuan Pendidikan Formal, Nomenklatur TK, SD dan SMP sebagaimana dimakud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan 4 8. 9. ,--., 10. 1 1. 12. 13. lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Satuan Pendidikan Formal merupakan Satuan Pendidikan Formal pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Kepala Satuan Pendidikan Formal Kabupaten Nagekeo merupakan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan Formal Kabupaten Nagekeo.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional adalah pejabat fungsional yang diangkat dalam jabatan fungsional Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal terdiri dari:

a.kepala;
b.kelompok jabatan fungsional; dan
c.Jabatan Pelaksana. BABV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPTD Satuan Pendidikan Formal bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pendidikan formal. 5
(2)Kegiatan - kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas - tugas yang berhubungan dengan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara langsung.

Pasal 6

UPTD Satuan Pendidikan Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.pelayanan pendidikan formal;
b.pengelolaan administrasi pada UPTD Satuan Pendidikan Formal; C. pembinaan kesiswaan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, Organisasi Siswa Intra Sekolah dan lomba di luar sekolah;
d.pembinaan dan pengembangan staf melalui pendidikan/latihan dan seminar;
e.pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
f.pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup UPTD; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Uraian tugas dan fungsi masing -masing UPTD Satuan Pendidikan Formal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan Kementerian teknis.
(2)Untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD, dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator. 6

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 8

(1)Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
(2)Pengangkatan Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Pasal 9

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsioanl guru sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah berdasarkan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7 Pasal 1 1 Kepala UPTD Satuan Pencliclikan Formal dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal clan horizontal dengan bawahan clan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Satuan Pencliclikan Formal, wajib diolah dan clipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…