DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagekeo Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Tugas, Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal; Bab 4. Pelaksanaan; Bab 5. Penerapan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan wajib pemerintah, pusat kesehatan masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai standar mutu pelayanan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Bupati tentang standar pelayanan minimal pada pusat kesehatan masyarakat kota;

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor 4, Tambahan LembarNegara Republik Indonesia Nomor 4678);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Menetapkan : Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2 0 1 8 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1 2 1 3 ) ;
5.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2 0 1 9 ten tang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Ten tang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA KABUPATEN NAGEKEO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: ( 1 ) Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

(2)Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
(3)Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 2 pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
(4)Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
(5)Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
(6)Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatifyang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
(7)Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
(8)Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
(9)Integritas Layanan Primer (ILP) adalah sebuah upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan pnmer dengan fokus pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemunuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.
(10)Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal. ( 1 1 ) Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
(12)Bupati adalah Bupati Nagekeo.
(13)Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo. 3
(14)Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo
(15)Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan pemerataan kesetaraan kemudahan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Kota Kota yang menerapkan BLUD.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.guna menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan dengan mutu tertentu yang dilakukan di masing-masing unit pelayanan.
2. b.memberikan kepastian hukum bagi UPTD Puskesmas Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Ruang Lingkup dalam peraturan ini meliputi:
1. a.Jenis pelayanan.
2. b.Indikator dan standar pelayanan.
3. c.Target dan waktu pencapaian standar pelayanan minimal.
4. d.Pelaporan.
5. e.Pembinaan dan pengawasan.
(4)Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelengaraan Standar Pelayanan Minimal pada UPTD Puskesmas Kota.
(5)Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 4

BAB III

TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

UPTD Puskesmas Kota Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.

Pasal 4

(1)Jenis pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Kota, meliputi:
1. a.Klaster I Manajemen: - Ketata Usahaan Kepegawaian,Keungan dan Sistem Informasi - Manajemen Sumber Daya - Manajemen Mutu dan keselamatan Pasien - Manajemen Puskesmas - Manajemen Jejaring Puskesmas
2. b.Klaster II Ibu dan Anak: - Pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas - Pelayanan bagi Kesehatan anak balita dan anak prasekolah - Pelayanan bagi Kesehatan anak usia sekolah dan remaja
3. c.Klaster III U sia Dewasa dan Lansia: - Pelayanan Kesehatan bagi usia dewasa - Pelayanan Kesehatan bagi lanjut usia
4. d.Klaster IV Penanggulangan Penyakit Menular: - Pencegahan, Kewaspadaan Dini dan - Respon Pengawasan kualitas lingkungan 5
5. e.Lintas Klaster: - Pelayanan gawat darurat - Pelayanan kefarmasian - Pelayanan Laboratorium
(2)Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian dan uraian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

( 1) UPTD Puskesmas Kota yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.

(2)Pemimpin UPTD Puskesmas Kota yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(3)Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENERAPAN

Pasal 6

(1)Pemimpin UPTD Puskesmas Kota yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
(2)Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
(3)Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal. 6

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pembinaan teknis UPTD Puskesmas Kota yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Pembinaan keuangan UPTD Puskesmas Kota yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD).
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
1. a.Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
2. b.Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3. c.Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
4. d.Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
5. e.Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada UPTD Puskesmas Kota yang bersangkutan;
6. f.Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
7. g.Pelaksanaan anggaran;
8. h.Akuntansi dan pelaporan keuangan;

Pasal 8

(1)Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
(2)Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
(3)Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin UPTD Puskesmas Kota. 7

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagekeo. Ditetapkan di Mbay , Pa tanggal lei 202$ UPATI N EKE9 D SIMPLISIUS DONATUS Diundangkan di Mbay pada tanggal 1s Mei 1.0..2.s ✓ 4PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO AGUSTINUS FERNANDES BERITA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025 NOMOR 8 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NAGEKEO NOMOR TANGGAL 3; TRHUN 2 0 2 ¢ ( S MEL 202 PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN / KOTA A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPAYA KESEHATAN PADA PUSKESMAS KOTA Batas Standar No Jenis Pelayanan Indikator Waktu Uraian Jenis Pelayanan Nilai Pencapaian 1 Pelayanan Setiap ibu hamil 100% 1 Tahun Pelayanan Antenatal yang memenuhi 10 T meliputi: Kesehatan Ibu mendapatkan 1. Pengukuran berat badan Hamil pelayanan antenatal 2. Pengukuran tekanan darah sesuai standar 3. Pengukuran lingkar lengan atas (Lila)

4.Pengukuran tinggi puncak rahim ( fundus uteri)
5.Penentuan presentasi janin dan denyut jantung Jan1n (DJJ)
6.Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi
7.Pemberian tablet tam bah darah minimal 90 tablet
8.Tes laboratorium
9.Tatalaksana / penanganan kasus
10.Temu wicara 2 3 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Setiap ibu bersalin 100% mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Setiap bayi baru lahir 100% mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar 1 Tahun 1 Tahun Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi: 1 . Persalinan normal
2.Persalinan komplikasi Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi : 1 . Strandart kwantitas:

a.Kunjungan Neonatal 1 (KN 1) 6 - 4 8 jam
b.Kunjungan Neonatal 2 (KN 2 ) 3 - 7 hari
c.Kunjungan Neonatal 3 ( KN 3) 8 - 2 8 hari.
1. 2.Standar kualitas:
a.Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0 - 6 jam) Perawatan Neonatal esensial saat lahir meliputi: 1) Pemotongan dan perawatan tali pusat 2) Inisiasi menyusu dini { I M D ) 3) Injeksi vitamin Kl 4) Pemberian salep / tetes mata antibiotic 5) Pemberian imunisasi ( injeksi vaksin hepatitis B O )
b.Pelayanan esensial setelah lahir ( 6 jam - 28 hari Perawatan Neonatal Esensial setelah lahir meliputi: 1) Perawatan bayi baru lahir dan asi eksklusif 2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. 3) Pemberian vitamin Kl bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum 4 Pelayanan Setiap balita Kesehatan Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 1 Tahun mendapatkan injeksi vitamin Kl 4) Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan 5) Penangannan dan rujukan kasus Neonatal Komplikasi Pelayanan kesehatan balita berusia 0 - 5 9 bulan sesuai standar meliputi: 1 . Pelayanan kesehatan balita sehat meliputi:
a.Pelayanan kesehatan balita usia 0 - 1 1 bulan: 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun 2) Pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali / tahun 3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali pertahun 4) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun 5) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6 - 1 1 bulan 1 kali setahun 6) Pemberian imunisasi dasar lengkap
b.Pelayanan kesehatan balita usia 1 2 - 2 3 bulan: 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun ( minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan 5 Pelayanan Setiap anak pada usia 100 % Kesehatan pada pendidikan dasar mendapatkan 1 Tahun 2) Pengukuran panjang /tinggi badan minimal 2 kali /tahun 3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali pertahun 4) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun 5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun 6) Pemberian imunisasi lanjutan
c.Pelayanan kesehatan balita usia 24 - 59 bulan: 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan ) 2) pengukuran tinggi badan minimal 2 kali / tahun 3) Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali / tahun 4) Pemantauan perkembangan minimal 1 kali / tahun 5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
d.Edukasi dan Informasi
1. 2.Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan menajemen terpadu balita sakit (MTBS). Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi: 1 . Screening kesehatan: usia pendidikan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar pemerintah daerah
a.Pelaksanaan screening kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di laksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI clan SMP /MTS) clan diluar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas /LPKA dan lainnya meliputi:
b.Penilaian status gizi
c.Penilaian tanda vital
d.Penilaian kesehatan gigi dan mulut
e.Penilaian ketajaman indra
f.Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7
1. 2.Tindak lanjut hasil screening kesehatan meliputi:
a.Memberikan umpan balik hasil screening kesehatan
b.Melakukan rujukan jika di perlukan
c.Memberikan penyuluhan
1. 3.Pemberian imunisasi pada pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) meliputi:
a.Pemberian imunisasi campak rubela untuk anak kelas satu SD atau usia yang setara
b.Pemberian Imunisasi DT untuk anak kelas satu SD atau usia yang setara
c.Pemberian Td untuk anak kelas dua SD atau usia yang setara
d.Pemberian Imunisa Td untuk anak kelas lima SD atau usia yang setara 6 Pelayanan Setiap warganegara 100 % 1 Tahun Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : Kesehatan pada usia 15 tahun - 59 1. Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana usia produktif tahun mendapatkan 2. Pelayan screening faktor risiko pada usia produktif pelayanan kesehatan adalah screening yang dilakukan minimal 1 kali dalam sesuai standar setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular dan kesehatan calon pengantin meliputi :
a.Pengukuran tinggi badan dan lingkar peru t
b.Skrining PPOK untuk usia <40 tahun C. Pengukuran tekanan darah
d.Pemeriksaan gula darah
e.Pemeriksaan LILA
f.Pemeriksaan HB
g.Pemeriksaan HIV dan Sifilis sebagai calon pengantin
h.Anamnesa perilaku berisiko
1. 1.Pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran J . Pemeriksaaan SADANIS dan IVA
k.Pemeriksaan Skrinig kesehatan jiwa
1. 1.Skrining status imunisasi Tetanus bagi wanita usia subur usia 1 5 - 3 9 tahun
m.Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T
1. 3.Tindaklanjut hasil screening kesehatan meliputi:
a.Melakukan rujukan jika diperlukan
b.Memberikan penyuluhan/konseling kesehatan 7 Pelayanan Setiap warga negara 100 % 1 Tahun 1. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi: Kesehatan U sia usia 60 tahun keatas a. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat Lanjut mendapatkan b. Screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit pelayanan kesehatan tidak menular usia lanjut sesuai 2. Pelayanan screening faktor risiko pada usia lanjut adalah standar screening yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
a.Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
b.Pengukuran tekanan darah C. Pengukuran gula darah
d.Pemeriksaan ganggguan mental
e.Pemeriksaan gangguan kognitif • Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
g.Anamnesa perilaku beresiko
1. 3.Tindak lanjut hasil screening kesehatan meliputi:
a.Melakukan rujukan jika diperlukan 8 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan Kesehatan pendarita Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Setiap penderita diabetes militus mendapatkan 100 % 100 % 1 Tahun 1 Tahun
b.Memberikan penyuluhan kesehatan Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: 1 . Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
1. 2.Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau kepatuhan minum obat
2. 3.Melakukan rujukan jika diperlukan Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus sesuai standar meliputi:
3. 1.Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali se bulan di fasyankes
4. 2.Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali se bulan di fasyankes
5. 3.Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat)
6. 4.Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien
7. 5.Melakukan rujukan jika diperlukan diabetes melitus pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Pelayanan Setiap orang dengan 100 % 1 Tahun Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar meliputi : 1 . Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari kesehatan orang gangguan jiwa berat dengan mendapatkan gangguan jiwa pelayanan kesehatan (ODGJ) Berat sesuai standar 1 1 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis Setiap orang terduga tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 1 Tahun hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS / Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
8. 2.Pemeriksaan kesehatanjiwa meliputi:
a.Pemeriksaan status mental
b.Wawancara
1. 3.Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluargacaregiver
2. 4.Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi
3. 5.Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi: 1 . Pemerikasaan klinis
4. 2.Pemerikasaan penunjang
5. 3.Edukasi
a.Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan kontak erat maupun kontak serumah dengan penderita TBC yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target (perkiraan) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
b.Pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya serta penemuan secara aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan kontak skrining secara masal terutama pada kelompok rentan dan berisiko dan skrining pada kondisi situasi khusus
c.Pemeriksaan klinis pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemerikasaan gejala dan tanda
d.Pemeriksaan penunjang terduga TBC diantaranya menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis, atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku
e.Pemeriksaan penunjang diutamakan menggunakan pemeriksaan TCM
f.Bagi fasyankes yang belum atau tidak memiliki alat TCM, harus merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke fasyankes yang mempunyai alat TCM melalui transportasi spesimen jejaring laboratorium kabupaten/kota sesuai dengan TCM oleh dinas pengaturan kesehatan 12 Pelayanan Setiap orang dengan 100% Kesehatan orang risiko terinfeksi HIV dengan risiko mendapatkan terinfeksi Virus pelayanan kesehatan yang sesuai standar melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) 1 Tahun
g.Jika terdapat kesulitan mengakses layanan TCM, pemeriksaan terduga TBC dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan mikroskopis
h.Pemeriksaan radiologis dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan jika basil pemeriksaan TCM negatif
i.Biaya transportasi spesimen dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau bersumber dari anggaran lain yang sah
j.Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
k.Melakukan rujukan jika diperlukan
1. 3.Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
a.Edukasi Perilaku Berisiko
b.Skrining
1. 4.Orang dengan Risiko terinfeksi Virus HIVyaitu:
a.Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil
b.Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
c.Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
d.Penjajah seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan , dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
e.Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali, atau secara teratur apapun orientasi seksnya ( heteroseksual, homoseksual, atau biseksual)
f.Transgender / Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual
g.Pengguna napza sun tin (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya
h.Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap
1. 5.Meknisme Pelaksanaan:
a.Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun, WBP, dan ibu hamil)
b.Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
c.Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
d.Melakukan rujukan jika diperlukan P sIMPLISIUS DONATUS

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…