( 1 ) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
a.gerai penyediaan sembako;
b.gerai penyediaan obat murah;
c.penyediaan kantor koperasi;
d.unit simpan pinjam koperasi;
e.gerai klinik desa;
f.penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang;
g.logistik/ distribusi; dan/ atau
h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 1 Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat. Bagian Kedua Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan U saha