DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Penjadwalan, Pelaksanaan Kegiatan, Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Reses; Bab 4. Monitoring dan Evaluasi; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemillihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan;
b.bahwa agar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan reses; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo;

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja melalui Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara c. C Menetapkan Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 Nomor 2);
7.Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2020 Nomor 41);
8.Peraturan DPRD Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo. MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NAGEKEO. - 2 BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 6. 4. 9.

1.Daerah adalah Kabupaten Nagekeo; Pemerintah adalah pemerintah Kabupaten Nagekeo; Bupati adalah Bupati Nagekeo; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingk:at DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo; Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo; Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo; Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nagekeo yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Nagekeo tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nagekeo; Pelaksana Reses adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nagekeo; Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Nagekeo; Masa Persidangan adalah masa sidang dan masa reses; Masa Sidang adalah waktu kegiatan Anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang di lakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD Kabupaten Nagekeo dan kegiatan kunjungan Kerja; Masa Reses adalah waktu kegiatan Anggota DPRD di luar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo;
14.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungJawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
15.Sekertaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan 13 12. 10. 1 1. 8. 5. 2. 3. 7. kebutuhan;
16.Reses adalah manifestasi kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Konstituen melalui kunjungan kerja dan bertemu Konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa Reses;
17.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
18.Daerah Pemilihan Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Dapil adalah Distrik atau Gabungan Distrik berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk/pedoman teknis dalam melakukan Kegiatan Reses.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan dan penerapan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo.

BAB III

PENJADWALAN, PELAKSANAAN KEGIATAN, TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN RESES

Pasal 4

(1). Jadwal kegiatan Reses dibahas dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah DPRD;
(2). Rencana pelaksanaan Reses dalam 1 (satu) tahun masa sidang berpedoman kepada Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo.
(3). Hasil pembahasan jadwal kegiatan Reses ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD. - 4 ( 1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).

Pasal 5

Jadwal reses sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada setiap masa persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 (Empat belas) kali Reses dalam Periode 5 (lima) tahun masa jabatan DPRD. Dalam hal pelaksanaan rnasa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang• undangan, pelaksanaan Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang• Undangan. Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali Reses bagi DPRD Kabupaten Nagekeo . Perhitungan 1 (satu) kali kegiatan Reses dilaksanakan bersama 350 (tiga ratus lima puluh ) orang konstituen dengan rentang waktu paling lama 6 (enam) hari. Sekretaris DPRD rnengurnurnkan agenda Reses kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses. Reses dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok dan didamping oleh staf Sekretariat DPRD. Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelornpok dilaksanakan dengan memperhatikan:

a.waktu reses Anggota DPRD di wilayah Daerah pemilihan yang sama;
b.rencana kerja Pemerintah Daerah;
c.hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
d.kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah. Biaya penunjang lain yang dianggarkan adalah biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sebagai.mana disebutkan pada pasal 5 ayat (3), serta kepada Staf Sekretariat DPRD yang mendampingi, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan Reses. Komponen biaya Penunjang Pelaksanaan Reses sebagai.mana meliputi:
a.alat tulis kantor;
b.komsumsi (makan, minum dan snack);
c.sewa tenda;
d.sewa kursi;
e.Baliho e sewa sound system; - 5

Pasal 6

(1)Anggot.a DPRD yang melaksanakan Reses akan didampingi staf Sekretariat DPRD yang ditunjuk/ditugaskan Sekretaris DPRD minimal I (satu) orang;
(2)Surat penugasan/penunjukan staf pendamping bagi masing- masing Anggot.a DPRD diterbitkan Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran melalui PPTK;
(3)Staf Pendamping yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD, terlebih dahulu mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang tugas pendampingan Reses;
(4)Staf pendamping diberikan lumpsum perjalanan dinas dalam daerah, sesuai Peraturan Perundang- Undangan;
(5)Persyaratan Staf Pendamping meliputi:
1. a.bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nagekeo
2. b.Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD; dan C. sanggup bertanggungjawab secara administrasi pelaksanaan Reses maupun penyusunan laporan hasil pelaksanaan resesnya.

Pasal 7

(1)Tugas Staf Pendamping meliputi:
1. a.mendampingi dan memfasilitasi kelancaran kegiatan Anggot.a DPRD untuk melaksanakan reses sesuai dengan arahan dari Sekretaris DPRD.
2. b.membuat laporan kegiatan secara tertulis;
3. c.membuat rincian penggunaan dana bantuan sosial kemasyarakatan disert.ai dengan buktinya secara benar dan lengkap; dan
4. d.menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Nagekeo.

Pasal 8

(1)Kegiatan Reses sekurang-kurangnya melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:
1. a.Rapat Pimpinan dan/ at.au Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan Reses;
2. b.Penjelasan pelaksanaan Reses oleh Sekretariat DPRD;
3. c.Pelaksanaan Reses;dan
4. d.Rapat paripurna Pelaporan Hasil Reses.
(2)Pelaksanaan Reses dapat dilakukan dengan: - 6
1. a.kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa partai politik yang ada Anggota DPRD pada dapil tersebut;
2. b.individu secara rnandiri dan dilakukan secara impersonal kepada konstituen pada Dapilnya.
(3)Dapil sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a terbagi atas 3 (tiga) Dapil dengan pembagian wilayah Distrik sebagai berikut:
1. a.Dapil I Meliputi Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan Dan Kecarnatan Wolowae;
2. b.Dapil II Meliputi Kecamatan Mauponggo,Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Nangaroro;
3. c.Dapil III Meliputi Kecamatan Boawae. Bagi.an Keempat Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Reses

Pasal 9

(1)Setiap anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD dan PPTK.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.waktu dan tempat kegiatan Reses;
2. b.tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
3. c.dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
(3)Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Reses wajib menyampaikan pertanggungiawaban pelaksanaan Reses dengan ketentuan sebagai berikut:pertanggungjawaban dana reses dengan menyiapkan berkas dokumentasi, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
(2)daftar hadir peserta Reses;dan
(3)berkas pertanggungjawaban dan laporan Reses disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah Reses di laksanakan melalui Pejabat PPTK Sekretariat DPRD Kabupaten Nagekeo. - 7 Pasal 1 1
(1)PPTK melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan, yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, PPTK menyampaikan secara tertulis kepada staf pendamping untuk dilengkapi sesuai ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari PPTK.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…