Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 3. 3 ( FARAF KOORDINAGI £20LRETARIS DAERAH ASISTEN Ka. KABAG HUKUM AH Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembsiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856): Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Khusus Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205), 5. 7. 8.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4, PARAF KOORE A91 SEKRETARIS DAERAH ! 1 ASISTEN Ka. - 4 KABAG HUKUM 5. Daerah adalah Kabupaten Natuna. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonomi. Bupati adalah Bupati Natuna. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
BAB II
Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk membentuk Sekretariat PPNS yang mana sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Daerah.
Tujuan Peraturan Bupati ini untuk membentuk Sekretariat PPNS agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:
BAB III
BAB IV
Koordinator Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai tugas: a.menyusun dan menyiapkan rencana/program kegiatan dan laporan kegiatan PPNS:
Koordinator Teknis Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mempunyai tugas:
Staf Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas: a.menyelenggarakan surat menyurat, kelengkapan administrasi dan kearsipan yang diperlukan PPNS: b.membantu pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat PPNS:
BAB V
PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas: a.pakaian dinas PPNS pria: dan
Membuka PDF…