DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, dan seterusnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui Satu Data Indonesia, Cc. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683),
3.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN Ka. KABAG HUKUM Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905): 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846): 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214): 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18),
9.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112):
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14),
12.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745): PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN Ka. 2 KABAG HUKUM " Y Menetapkan : 13. 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322): MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH. 9.

Pasal 1

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Daerah adalah Kabupaten Natuna. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan penyelenggara pemerintahan desa. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PARAF KOORDINAS: J SEKRETARIS DAERAH ASISTEN . dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. d i Ka. K KABAG HUKUM SEKRETARIS DAERAH ASISTEN 10. li. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Penyebariuasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Portal Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Satu Data Natuna.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan 1A, dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangkaRDSNJAM UUFPARAF KOO Da "penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung sperencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan —pSfngendalian pembangunan. Ka. KABAG HUKUM

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah: mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah: mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada data, mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan: dan mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. b. d. e.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

a.penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten, penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten: portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten: manajemen Akses Data: partisipasi dan Kerja Sama: dan pendanaan. b. d. e. f

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna terdiri dari: Pembina Data Tingkat Kabupaten, Koordinator Data Tingkat Kabupaten: Walidata Tingkat Kabupaten, Produsen Data Tingkat Kabupaten, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten. a. b. PARAF KOORDINAS SEKRETARIS DAERAH : ASISTEN —— Ka. 4 i KABAG HUKUM e. £ K 7 4

(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)Pembina Satu Data Tingkat Kabupaten, Walidata Tingkat Kabupaten, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten. Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
(2)
(3)
(4)

Pasal 6

Pembina Data Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu Bupati. Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas menetapkan kebijakan Satu Data Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 7

Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:

a.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data, dan
b.melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di tingkat kabupaten, Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Pasal 8

Koordinator Satu Data Pemerintah Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu Sekretaris Daerah. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan menetapkan tata kelola Data. Koordinator pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

a.memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Pemerintah Kabupaten Natuna, dan (l Cc PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN 4 Ka. £ KABAG HUKUM

(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
1. b.memberi arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Pemeruntah Kabupaten Natuna.

Pasal 9

Walidata tingkat Kabupaten merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika. Walidata tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.menyusun daftar Data,
b.memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia: Cc. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data,
d.menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah, dan
e.membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data Daerah, Walidata tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati. Walidata tingkat Kabupaten diangkat dan ditetapkan oleh Bupati. Walidata tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung. (1

Pasal 10

Walidata Pendukung merupakan Perangkat Daerah di setiap Instansi Daerah. Walidata Pendukung memiliki tugas:

a.memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia,
b.memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar Data: dan C. membina Produsen Data kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

(2)(3 La PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN Ka. KABAG HUKUM —fnmeak2
(2)
(3)
(4)

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…