DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Ka KABAG HUKUM Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 31): MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA. Pasal I Beberapa Kententuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 73) diubah sebagai berikut: Il... Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai PARAF KOORDINASI berikut: Pasal 5SEKRETARIS DAERAH : ASISTEN

(1)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk Ka. KABAG HUKUM mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
1. a.dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
2. b.memanfaatkan kas yang tersedia.
(2)Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
(3)Memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada belanja tidak terduga. (4 Perubahan DPA SKPD dari pendawalan program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
(5)Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
(6)Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

2.Ketentuan huruf d Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

a.Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana non-alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
b.berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan untuk tanggap darurat nasional, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD. rencana kebutuhan belanja yang diajukan terlebih dahulu telah dilakukan reviu oleh Inspektorat. rencana kebutuhan belanja yang diajukan ke PPKD terdiri dari:
1. 1.surat pengantar.
2. 2.SPTJM.
3. 3.pakta integritas.
4. 4.dokumen status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai PARAF KOORDINASI SEKRETARIS CA an ASISTEN Ka, KABAG HUKUM d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk penanganan Bencana alam, Bencana non-alam, Bencana Sosial dan/atau kejadian luar biasa, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
5. 5.surat persetujuan Bupati dan pemohonan dari Kepala Perangkat Daerah/SKPD kepada Bupati untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau penanganan kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
6. 6.rincian rencana kebutuhan belanja. dan
7. 7.hasil reviu Inspektorat. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja. pencairan dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima. dalam rangka melakukan penatausahaan, SKPD penerima membuka rekening pengeluaran Belanja Tidak Terduga sesuai mekanisme pengelolaan rekening milik Pemerintah Daerah. e. g Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3.

Pasal 9

Keperluan untuk mendanai keperluan mendesak mengacu pada kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan. Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada Belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

a.dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah.
b.dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja tidak terduga terlebih dahulu di formulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dengan melakukan antara lain: 1) SKPD teknis yang membutuhkan menyusun Rencana Kebutuhan Belanja yang diformulasikan kedalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. 2) RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD harus sudah direviu oleh Inspektorat. 3) RKA sebagaimana dimaksud telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. 4) RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD ke PPKD terdiri dari:

(2)— FARAF KOORDINA::: BEKREYARIS DAERAH ASISYEN Ka. n Irasac Hukum | 3 a) surat pengantar. b) surat pernyataan tanggungjwab mutlak. c) fakta integritas. d) Surat persetujuan Bupati dan pemohonan dari Kepala Perangkat Daerah/SKPD kepada Bupati usulan terkait keadaan mendesak. e) RKA dan/atau perubahan DPA SKPD yang telah ditandatangani sekretaris daerah: dan f) hasil reviu Inspektorat. 5) PPKD melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja yang diusulkan. 6) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna. Ditetapkan di Ranai pada tanggal 29 Jamucut 202G 7 BUPATI namunad!« , AN Diundangkan di Ranai pada tanggal Z0 Touuavi 2025 KEKRETARIK DAERAH KABUPATEN NaTUNAY MAA YAA "N LA y BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 32 39 BOY WIJANARKO VARIANTO “PARAF KOORDINABI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN 3 Ka. KABAG HUKUM

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…