DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4.7.1 Dasar Perubahan APBD huruf g menyatakan bahwa Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), 3. 4. 5. 6. Te 7. 8. 9. .Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 4 4 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran “4 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) .' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ' Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan . Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 10 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057): sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peratruan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68810: Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883), .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431), .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 202129 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Rebulik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936),

30.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 huruf a, dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja Operasional Semula Rp910.520.715.705,00 Berkurang Rp(9.128.522.836,00) Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan menjadi Rp901.392.192.869,00,
b.Belanja Modal Semula Rp208.858.403.395,00 Bertambah Rp9.128.522.836,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan menjadi Rp217.986.926.231,00,
c.Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan
d.Belanja Transfer sebesar Rp120.621.112.900,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus duabelas ribu sembilan ratus rupiah).
1. 2.Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

a.Belanja Pegawai Semula Rpb39.768.278.024,00 Berkurang Rp(9.419.522.836,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp530.348.755.188,00,
b.Belanja Barang dan Jasa 4 Semula Rp335.536.747.837,00 Bertambah Rp321.000.000,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan menjadi Rp335.857.747.837,00, Belanja Subsidi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Belanja Hibah Semula Rp24.630.089.844,00 Berkurang Rp(30.000.000,00) d. Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan menjadi Rp24.600.089.844,00: dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.985.600.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). e.
1. 3.Ketentuan Pasal 13 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.339.200.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.263.983.910,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.199.510.610,00 (empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Semula Rp132.269.078.875,00 Bertambah Rp9.128.522.836,00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan menjadi Rp 141.397.601.711,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp709.150.000,00 (tujuh ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp77.480.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). b. d. e. £
1. 4.Ketentuan Pasal 15 huruf a, dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas: Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Semula Rp312.219.022.077,00 Berkurang Rp/(9.420.418.249,00) Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan menjadi Rp 302.798.603.828,00, Belanja Tambahan Penghasilan ASN a. b. Semula Rp214.039.438.947,00 Bertambah Rp895.413,00 Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan menjadi Rp214.040.334.360,00: Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp8.128.353.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp758.754.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp623.400.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). d. e. f

5.Ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja Barang Semula Rp65.869.180.692,00 Bertambah Rp230.000.000,00 Jumlah Belanja Barang setelah perubahan menjadi Rp66.099.180.692,00: Belanja Jasa Semula Rp154.655.064.384,00 Bertambah Rp91.000.000,00 Jumlah Belanja Jasa setelah perubahan menjadi Rp154.746.064.384,00: Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.143.205.931,00 (sebelas miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah): Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp67.805.381.430,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.256.375.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp10.607.540.400,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah): dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp20.200.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah). b. d. e. £ g |. 9 6. Ketentuan Pasal 17 huruf d diubah sehingga berbunyi Maia anak mean. 8 ..' sebagai berikut: WG WWGTMT £ 5513979RDINE

Pasal 17

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf Cc, terdiri atas:

a.Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah),
b.Belanja Hibah kepada BUMN Rp141.120.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah),
c.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp21.436.650.963,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah):
d.Belanja Hibah Dana BOS Semula Rp1.002.880.000,00 Berkurang Rp(30.000.000,00) Jumlah Belanja Hibah Dana BOS setelah perubahan menjadi Rp972.880.000,00, dan
e.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp539.438.881,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Ketentuan Pasal 22 huruf a huruf dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 7.

Pasal 22

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan Semula Rp101.580.088.875,00 Bertambah Rp9.328.522.836,00 Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan setelah perubahan menjadi Rp110.908.611.711,00,
b.Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp16.464.500.000,00 (enambelas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),
c.Belanja Modal Instalasi sebesar Rp11.572.590.000,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan
d.Belanja Modal Jaringan Semula Rp2.651.900.000,00 Berkurang Rp(200.000.000,00) Jumlah Belanja Modal Jaringan setelah perubahan menjadi Rp2.451.900.000,00. Ketentuan Pasal 28 angka (1), dan angka (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 8.

Pasal 28

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari: RAH HUKUM Fo 2 0URDINASI 1). Ketentuan Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 2). Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terncantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. N: Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna. Ditetapkan di Ranai pada tanggal Z4 Jom 20925 ASISTEN Ka Diundangkan di BUPATI N una 8 DAERAH “ A3 BUM , AH), 4 mama AN anai pada tanggal DA Tamuow 2025 BOY WIJANARKG BERITA DAE ERAH KABUPA KEKRETARIS N TEN NaTUNa | A,A"D VARIANTO AH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR Loo LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 4 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN JOM Ati (ap) JUML Ap Tp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4A PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 128.858.636.000,00 128.858.636.000,00 0,00 41.01 Pajak Daerah 90.764.750.000,00 90.764.750.000,00 0,00 4.1.01.06 Pajak Hotel 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 41.01.06.01 Pajak Hotel 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.1.01.07 Pajak Restoran 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,60 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 4.1.01.08 Pajak Hiburan 52.750.000,00 52.750.000,00 0,00 4.1.01.08.05 Ba aoi Karaoke, Klub Malam, dan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.01.08.05.0001 Sa Diskotik Karaoke, Klub Malam, dan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.01.08.07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 750.000,00 750.000,00 0,00 4.1.01.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 750.000,00 750.000,00 0,00 4.1.01.08.09 balak ea pra Bi Ap/ Spa dan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 4.1.01.08.09.0001 ajak Kaat, Peak Ma Ap/ Spa dan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 129.500.000,00 129.500.000,00 0,00 4.1.01.09.01 Maak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01.0001 Ma Hantam Papan/Billboard/Videotron/ 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.101.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain 25.000.000,00 25.000.000,00 0.00 4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 44.0110 Pajak Penerangan Jalan 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 1.000.090.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 7.000.090.000,00 7.000.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00 7.600.000.000,00 0,00 halaman 1 at ak 01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 1:81:10.02.0001 Jalan Sumber Lain 3 FARAF KGOR St : SISTEN “a. : KABAG HUKUM yi Y BUPATI varuva s ) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUML AN (mp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 115.188.215.900,00 115.188.215.900,00 0,00 5.4.02.05 abah esaBa asah Provinsi atau 115.188.215.900,00 115.188.215.900,00 0,00 5.4.02.05.01 Belanjapes imarik Ana bales 62.930.506.900,00 62.930.506.900,00 0,00 5.4.02.05.01.0003 | Belanja Bantuan Keuangan Umum 62.930.506.900,00 62.930.506.900,00 0,00 Kabupaten/Kota kepada Desa " » ? 5.4.02.05.02 Belanja esa Pa Daerah 52.257.709.000,00 52.257.709.000,00 0,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus 5.4.02.05.02.0004 | Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber 52.257.709.000,00 52.257.7069.000,00 0,00 dari Dana Desa Jumlah Belanja 1.250.000.232.000,00 | 1.250.000.232.000,00 0,00 Total Surplus/(Defisit) -70.000.232.000,00 -70.000.232.000,00 0,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 70.000.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00 61.01 Mei Ge itungan Anggaran Tahun 70.000.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00 6.1.01.05 Penghematan Belanja 70.000.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 70.000.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 70.090.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 70.000.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 70.000.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00 Berkenaan (SILPA) D es erah ya Pora RETAK LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH "5 Ii 1 7 Pi An eta SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH / DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) | HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 1.180.000.000.000,00 1.180.000.000.000,00 0,00 41 AD PA PATAN ASLI DAERAH 128.858.636.000,00 128.858.636.000,00 0,00 41.01 Pajak Daerah 90.764.750.000,00 90.764.750.000,00 0,00 4.1.01.06 Pajak Hotel 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 750.000.000,00 750.006.000,00 0,00 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.1.01.07 Pajak Restoran 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 Pajak Restoran dan 4.1.01.07.01.0001 Sejenisnya 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 4.1.01.08 Pajak Hiburan 52.750.000,00 52.750.000,00 0,00 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub 4.1.01.08.05 Malam, dan Sejenisnya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub 4.1.01.08.05.0001 Malam, dan Sejenisnya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Pajak Permainan Biliar dan 4.1.01.08.07 Bowling 750.000,00 750.000,00 0,00 4.1.01.08.07.0001 . Pajak Permainan Biliar dan 750.000,00 750.000,00 0,00 Bowling Pajak Panti Pijat, Refleksi, 4.1.01.08.09 Mandi Uap/Spa dan Pusat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kebugaran (Fitness Center) Pajak Panti Pijat, Refleksi, 4.1.01.08.09.0001 Mandi Uap/Spa dan Pusat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kebugaran (Fitness Center) 4.1.01.09 Pajak Reklame 129.500.000,00 129.500.000,00 0,00 Pajak Reklame 4.1.01.09.01 Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Pajak Reklame 4.1.01.09.01.0001 Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 41.01.09.02 Pajak Reklame Kain 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 41.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 2.000.000,00 2.000.000.00 0,00 41.01.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 2.000.000,00 2.000.000,00 0,90 41.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 ....ep3lak Penerangan Jalan 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 3 i F Aaj etadjajanta Tocieioasia Naa BENANG Ga Halaman 1 NI 01.10 ! Paiak. Ka 4 BUPATI NamuNaf I 7 fan 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk 5.1.02.01.01.0028 | kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 Belanja Alat/Bahan untuk 5.1.02.01.01.0025 | kegiatan Kantor: Kerta. dan Gaver 600.000,00 600.000,00 0,00 Belanja Alat/Bahan untuk 5.1.02.01.01.0026 | Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 430.000,00 430.000,00 0,00 Belanja Alat/Bahan untuk 5.1.02.01.01.0027 | Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 | Minuman Rabat 6.484.000,00 6.484.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02,01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana 5.1.02.02.01.0004 | Kegiatan dan Sekretariat Tim 81.060.000,00 81.060.000,00 0,00 Pelaksana Kegiatan PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKUR ANA , DASARJUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) Pp 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 70.000.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran61.01 Tahun Sebelumnya 70.000.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00 6.1.01.05 Penghematan Belanja 70.000.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja 70.000.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00Operasi 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang 70.000.232.000,00 70.000.232.000,00 0,00dan Jasa-Barang AH/

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…