DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886),
3.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN Y Ka. 4 (KABAG HUKUM 4. 10. li. 12. 13. Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156): Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 5. 7. 8. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN Ka. &I KABAG HUKUM . 14
15.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024,
16.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
17.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
18.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20),
19.Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 375), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(l) Penerima Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai, diberikan kepada:

1.keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati, Poo 8 am ASISTEN . Ka. £T KABAG HUKUM 5
2.terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial maupun yang tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial:
3.bukan merupakan anggota dan keluarga Aparatur Sipil Negara, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan pekerja yang memiliki penghasilan yang bersumber dari APBD maupun APBN:
4.memiliki Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, dan Data kependudukan yang padan/sesuai dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil: dan
5.dalam hal terdapat kepala keluarga yang meninggal dunia maka penerima bantuan sosial tunai dapat di alihkan kepada ahli waris yang tercantum dalam satu kartu keluarga.

(2)Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan telah diverifikasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial.

2.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial Tunai dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna. Ditetapkan di Ranai pada tanggal 24 muat 2925 Yporam NATUNA 1- / Diundangkan di Ranai pada tanggal 24 Jomu curi 025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, PARAF KOORDINASI ASISTEN Y Ka. V KABAG HUKUM Ak WA Uu BOY WIJANARK@ VARIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 401

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…