DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nduga Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK); Rumusan Alokasi Dana Kampung; Penyaluran Alokasi Dana Kampung; Pencairan Alokasi Dana Kampung; Penggunaan Alokasi Dana Kampung; Pelaporan Alokasi Dana Desa;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nduga;
2.Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Nduga;
3.Bupati adalah Bupati Nduga;
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nduga yang mengelola keuangan dan aset daerah;
5.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh BUpati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
6.Dinas Pemberdaayan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah unit pelaksana teknis Bupati yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung;
7.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masayarakat setemapat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Badan Pemusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9.Alokasi Dana Desa yang di Nduga disebut Alokasi Dana Kampung Selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
10.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung;
11.Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyeleranggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung;
12.Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
13.Kepala Kampung adalah pemimpin kampung yang dipilih langsung oleh penduduk kampung kmpung yang bersangkutan;
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahun Pemerintahan Kampung;
15.Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang telah ditetapkan.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan merupakan visi, misi dan program Kepala Kampung terpilih dalam ke dalam strategi pembangunan kampung, kebijakan umum, program prioritas kampung serta arah kebijakan keuangan kampung.
17.Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) RUMUSAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

1.Pengalokasian Alokasi Dana Kampung yang diterima masing-masing Kampung ditetapkan berdasarkan azas merata, yang besarnya bagian Alokasi Dana Kmapung yang sama untuk setiap Kampung yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar yang ditetapkan 100% (seratus perseratus) dari total Alokasi Dana Desa Kabupaten; 𝐴𝐷𝐷 = ∑ 𝐴𝐷𝐾 − 𝐾𝑎𝑏 ∑ 𝐾𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛
2.Besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dihitung menggunakan rumus: ADK : Alokasi Dana Kampung ∑ADK-Kab : Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten ∑Kampung di Kabupaten : Jumlah Kampung di Kabupaten
3.Alokasi Dana Kampung (ADK) merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), oleh karena itu perencanaannya harus dibahas dalam forum musrembang kampung;
4.Besaran Alokasi Dana Kampung yang diterima masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 4

Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa :

1.Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Kampung kepada Bupati Nduga melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);
2.Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung (DPMK) Kabupaten Nduga meneruskan berkas permohonan Kepala Kampung kepada Bupati Nduga Cq Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nduga;
3.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nduga akan menyalurkan Alokasi Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK).
4.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Nduga menerbitkan Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Kampung kepada Kepala Bank Papua KCP Kenyam;

BAB IV

PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 5

1.Pencairan Alokasi Dana Kampung dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) pada Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Kenyam;
2.Pencairan Alokasi Dana Kampung dari Rekening Kas Kampung (RKK) dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung, Sekretaris dan Bendahara Kampung;
3.Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Nduga Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), selanjutnya oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung (DPMK) akan dibuatkan Surat Pengantar Pencairan ke Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Kenyam;
4.Pencairan Alokasi Dana Kampung diatur dengan rincian sebagai berikut :

a.Semester I (pertama) sebesar 50% (lima puluh perseratus);
b.Semester II (kedua) sebesar 50% (lima puluh perseratus);

BAB V

PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 6

Alokasi Dana Kampung digunakan untuk:

1.Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan Badan Musyawarah Kampung.
2.Biaya Administrasi Penyusunan APBKampung, Musrembang Kampung, Perjalanan Dinas Aparat Kampung dan Bamuskam.

Pasal 7

1.Alokasi Dana Kampung digunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung Sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 angka 1 adalah besarannya ditetapkan dalam peraturan bupati ini dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
2.Penghasilan Tetap Sekretaris Kampung hanya diberikan pada Sekretaris yang berstatus non PNS.
3.Penyusunan APBKampung/Perubahan APBKampung/LPJ dan Musrembang Kampung difasilitasi oleh Pendamping Distrik.

BAB VI

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

1.Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dengan tembusan kepada APIP dan DPKAD Kabupaten Nduga.
2.Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Bendahara Kampung dan diketahui Kepala Kampung disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK); selanjutnya laporan dari kampung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) akan menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nduga.
3.Apabila Kepala kampung tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimakud pada ayat (2) maka Pejabat Satuan Kerja (Satker) Kabupaten akan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara langsung pada kampung yang bersangkutan;
4.Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang meliputi :

a.Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
b.Masalah yang dihadapi;
c.Hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK);

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nduga. Ditetapkan : di Kenyam Pada tanggal : 10 April 2025 BUPATI NDUGA, TTD/CAP DINARD KELNEA Diundangkan : di Kenyam Pada tanggal : 11 April 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NDUGA, TTD/CAP PAULUS B. PONGSAPAN, S.Pd PEMBINA Tk.I NIP. 19670428 199601 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN NDUGA TAHUN 2025 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya: KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NDUGA YAN GERAT YEIMO, SH PEMBINA (IV/a) NIP. 19790513 201004 1 002 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2025 TANGGAL 10 APRIL 2025 No Nama Desa Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp) Keterangan 1 2 3 4 1 DISTRIK KENYAM 1 KENYAM 245.444.656 SEKDES PNS 2 KEMALI 264.644.656 - 3 SRALALA 264.644.656 - 4 DELPEL 264.644.656 - 5 YIKE 264.644.656 - 6 YUNAT 264.644.656 - 7 DIM 264.644.656 - 8 ULUNMU 264.644.656 - 9 BOMBAM 264.644.656 - 2 DISTRIK MAPENDUMA 1 MAPENDUMA 245.444.656 SEKDES PNS 2 DUMA 264.644.656 - 3 YOE 264.644.656 - 4 PALSAM 264.644.656 - 5 ENDUMU 264.644.656 - 6 LITKUI 264.644.656 - 7 NOWOMLUSU 264.644.656 - 8 KELAPA DUA 264.644.656 - 9 DUMDUM 264.644.656 - 10 LUNGGADUMU 264.644.656 - 3 DISTRIK YIGI 264.644.656 1 YIGI 245.444.656 SEKDES PNS 2 EKILAPO 245.444.656 SEKDES PNS 3 SUWENEM 264.644.656 - 4 KARUNGGAME 264.644.656 - 5 SIRIT 264.644.656 - 6 DISENDOBO 264.644.656 - 7 SUMBO 264.644.656 - 8 YEBADOLMA 264.644.656 - 9 LUMBUKDUMU 264.644.656 - 10 WIRITLAK 264.644.656 - 11 DELSA 264.644.656 - 12 BOROT 264.644.656 - 4 DISTRIK WOSAK 1 PILINI 245.444.656 SEKDES PNS 2 NDUGWA 245.444.656 SEKDES PNS 3 BIALA 264.644.656 - 4 BAMBISIK 264.644.656 - 5 SITPOGOL 264.644.656 - 5 DISTRIK GESELMA 1 GESELMA 245.444.656 SEKDES PNS 2 TALEM 264.644.656 - 3 KOSOLPEM 264.644.656 - 6 DISTRIK MUGI 1 MUGI 245.444.656 SEKDES PNS 2 DONDOKLEMA 264.644.656 - 3 DOBOPEM 264.644.656 - 4 PARU 264.644.656 - 5 WUNDUI 264.644.656 - 6 KEMAMBURU 264.644.656 - 7 WOMSIT 264.644.656 - 8 DELIT 264.644.656 - 9 KERETANGGOMA 264.644.656 - 10 MANET 264.644.656 - 11 MIRI 264.644.656 - 12 YELSENGGE 264.644.656 - 13 SARIT 264.644.656 - 14 UNUE 264.644.656 - 15 MIRIKIL 264.644.656 - 16 SAMBUA 264.644.656 - 17 GISAROK 264.644.656 - 18 ISIKLAK 264.644.656 - 7 DISTRIK MBUWA 1 MBUWA 245.444.656 SEKDES PNS 2 OTALAMA 264.644.656 - 3 ARUGIA 264.644.656 - 4 OPMU 264.644.656 - 5 DIGILIMU 264.644.656 - 6 KOGOMARU 264.644.656 - 8 DISTRIK GEAREK 1 TRIBIT 245.444.656 SEKDES PNS 2 GEAREK 245.444.656 SEKDES PNS 3 KIBID 264.644.656 - 4 WENEWORAROSA 264.644.656 - 5 GEBEM 264.644.656 - 6 BOMEGI 264.644.656 - 7 GILINGGA 264.644.656 - 9 DISTRIK KOROPTAK 1 KOROPTAK 245.444.656 SEKDES PNS 2 MINIEM 264.644.656 - 3 GOLPAREK 264.644.656 - 4 PESAT 264.644.656 - 5 KOMOROAM 264.644.656 - 6 GOL 264.644.656 - 10 DISTRIK KEGAYEM 1 GILPID 245.444.656 SEKDES PNS 2 WIPDUMU 264.644.656 - 3 BAMBI 264.644.656 - 4 OSAMA 264.644.656 - 5 KAGAYEM 264.644.656 - 6 ININKWANING 264.644.656 - 7 KUMBULEKMA 264.644.656 - 8 SIGIMBUT 264.644.656 - 9 SANWARUK 264.644.656 - 10 KUSIT 264.644.656 - 11 KUMBUN 264.644.656 - 12 PEYA-PEYA 264.644.656 - 13 NARUGU 264.644.656 - 11 DISTRIK PARO 1 PARO 245.444.656 SEKDES PNS 2 LOMBRIK 264.644.656 - 3 ANIMAREM 264.644.656 - 4 TAWELMA 264.644.656 - 5 LOARABA 264.644.656 - 12 DISTRIK MEBAROK 1 MEBOROK 245.444.656 SEKDES PNS 2 YUGURU 245.444.656 SEKDES PNS 3 LEMURAK 264.644.656 - 4 SETMIT 264.644.656 - 5 APTAM 264.644.656 - 6 NGENAMBA 264.644.656 - 7 NARUGUM 264.644.656 - 8 EREGGENMANGGAL 264.644.656 - 9 TALPAM 264.644.656 - 10 SIGINIMAREM 264.644.656 - 11 BONE 264.644.656 - 12 OLUNMU 264.644.656 - 13 SABIEM 264.644.656 - 14 PEREKI 264.644.656 - 13 DISTRIK YENGGELO 1 YENGGELO 264.644.656 - 2 MAIMA 264.644.656 - 3 NOLO 264.644.656 - 4 WUAREM 264.644.656 - 14 DISTRIK KILMID 1 GEMAM 264.644.656 - 2 PURUWA 264.644.656 - 3 YUTPUL 264.644.656 SEKDES PNS 4 KILMID 264.644.656 - 15 DISTRIK ALAMA 1 ALAMA 264.644.656 - 2 NOLIT 264.644.656 - 3 GIN 264.644.656 - 4 KULESA 264.644.656 - 16 DISTRIK YAL 1 YAL 245.444.656 SEKDES PNS 2 YIMOGI 245.444.656 SEKDES PNS 3 GIMI 264.644.656 - 4 MUGIAREM 264.644.656 - 5 PALPAM 264.644.656 - 6 SAMBA 264.644.656 - 7 SITDOBO 264.644.656 - 8 DIRINGGAMA 264.644.656 - 9 DANGENPEN 264.644.656 - 10 UNDO 264.644.656 - 11 BETBERE 264.644.656 - 12 MURULDUMU 264.644.656 - 13 YABA 264.644.656 - 14 DENGPA 264.644.656 - 15 GIRIMNAK 264.644.656 - 16 LAMBULE 264.644.656 - 17 SUJOMDOBO 264.644.656 - 18 SUELAMA 264.644.656 - 19 GULAREM 264.644.656 - 20 BILEDUMU 264.644.656 - 17 DISTRIK MAM 1 MAM 245.444.656 SEKDES PNS 2 PUKLE 264.644.656 - 3 WOLMBAM 264.644.656 - 4 WANDUAMA 264.644.656 - 5 YIBI 264.644.656 - 6 LAKDA 264.644.656 - 7 YEBANDUI 264.644.656 - 8 LARUID 264.644.656 - 9 DENDAMBA 264.644.656 - 10 KIBIAREN 264.644.656 - 11 PARUAREM 264.644.656 - 12 KIBO 264.644.656 - 13 PUTDUMU 264.644.656 - 14 DARAKMA 264.644.656 - 18 DISTRIK DAL 1 DAL 245.444.656 SEKDES PNS 2 SILAN 264.644.656 - 3 GURUMBE 264.644.656 - 4 KABONERI 264.644.656 - 5 SILANKURU 264.644.656 - 6 GRINBUN 264.644.656 - 19 DISTRIK NIRKURI 1 NIRKURI 264.644.656 - 2 BINIME 264.644.656 - 3 UENOMA 264.644.656 - 4 PASEBEM 264.644.656 - 5 SIGMIE 264.644.656 - 6 NIRIGIMBIRIK 264.644.656 - 7 OLDOBO 264.644.656 - 8 LIKUBUK 264.644.656 - 9 KOKUJONDUMU 264.644.656 - 10 KURIGI 264.644.656 - 20 DISTRIK INIKGAL 1 BIRIPEM 245.444.656 SEKDES PNS 2 DAKBRI 264.644.656 - 3 ABUALAK 264.644.656 - 4 URUGOM 264.644.656 - 5 AREA 264.644.656 - 6 WUMAGA 264.644.656 - 7 GULAMA 264.644.656 - 8 KIGAM 264.644.656 - 21 DISTRIK INIYE 1 INIYE 245.444.656 SEKDES PNS 2 BAKLEMA 245.444.656 SEKDES PNS 3 KIBENDUMU 264.644.656 - 4 SIMIYE 264.644.656 - 5 EMBUKLEM 264.644.656 - 6 KOSOBAK 264.644.656 - 22 DISTRIK MBULMUYALMA 1 UBURU 264.644.656 - 2 KABOLIANGGEN 264.644.656 - 3 KOLMA 264.644.656 - 4 BRAMBEL 264.644.656 - 5 KIABYPMA 245.444.656 SEKDES PNS 6 KIBISIM 264.644.656 - 7 LABRIK 264.644.656 - 23 DISTRIK MBUA TENGAH 1 PARIS 245.444.656 SEKDES PNS 2 SIMIE - 3 URUGI 245.444.656 SEKDES PNS 4 PIRIM-PIRIM 264.644.656 - 5 TOMBISIK 264.644.656 - 6 YEPMA 264.644.656 - 7 SOKORE 264.644.656 - 8 TOBONGGOM 264.644.656 - 9 RAPA 264.644.656 - 24 DISTRIK EMBETPEM 1 WENDAMA 245.444.656 SEKDES PNS 2 EMBETPEM 264.644.656 - 3 YENAI 264.644.656 - 4 DIGILIMU 264.644.656 - 5 BISIKIMU 264.644.656 - 25 DISTRIK KORA 264.644.656 1 KORA 264.644.656 - 2 NAGGOAL 264.644.656 - 3 WENAM 264.644.656 - 4 WILIMI 264.644.656 - 5 BRUTNAI 264.644.656 - 26 DISTIRK WUSI 1 WUSI 245.444.656 SEKDES PNS 2 GINIGIT 264.644.656 3 PIJEMAE 264.644.656 4 GIMIGIP 264.644.656 27 DISTRIK PIJA 1 NGANAI 245.444.656 SEKDES PNS 2 PIJA 264.644.656 - 3 SITGAMA 264.644.656 - 4 SIAT 264.644.656 - 5 MURUPBAYE 264.644.656 - 28 DISTRIK MOBA 1 MOBA - 2 GUNEA 245.444.656 SEKDES PNS 3 KWEGONO 264.644.656 - 4 LANGPANG 264.644.656 - 5 YERETMA 264.644.656 - 6 ANGGULPA 264.644.656 - BUPATI NDUGA, TTD/CAP DINARD KELNEA Salinan sesuai dengan aslinya: KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NDUGA YAN GERAT YEIMO, SH PEMBINA (IV/a) NIP. 19790513 201004 1 002 7 MOBA DUA 264.644.656 - 8 PIJAMA 264.644.656 - 29 DISTRIK WUTPAGA 1 MULI 264.644.656 - 2 TINIGELE 264.644.656 - 3 WUONE 264.644.656 - 4 LUAREN 264.644.656 - 5 WANGUN 264.644.656 - 6 WUTPAGA 264.644.656 - 30 DISTRIK NENGGEAGIN 1 NENGGEA 264.644.656 - 2 WULAGUMI 264.644.656 - 3 KOMBAMA 264.644.656 - 4 WEGENAMBUT 264.644.656 - 5 NENGGEAGIN 264.644.656 - 31 DISTRIK KREPKURI 1 KREPKURI 264.644.656 - 2 ALGURU 264.644.656 - 3 SAGAPUSATU 264.644.656 - 4 MUMUGU 264.644.656 - 5 GINID 264.644.656 - 6 BANGGABEAK 264.644.656 - 32 DISTRIK PASIR PUTIH 1 MANDALA 245.444.656 SEKDES PNS 2 TRIM 264.644.656 - 3 BENGGEM 264.644.656 - 4 PASIR PUTIH 264.644.656 -

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…