DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 3. Pembayaran; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat: I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); MEMUTUSKAN ... K Dipindai dengan Cam Scanner MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
6.Bupati adalah Bupati Ngada.
7.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ngada.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJJ KETJGA BELAS

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.PPPK;
3. c.Bupati dan Wakil Bupati;
4. d.Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. e.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS :
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintahan Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan. Dipindai dengan Cam Scanner Pasal 2 ayat (1)

Pasal 3

Raya scbagaimana dimaksud dalam

(2)
(3)
(4)Tunjangan Hari terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instasi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam haJ guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan adminitrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Pegawai PPPK berlaku ketentuan:
6. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberi tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
7. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya;dan
8. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggaJ 1 Juni 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(5)Tunjangan Hari Raya yang diberikan bagi Calon PNS terdiri dari :
1. a.80% (delapan puluh persen)dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam I (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ' / / . (

Pasal 4

Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembe .. K • eran gant etiga Belas. K Dipindai dengan CamScanner

BAB III

PEMBAYARAN . Pasa15

Pasal 7

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukKan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Tunjangan Hari Raye dibbelas) ha ri le ;_ )a dibayarkan untuk waktu paling cepat 1 5 (lima ari :erja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjanga H - R' in lari Raya scbagaimana dimaksud pada ayat (l) belum dapat dibay k • .a rk a n , tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan scbagaimana dimaksd pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yan dibayarkan pada bulan Februari 2025.

Pasal 6

( 1 ) Gaji ketiga bclas dibayarkan paling ccpat pada bulan Juni Tahun 2025.

(2)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(3)Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didasarkKa pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Me! Tahun 2025.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari APBD tahun 2025. Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 19 Maret 2025 BUPATIN� .rz6 Paraf Koordinasi I PIh. SEKRETARIS DAERAH .. IV Asisten Kaban Keuangan Dan Aset Daerah '.V } Kabag Hukum L Diundangkan di Bajawa pada tanggal I' faret 2025 Pih. SEKR�'TA rEJ<AH KABUPATEN NOADA, yOHANES YO ;F WOU D0PO BERITA DAER KABUPATEN NGADA TAHUN 2025 NOMOR 10 Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…