(1)Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
a.Sektor Kesbangpol: Surat Keterangan Penelitian
b.Sektor Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan:
1) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2) Dihapus; dan 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha
c.Sektor Lingkungan Hidup:
1) Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; dan 2) Persetujuan Lingkungan.
d.Sektor Pendidikan:
1) Izin Operasional Satuan Pendidikan; 2) Dihapus.
e.Sektor Sosial dan Tenaga Kerja:
1) Dihapus; dan 2) Izin Operasional Organisasi Sosial.
f.Sektor Kesehatan, antara lain:
1) Jzin Praktik Dokter; 2) lzin Praktik Dokter Gigi; 3) Izin Praktik Dokter Spesialis; 4) Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis; 5) Dihapus; 6) Izin Praktik Perawat (SIPP); 7) Izin Praktik Bidan (SIPB); 8) Izin Praktik Apoteker (SIPA); 9) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM); 10) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK); 1 1 ) Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS); 12) Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz); 13) Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz); 14) Izin Praktik Fisioterapis (SIPF); 15) Izin Kerja Fisioterapis (SIKF); 16) Izin Praktik Okupasi Terapis; 17) Izin Kerja Okupasi Terapis; 18) Izin Kerja Terapis Wicara; 19) Izin Praktik Aku punktur Terapis; 20) Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM); 21) Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO); 22) Izin Kerja Optometris; 23) Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG); 24) Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA); 25) Izin Kerja Radiografer (SIKR); 26) Izin Praktik Elektromedis (SIP-E); 27) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM); 28) Izin Praktik Ortotis Prostetis; 29) Izin Kerja Ortotis Prostetis; 30) Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV); 31) Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis; 32) Izin Operasional Puskesmas; 33) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Lulusan Pendidikan Akademik; 34) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D Pratama; dan 35) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D Pratama.
(2)Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman dan tata cara perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanaman modal.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ngada. Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 20 Maret 2025 BUPATI NGADA , ERAH KABUPATEN NGADA, Diundangkan di Bajawa pada tanggal 20 Plh. SEKRETA YOHANES YOS F WOU DOPO HUN 2025 NOMOR 13BERITA DAERAH KABUPATEN N ADA TA PARAF KOORDINASI PIh. Sekretaris Daerah Asisten ' , Kadis. DPMPTSP -r Kabag. Hukum