DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 65 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngada

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Bupati Ngada Nomor 65 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngada perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngada berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 65 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngada; 1 . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha' Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 1
4.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGADA. Pasa!I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 65 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 65) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 13 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, dan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

( 1 ) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh KPM.

(2)Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.uji kelayakan dan kepatutan; dan
3. c.wawancara akhir.
(4)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh panitia seleksi.
(5)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
1. a.menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
2. b.melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas;
3. c.membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
4. d.menetapkan hasil penilaian;
5. e.menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
6. f.menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah daerah.
(6)Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan KPM. 2
(7)Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh:
1. a.Tim; atau
2. b.Lembaga Profesional.
(8)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
(9)Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas:
1. a.melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
2. b.menetapkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan; dan
3. c.menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi. ( 10) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
  1. 2.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Pelaksanaan seleksi administrasi menghasilkan paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 5 (lima) bakal calon anggota Dewan Pengawas untuk ketahap Uji Kelayakan dan Kepatutan.
(2)Uji kelayakan dan kepatutan menghasilkan paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 3 (tiga) calon anggota Dewan Pengawas.
(3)Tim atau Lembaga Profesional menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPM.

Pasal 13B

(1)KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c terhadap calon anggota Dewan Pengawas.
(2)KPM menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
(2)Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian perusahaan.
(3)Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. 3
(4)Dalam ha! Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
(5)Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

4.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2)Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.honorarium;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/ atau
4. d.dihapus.
  1. 5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 21 diubah, dan ayat ( 4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Dewan Pengawas diberikan honorarium paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan Direksi.
(2)Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
1. a.tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Kabupaten Ngada;
2. b.tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Kabupaten Ngada.
(3)Dalam ha! Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. besaran penghasilan dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Ngada.
(9)Penghasilan honorarium Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Perumda Air Minum Kabupaten Ngada. 4
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Pemberian

6.Ketentuan ayat (4), ayat ( 5 ) , ayat (6) dan ayat (7) Pasal 30 diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat ( 1 1 ) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh KPM.
(2)Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.uji kelayakan dan kepatutan; dan
3. c.wawancara akhir.
(4)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh panitia seleksi.
(5)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
1. a.menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
2. b.melakukan penjaringan bakal calon Direksi;
3. c.membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
4. d.menetapkan hasil penilaian;
5. e.menetapkan calon Direksi; dan
6. f.menindaklanjuti calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah daerah.
(6)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Unsur Perangkat Daerah; dan
3. c.Unsur independen.
(7)Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.
(8)Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh:
1. a.Tim; atau
2. b.Lembaga Profesional.
(9)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
(10)Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertugas:
1. a.melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan indikator penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
2. b.menetapkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan; dan
3. c.menyampaikan hasil penilaian kepada KPM. ( 1 1 ) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan KPM. 5
  1. 7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pelaksanaan seleksi administrasi menghasilkan paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 5 (lima) bakal calon Direksi untuk ketahap uji kelayakan dan kepatutan;
(2)Uji kelayakan dan kepatutan menghasilkan paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 3 (tiga) calon Direksi;
(3)Tim atau Lembaga Profesional menyampaikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPM.

8.Ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
(2)Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.8a)%
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/atau
4. d.dihapus.
  1. 9.Ketentuan ayat (1) Pasal 47 huruf a diubah, ayat (2), dan ayat (4), ayat (5), ayat
(6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
1. a.gaji pokok yang besarnya paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
2. b.tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Kabupaten Ngada;
3. c.tunjangan istri/ suami dan anak;
4. d.tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
5. e.tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Kabupaten Ngada; dan
6. f.tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda Air Minum Kabupaten Ngada.
(2)Dihapus. 6 calon Direksi
(3)Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Kabupaten Ngada.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Dihapus.
(9)Dihapus.
(10)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 48 dihapus. 1 1. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…