DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Pakaian Dinas ASN; Bab 4. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Ketentuan Lain-Lain; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada;

1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655):
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAlAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3.Bupati adalah Bupati Ngada.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Petugas Layanan adalah Pejabat dan/ atau Pelaksana pada penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
8.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan. 1 1. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
12.Pakaian adat adalah pakaian adat khas Daerah yang memiliki model tersendiri digunakan pada acara khusus memiliki nuansa kedaerahan, warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

a.PDH;
b.PDH penyelenggaraan urusan tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.PDU penyelenggaraan urusan tertentu;
f.PDU camat dan lurah;
g.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
h.pakaian olahraga.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.PDH khaki;
b.PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
c.PDH batik/tenun/lurik atau pakaian adat khas Daerah.

Pasal 5

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. b.PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang atau pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
3. c.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(2)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)PDH batik/tenun/lurik atau pakaian adat khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)PDH batik lengan panjang atau pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
(3)PDH batik lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 8

(1)PDH penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH satuan polisi pamong praja; dan
2. b.PDH pemadam kebakaran.
(2)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(3)Penggunaan PDH satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penenmaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwama gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2)Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
1. a.PDU satuan polisi pamong praja; dan
2. b.PDU pemadam kebakaran.
(2)PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(3)Penggunaan PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kabupaten Ngada dan hari besar lainnya.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…