DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Asas Pengalokasian dari BHPR; Bab 3. Tata Cara Pengalokasian; Bab 4. Tata Cara Penyaluran BHPR; Bab 5. Pengelolaan Bagian dari BHPR; Bab 6. Penggunaan Bagian dari BHPR; Bab 7. Penganggaran dan Penatausahaan; Bab 8. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Bab 9. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 10. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 ten tang Badan U saha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ; 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2); 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6); 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7); MEMUTUSKAN : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2.Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPR adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak retribusi daerah Kabupaten kepada Desa.
3.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4.Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
10.Bupati adalah Bupati Ngada.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa meliputi:

a.tata cara pengalokasian;
b.tata cara pencairan dan penyaluran BHPR;
c.pengelolaan bagian dari BHPR;
d.penggunaan bagian dari BHPR;
e.penyelenggaraan dan penatausahaan;
f.pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
g.pembinaan dan pengawasan.
a.Asas Merata adalah besar Bagian Pajak dan Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;
b.Asas Adil adalah besar bagian Pajak dan Retribusi Daerah secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa dari realisasi penerimaan basil Pajak dan Retribusi masing-masing Desa yang selanjutnya disebut BHPRP.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 4

( 1 ) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.

(2)Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 5

(1)Rumus untuk menentukan Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa adalah sebagai berikut:
1. a.BHPRx = BHPRMx + BHPRPx Keterangan: BHPRx : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa X BHPRMx : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Minimal yang diterima Desa BHPRPx : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional untuk Desa X
2. b.BHPRPx = BDxXX (BHPR - EBHPRM) Keterangan : BHPRPx : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional untuk Desa X BDxx BHPR : Nilai Bobot Desa untuk Desa X : Total Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Daerah BHPRM : Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Minimal.
(2)Bobot proporsi masing-masing Desa merupakan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa pada tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah realisasi hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Desa.
(3)Besaran bagian dari Dana BHPR kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BHPR

Pasal 6

(1)Pengajuan BHPR dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2)Pengajuan BHPR dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
(3)Pengajuan BHPR dilakukan 1 (satu) tahap.
(4)Tata cara pengajuan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran BHPR kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMDP3A melalui Camat, dengan melampirkan:
  1. 1.surat tanda terima SPJ BHPR tahun sebelumnya;
  2. 2.bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan tahun berjalan minimal realisasi pembayaran 75% dari total pajak bumi dan bangunan;
  3. 3.Surat Pemyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)bermeterai 10.000;
  4. 4.Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen bermeterai 10.000;
  5. 5.Surat Keterangan Rekomendasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada;
  6. 6.fotokopi rekening bank Desa;
  7. 7.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara;
  8. 8.SK Kepala Desa tentang Tim Pelaksanaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. 9.meterai 10.000 yang dibawa pada saat penandatanganan SP2D pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada; dan 10.rekomendasi Camat untuk pengajuan dana BHPR berdasarkan persyaratan-persyaratan di atas.
2. b.Camat melakukan verifikasi permohonan pengajuan BHPR sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pengajuan;
4. d.surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMDP3A; dan
5. e.Kepala Dinas PMDP3A setelah meneliti permohonan penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya menerbitkan surat permohonan pencairan BHPR kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
(5)Format permohonan penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Penyaluran BHPR dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2)Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rekomendasi pencairan dari Kepala Dinas PMDP3A disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
(3)Penyaluran BHPR dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 8

Pengelolaan bagian dari BHPR merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Penerimaan dan pengeluaran Dana BHPR dianggarkan pada APB Desa. Pasal 1 1 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana BHPR dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban BHPR kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

Pasal 13

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari BHPR kepada Desa adalah laporan realisasi BHPRD.

Pasal 14

(1)Pemerintah Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan dana BHPR kepada Desa.
(2)Pemerintah Kabupaten dan Camat membina pelaksanaan pengelolaan dana BHPR kepada Desa.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…