DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembatasan Jam Operasional; Bab 3. Jenis Kendaraan; Bab 4. Rambu Lalu Lintas; Bab 5. Pengawasan dan Penertiban; Bab 6. Sanksi; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truk, yang berdarnpak kepada penurunan kinerja lalu lintas dan kualitas jalan serta menimbulkan kemacetan, perlu melakukan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalarn Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas LLAJ, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
2.Penyelenggara LLAJ adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana LLAJ sesuai dengan kewenangannya.
3.Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
4.Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
5.Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
6.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi penggunajalan.
7.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Bupati adalah Bupati Ngada.

Pasal 2

(!) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum pelaksanaan pengaturan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang.

(2)Tujuan pengaturan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang adalah:
1. a.mempertahankan tingkat pelayanan jalan, meliputi kelancaran lalu lintas, kualitas jalan dan kenyamanan berlalu lintas;
2. b.mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
3. c.menertibkan Kendaraan Angkutan Barang.

BAB II

PEMBATASAN JAM OPERASIONAL

Pasal 3

Pembatasan operasional Kendaraan Angkutan Barang berupa larangan melintas dan aktivitas bongkar muat pada ruas jalan dalam wilayah Kota Bajawa berlaku pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA.

BAB ILL

JENIS KENDARAAN

Pasal 4

Jenis Kendaraan Angkutan Barang yang dilakukan pembatasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu semua Kendaraan Angkutan Barang dengan tonase besar yaitu Kendaraan dengan JBB (Jumlah Berat yang diperbolehkan) lebih dari 10 (sepuluh) Ton, dikecualikan bagi kendaraan khusus seperti kendaraan TNI/POLRI, kendaraan Pemadam Kebakaran, kendaraan Tanggap Darurat Bencana, dan kendaraan Pengangkut BBM.

BAB IV

RAMBU LALU LINTAS

Pasal 5

(1)Untuk pelaksanaan pengaturan lalu lintas Kendaraan Angkutan Barang dipasang rambu lalu lintas yang bersifat petunjuk, larangan dan/ atau perintah.
(2)Penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi pada:
1. a.Jalan P.B Soedirman (Watujaji);
2. b.Jalan T. W Mengeruda (Waebetu).

BAB V

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 6

Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh:

a.Penyelenggara LLAJ terhadap ketentuan dimensi, tonase dan kelaikan jalan; dan
b.Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ngada terhadap ketentuan registrasi, identifikasi dan penegakan hukum.

BAB VI

SANKSl

Pasal 7

Setiap pengguna Kendaraan Angkutan Barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ngada. Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 6 Maret 2025 BUPATI NGADA, Diundangkan di Bajawa pada tanggal 6 M t 2025 Plh.SEKRETARIS r KABUPATEN NGADA, ' YOHANES YOSE WOU DOPO BERITA DAERAH UPATEN NG A TAHUN 2025 NOMOR 9 Paraf Koordinasi Plh. Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Keseiahteraan R at Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Perhubungan

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…