DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI (Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi); TUGAS DAN FUNGSI (UPTD Pengelolaan Sampah, Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha); KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; ESELON DAN KEPEGAWAIAN (Eselon, Kepegawaian); PEMBIAYAAN; TATA KERJA; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah yang menangani pengelolaan sampah dan limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2018 Nomor 14);
17.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 26); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Nias Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara.
11.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara.
12.Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15.Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16.Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
17.Tenaga Terampil/Tenaga Non ASN/Outsourcing/PPPK Paruh Waktu adalah tenaga kerja yang berdasarkan kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK).
18.Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan UPTD Pengelolaan Sampah.
19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah.
20.Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara Kelas A.

Pasal 3

(1)UPTD Pengelolaan Sampah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah kepada masyarakat.
(2)UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengurangan dan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST).
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), UPTD Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. b.pengoordinasian dan verifikasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan;
3. c.pelaksanaan, perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana UPTD;
4. d.pelaksanaan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan TPST;
5. e.pelaksanaan, penyusunan pedoman pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPST;
6. f.pelaksanaan, pengelolaan penampungan dan pemrosesan akhir sampah;
7. g.pelaksanaan pencatatan dan penimbangan terhadap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPST;
8. h.pelaksanaan pengaturan penempatan sampah di TPST;
9. i.pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada di TPS dan TPST;
10. j.penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di bidang Pengelolaan Sampah;
11. k.pemeriksaan laboratorium pengujian leacheate (lindi); dan
12. l.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1)Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinir UPTD dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan sampah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas:
1. a.mengumpulkan bahan dan menyusun konsep rencana strategi UPTD;
2. b.mengkaji dan mengusulkan konsep rencana strategis UPTD kepada Kepala Dinas;
3. c.mengumpulkan bahan dan menyusun konsep RKA dan DPA UPTD;
4. d.membahas RKA dan DPA UPTD;
5. e.mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan sampah;
6. f.mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal pengelolaan sampah;
7. g.mengoordinasikan dan mengarahkan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah;
8. h.mengoordinasikan pelaksanaan pengangkutan, pengumpulan, penampungan dan pengelolaan sampah;
9. i.mengoordinasikan pelaksanaan fasilitas teknis operasional dan pemeliharaan TPST;
10. j.mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
11. k.melakukan pembinaan kelompok masyarakat pengelola sarana persampahan;
12. l.mengoordinasikan pengendalian urusan ketatausahaan;
13. m.melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan sampah dengan Dinas dan pihak terkait diluar dinas;
14. n.melaksanakan monitoring dan evakuasi kegiatan UPTD; dan
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga UPTD Pengelolaan Sampah.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
1. a.meyiapkan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
2. b.menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPTD;
3. c.menyiapkan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan UPTD;
4. d.menyiapkan kegiatan tata Kelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPTD;
5. e.menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
6. f.menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPTD;
7. g.menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
8. h.menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
9. i.menyiapkan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPTD;
10. j.menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPTD;
11. k.menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
12. l.menyiapkan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan;
13. m.pendataan dan pemetaan data informasi pengelolaan sampah;
14. n.pengelolaan inventarisasi barang milik daerah;
15. o.pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD; dan
16. p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Pada UPTD dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional membawahi sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Kepala UPTD Pengelolaan Sampah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Pasal 10

(1)Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional diberikan tunjangan sesuai dengan jabatan yang bersangkutan dan dibebankan pada APBD.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…