DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Kepegawaian dan Eselon; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tnta Ke1ja Badan Penanggulangan Bencana Daemh;

1.Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara f<epublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana {Lembar21n Negara l~epublik Indonesia Tahun 2007 Nornor 66. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4723); 3 Undang-U nda.ng Nomor 12 Tah un 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir c!Pngan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t Plltang PembentukRn PPraturnn P(·•ru ndang· Undangan (Lembaran Negara Re-publik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembarnn NegRrn Repuhlik Indonesia Nomor 6801 ):
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Penggant1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipt.a Kerja menjadi Undang-undang (Lernbaran Nt:>gara Repuhlik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Norn or 6856):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahu n 2008 ten tang Penyelenggaraan Penanggu langan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpubiil- lndonE'sia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sc-bagaimana telah diubah dengan Peraturan Penwrintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahon atas Perntuian Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang . Pf'nmgkc1t Dc.wrnh (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor
187.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):
7.Peraturan Menr.eri Dalam Negeri Nomor '46 Tnhun 2008 tentang Pedoman Organisasi d:u1 Tata Kerja Badan Pcnanggu langan Bencana Dae rah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pro<luk Hukum Daf'rah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 ! 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun '.2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negcri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Oaerah Nomor 12 Tahun 2016 tenrang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupa.ten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan llir T8hun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dacrah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pem!Jentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan I1ir (Lemharan Daerah h.. abuparen Ogan Jlir Tahun 2024 Nomor l): ----------·-------------------- MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS1 S8RTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan flir.
2.Pemerintah Kabupaten ada1ah Pemerintah Kabupaten Ogan llir.
3.Bupati adalah Bupatl Ogan !Hr.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Ungkungan Pemenntab Kabupaten Ogan Ilir.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Ba.dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6.Kepala Sadan Penanggulangan Bcncana Daerah yAng selanJutnya disebut KepalA Badan adalah Kepala Badan Pf'nanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Jlir.
7.Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesj bagi Pegawai Negeri Sipi1 dan Pegawai Pemerintah dengan Pe1janjian Kerja yang beke1ja pada instansi pemerintah.
8.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. yang selanJutnya disingkat Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan llir.
9.:--,ekrctariat adalah Sekretariat Bndan Penanggu1angan Bencana Daerah Kabupaten Ogan 1hr.
10.Unsur Pengarah adalah
11.U nsu r Pelaksana adalah
12.Kelompok Jabatan FungsionaJ adalah sekelompok jabatan fungsiona1 yang terdirj dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terhagi dalam berbaga.1 kelompok sesuai keahliannya.
13.Ke1ompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pP-layanan publik serta administrasi pemerintahan clan pembangunan. ( . ) 'l BAB 11 KEDUDUKAN

Pasal 2

BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pernerintahan di bidang ketentraman, ketertiban dan per1indungan mas:varakat di bidang Penanggulangan Bencana.

(2)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kcpala Badan dan sccara ex-o.fJicio dijabat oleh Sekrctaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASi

Pasal 3

(1)Susunan organisasi BPBD terdiri dan:
1. a.Kepala Sadan;
2. b.unsur pengarah; dan
3. c.unsur pelaksana.
(2)Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri dari:
1. a.Kepala Pe!aksana;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
4. d.Btdang Kedaruratan dan Logistik;
5. e.8jdang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
6. f.i<eiompok ,Jabatan Fungsiorrnl; dnn
7. g.Kelompok Jabatan Pelaksana.
(3)Sekretariat sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.subbagian perencanaan clan keuangan; clan
2. b.subbagian urnum dan kepegawaian. (-+) B1dang Pencegahan dan Kesiaps1agaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
3. a.seksi pencegahan:dan
4. b.seksi kesiapsiagaan.
(5)Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri. dari:
1. a.seksi kedaruratan; dan
2. b.seksi logistik.
(6)B1dang Rehabi1itasi dan Rekonstruksi sehaga-imana dirnaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.seksi rehabilitasi; dan
2. b.seksi rekonstruksi.
(7)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pad8. ayat ( l) tercantum dalam Lampiran yang m<:rupakan hagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB JV TUGAS DAN FUNGSI
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rel<onstruksi secara adil dan setara:
2. b.menetapka.n standarisasi serta k:ebutuhan pen,velenggaraan penanggu langan bencana berdasarlrnn peraturan perundang-undangan:
3. c.rnenyusun, menetapkan, dan mengjnformasikan peta ra1vvan bencana; dan
4. d.rne11\usun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

Pasal 5

Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal •+, BPBD mempunyai fungsi:

a.perurnusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cc-pat dan tepat, efektif dan cfisien; dan
b.pengkoordinasian peiaksanaan kegiatan penanggulangan hencana secara terencana, terpadu chm men_yeluruh.

Pasal 6

Unsur pengarah mempunyai tugas rnembcriknn masukan dan saran kepada Kepala Badan clalarn penyelenggaraan pPn.:rnggulrmgan bencana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan konsep pela.ksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b.pemantauan; dan
c.pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Bagjan Kedua Kepala Pe laksana

Pasal 8

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas mP.ngkoordinasikan pcnyclenggnraan kegiatan penanggulangan bcncana sccara. terpadu dengan prinsip koordinas1, integrasi, sinkronisas1, simplikasi dan keamanan. Pasa19 Dalam melaksanakan t.ugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Pelaksana BPBD mempunsai fungsi:

a.pengarahan penyusunan program pe-nanggulangan bencana daerah;
b.penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
c.rl:'ngkoordirn:isiA.n keg1c=itan peny(>1Pnggarnan pena.nggulangan bencana daerah;
d.pelaksanaan administrasi penyelcnggaraan penanggulangan bencana daerah:
e.pengevaluasian. pernantauan dan pelaporan pen_verenggaraan penanggulangan bencana daerah: dan
f.penyelenggaraan dan pe]aksanam1 tugas lain ya.ng diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinva

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pcla, anan adrninistratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan BPBD.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:

a.perenca11aan operasional tugas koordinasi, sinkronisas1 dan integrasi di lingkungan BPBD;
b.pcmbagian tugas pcngkoordinasian. pcrencanaan, cian perumusan kebijakan teknis BPBD;
c.penyediaan pelayanan adrninistrasi ketatausahaan, hukum, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana. kepegawaiani keuangan, persandian, perlengkapan clan rumah tangga BPBD;
d.pengkoordinasian dan fungsi unsur pengarah;
e.pengevaluasian clan pelaporan pelaksanaan tugas BPBD;
f.pelaksanaan tugas lain yang diherikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 12

( 1) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tu gas melaksanakan penyiapan, koordinasi, penvusunan n·ncana ker:ja, program <lan anggaran, penyusunan laporan kine1ja pengdolaan keuangan. penatausahaan, akuntasi. verifikasi clan pcmbukuan.

(2)Sub bagian urnum dan kcpegawaian bertugas me1aksanakan urusan persuratan. tata usaha pimpinan. kearsipan, hubungan masyarakat, persandian. ke1jasama, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi. aset serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal 13

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan m~mpun\ai tugas nwlaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan d1 bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…