DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 60 Tahun 2024 diubah, antara lain: Pasal 3 Anggaran pendapatan transfer direncanakan Rp 1,427 T. Pasal 9 Total Pendapatan Daerah 2025 sebesar Rp 1,667 T. Pasal 10 Rincian pendapatan transfer pusat & antar daerah. Pasal 11 Dana Desa Rp 189,9 M; Insentif Fiskal Rp 7,03 M; DBH Rp 212,8 M; DAU Rp 655,8 M; DAK Rp 240,4 M. Pasal 13 Belanja operasi Rp 1,117 T, terdiri dari pegawai Rp 655,3 M; barang/jasa Rp 441,1 M; subsidi Rp 580 Juta; hibah Rp 20,6 M; bansos Rp 0. Pasal 14 Total Belanja Daerah Rp 1,690 T. Pasal 15–16 Belanja modal Rp 250,7 M (tanah, peralatan & mesin, gedung, jalan, aset). Pasal 18 Belanja tak terduga Rp 27,1 M. Pasal 19 Pembiayaan daerah Rp 23,6 M (netto). Pasal 21 Penerimaan pembiayaan lainnya Rp 0.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b.bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan surat usulan pergeseran anggaran beberapa Perangkat Daerah;
a.bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan reaIisasi semester pertama APBD dan Peru bahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, huruf D Pergeseran Anggaran, poin h Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasionaI atau daerah; Menimbang BUPATIOGAN ILIR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATAS PERATURANBUPATI NOMOR 60 TAHUN2024 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2025 TENTANG NOMOR c:; TAHUN 2025 PERATURANBUPATIOGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN BUPATI OGAN ILIR SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor6322);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 648);
7. 8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau kegiatan orang pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);
8. 9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 69);
9. 10.Keputusan Mentri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah; 2 , > SALINAN Pasal I Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Nornor 60 Tahun 2024 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nornor 60 Tahun 2024) diubah sebagai berikut:
10. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2025. MEMUTUSKAN:
11. 11.Keputusan Menteri Keuangan Nornor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesrnas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Keputusan Menteri Kesehatan Nornor HK.01.07/MENKES/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
13. 13.Keputusan Menteri Keuangan Nornor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah rnenurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. 14.Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lernbaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nornor 6);
15. 15.Keputusan Gubemur Surnatera Selatan Nornor 234/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Keuangan Bersifat Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun Anggaran 2025; Mernperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nornor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. 2.Surat Edaran Menteri Dalarn Negeri Nornor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 3 , ' SALINAN

(1)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.306.148.359.000 (satu triliun tiga ratus enam milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas:
1. a.dana desa;
2. b.insentif fiskal;
3. c.dana bagi hasil (DBH);
4. d.dana alokasi umum (DAU);dan
5. e.dana alokasi khusus (DAK)
(2)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.189.906.372.000 (seratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(3)Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.031.606.000 (tujuh milyar tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu rupiah).
(4)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.212.872.979.000 (dua ratus dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 10

3.Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.427.360.479.283 (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.306.148.359.000 (satu triliun tiga ratus enam milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp. 121.212.120.283 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus dua belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus delapan pul uh tiga rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.667.042.007.836 (satu triliun enam ratus enam puluh tujuh milyar empat puluh dua juta tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 4 SALINAN Pasal 14
2. 6.Ketentuan ayat [I] sampai dengan ayat {J) dan ayat {6) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.690.649.359.836 (satu triliun enam ratus sembilan puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri atas: a, belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 13

5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1\\

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.117.682.452.525 (satu triliun seratus tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang danjasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
(1)Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 121.212.120.283 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus dua betasjuta seratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
1. a.Pendapatan bagi hasil;
2. b.Bantuan Keuangan;
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68_154.178.883 { enam puluh delapan milyar seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.057.941.400 (lima puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Pasal 11

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Dana Alokasi Umum (DAU)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.655.862.806.000 (enam ratus lima puluh lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah).
(6)Dana Alokasi Khusus (DAK)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.240.474.596.000 (dua ratus empat puluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). 5 SALINAN
(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.768.912.019 (dua ratus lima puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan belas rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
5. e.belanja modal aset tetap lainnya;
6. f.belanja modal aset lainnya; dan
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.363.830.400 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.820.232.378 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 76.457.699.200 (tujuh puluh enam milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.319.159.589 (delapan puluh milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 15

7.Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai beriku t:

e.belanja hibah; dan
f.belanja bantu an sosial.

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 655.383.978.678 (enam ratus lima puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 441.113.802.463 (empat ratus empat puluh satu milyar seratus tiga belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. '0 [nol].
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.604.671.384 (dua puluh milyar enam ratus empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol). 6 SALINAN
(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp.24.607.352.000 (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.pencarian dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
6. f.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.607.352.000 (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
(3)Pencarian dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
(4)Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
(5)Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
(6)Penerimaan kembali pemberian pmjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).

Pasal 19

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: I Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran .2025 direncanakan sebesar Rp. 23.607.352.000 (dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

9.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.145.702.249 (dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) atas belanja tidak terduga.

Pasal 16

8.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.487.990.452 (delapan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.320.000.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah). 7 ·. SALINAN BERITADAERAHKABUPATENOGANILIR TAHUN2m~NOMOR ~ MUHSIN 2025 Diundangkan di Indralaya pada tanggal 21"- Mel 2025 SEKRETARIS DAERAH UPATEN OGAN ILIR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplusj(defisit) sebesar (Rp. 23.607.352.000) (minus dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah). {2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 23.607.352.000 (dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah). Pasa121

11.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol). 8 ·. SALINAN Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALABAGIANHUKUM SETDA KABUPATENOGANILIR, IMTI~~S~ Pembina Tk. I j IV.b NIP. 19750217200801 2001 BERITADAERAHKABUPATENOGANILIRTAHUN2025 NOMOR C; MUHSIN dto Diundangkan di Indralaya pada tanggal 1'1 Mci 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, PANCA WIJAYAAKBAR Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 2. T Mv 2025 BUPATI OGAN ILIR, Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II dto
(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplusj(defisit) sebesar (Rp. 23.607.352.000) {minus dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
(2)Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 23.607.352.000 (dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 21

11.Ketentuan Pasal 21 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol). 8 • • SALINAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…